2. Peraturan Akuntabilitas
UU No 18 Tahun 2016 Tentang APBN
UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda dan
perubahannya UU No 9 Tahun 2015
UU No 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 TAHUN 2010 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
3. Akuntabilitas
Adalah kewajiban pihak pemegang amanah
untuk memberikan pertanggungjawaban,
melaporkan segala aktivitas dan kegiatan
yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pemberi amanah yang memiliki hak dan
kewajiban untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.
4. Jenis Akuntabel
Mampu memberikan pertanggungjawaban
kepadanya (stakeholders-nya)
Secara umum institusi harus akuntabel kepada
mereka yang terpengaruh dengan keputusan
atau aktivitas yang dilakukan (Deklarasi Manila]
Memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas)
kepada publik (masyarakat umum)
Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda,
dapat bersifat internal atau external
UNDP
5. Lingkup Akuntabilitas
Pertanggungjawaban administrasi
dan organisasi
Pertanggungjawaban legal
Pertanggungjawaban politik
Pertanggungjawaban profesi
Pertanggungjawaban moral
6. Mekanisme Akuntabilitas
Pengembangan Mekanisme akuntabilitas :
Kejelasan tugas pokok dan fungsi
Hasil akhir yang spesifik
Proses yang transparan
Ada indicator ukuran keberhasilan kinerja
Konsultasi dan pengawasan publik.
Mekanisme akuntabilitas juga meliputi aspek yaitu siapa yang
harus melakukan, siapa sasaran akuntabilitas, untuk apa
akuntabilitas dilakukan, dan bagaimana melakukan.
Mekanisme akuntablitas ini sangat bervariasi bergantung pada
keputusan atau aktivitas yang dilakukan apakah mengikat
secara internal atau eksternal organisasi.
7. Pihak yang Terkait Dengan
Akuntabilitas Pelayanan Publik
Masyarakat dan konsumen pengguna
pelayanan yang merasakan baik buruknya
pelayanan dan bertanggungjawab kepada
mereka.
Pemimpin dan pengawas dari pelayanan
yang merupakan pihak bertanggung jawab
terhadap pelayanan.
Penyaji pelayanan sendiri yang tujuan dan
keinginannya seringkali berbeda dengan
kedua pihak sebelumnya.
Siklus Sistem Akuntabilitas Publik
Siklus Sistem Akuntabilitas Publik
8. Siklus Sistem Akuntabilitas Publik
PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN AKUNTABILITAS
FORMULASI
KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
MONITORING
DAN EVALUASI
LAPORAN
AKUNTABILITAS
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
AMANAH
PUBLIC
ACCOUNTABILITY
9. Output Akuntabilitas
Pelayanan publik yang
memuaskan masyarakat.
Pelayanan publik yang berkualitas
Publik sudah membayar pajak
kepada pemerintah.
