Teks tersebut membahas pentingnya tata kelola internet berbasis multistakeholder di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah aktif mempromosikan pendekatan ini di berbagai forum internasional dan berupaya mengimplementasikannya dalam negeri dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Teks tersebut juga membahas isu-isu terkini seperti perlindungan data pribadi dan keamanan anak di internet.

1. Disinformasi di Internet
Indonesia Perkuat Tata Kelola Internet
demi Pembangunan Berkelanjutan
Pendekatan multistakeholder (pemangku
kepentingan majemuk) telah menjadi hal yang
mengemuka dalam diskusi kebijakan Internet
oleh Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN). Setidaknya pada World Summit on the
Information Society (WSIS) 2005 di Tunisia,
ASEAN Telecommunication and IT Minister
(TELMIN) menyatakan bahwa, “any approach to
Internet Governance must be done in a
multistakeholder environment with the full,
inclusive and appropriate participation of all
stakeholders; government, private sector and
civil society”. ASEAN TELMIN juga
mengingatkan, WSIS bukan saja tentang tata
kelola Internet, tetapi juga tentang penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi untuk
mencapai target pembangunan global kala itu,
yaitu Millennium Development Goals (MDGs).
Kesempatan yang berharga diperoleh Indonesia
ketika menjadi tuan rumah Global Internet
Governance Forum (IGF) ke-8 di Bali, pada
Oktober 2015. Dikutip dari dokumen Best
Practice Forum: Indonesia in IGF 2013 and The
Wa y Fo r w a r d , I n d o n e s i a b e r u p a y a
menyeimbangkan tiga pilar penting dalam
multistakeholder, yaitu: kualitas partisipasi
pemangku kepentingan, legitimasi proses
pengambilan keputusan dan kesegeraan
tersedianya regulasi yang memadai.
Indonesia perlu terus memperkuat fungsi dan peran
multistakeholder, khususnya dalam konteks tata
kelola Internet. Seperti tertulis dalam dokumen
Road to WSIS+10: Key Country Perspectives in
the Ten-Year Review of the WSIS yang
dipublikasikan Global Partners Digital, dijelaskan
bahwa pada WSIS+10 High Level Forum di
Jenewa, Juni 2014, Indonesia kembali
m e n e g a s k a n p e n t i n g n y a p e n d e k a t a n
multistakeholder sebagai bagian dari ekosistem
pembangunan TIK.
Juga dalam Global Conference on Cyberspace
(GCCS) di The Hague, April 2015, Indonesia
menyatakan bahwa “an inclusive, effective, and
clear objective global architecture forum
participated by governments, private sectors, and
civil society in the framework of the United
Nations World Summit of Information Society
(WSIS) is essential.”
Corak ekosistem TIK Indonesia, yang mendorong
pendekatan multistakeholder dalam kerangka
WSIS diharapkan dapat memberikan kontribusi
atas pencapaian target pembangunan global
pasca 2015 yang termaktub dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals / SDGs). Mari bekerja!
foto:mencariaksesinternetditengahsawah.diambildarilmlinimassa2.
kiniN E T I Z E N
INDONESIAVolume 3, Oktober - Desember 2015
Raspberry Pi Perintis
Menarik Perhatian
Tangkal Radikalisme
di Internet
ICT Watch Indonesia
Jl. Tebet Barat Dalam 6H No. 16A
Jakarta Selatan +6221-98495770
info@ictwatch.id | www.ictwatch.id
Netizen Indonesia Kini
diterbitkan oleh:
Hasil oprekan komunitas Pegiat Raspberry Pi untuk Indonesia (Perintis)
sebagai teknologi tepat guna bagi masyarakat, mampu menarik perhatian
masyarakat. Setidaknya hal ini tampak dari membludaknya pengunjung
meja Perintis pada ajang Hari Komunitas Nasional, 28 September 2015 di
Kota Kasablanka Mal dan Compfest-7, 3-4 Oktober 2015 di Balairung UI -
Depok. Tampak pada foto sebelah kiri, Andri Johandri dari Perintis tengah
menjelaskan manfaat Raspberry Pi kepada pengunjung.
Indonesian Center for Deradicalization and Wisdom (ICDW)
pada 7 Agustus 2015 menggelar diskusi tentang antisipasi
maraknya disinformasi, diskriminasi dan radikalisme di
Internet. Peserta dari kalangan pegiat pluralisme dan Internet.
(Foto atas). Kemudian pada 28 Agustus 2015, Matahari
Timoer dari ICDW memaparkan hasil diskusi tersebut kepada
tim Panel Terorisme, SARA dan Hate Speech di kantor
Kemkominfo. (Foto bawah)
Transparansi dan akuntabilitas tata kelola Internet di Indonesia adalah keharusan. Demikian salah satu poin yang
mengemuka dalam acara diskusi yang dipandu dan diselenggarakan oleh CNN Indonesia, 1 Oktober 2015. Hadir
dalam diskusi tersebut adalah Menkominfo Rudiantara, Heru Sutadi (Indonesia ICT Institute) dan Donny B.U.
(ICT Watch). Dalam diskusi tersebut, ICT Watch juga menekankan pentingnya tata kelola yang berbasiskan fakta
dan kebutuhan di lapangan (evidence based policy) serta pelibatan multistakeholder secara inklusif.
Diskusi di CNN Indonesia:
Tata Kelola Internet Perlu Transparan dan Akuntabel

2. Demikianlah salah satu poin
dari Pattaya Key Messages
on the WSIS+10 Review:
Voices from the Asia-Pacic
Region. Isu perlindungan
data pribadi (privasi) sedang
mengemuka di Indonesia,
salah satunya karena dipicu
terjadinya pelanggaran
p r i v a s i o l e h o k n u m
pengendara ojek berbasiskan
aplikasi (ojek digital) yang
mengirimkan SMS iseng
tengah malam ke ex-
penumpangnya, hingga
terror / ancaman karena
penumpang memberikan
“bad review”.
Dalam konteks layanan ojek
digital, ada tiga pihak yang
terkait dengan privasi, yaitu
p e n g g u n a l a y a n a n
(penumpang), penyedia
layanan (pengelola aplikasi
digital) dan mitra layanan
(pihak ketiga dalam hal ini
p e m i l i k m o t o r a t a u
pengendara ojek). Penyedia
l a y a n a n s e p a t u t n y a
melindungi pemilik data
pribadi (calon pengguna
l a y a n a n ) , s e h i n g g a i a
memahami konsekuensi atas
pengalihan data pribadinya
kepada pihak ketiga sebelum
memutuskan menggunakan
layanan yang ditawarkan
Selaras dengan poin dari
Pattaya Key Message di atas,
Indonesia memang perlu
Kita dan Keselamatan Anak di Internet
Regulasi tentang Perlindungan Data Pribadi
(Privasi) Perlu Segera Ada!
segera memiliki Undang-
undang (UU) Perlindungan
Data Pribadi (PDP). Draft UU
PDP dijadwalkan masuk
Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) 2016. Sementara
itu, Kementerian Komunikasi
d a n I n f o r m a t i k a
(Kemkominfo) baru saja
melakukan uji publik atas
Rancangan Peraturan Menteri
(RPM) tentang Perlindungan
Data Pribadi dalam Sistem
Elektronik.
Secara berjejaring, ICT Watch
terlibat dalam pembahasan
isu privasi ini. Misal pada
September 2015 ICT Watch
turut serta dalam Asian
Regional Consultation on the
WSIS+10 Review yang
didukung oleh Global Partners
Digital di Thailand yang
menghasilkan Pattaya Key
Message. Kemudian di bulan
yang sama, ICT Watch juga
aktif dalam Privacy and
Surveillance Workshop di
Jordan yang diselengarakan
oleh Citizen Lab, Universitas
Toronto dan turut mendukung
Southeast Asia Freedom of
E x p r e s s i o n N e t w o r k
(SAFEnet) yang bersama
EnggageMedia melakukan
workshop tentang Keamanan
Privasi Netizen di Jakarta,
k e d u a n y a j u g a p a d a
September 2015.
Perkembangan teknologi informasi yang
pesat dan dinamis, memungkinkan lebih dari
80% pengguna Internet di Indonesia saat ini
adalah digital native (lahir setelah tahun
1980). Internet pun semakin menjadi
keseharian bagi anak dan remaja. Walhasil,
keselamatan dan kenyamanan anak ketika
berselancar di dunia maya tidak dapat
dianggap hal yang sepele. Untuk itulah
sejumlah organisasi menginisiasi Indonesia
Child Online Protection ( yangwww.idcop.id)
membuka help desk setiap hari Kamis selama
jam kerja di kantor Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) di Menteng – Jakarta.
Organisasi yang menginisiasi ID-COP pada
awalnya adalah KPAI, Nawala Indonesia,
Sejiwa, ECPAT Indonesia, Relawan TIK
Indonesia dan ICT Watch.
Perlindungan anak di Internet telah menjadi
kepedulian komunitas global. Untuk itulah maka
pada Global Internet Governance Forum (IGF) ke
10 di Joao Pessoa – Brazil, 10-13 November
2015, salah satu workshop yang digelar bertajuk
“ C h i l d O n l i n e P r o t e c t i o n t h r o u g h
Multistakeholder Engagement”, inisiatif
proposal dari ICT Watch. Pengampu workshop
tersebut yang dari Indonesia adalah Mariam F.
Barata (Kemkominfo), M Yamien (Yayasan
Nawala) dengan fasilitator Shita Laksmi (HIVOS)
dan rapporteur Sherly Haristya (ID-Cong).
foto: Siswa SD di Tangerang mengikuti sosialisasi Internet Sehat oleh ICT Watch, Agustus 2015
“Governments must ensure the right to privacy and data
protection. They should also protect people from the
violation of these rights by companies, including where
necessary through the formulation of regulation. The
right to control and manage one's identity online,
including the right to anonymity, must be recognized.”
foto: Asian Regional Consultation on the WSIS+10 Review, 3-5 September 2015
Internet semakin menjadi keseharian bagi anak
dan remaja. Walhasil, keselamatan dan
kenyamanan anak ketika berselancar di dunia maya
tidak dapat dianggap hal yang sepele.
“
“foto: beberapa inisiator ID-COP