Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perjuangan hak asasi manusia (HAM) mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Perancis, hingga perkembangannya di tingkat internasional melalui PBB. Juga dijelaskan perkembangan HAM di Indonesia yang diatur dalam berbagai undang-undang dan lembaga terkait.
Dilatarbelakangi inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya karena sering diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kelaliman.
Dokumen tersebut membahas konsep pendidikan multikultural yang mendorong penghargaan terhadap keragaman manusia. Pendidikan multikultural bertujuan membentuk siswa menjadi inklusif dan toleran terhadap perbedaan budaya, ras, etnis, dan agama; serta mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat pluralistik. Pendekatan pendidikan multikultural meliputi pendekatan historis, sosiologis, kultural, psikologis, estetika, dan
Dokumen tersebut membahas tentang pendahuluan pendidikan kewarganegaraan, meliputi tujuan pendidikan kewarganegaraan, landasan hukum, visi dan misi, serta kompetensi dasar. Juga membahas tentang filsafat Pancasila, identitas nasional Indonesia, sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Hukum yang mencakup pengertian, konsep, bagian-bagian disiplin ilmu hukum, sumber-sumber hukum, dan unsur-unsur penting lainnya dalam ilmu hukum seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum.
Secara etimologis ideologi berasal dari kata
idea = gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita
logos = ilmu.
Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita.
Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.
Ideologi Negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang memiliki ciri sebagai berikut :
a. Mempunyai derajad tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
b.Oleh karena itu mewujudkan asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.
Dokumen tersebut membahas tentang pendahuluan pendidikan kewarganegaraan, yang mencakup tujuan pendidikan kewarganegaraan, landasan hukum, visi dan misi, serta kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan. Juga membahas tentang filsafat Pancasila dan identitas nasional Indonesia.
Surat wessel adalah surat berharga yang memuat kata wessel didalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya disuatu tempat tertentu
9. Sifat Hukum:
Memaksa, mengatur dan mengikat
Fungsi Hukum:
1. Kepastian
2. Keadilan
3. Pengayoman (kemanfaatan)
Isi Hukum:
1. Hukum publik (public law)
(Hukum pidana, HTN, HAN, TUN, dll.)
2. Hukum privat (private law)
(Hukum Undang Hukum Dagang / KUH Perdata)
Bentuk Hukum:
1. Tertulis (statute law=written law)
KUH Pidana terkodifikasi, KUH Perdata terkodifikasi, KUH
Dagang terkodofikasi dan tdk terkodifikasi: UU Hak Merek,
UU Hak Cipta, UU Kepailitan dll.
2. Tidak tertulis (unstatutery law=unwritten law)
Hukum adat, konvensi ketatanegaraan, yurisprudensi
10. Sejarah Hukum Indonesia
1. Fase Pra Kolonial
(Sriwijaya, Padjajaran, Singosari, Majapahit, Kutai dll.)
2. Fase Kolonial
a. Fase VOC 1602-1799
(Tatanan hukum represip in optima forma demi kepentingan
ekonomi negara dan bangsa Belanda)
b. Fase Kolonial 1800-1942
Daendels membagi 9 Karesidenan dan Bupati dijadikan
pegawai
pemerintah Belanda.
1811 Inggris berkuasa (Raffles) dengan program Landrente
(pajak bumi) dan Pengadilan dikonkordasikan dengan India:
Division’s Court, District’s Court (Bupati’s Court), Resident’s
Court, Court of Circuit
1816 Inggris menyerahkan kembali ke Belanda
Besluiten Regerings 1814-1855 (Hanya Raja yang berhak
membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum
(Algemene Verordening=Peraturan Pusat)
11. 1839 (Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO) organisasi
pengadilan, Algemene Bepalingen ven Wtgeving (AB)
Ketentuan umum perundan-undangan, Burgerlitk Wetboek
(BW), Wetboek ven Koophandel (WvK), Reglement op de
Burgerlijk Rechtsvordering (RV) Peraturan Acara Perdata.
