PENYUSUTAN
PERKA 37 TAHUN 2016
DEFINISI
 Penyusutan Arsip adalah kegiatan
pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan Arsip Inaktif dari unit
pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan
penyerahan arsip statis kepada lembaga
kearsipan.
R. LINGKUP
Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan.
A.
Pemindahan
Arsip Inaktif
Prosedur kegiatan
• Penyeleksian Arsip Inaktif;
• Penataan Arsip Inaktif;
dan
• Pembuatan daftar Arsip
Inaktif.
A.1.
Penyeleksian
Arsip Inaktif
Penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan melalui
JRA dengan cara melihat pada kolom
retensi aktif.
Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau
terlampaui, maka arsip tersebut telah
memasuki masa inaktif atau frekuensi
penggunaan arsip yang telah menurun
(ditandai dengan penggunaan kurang dari
5 (lima) kali dalam setahun).
A.2 Penataan
Arsip Inaktif
Penataan Arsip Inaktif dilakukan
berdasarkan asas asal usul dan
asas aturan asli
Penataan Arsip Inaktif pada Unit
Pengolah/Unit Kerja dilaksanakan
melalui kegiatan:
• a. pengaturan fisik arsip;
• b. pengolahan informasi arsip; dan
• c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.
A.3.
PEMBUATAN
DAFTAR
Pencipta Arsip menyusun daftar Arsip Inaktif
yang dipindahkan dan ditandatangani oleh
pimpinan Unit Pengolah/Unit Kerja selaku
yang memindahkan arsip dan Unit Kearsipan
di lingkungan Pencipta Arsip selaku penerima
arsip atau pejabat yang diberi kewenangan.
Daftar Arsip Inaktif menjadi bagian dari Berita
Acara Pemindahan Arsip
B.
PEMUSNAHAN
ARSIP
Prosedur pemusnahan arsip oleh
Pencipta Arsip melalui tahapan
sebagai berikut:
• Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
• Penyeleksian Arsip;
• Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah;
• Penilaian Arsip;
• Permintaan Persetujuan Pemusnahan;
• Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan;
dan
• Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
B.1.
Pembentukan
Panitia Penilai
Arsip
Panitia penilai arsip
sekurang-kurangnya
memenuhi unsur
• pimpinan Unit Kearsipan sebagai
ketua merangkap anggota;
• pimpinan Unit Pengolah yang
arsipnya akan dimusnahkan
sebagai anggota; dan
• Arsiparis sebagai anggota.
B.2
Penyeleksian
Arsip
Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki JRA, dalam
melaksanakan pemusnahan arsip mengikuti tahapan prosedur
pemusnahan arsip dan setelah mendapat persetujuan Kepala
ANRI.
Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan
pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip
tersebut dapat dikategorikan sebagai arsip usul musnah.
Penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui
JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada
kolom keterangan dinyatakan musnah.
B.3
Pembuatan
Daftar Arsip
Usul Musnah
a. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam
daftar arsip usul musnah.
b. Daftar arsip usul musnah sekurang-
kurangnya berisi:
1) nomor,
2) jenis arsip,
3) tahun,
4) jumlah,
5) tingkat perkembangan,
6) dan keterangan
B.4.
Penilaian
Arsip
B.5. Permintaan Persetujuan
Pemusnahan
LEMBAGA NEGARA
Pemusnahan arsip di
lingkungan lembaga negara
harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Kepala
ANRI
PROV,
KAB/KOTA/BUMN/BUMD/PTN
Pemusnahan arsip di lingkungan
pemerintahan daerah provinsi,
kab/kota, BUMN/BUMD, PTN yang
memiliki retensi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun
harus mendapatkan persetujuan
tertulis dari Kepala ANRI
Pemusnahan arsip di lingkungan
pemerintahan daerah provinsi,
Kab/Kota, BUMN/BUMD, PTN yang
memiliki retensi dibawah 10
(sepuluh) tahun harus
mendapatkan persetujuan tertulis
dari gubernur, bupati/walikota,
Pimp. BUMN/BUMD, Rektor
JIKA TANPA JRA
Dalam hal pemusnahan arsip
tanpa JRA harus mendapatkan
persetujuan dari Kepala ANRI
tanpa membedakan
retensinya
B.6.
Penetapan
Arsip yang
Akan
Dimusnahkan
 Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan
penetapan terhadap arsip yang akan
dimusnahkan dengan mengacu pada
persetujuan tertulis dari Kepala
ANRI/gubernur/bupati/walikota/rektor sesuai
wilayah kewenangannya
B.7.
Pelaksanaan
Pemusnahan
Arsip
a. dilakukan secara total sehingga fisik dan
informasi arsip musnah dan tidak dapat
dikenali;
b. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
pejabat dari unit kerja bidang hukum
dan/atau unit kerja pengawasan dari
lingkungan Pencipta Arsip yang
bersangkutan;
c. disertai penandatanganan berita acara yang
memuat daftar arsip yang dimusnahkan.
ARSIP YANG
TERCIPTA DARI
KEGIATAN
PEMUSNAHAN
1. keputusan pembentukan panitia
pemusnahan arsip;
2. notulen rapat penitia penilai pemusnahan
arsip pada saat melakukan penilaian;
3. surat pertimbangan dari panitia penilai
kepada pimpinan Pencipta Arsip yang
menyatakan bahwa arsip yang diusulkan
musnah dan telah memenuhi syarat untuk
dimusnahkan;
4. surat persetujuan pemusnahan arsip dari
Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang
memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun;
5. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang
penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip.
6. berita acara pemusnahan arsip
7. daftar arsip yang dimusnahkan
C.
PENYERAHAN
ARSIP STATIS
1. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip
Usul Serah;
2. Penilaian;
3. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis;
4. Verifikasi dan Persetujuan.
5. Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan; dan
6. Pelaksanaaan Serah Terima Arsip Statis.
C.1.
Penyeleksian
dan
Pembuatan
Daftar Arsip
Usul Serah
a. Penyeleksian Arsip Statis dilakukan melalui
JRA dengan cara melihat pada kolom
retensi inaktif dan pada kolom keterangan
yang dinyatakan permanen.
b. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis
atau terlampaui dan pada kolom
keterangan dinyatakan permanen, maka
arsip tersebut telah memasuki masa arsip
usul serah.
c. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam
daftar arsip usul serah.
C.2.
Penilaian
1. Panitia penilai melakukan penilaian
terhadap daftar arsip usul serah dengan
melakukan verifikasi secara langsung
terhadap fisik arsip.
2. Hasil penilaian dituangkan dalam
pertimbangan tertulis oleh panitia penilai
arsip.
C.3.
Pemberitahuan
Penyerahan
Arsip Statis
a. Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis
oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala
Lembaga Kearsipan sesuai wilayah
kewenangannya disertai dengan pernyataan
dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip yang
diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan
dapat digunakan.
b. Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) menyampaikan surat permohonan
penyerahan Arsip Statis dari pimpinan
Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga
Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya.
2) menyampaikan daftar arsip usul serah; dan
3) menyampaikan surat pertimbangan oleh
panitia penilai arsip.
C.4. Verifikasi dan Persetujuan
Kepala Lembaga Kearsipan
sesuai wilayah
kewenangannya melakukan
verifikasi daftar arsip usul
serah berdasarkan
permohonan penyerahan
Arsip Statis dari Pencipta
Arsip.
Kepala Lembaga Kearsipan
sesuai wilayah
kewenangannya dapat
memberikan rekomendasi
atas hasil verifikasi daftar arsip
usul serah terhadap arsip
yang diterima atau ditolak
kepada Pencipta Arsip.
Kepala Lembaga Kearsipan
sesuai wilayah
kewenangannya
memberikan persetujuan atas
daftar arsip usul serah dari
Pencipta Arsip
C.5.
Penetapan
Arsip yang
Akan
Diserahkan
 Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan
penetapan terhadap arsip yang akan
diserahkan kepada Lembaga Kearsipan sesuai
wilayah kewenangannya dengan mengacu
pada persetujuan dari Kepala Lembaga
Kearsipan.
C.6.
Pelaksanaaan
Serah Terima
Arsip Statis.
 Pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh
pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala
Lembaga Kearsipan dengan disertai berita
acara, daftar arsip usul serah dan fisik arsip
yang akan diserahkan.

Materi Diklat Arsip Dinamis_PENYUSUTAN_ZOOM.pptx

  • 1.
  • 2.
    DEFINISI  Penyusutan Arsipadalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
  • 3.
    R. LINGKUP Pemindahan ArsipInaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan.
  • 4.
    A. Pemindahan Arsip Inaktif Prosedur kegiatan •Penyeleksian Arsip Inaktif; • Penataan Arsip Inaktif; dan • Pembuatan daftar Arsip Inaktif.
  • 5.
    A.1. Penyeleksian Arsip Inaktif Penyeleksian ArsipInaktif dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi aktif. Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, maka arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan arsip yang telah menurun (ditandai dengan penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam setahun).
  • 6.
    A.2 Penataan Arsip Inaktif PenataanArsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli Penataan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah/Unit Kerja dilaksanakan melalui kegiatan: • a. pengaturan fisik arsip; • b. pengolahan informasi arsip; dan • c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.
  • 7.
    A.3. PEMBUATAN DAFTAR Pencipta Arsip menyusundaftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah/Unit Kerja selaku yang memindahkan arsip dan Unit Kearsipan di lingkungan Pencipta Arsip selaku penerima arsip atau pejabat yang diberi kewenangan. Daftar Arsip Inaktif menjadi bagian dari Berita Acara Pemindahan Arsip
  • 8.
    B. PEMUSNAHAN ARSIP Prosedur pemusnahan arsipoleh Pencipta Arsip melalui tahapan sebagai berikut: • Pembentukan Panitia Penilai Arsip; • Penyeleksian Arsip; • Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah; • Penilaian Arsip; • Permintaan Persetujuan Pemusnahan; • Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan; dan • Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
  • 9.
    B.1. Pembentukan Panitia Penilai Arsip Panitia penilaiarsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur • pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota; • pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan • Arsiparis sebagai anggota.
  • 10.
    B.2 Penyeleksian Arsip Dalam hal PenciptaArsip belum memiliki JRA, dalam melaksanakan pemusnahan arsip mengikuti tahapan prosedur pemusnahan arsip dan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai arsip usul musnah. Penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah.
  • 11.
    B.3 Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah a.Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah. b. Daftar arsip usul musnah sekurang- kurangnya berisi: 1) nomor, 2) jenis arsip, 3) tahun, 4) jumlah, 5) tingkat perkembangan, 6) dan keterangan
  • 12.
  • 13.
    B.5. Permintaan Persetujuan Pemusnahan LEMBAGANEGARA Pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI PROV, KAB/KOTA/BUMN/BUMD/PTN Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah provinsi, kab/kota, BUMN/BUMD, PTN yang memiliki retensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah provinsi, Kab/Kota, BUMN/BUMD, PTN yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur, bupati/walikota, Pimp. BUMN/BUMD, Rektor JIKA TANPA JRA Dalam hal pemusnahan arsip tanpa JRA harus mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI tanpa membedakan retensinya
  • 14.
    B.6. Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan  PimpinanPencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala ANRI/gubernur/bupati/walikota/rektor sesuai wilayah kewenangannya
  • 15.
    B.7. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip a. dilakukan secaratotal sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali; b. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit kerja bidang hukum dan/atau unit kerja pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang bersangkutan; c. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan.
  • 16.
    ARSIP YANG TERCIPTA DARI KEGIATAN PEMUSNAHAN 1.keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip; 2. notulen rapat penitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian; 3. surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan; 4. surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun; 5. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip. 6. berita acara pemusnahan arsip 7. daftar arsip yang dimusnahkan
  • 17.
    C. PENYERAHAN ARSIP STATIS 1. Penyeleksiandan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah; 2. Penilaian; 3. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis; 4. Verifikasi dan Persetujuan. 5. Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan; dan 6. Pelaksanaaan Serah Terima Arsip Statis.
  • 18.
    C.1. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah a.Penyeleksian Arsip Statis dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen. b. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka arsip tersebut telah memasuki masa arsip usul serah. c. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul serah.
  • 19.
    C.2. Penilaian 1. Panitia penilaimelakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. 2. Hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip.
  • 20.
    C.3. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis a. Pemberitahuanakan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. b. Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) menyampaikan surat permohonan penyerahan Arsip Statis dari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. 2) menyampaikan daftar arsip usul serah; dan 3) menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip.
  • 21.
    C.4. Verifikasi danPersetujuan Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya melakukan verifikasi daftar arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan Arsip Statis dari Pencipta Arsip. Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya dapat memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar arsip usul serah terhadap arsip yang diterima atau ditolak kepada Pencipta Arsip. Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya memberikan persetujuan atas daftar arsip usul serah dari Pencipta Arsip
  • 22.
    C.5. Penetapan Arsip yang Akan Diserahkan  PimpinanPencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya dengan mengacu pada persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan.
  • 23.
    C.6. Pelaksanaaan Serah Terima Arsip Statis. Pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara, daftar arsip usul serah dan fisik arsip yang akan diserahkan.