Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan kinerja pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan-perubahan pada sistem pengelolaan kinerja pegawai, format penyusunan Rencana Kinerja Pegawai, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, serta tind

1. SOSIALISASI DAN BIMTEK SASARAN
KINERJA PEGAWAI BERDASARKAN
PERMENPAN NO. 6 TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

2. Reformasi Pengelolaan Kinerja
PP 10/1952
Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri
PP 10/1979
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
PP 46/2011
Penilaian Prestasi Kerja PNS
PERKA BKN NO 1/2013
Ketentuan Pelaksanaan PP 46
PP 49/2018
PP 30/2019
Sasaran Kinerja PNS
PP 30/2019
Penilaian Kinerja PNS
PERMENPAN 8/2021
Sistem Manajemen Kinerja PNS
PERMENPAN 6/2022
Pengelolan Kinerja Pegawai ASN

3. Pengelolaan Kinerja ASN Menurut PERMENPAN 6/22

4. DETAIL PERUBAHAN PERMENPAN 6/22
RUANGLINGKUP
• ASN(PNSDANPPPK)
TAHAPAN
• PERENCANAANKINERJAMELIPUTIPENETAPANDAN
KLARIFIKASIEKSPEKTASI(DIALOG KINERJA,MATRIKS
PERANHASILDANMANUALINDIKATOR)
• PELAKSANAAN,PEMANTAUANDANPEMBINAANKINERJA
PEGAWAI(PENDOKUMENTASIANKINERJA,UMPANBALIKDAN
PENGEMBANGANKINERJAPEGAWAI)
• TINDAKLANJUTHASILEVALUASI(PEMBERIAN
PENGHARGAAN DANSANKSI)
STANDARPERILAKUKERJA
• COREVALUESASNPP30/2019 :BERAKHLAK
• BERORIENTASIPELAYANAN, AKUNTABEL,KOMPETEN,
HARMONIS,LOYAL,
ADAPTIF DANKOLABORATIF
FORMAT SKP
• PENDEKETANKUANTITATIF DANKUALITATIF
• SKPTERDIRIATAS HASILKERJADANPERILAKUKERJA

5. BIMBINGAN TEKNIS SASARAN KINERJA
PEGAWAI BERDASARKAN PERMENPAN NO.
6 TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

6. DATABASE SKP

7. MPH TINGKAT I

8. MPH TINGKAT II

9. PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA PEGAWAI (PENDOKUMENTASIAN
KINERJA)
Aspek
-Kuantitas
-Kualitas
-Waktu
-Biaya
Indikator Kinerja Individu
- Jumlah Rencana Hasil Kerja
-Persentase Rencana Hasil Kerja
-Waktu yang diperlukan atas Rencana Hasil Kerja
-Biaya yang dibutuhkan untuk Rencana Hasil Kerja

10. PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA PEGAWAI (UMPAN BALIK)

11. PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA PEGAWAI (PENGEMBANGAN
KINERJAPEGAWAI)

12. TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI

13. TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI

14. DOKUMEN EVALUASI

15. SELESAI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU