Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad dapat dilihat dari pelaksanaan yang didukung oleh peraturan (Permendagri Nomor 61 Tahun 2007), adanya kebijakan akuntansi dan prosedur yang menjelaskan pelaksanaan laporan keuangan berdasarkan pada dua standar yaitu SAK dan SAP. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor kendala yang menghambat implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad antara lain berupa Sumber Daya Manusia yang belum memadai, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (Apikasi) yang belum optimal dan penyusunan laporan keuangan yang sering terlambat. Solusi yang disampaikan oleh informan untuk perbaikan Akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad adalah penyediaan sumber daya dan kelengkapan pendukung yang memadai, revaluasi sistem akuntansi dan adanya peran serta Pemerintah
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NormaSelestia
Abstrak
Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad sebagai entitas pelayanan kesehatan yang dibawah naungan TNI Angkatan Darat, memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Untuk memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
Tugas Paper Akuntansi Sektor Publik "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah."
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NormaSelestia
Abstrak
Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad sebagai entitas pelayanan kesehatan yang dibawah naungan TNI Angkatan Darat, memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Untuk memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
Tugas Paper Akuntansi Sektor Publik "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah."
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERH...Imam Taufiq HA
The purpose of this study was to measure the effect of educational level, training and the quality of information technology to the implementation of Government Accounting Standards on the accrual basis of Musi Banyuasin Government. The theory that the writer used is the agency theory, stakeholders, New Public Management, Accrual Based Government Accounting Standards, level of education, training and the quality of information technology. The dependent variable in this research is the application of Accrual Based Government Accounting Standards. The independent variable is the level of education, training and the quality of information technology. Population and sample of this research is SKPD Musi Banyuasin about 29 SKPD and the number of respondents were 123 persons.
Data collection techniques was used is a field study consisted of interviews and questionnaires. This study used multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis). This study found the level of education, training and the quality of information technology and give significant positive impact on the application of Accrual Based Government Accounting Standards.
Kerangka kerja konseptual merupakan suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan dasar yang saling terkait yang dapat menghasilkan standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Berdasrkan hasil penelitian Kerangka Kerja yang digunakan pada RS Pusdikkes Puskesad meliput 6 aspek diantaranya: Aspek hukum, Aspek lingkungan, Aspek pasar dan pemasaran, Aspek Teknik dan Teknologi, Aspek keuangan, serta Aspek Manajemen dan SDM. Sedangkan untuk Pelaporan Akuntansi RS Pusdikkes Puskesad meliputi: Pengakuan, Pengkuran, Penyajian, dan Pengungkapan. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan Kerangka kerja konseptual sangat dibutuhkan dalam Akuntansi karena memungkinkan Laporan keuangan menerbitkan suatu pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu, dan dapat menetapkan standar akan suatu hasil dari akuntansi yang logis.
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Tugas 2 Paper Akuntansi Sektor Publik
4D AKUNTANSI
"PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)"
Implementasi teori manajemen laba dan laba per saham dalam konteks perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Manajemen laba dan laba per saham sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu usaha dengan menilai berbagai aspek biaya yang dapat diatur sedemikian rupa. Manajemen laba dan laba per saham pada rumah sakit melibatkan strategi keuangan yang cermat untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pelayanan kesehatan berkualitas dan keberlanjutan finansial.
Dalam artikel ini akan membahas bagaimana RS Pusdikkes Puskesad dalam mengimplementasikan teori manajemen laba dan laba per saham yang digunakan serta hambatan dan tantangan apa saja yang terjadi pada RS Pusdikkes Puskesad.
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERH...Imam Taufiq HA
The purpose of this study was to measure the effect of educational level, training and the quality of information technology to the implementation of Government Accounting Standards on the accrual basis of Musi Banyuasin Government. The theory that the writer used is the agency theory, stakeholders, New Public Management, Accrual Based Government Accounting Standards, level of education, training and the quality of information technology. The dependent variable in this research is the application of Accrual Based Government Accounting Standards. The independent variable is the level of education, training and the quality of information technology. Population and sample of this research is SKPD Musi Banyuasin about 29 SKPD and the number of respondents were 123 persons.
