Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan jasa konsultasi hukum dalam sengketa pilgub tahun 2015. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa pengadaan jasa konsultasi hukum dapat dilakukan secara penunjukan langsung berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang mengatur tentang penunjukan langsung jasa konsultasi hukum untuk menghadapi gugatan hukum terhadap pemerintah yang harus seger
Berisikan peraturan perundangan tentang proses pengadaan barang dan jasa ygn dibuat oleh pemerintah dalam hal proses tender untuk perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kontruksi
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan jasa konsultasi hukum dalam sengketa pilgub tahun 2015. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa pengadaan jasa konsultasi hukum dapat dilakukan secara penunjukan langsung berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang mengatur tentang penunjukan langsung jasa konsultasi hukum untuk menghadapi gugatan hukum terhadap pemerintah yang harus seger
Berisikan peraturan perundangan tentang proses pengadaan barang dan jasa ygn dibuat oleh pemerintah dalam hal proses tender untuk perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kontruksi
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
PAM dan PCM adalah rapat persiapan sebelum kontrak dan pelaksanaan proyek konstruksi. PAM dilakukan sebelum penandatanganan kontrak untuk membahas hal-hal administratif dan teknis. PCM dilakukan sebelum pekerjaan lapangan untuk membahas organisasi, rencana, dan prosedur pelaksanaan proyek. Dokumen menjelaskan tujuan, topik pembahasan, dan fungsi dari kedua rapat ini.
penjelasan tentang pengadaan perpres 70Afrizal Panji
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, etika, organisasi, tugas dan persyaratan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel.
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfarif129194
Tiga dokumen tersebut memberikan informasi mengenai nilai anggaran tahunan untuk tiga obyek yaitu Pasar Banyuasri Singaraja, RS Sanjiwani Gianyar, dan Pasar Rakyat Gianyar dengan total nilai Rp. 159,5 miliar, Rp. 135 miliar, dan Rp. 224,9 miliar.
4. Dok. Kualifikasi Pengawasan Teknik Jalan Daerah 1.B .pdfgilang860619
Pengalaman pekerjaan sejenis dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi
dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti
potong pajak pembayaran terakhir dari pekerjaan yang telah diselesaikan
sebelumnya;
Dokumen tersebut merangkum tentang prakualifikasi penyedia jasa konstruksi untuk suatu proyek. Prakualifikasi bertujuan menilai kemampuan teknis dan kapasitas penyedia jasa untuk menyelesaikan proyek dengan baik berdasarkan persyaratan kualifikasi seperti izin usaha, sertifikat, dan kemampuan sumber daya manusia. Proses evaluasi meliputi penelitian administrasi dan penilaian teknis terhadap dokumen dan kualifik
Dokumen tersebut merangkum prosedur prakualifikasi penyedia jasa konstruksi untuk proyek pemerintah. Mencakup definisi prakualifikasi, tujuan, dasar hukum, persyaratan kualifikasi penyedia jasa, proses evaluasi dokumen prakualifikasi yang terdiri dari penelitian administrasi dan penilaian teknis, serta penetapan hasil prakualifikasi.
Dokumen tersebut merupakan standar dokumen pengadaan jasa konsultansi untuk metode pengadaan langsung yang mencakup bab-bab umum, undangan pengadaan langsung, instruksi kepada peserta, lembar data pengadaan, kerangka acuan kerja, bentuk dokumen penawaran dan kontrak, serta dokumen penunjang lainnya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang kontrak, definisi legal, syarat sahnya kontrak, akibat tidak dipenuhinya syarat kontrak, ketentuan kontrak nasional dan internasional, jenis kontrak, isi kontrak minimal, dan hak serta tanggung jawab para pihak berdasarkan kontrak.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, termasuk dokumen yang dibutuhkan, kriteria evaluasi, dan langkah-langkah pemeriksaan untuk berbagai jenis pengadaan seperti barang, jasa konsultasi, dan pengadaan dengan sistem nilai."
Dokumen ini membahas tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia barang dan jasa. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan seperti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, dan pejabat penerima hasil pekerjaan. Dokumen ini juga membahas tentang sistem pengelolaan dokumen pengadaan dan proses lelang serta metode-metode yang digun
Dokumen tersebut membahas mengenai perolehan kerajaan, terutama proses perolehan barang dan jasa oleh kerajaan melalui berbagai metode seperti sebut harga, tender, kontrak pusat, dan pembelian darurat. Dokumen juga menjelaskan tanggung jawab pegawai terkait dan peraturan yang harus dipatuhi dalam proses perolehan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa lelang yang memungkinkan pembelian langsung dari penyedia untuk nilai tertentu. Tahapannya meliputi perencanaan kebutuhan, penentuan harga acuan, survey harga, dan pembelian langsung berdasarkan bukti transaksi seperti nota pembelian.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
PAM dan PCM adalah rapat persiapan sebelum kontrak dan pelaksanaan proyek konstruksi. PAM dilakukan sebelum penandatanganan kontrak untuk membahas hal-hal administratif dan teknis. PCM dilakukan sebelum pekerjaan lapangan untuk membahas organisasi, rencana, dan prosedur pelaksanaan proyek. Dokumen menjelaskan tujuan, topik pembahasan, dan fungsi dari kedua rapat ini.
penjelasan tentang pengadaan perpres 70Afrizal Panji
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, etika, organisasi, tugas dan persyaratan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel.
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfarif129194
Tiga dokumen tersebut memberikan informasi mengenai nilai anggaran tahunan untuk tiga obyek yaitu Pasar Banyuasri Singaraja, RS Sanjiwani Gianyar, dan Pasar Rakyat Gianyar dengan total nilai Rp. 159,5 miliar, Rp. 135 miliar, dan Rp. 224,9 miliar.
4. Dok. Kualifikasi Pengawasan Teknik Jalan Daerah 1.B .pdfgilang860619
Pengalaman pekerjaan sejenis dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi
dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti
potong pajak pembayaran terakhir dari pekerjaan yang telah diselesaikan
sebelumnya;
Dokumen tersebut merangkum tentang prakualifikasi penyedia jasa konstruksi untuk suatu proyek. Prakualifikasi bertujuan menilai kemampuan teknis dan kapasitas penyedia jasa untuk menyelesaikan proyek dengan baik berdasarkan persyaratan kualifikasi seperti izin usaha, sertifikat, dan kemampuan sumber daya manusia. Proses evaluasi meliputi penelitian administrasi dan penilaian teknis terhadap dokumen dan kualifik
Dokumen tersebut merangkum prosedur prakualifikasi penyedia jasa konstruksi untuk proyek pemerintah. Mencakup definisi prakualifikasi, tujuan, dasar hukum, persyaratan kualifikasi penyedia jasa, proses evaluasi dokumen prakualifikasi yang terdiri dari penelitian administrasi dan penilaian teknis, serta penetapan hasil prakualifikasi.
Dokumen tersebut merupakan standar dokumen pengadaan jasa konsultansi untuk metode pengadaan langsung yang mencakup bab-bab umum, undangan pengadaan langsung, instruksi kepada peserta, lembar data pengadaan, kerangka acuan kerja, bentuk dokumen penawaran dan kontrak, serta dokumen penunjang lainnya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang kontrak, definisi legal, syarat sahnya kontrak, akibat tidak dipenuhinya syarat kontrak, ketentuan kontrak nasional dan internasional, jenis kontrak, isi kontrak minimal, dan hak serta tanggung jawab para pihak berdasarkan kontrak.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, termasuk dokumen yang dibutuhkan, kriteria evaluasi, dan langkah-langkah pemeriksaan untuk berbagai jenis pengadaan seperti barang, jasa konsultasi, dan pengadaan dengan sistem nilai."
Dokumen ini membahas tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia barang dan jasa. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan seperti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, dan pejabat penerima hasil pekerjaan. Dokumen ini juga membahas tentang sistem pengelolaan dokumen pengadaan dan proses lelang serta metode-metode yang digun
Dokumen tersebut membahas mengenai perolehan kerajaan, terutama proses perolehan barang dan jasa oleh kerajaan melalui berbagai metode seperti sebut harga, tender, kontrak pusat, dan pembelian darurat. Dokumen juga menjelaskan tanggung jawab pegawai terkait dan peraturan yang harus dipatuhi dalam proses perolehan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa lelang yang memungkinkan pembelian langsung dari penyedia untuk nilai tertentu. Tahapannya meliputi perencanaan kebutuhan, penentuan harga acuan, survey harga, dan pembelian langsung berdasarkan bukti transaksi seperti nota pembelian.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
2. Introduction
• Pertimbangan utama dalam memilih penyedia
barang/jasa adalah nilai harga penawaran dan
kualitas atau spesifikasi teknis barang yang
ditawarkan. Pihak pemerintah sebagai pembeli tentu
menginginkan barang/jasa dengan kualitas atau
spesifikasi teknis yang terbaik yang harga
penawarannya murah. Sedangkan pihak penyedia
barang/jasa sebagai pengusaha yang menginginkan
keuntungan akan berupaya untuk menawarkan
barang/jasa pada tingkat harga yang setinggi
mungkin untuk setiap spesifikasi atau kualitas
barang.
• Untuk mencapai suatu kesepakatan kualitas terbaik
dan harga terendah tersebut, dapat dilakukan
negosiasi antara pemerintah dan penyedia
barang/jasa.
3. Ketentuan Negosiasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Ketentuan yang mewajibkan dilakukannya
negosiasi untuk setiap metode pemilihan tersebut
diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 16
tahun 2018 sebagai berikut:
1. Pasal 50 ayat (3) : “Dalam pelaksanaan
pemilihan, untuk Seleksi Jasa Konsultansi
dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap
penawaran teknis dan biaya setelah masa
sanggah selesai”.
2. Pasal 50 ayat (6) : “Penunjukan langsung
dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku
Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi
teknis maupun harga.”
4. Ketentuan Negosiasi ...
3. Pasal 50 ayat (7b) : “Untuk Pengadaan
Langsung yang menggunakan SPK permintaan
penawaran disertai dengan klarifikasi serta
negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku
Usaha”.
5. Negosiasi dengan Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah
• Negosiasi hanya dilakukan dalam proses
pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan
dengan cara Seleksi, Penunjukan Langsung, dan
Pengadaan Langsung.
• Apabila negosiasi biaya pada Seleksi tidak
tercapai akan mengakibatkan Tender/Seleksi
gagal;
• Selain dalam tahapan pemilihan penyedia
barang/jasa, negosiasi dapat juga dilaksanakan
pada masa pelaksanaan kontrak atau setelah
kontrak ditandatangani. Yaitu negosiasi yang
dilakukan dalam rangka perubahan kontrak.
6. Tata Cara Negosiasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Negosiasi dilakukan terhadap penyedia yang
telah ditetapkan sebagai pemenang, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Pihak penyedia adalah:
a) Direktur utama/pimpinan perusahaan/
pengurus koperasi;
b) Penerima kuasa dari direktur utama/
pimpinan perusahaan/pengurus koperasi
yang namanya tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar;
c) Pihak lain ... >>>
7. Tata Cara Negosiasi ...
c) Pihak lain yang berstatus sebagai tenaga
kerja tetap dan mendapat surat kuasa atau
pendelegasian wewenang yang sah dari
direktur utama/pimpinan perusahaan/
pengurus koperasi;
d) Kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik;
e) Pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama
Operasi (KSO) berhak mewakili kemitraan.
8. 2. Negosiasi memperhatikan kesesuaian antara bobot
pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga
pendukung yang ditugaskan, serta
mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas
pendukung yang proporsional guna mencapai hasil
kerja yang optimal;
3. Negosiasi ditujukan untuk memperoleh kesepakatan
biaya yang efisien dan efektif dengan
mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai
dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia;
4. Aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan
dinegosiasikan terutama:
a. Kesesuaian rencana dengan jenis pengeluaran
biaya;
b. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
c. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang
berlaku di pasaran.
Tata Cara Negosiasi ...
5. Klarifikasi ... >>>
9. 5. Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya personil
dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah
diaudit dan/atau bukti setor PPh tenaga ahli
bersangkutan, dengan ketentuan:
a. Biaya satuan dari baya langsung personil
maksimul 4 (empat) kali gaji dasar yang
diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau 2,5
(dua koma lima) kali gaji dasar yang diterima
oleh tenaga ahli tidak tetap.
b. Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan
waktu yang dihitung berdasarkan tingkat
kehadiran dengan ketentuan:
• 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh
dua) hari kerja;
• 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8
(delapan) jam kerja.
Tata Cara Negosiasi ...
6. Negosiasi ... >>>
10. 6. Negosiasi terhadap biaya tenaga
pendukung (tenaga teknik dan penunjang/
administrasi) dilakukan berdasarkan harga
pasar tenaga pendukung tersebut;
7. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan
yaitu biaya langsung non personil yang
dapat diganti (direct reimbursable cost)
dan/atau biaya langsung personil
(remuneration) yang dinilai tidak wajar.
Tata Cara Negosiasi ...
11. Berita Acara Negosiasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
• Setelah dilakukan negosiasi dan telah
terdapat kesepakatan, maka Pejabat
Pengadaan bersama dengan peserta
membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
Contoh_BA Negosiasi ......... >>>