More Related Content
Similar to MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak"
Similar to MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak" (20)
MENAGIH JANJI MEMBANGUN SISTEM "Kesiapan Kita Melaksanakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak"
- 1. MENAGIH JANJI, MEMBANGUN SISTEM KESIAPAN KITA MELAKSANAKAN UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MUHAMAD ISNUR – LBH JAKARTA
- 2. Perkembangan Syaiful Arif, Hakim di PN Jakarta Pusat, dalam kasus seorang anak/Pelajar yang didakwa dengan tuduhan membawa Senjata Tajam, Hakim mengabulkan penangguhan penahanan, hakim meminta Pengacara LBH tidak perlu mengajukan eksepsi dan pledooi karena dalam sidang pertama hakim sudah mengatakan akan memutus perkara dengan mengembalikan anak kepada orang tua, walau jaksa keberatan, hakim kemudian memutus dengan mengembalikan kepada orang tua. Dalam kasus DK, anak ribut, kata-kataan dan menampar, ditingkat kepolisiaan diusahakan damai, LBH di muka hakim mengajukan agar hakim menggunakan proses Restoratif Justice – Hakim mempertemukan dengan Korban dan Keluarga Korban, kemudian Hakim memutus anak dikembalikan pada orang tua
- 3. Arif Waluyo, Hakim di PN Jakarta Pusat : Dorongan tentang anak pengguna narkotika, untuk direhab di dapatkan. Hakim berhasil memahami kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memutuskan agar anak dikembalikan kepada orangtua, dibawah Pengawasan Bapas Jakarta Pusat, harus selalu konsultasi keluarga dan mengikuti pembinaan lebih lanjut secara berkala melalui program IPWL di BNN Cawang Hakim Syahrul SH – langsung memberlakukan UU 11 Tahun 2012, ABH yang dituntut 10 bulan penjara , diputus kembalikan ke orang tua, hakim berpendapat anak masih harus melanjutkan sekolah, dan penjara bukan tempat yang baik buat anak
- 4. Kebutuhan Turunan UU Register Perkara Pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi Syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan (LPKS) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana Tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) Tata cara pelaksanaan Koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- 5. Bagaimana Kesadaran dan Kesiapan Infrastruktur/Sumber Daya Penyidik Anak? Penuntut Umum Anak? Hakim Anak? Pengadilan? Bapas? Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)? Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)?
- 6. Media? KPI/Dewan Pers? Pekerja Sosial Professional? Tenaga Kerja Sosial? Advokat? Org Bantuan Hukum?
- 7. Pendampingan Oleh Penasehat Hukum 0 20 40 60 80 100 120 Persidangan BAP Penggeledahan Penangkapan Penangkapan Penggeledahan BAP Persidangan Ya, didampingi 9 5 10 23 Tidak didampingi 91 95 90 51
- 8. Pendampingan OIeh Petugas Bapas 0 20 40 60 80 100 120 Persidangan BAP Penggeledahan Penangkapan Penangkapan Penggeledahan BAP Persidangan Ya, didampingi 33 12 42 52 Tidak didampingi 67 88 58 22
- 9. Penahanan Anak bersama dengan Orang Dewasa 75 29 0 20 40 60 80 Rutan Ruang Tahanan Polisi
- 10. Mengalami Penyiksaan 98 97 74 2 3 26 0 20 40 60 80 100 120 Penahanan BAP Penangkapan Mengalami Tidak Mengalami
- 11. Dan Bagaimana Masyarakat kita Dalam beberapa kasus yang LBH tangani, Diversi jadi ajang “pemerasan” oleh Keluarga korban. Dalam perkara lainnya, Orang Tua Korban, dan Masyarakat sekitar malah menuntut agar hukuman seberat2nya diberikan..
- 12. Terima kasih