Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. www.company.com
Company
LOGO
www.company.com
Tujuan Kegiatan
1. Menjelaskan karakteristik metode harga pokok pesanan
2. Mengungkapkan kembali hubungan antara kegiatan perusahaan
manufaktur dengan aliran biaya produksi
3. Mempresentasikan prosedur akuntansi biaya pada metode
harga pokok pesanan
4. Menjelaskan fungsi kartu harga pokok pesanan
5. Mengerjakan prosedur akuntansi biaya metode harga pokok
pesanan.
5. 1. Tujuan produksi, untuk melayani pesanan pembeli.
2. Bentuk produk yang dihasilkan, bervariasi
(heterogen) tergantung pada spesifikasi pemesanan.
3. Sifat produksi terputus-putus dan setiap pesanan
dapat dipisahkan identitasnya secara jelas.
4 Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan
dengan tujuan dapat dihitung harga pokok pesanan
dengan relatif teliti dam adil.
5. Sistem pembebanan biaya menganut normal cost
system, artinya biaya yang dibebankan kepada
produk, metode harga pokok pesanan menggunakan :
(a) harga pokok historis untuk biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung, dan (b) untuk ketelitian
dan keadilan, pembebanan biaya overhead pabrik
harus digunakan tarip biaya yang ditentukan di muka
(predetermined rates). Dalam metode harga pokok
pesanan dapat pula digunakan sistem harga pokok yang
ditentukan di muka untuk seluruh elemen biaya
produksi (pre-determined cost system).
6. 6. Harga pokok produk pesanan dihitung, pada saat
pesanan yang bersangkutan selesai dikerjakan, dengan
menjumlahkan seluruh elemen biaya produksi yang
dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Harga
pokok satuan untuk pesanan tertentu dihitung dengan
cara membagi jumlah total harga pokok pesanan dengan
jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan.
7. Pesanan yang sudah selesai dikerjakan dipindahkan ke
gudang barang jadi dan biasanya segera diserahkan
(dijual) kepada pihak pemesan, sesuai dengan
saat/tanggal pesanan harus diserahkan.
8. Perusahaan industri yang menganut prosedur akuntansi
biaya metode harga pokok pesanan, diantaranya: industri
pesawat terbang, industri kereta api, indutri kapal.
8. LANJUTAN
Kegiatan perusahaan manufaktur dalam mengolah bahan baku menjadi barang
jadi yang kemudian dijual adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan ( procurement):
merupakan kegiatan untuk memperoleh atau mengadakan barang dan jasa yang
akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi, dapat dikelompokkan ke dalam
(a) Pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku, bahan penolong,
suplies pabrik dan elemen (barang) lainnya yang akan dikonsumsi dalam kegiatan
produksi, (b) Perolehan jasa dan tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung
dan jasa lainnya yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi.
2. Produksi (production):
Produksi adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pada
kegiatan tersebut akan dikonsumsi bahan baku, tenaga kerja langsung, barang
dan jasa lainnya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik.
3. Penyimpanan produk selesai (Warehousing of finish goods):
Produk yang telah selesai diproduksi, dari pabrik akan dipindahkan ke dalam
gudang barang jadi dan menunggu saat dijual atau diserahkan kepada pemesan.
4. Penjualan produk selesai (Selling of finish product)
Produk yang terjual dikeluarkan dari gudang barang jadi dan dikirim kepada
pembeli, selanjutnya perusahaan mencatatnya sebagai piutang usaha atau kas dan
pengakuan atas harga pokok penjualan.
10. PROSEDUR AKUNTANSI
1. Akuntansi Biaya Bahan Baku dan Bahan
Pembantu,
2. Akuntansi Biaya Tenaga Kerja,
3. Akuntansi Biaya Overhead Pabrik,
4. Akuntansi Barang Jadi,
5. Akuntansi Barang Dalam Proses,
6. Akuntansi Penyerahan Produk.
11. 1. Akuntansi Biaya Bahan Baku &
Bahan Pembantu
SISTEM PEMBELIAN
1. Prosedur permintaan pembelian bahan baku
2. Prosedur order pembelian
3. Prosedur penerimaan bahan baku
4. Prosedur pencatatan penerimaan bahan
baku di bagian gudang
5. Prosedur pencatatan utang yang timbul dari
pembelian bahan baku
12. 1. Pencatatan Akuntansi Biaya Bahan Baku
& Bahan Pembantu
a. Saat Pembelian:
Jurnal: Persed Bahan…………. xx
Kas/Utang Usaha… xx
b. Pada saat terjadi retur pembelian:
Utang usaha x x
Persediaan bahan baku x x
c. Saat Pemakaian:
Jurnal: BDP – BBB …………… xx
BOP Sesungguhnya…. xx
Persed. Bahan….. xx
13. Secara ringkas prosedur akuntansi bahan dan suplies pabrik dapat
digambarkan sebagai berikut :
Transaksi dan Dokumen Dasar Jurnal Transaksi Buku Besar Pembantu
Pembelian bahan dan Suplies :
Faktur Pembelian
Bukti Penerimaan Barang
Pesanan Pembelian
Pengembalian Pembelian :
Debit memorandum
Laporan Pengiriman
Pengembalian Pembelian
Persed. Bahan Baku Rp xx
Persed. Bahan Penolong xx
Persed. Suplies Pabrik xx
Hutang Usaha Rp xx
Hutang Usaha Rp xx
Persed. Bahan Baku Rp xx
Persed. Bahan Penolong xx
Persed. Suplies Pabrik xx
Kartu Persediaan :
Bahan Baku
Bahan Penolong
Suplies Pabrik
Kartu Persediaan :
Bahan Baku
Bahan Penolong
Suplies Pabrik
Potongan Tunai pembelian :
Bukti Kas Ke Luar
Hutang Usaha Rp xx
Persediaan Bahan Baku Rp xx
Persediaan Bahan Penolong xx
Persediaan Suplies Pabrik xx
Kas xx
Atau :
Hutang Usaha Rp xx
Penghasilan lain-lain Rp xx
Kas xx
Kartu Persediaan :
Bahan Baku
Bahan Penolong
Suplies Pabrik
Pemakaian Bahan Baku :
Bon Permintaan Bahan
Barang Dalam Proses –
Biaya Bahan Baku Rp xx
Persediaan Bahan Baku Rp xx
Kartu Persediaan :
Bahan Baku
Kartu Harga Pokok Pesanan
Pemakaian Bahan Penolong :
Bon Permintaan Bahan
Biaya Overhead Pabrik
Sesungguhnya Rp xx
Persediaan Bahan Penolong Rp xx
Kartu Persediaan :
Bahan Penolong
Kartu Biaya :
Overhead Pabrik
Pemakaian Suplies Pabrik :
Bon Permintaan Bahan
Biaya Overhead Pabrik
Sesungguhnya Rp xx
Persed. Suplies Pabrik Rp xx
Kartu Persediaan
Suplies Pabrik
Kartu Biaya
Overhead Pabrik
Pengembalian Bahan Baku Dari Pabrik ke
Gudang Bahan :
Laporan pengembalian barang
Persediaan Bahan Baku Rp xx
Barang dlm Proses Biaya
Bahan Baku Rp xx
Kartu Persediaan :
Bahan Baku
Kartu Harga Pokok Pesanan