Data collection techniques was used is a field study consisted of interviews and questionnaires. This study used multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis). This study found the level of education, training and the quality of information technology and give significant positive impact on the application of Accrual Based Government Accounting Standards.
Kerangka kerja konseptual merupakan suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan dasar yang saling terkait yang dapat menghasilkan standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Berdasrkan hasil penelitian Kerangka Kerja yang digunakan pada RS Pusdikkes Puskesad meliput 6 aspek diantaranya: Aspek hukum, Aspek lingkungan, Aspek pasar dan pemasaran, Aspek Teknik dan Teknologi, Aspek keuangan, serta Aspek Manajemen dan SDM. Sedangkan untuk Pelaporan Akuntansi RS Pusdikkes Puskesad meliputi: Pengakuan, Pengkuran, Penyajian, dan Pengungkapan. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan Kerangka kerja konseptual sangat dibutuhkan dalam Akuntansi karena memungkinkan Laporan keuangan menerbitkan suatu pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu, dan dapat menetapkan standar akan suatu hasil dari akuntansi yang logis.
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Tugas 2 Paper Akuntansi Sektor Publik
4D AKUNTANSI
"PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)"
Implementasi teori manajemen laba dan laba per saham dalam konteks perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Manajemen laba dan laba per saham sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu usaha dengan menilai berbagai aspek biaya yang dapat diatur sedemikian rupa. Manajemen laba dan laba per saham pada rumah sakit melibatkan strategi keuangan yang cermat untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pelayanan kesehatan berkualitas dan keberlanjutan finansial.
Dalam artikel ini akan membahas bagaimana RS Pusdikkes Puskesad dalam mengimplementasikan teori manajemen laba dan laba per saham yang digunakan serta hambatan dan tantangan apa saja yang terjadi pada RS Pusdikkes Puskesad.
Similar to Norma Selestia-43222120010-TM03.docx (20)
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
1. TEORI AKUNTANSI
IMPLEMENTASI KERANGKA KONSEP INFORMASI
AKUNTANSI
(Studi Kasus Pada Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad)
Disusun Oleh:
Norma Selestia - 43222120010
Nama Dosen :
Bpk. Yananto Mihadi Putra, SE. M.Si
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA, 2023
2. ABSTRAK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
dapat dilihat dari pelaksanaan yang didukung oleh peraturan (Permendagri Nomor 61 Tahun
2007), adanya kebijakan akuntansi dan prosedur yang menjelaskan pelaksanaan laporan keuangan
berdasarkan pada dua standar yaitu SAK dan SAP. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa
faktor kendala yang menghambat implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad antara lain
berupa Sumber Daya Manusia yang belum memadai, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi
(Apikasi) yang belum optimal dan penyusunan laporan keuangan yang sering terlambat. Solusi
yang disampaikan oleh informan untuk perbaikan Akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad adalah
penyediaan sumber daya dan kelengkapan pendukung yang memadai, revaluasi sistem akuntansi
dan adanya peran serta Pemerintah.
Kata Kunci: Teori Akuntansi, Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi
PENDAHULUAN
Salah satu tuntutan masyarakat kepada Pemerintah adalah peningkatan kinerja dalam
pelayanan publik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut salah satu reformasi yang telah dilakukan
Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik adalah dibidang keuangan yang tujuannya adalah
untuk menjadikan pengelolaan keuangan yang berfokus pada outcome, profesional, akuntabilitas,
transparansi dan peningkatan kinerja. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi
pada output ini semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh Pemerintah modern diberbagai
negara. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan BLUD, penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan BLU/BLUD
wajib menyusun laporan keuangannya dalam dua versi, dinyatakan bahwa akuntansi dan pelaporan
keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Di sisi lain
sebagai Satker pada Pemerintah, menyatakan bahwa dalam melakukan penggabungan laporan
keuangan BLU pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).
RS Pusdikkes Puskesad merupakan salah satu rumah sakit Pemerintah dibawah naungan
Angkatan Darat yang sudah menggunakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
3. (BLUD). RS Pusdikkes Puskesad sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan
masyarakat. Selama ini, citra rumah sakit Pemerintah relatif lebih buruk dibanding rumah sakit
swasta dimata masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua SPI, Kapten Nurul yang
mengatakan bahwa banyak permasalahan yang muncul terkait dengan masalah akuntansi rumah
sakit seperti adanya kerugian dari klaim pasien BPJS yang pengakuannya belum konsisten. Piutang
pasien BPJS diakui sebesar tarif rumah sakit padahal pembayarannya menggunakan tarif BPJS.
Dalam melaksanakan sistem akuntansi, membutuhkan SDM Akuntansi yang handal.
Adanya dua standar akuntansi (SAP dan SAK) membutuhkan SDM Akuntansi yang handal. Hanya
sedikit RS Pusdikkes yang memiliki SDM murni dari akuntansi. Walaupun Rumah Sakit merekrut
tenaga honor untuk mengisi posisi akuntansi, kebanyakan mereka adalah freshgraduate yang masih
perlu belajar banyak tentang kedua standar akuntansi ini, terutama SAP mengingat porsi kurikulum
pembelajaran untuk mata kuliah SAP minim sekali disbanding dengan akuntansi komersial yang
berbasis SAK.
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah
bagaimana implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
LITERATUR TEORI
A. Teori Agensi
Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2015) teori agensi adalah hubungan atau kontrak
antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan
antara principal dan agent. Teori agensi mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik
dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu
konsep yaitu konsep good governance yang bertujuan untuk menjadikan Rumah Sakit menjadi
lebih sehat.
B. Teori Stakeholder
Menurut (Freeman et al, 2020) teori stakeholder memberikan gambaran bahwa tanggung
jawab sosial organisasi sewajarnya merupakan tindakan memaksimalkan keuntungan untuk
seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Berdasarkan
4. asumsi stakeholders theory, maka rumah sakit tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan
sosialnya. Rumah sakit harus menjaga kebijakan yang dibuat stakeholder serta menerapkannya
pada kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mendukung pencapaian tujuan
organisasi, yaitu stabilitas dan jaminan going concern.
C. Sistem Akuntansi Rumah Sakit
Aspek utama dari upaya memperbaiki sistem kesehatan masyarakat adalah dari segi
penyediaan sistem akuntansi manajemen yang berfokus pada upaya penerapan teknologi
informasi berbiaya rendah yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
(Padovani, Orelli dan Young, 2014).
D. Laporan Keuangan Rumah Sakit
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, rumah sakit Pemerintah menyusun laporan
keuangan berdasarkan dua standar yaitu: pertama, disusun dan disajikan berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintah yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP ini berisi prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
Kedua, laporan keuangan pada badan layanan umum diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum yang dapat dijelaskan bahwa BLU menyusun laporan keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Meskipun demikian, apabila tidak terdapat
standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntan Indonesia, rumah sakit bisa
menggunakan standar akuntansi yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Keuangan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku penyusun anggaran Rumah Sakit,
Kepala Sub Bagian Perencanaan menjelaskan bahwa "Implementasi Akuntansi pada RS Pusdikkes
Puskesad dapat dilihat dari pelaksanaan yang didukung oleh peraturan, adanya kebijakan akuntansi
5. dan prosedur yang menjelaskan pelaksanaan laporan keuangan yang berdasarkan pada SAK dan
SAP."