1855-1926 Regerings Reglement (Dianggap sebagai UUD
pemerintahan jajahan Belanda dalam Pasa 75 RR)
(Golongan Eropa, Pribumi dan Timue Asing)
1926-1942 Indische Staatsregeling ( RR 1855 diubah dan diganti
IS Pasal 31, yang isinya salinan dan RR)
3. Fase Balatentara Jepang 1942
Tata pemerintahan di Indonesia (Gunseirei) melalui Osamu Seirei
dan peraturan pelaksananya adalah Osamu Kanrei.
Osamu Seirei No.1 Tahun 1942, Pasal 3:
“semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum
dan undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah
buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan
aturan pemerintah Militer”.
12. 4. Fase Kemerdekaan
18 Agustus 1945, landasan Konstitusional UUD 1945
Pasal II Aturan Peralihan:
“ Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”
1. Orde Lama
Tata hukum positif Indonesia:
(Subsistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat)
Periode 1945-1950
Penyederhanaan dan unifikasi badan pengadilan ke dalam:
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
UU No. 7 Tahun 1947 tentang Organisasi Kekuasaan Mahkamah
Agung, diintegrasikan dengan UU No. 19 Tahun 1948 tentang
Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan
Kejaksaan
Pasal 6 (1) UU No. 19 Tahun 1948
Tiga lingkungan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara dan Peradilan Ketentaraan.
13. Konferensi Meja Bundar 1949
Negara kesatuan menjadi negara federal dengan Konstitusi RIS
(8 bulan) dan kemudian negara kesatuan UUDS 1950
Periode 1950-1959
Menghasilkan sejumlah peraturan perundang-undangan
(UU Darurat No. 1 Tahun 1951)
Melaksanakan Pemilu secara demokratis
Terbentuknya DPR dan Badan Koonstituante
Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan
berbentuk negara kesatuan dengan desentralisasi dan
dekonsentrasi
Sistem pemerintahan parlementer dan sistem multi partai
Periode 1959-1965
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Demokrasi Terpimpin)
UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA sehingga Buku II KUH tidak
berlaku
Lambang hukum “Dewi Justisia” dengan “Pohon Beringin”
dengan seloka “Pengayoman”
14. 2. Orde Baru
Surat Pemerintah 11 Maret 1966 (Supersemar)
Politik Orde Baru: Legitimassi pembangunan (stabilitas ekonomi),
stabilitas politik dan pendekatan keamanan
UU No. 1 Tahun 1967 (UU PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 (PMDN)
Trilogi pembangunan: pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional
Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Urutan Perundang-Undangan
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang-Undang / Perpu
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Pelaksanaan lainnya (Peraturan Menteri, Intruksi
Menteri, Dll.)
TAP MMPPRR IIIIII//MMPPRR//22000000
UUUU NNoo.. 1100 TTaahhuunn 22000044
UUUU NNoo.. 1122 TTaahhuunn 22001111
15. 3. Orde Reformasi
Politik melakukan perubahan UUD 1945
Susunan UUD 1945 adalah:
UUD 1945 naskah asli
Perubahan pertama UUD 1945 (9 pasal perubahan) 1999
Perubahan kedua UUD 1945 (25 pasal perubahan) 2000
Perubahan ketiga UUD 1945 (23 pasal perubahan) 2001
Perubahan keempat UUD 1945 (13 pasal perubahan) 2002
Tugas kelompok:
1. Konsep konstitusi
2. Fungsi konstitusi
3. Jenis konstitusi
4. Dasar pemikiran perubahan UUD 1945
5. Deskripsi pasal-pasal perubahan
18. Sumber hukum dalam beberapa arti:
1. Sebagai asas hukum
2. Menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan
kepada hukum yang sekarang berlaku
3. Sebagai sumber berlakunya (memberikan kekuatan berlakunya)
4. Sebagai sumber dari mana mengenal hukum
5. Sebagai sumber terjadinya hukum
Sumber hukum materiil
“Tempat darimana materi hukum diambil”
(Sosial, ekonomi, politik, budaya, dll.)