Studi lebih lanjut mengenai faktor pendukung dalam implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes
Puskesad diuraikan sebagai berikut:
1. Peraturan
Penerapan Akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad dapat diketahui dari pertimbangan yang
digunakan oleh para penyusun saat penyusunan system akuntansi itu sendiri. Berdasarkan hasil
wawancara yang diperoleh dengan informan, Kepala Sub Bagian Perencanaan menjelaskan
bahwa "Implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku yakni sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan
anggaran, penerimaan & pengeluaran kas, pencatatan utang & piutang, pengadaan barang &
jasa sampai pada pelaporan keuangannya." Oleh karena itu, RS Pusdikkes Puskesad diberikan
beberapa fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Fleksibilitas pengelolaan keuangan RS
Pusdikkes Puskesad menuntut adanya tata kelola yang baik (good governance) agar dapat
memberikan nilai tambah kepada masyarakat, pemerintah, investor, pimpinan dan pegawai
Rumah Sakit sendiri, serta stakeholder lainnya.
2. Kebijakan Akuntansi
Selain adanya peraturan yang mendukung implementasi akuntansi, RSUD H. Andi Sulthan
Daeng Radja Kabupaten Bulukumba membuat suatu pedoman akuntansi dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas keuangannya berupa kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai
acuan untuk membukukan transaksi keuangan dan untuk menyusun laporan keuangan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang dirubah menjadi Peraturan
Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang berpedoman pada
SAP dan SAK.
RS Pusdikkes Puskesad yang telah ditetapkan sebagai BLUD memiliki kewajiban dalam
menyusun laporan keuangan. Laporan tersebut berisi laporan posisi keuangan, laporan
aktifitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan
laporan tersebut haruslah disusun berdasarkan SAK. Sedangkan, untuk penyusunan laporan
6. realisasi anggaran harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Karena SAK
disusun berdasarkan prinsip accrual basis dan SAP disusun belum sepenuhnya berdasarkan
accrual basis maka timbul perbedaan. Atas perbedaan tersebut Rumah Sakit wajib menyusun
yang namanya rekonsilisasi. Adanya konsolidasi laporan keuangan antara SAK dan SAP, maka
perlu dilakukan rekonsiliasi setiap akun dalam laporan keuangan.
3. Prosedur
Faktor pendukung lainnya adalah prosedur operasi yang standar. RS Pusdikkes Puskesad
telah memiliki SOP. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah
adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak."
SOP yang merupakan pedoman penatausahaan keuangan yang disusun sebagai kerangka
acuan bagiPejabat/Pengelola Rumah Sakit dalam upaya untuk mengatur terdiri dari SOP
Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Penerimaan Kas (Pendapatan Tunai dan Piutang),
Pengeluaran Kas, Pengelolaan tang, Pengelolaan Piutang serta Pengelolaan Persediaan Barang
Inventaris. Keberadaan SOP menjadi sangat penting, tujuannya agar tidak terjadi tumpang
tindih dan memperjelas tugas dan tanggungjawab, sehingga keputusan-keputusan dapat
diambil dengan cepat serta untuk mencegah terjadinya fraud/penyelewengan.
Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh tiga klasifikasi kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
a) Sumber Daya Manusia
Salah satu kendala dalam implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas yang
mumpuni. Diantaranya adalah sebagian pihak belum memahami prinsip Pengelolaan
Keuangan BLUD, penempatan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan basis pendidikannya,
jumlah dari personil/tenaga ahli akuntansi yang ada di Rumah Sakit masih kurang.
Dilihat dari sisi SDM, pelaksanaan akuntansi akan berjalan dengan baik apabila
didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan beban kerja
sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan yang mengatakan bahwa:
bagi seseorang dengan berlatar belakang pendidikan akuntansi, kemungkinan akan cukup
mudah untuk memahami kedua model tersebut (SAK dan SAP).
7. b) Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi
Selain faktor kendala terbatasnya SDM, faktor lainnya adalah aplikasi. Rumah
Sakit telah mengaplikasikan Sistem Informasi Akuntansi. Akan tetapi, kenyataan yang
ditemui dilapangan bahwa sampai sekarang ini pemanfaatan sistem belum dimanfaatkan
secara optimal oleh pihak pengelola keuangan Rumah Sakit. Hal ini disebabkan karena
sebagian besar pegawai yang ada di bagian keuangan belum paham dengan sistem
tersebut, fitur-fitur dari aplikasi tersebut belum bisa mencover kebutuhan transaksi dari
Rumah Sakit.
Kendala implementasi Akuntansi pada Rumah Sakit antara lain respon dari aplikasi
SIMRS tergantung jaringan, kesulitan dalam menghasilkan laporan berdasarkan SAK dan
SAP dengan menggunakan aplikasi karena SIMRS belum terintegrasi antara satu sama
lain, informasi yang dihasilkan terkadang masih harus dilakukan verifikasi dan
rekonsiliasi terlebih dahulu, SDM yang menangani aplikasi khususnya operator belum
optimal serta data yang diinput belum lengkap dan benar karena ada perbedaan pencatatan
dalam Buku Pembantu masing-masing unit."
c) Penyusunan Laporan Keuangan
Faktor kendala lainnya dalam implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
adalah adanya penyusunan laporan keuangan yang sering terlambat. Hal ini diungkapkan
oleh Ketua SPI Kapten Nurul yang mengatakan bahwa: “laporan keuangan Rumah Sakit
sering tidak tepat waktu yang harusnya dilaporkan tiap bulan tetapi biasa dilapor per tiga
bulan.”
Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Bendahara RS Pusdikkes Puskesad PNS
Norma Selestia sebagai berikut: “keterlambatan penyampaian laporan keuangan
dikarenakan adanya selisih pada buku pembantu dengan rekening koran sehingga
menghambat proses pelaporan keuangan serta belum lengkapnya nilai utang dan piutang
Rumah Sakit pada Laporan Posisi Keuangan RS Pusdikkes Puskesad."
8. PEMBAHASAN
Praktik pelaksanaan akuntansi, kelemahan serta kendala yang dihadapi membuat para
informan mempunyai harapan dan solusi terhadap implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes
Puskesad. Harapan dan solusi yang disampaikan dimaksudkan untuk perbaikan Sistem Akuntansi
RS Pusdikkes Puskesad serta dalam rangka memudahkan pelaksanaan akuntansi itu sendiri.
Solusi terhadap kendala yang disampaikan oleh para informan dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut:
1) Penyediaan Sumber Daya dan Kelengkapan Pendukung yang Memadai
Penyelenggaraan keuangan yang baik dapat dicapai dengan penyediaan SDM yang
memadai baik itu kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja dan jenis
pekerjaan. Misalnya saja, membuat pelatihan/diklat/kursus untuk meningkatkan kompetensi
SDM dalam penyusunan laporan keuangan serta menempatkan seseorang yang sesuai dengan
latar belakang pendidikan dan kompetensinya.
Kebutuhan SDM yang memadai disampaikan oleh Kepala Sub Bag. Aset dan Pelaporan
sebagai berikut: Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua SPI untuk menggunakan aplikasi
supaya data dapat diakses secara real time. Saya berharap agar sistem akuntansi ini dapat
dikembangkan dan dioptimalkan sebaik mungkin dan sebelum auditor eksternal datang,
sebaiknya laporan keuangan Rumah Sakit diaudit dulu oleh Satuan Pengawas Internal secara
periodik.
Pelaksanaan akuntansi yang sesuai dengan aturan ini diharapkan juga mampu
meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang disusun oleh RS Pusdikkes Puskesad.
Keinginan terwujudnya pelaksanaan akuntansi yang sesuai dengan aturan ini apabila semua
bisa disiplin, on time dan sesuai aturan, semua bisa berjalan dengan lancar. Permasalahannya
bukan pada informasi tersebut sudah memadai atau tidak, namun harus ada kemauan secara
menyeluruh untuk mulai memperbaiki.