Sumber hukum formal
“Tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum”
Undang-undang
Yurisprudensi
Perjanjian (Traktat)
Kebiasaan (Konvensi)
Doktrin
22. Alasan Hakim mengikuti HHaakkiimm tteerrddaahhuulluu::
11.. KKeeppuuttuussaann hhaakkiimm mmeemmppuunnyyaaii kkeekkuuaassaaaann ((((MMAA ddaann PPTT))
22.. AAllaassaann pprraakkttiiss
33.. SSeeppeennddaappaatt aattaauu mmeennyyeettuujjuuii
TTrraakkttaatt
11.. MMuullttiillaatteerraall ((tteerrbbuukkaa)) ccoonnttoohh PPiiaaggaamm PPBBBB
22.. BBiillaatteerraall ((tteerrttuuttuupp)) ccoonnttoohh:: AASSEEAANN,, NNaattoo ddllll..
Tahapan Perjanjian:
1. Penetapan (sluiting)
2. Persetujuan masing-masing DPR
3. Ratifikasi atau penegasan oleh masing-masing Kepala Negara
4. Pelantikan atau pengumuman
Asas traktat “pacta sunt servanda” (setiap perjanjian harus dihormati
dan diataati)
Traktat (dibuat Presiden dengan persetujuan DPR)
Agreement (dibuat hanya dengan Keputusan Presiden)
24. Asas-asas pengaturan perundangan:
1. Undang-Undang tidak berlaku surut
Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas
kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah
ada sebelum perbuatan itu dilakukan
(nullum delictum poena sine preavia lege poenale)
2. UU yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula (asas hirarki dalam peraturan
perundang-undangan)
3. UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat
umum (lex specialis derogat legi generalis)
4. UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu
(lex posteriore derogat lex priori)
5. UU tidak dapat diganggu gugat
Hak uji materiil dan hak uji formil (UU terhadap UUD oleh MK,
sedang di bawah UU oleh MA)
25. Sistem Hukum Indonesia
Pengertian sistem Hukum:
Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai
interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan
kesatuan tersebut
Ciri-ciri sistem hukum Indonesia
1. Tertutup
(Sistem yang terisolir sama sekali dari lingkungan)
2. Terbuka
(Sistem yg. mempunyai hubungan timbalbalik dg. lingkungan)
Indonesia menganut sistem hukum terbuka, tetapi dalam sistem
hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup.
Contoh: Hukum keluarga dan hukum benda (Lembaga hukum
dalam hukum keluarga dan hukum benda jumlah dan
jenisnya tetap
Unsur-unsur sistem Hukum Indonesia
1). Eropa Kontinental; 2). Anglo Saxon; 3). Hukum Islam; dan
4). Hukum Adat
26. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
Romawi pada Pemerintahan Kaisar Justinianus abab VI SM
(Corpus Juris Civilis) di daratan Eropa: Jerman, Belanda, Prancis,
Italia, Amerika Latin dan Asia (Indonesia pada Pemerintahan
Belanda)
Prinsip utama
Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam
peraturan yang berbentuk UU dan tersusun secara sistematik di
dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu
Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
Anglo Amerika, berkembang di Inggris abad XI dengan sistem
unwritten law yang bersumber pada putusan hakim atau
pengadilan
Prinsip utama
The doctrine of precedent / strate decisis (dalam memutuskan
perkara seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada
prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari
perkara sejenis sebelumnya)
27. Sistem Hukum Adat (Adatrecht)
Bersumber pada peraturan peraturan hukum yang tidak tertulis
yang tumbuh berkembang dan dipertahankan oleh kesadaran
hukum masyarakat
Tipe Hukum Adat
1. Hukum adat mengenai tata negara
2. Hukum adat mengenai warga (pertalian anak, tanah,
perutangan)
3. Hukum adat mengenai delik (pidana)
Sistem Hukum Islam
Berasal dari Arab, berkembang ke Asia, Afrrika, Eropa dan
Amerika secara individual atau kelompok
Sumber hukum Islam
1. Al Quran
2. As-Sunnah (Hadis)
3. Ijma’
4. Qiyas