2) Evaluasi dan Revisi Sistem Akuntansi
Memperhatikan dinamika aturan tentang pertanggungjawaban keuangan Pemerintah serta
penerapan SAP Berbasis Akrual membuat evaluasi dan revisi terhadap sistem akuntansi adalah
suatu keharusan. Kondisi yang ada pada RS Pusdikkes Puskesad juga berkembang seiring
9. dengan berjalannya waktu, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi sistem akuntansi
mengikuti perkembangan organisasi dan kondisi yang ada.
Harapan dilaksanakan evaluasi dan revisi sistem akuntansi disampaikan oleh Kepala Sub
Bagian Anggaran sebagai berikut: “Segera dilakukan revisi karena sudah out of date. Intinya
direvisi sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan yang ada saat ini."
Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Bendahara sebagai berikut: “Seharusnya setiap tahun
di evaluasi, di review terus menerus, mana yang kurang mana yang bisa diperbaiki, sudah
lama belum pernah di review”.
3) Peran Pemerintah
Pemerintah diharapkan menyediakan pedoman dasar yang dapat diikuti oleh semua Satuan
Kerja BLU di seluruh Indonesia. Informasi yang dihimpun selama proses penelitian, selain PP
Nomor 23 Tahun 2005, Pemerintah menerbitkan PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang
Penyajian Laporan Keuangan BLU yang mulai berlaku di Tahun Anggaran 2016. Pedoman ini
juga harus disosialisasikan supaya tercapai pemahaman yang sama di antara Satuan Kerja
BLU. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bendahara sebagai berikut: “Seharusnya Pemerintah
memberikan sosialisasi, mereka harus memberikan aturan/pedoman yang akan diikuti oleh
semua dan itu sama. Tetapi kalau diberikan kebebasan, saya kira berbeda-beda tidak masalah
asalkan hasil akhir rekonsiliasinya kita tahu."
Pemerintah juga tengah disibukkan dengan maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada instansi masing-masing termasuk RS Pusdikkes Puskesad. SPIP
merupakan komitmen yang nyata dari Pemerintah untuk memperbaiki akuntabilitas keuangan
negara dan merupakan resep agar tidak disclaimer serta mencegah adanya penyimpangan
(fraud). Oleh karena itu, RS Pusdikkes Puskesad juga harus menyelenggarakan SPIP agar
terhindar dari fraud, Hal ini diungkapkan oleh Ketua SPI sebagai berikut: "Seluruh pegawai
Rumah Sakit harus terlibat secara aktif dalam penyempurnaan Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yaitu dengan menerapkan Pengendalian Intern secara berkelanjutan,
terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung oleh pemantauan otomatis
menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi."
10. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah RS Pusdikkes Puskesad dalam implementasi
akuntansi berpedoman pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dan menyajikan laporan
keuangan berdasarkan pada 2 standar yakni berdasarkan SAK dan SAP yang didukung oleh
peraturan, kebijakan akuntansi dan prosedur Rumah Sakit yang baik.
Adapun, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi akuntansi antara lain berupa
SDM yang belum memadai, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (Apikasi) yang belum
optimal dan penyusunan laporan keuangan yang sering terlambat. Solusi yang disampaikan oleh
informan untuk perbaikan Sistem Akuntansi RS Pusdikkes Puskesad adalah penyediaan
kelengkapan pendukung dan sumber daya yang memadai, revaluasi system akuntansi serta adanya
peran serta Pemerintah
DAFTAR PUSTAKA
Putra, Y. M., (2022). Kerangka Konsep Informasi Akuntansi. Modul Kuliah Teori Akuntansi.
Jakarta : FEB-Universitas Mercu Buana.
Schooeder, R.G., M.W. Clark, Jack M. Cathay. (2016). Financial Accounting Theory and Analysis
: 12th edition.
Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. Management Control Systems. Salemba Empat
: Jakarta.
Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., Colle, S. de. 2020. Stakeholder Theory:
The State Of The Art. Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum