More Related Content
Similar to Manajemen Limbah Konstruksi_Konstruksi Berkelanjutan_Seno Harimurti H1B019075.pptx
Similar to Manajemen Limbah Konstruksi_Konstruksi Berkelanjutan_Seno Harimurti H1B019075.pptx (20)
Manajemen Limbah Konstruksi_Konstruksi Berkelanjutan_Seno Harimurti H1B019075.pptx
- 1. Seno Harimurti H1B019075 Konstruksi Berkelanjutan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Permen PUPR No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id
- 2. Bangunan Gedung Hijau Bangunan Gedung Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan / atau air,yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan sosial,budaya,maupun kegiatan khusus. jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id
- 3. Bangunan Gedung Hijau Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id
- 4. Matriks perbandingan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 TentangPenilaian Kinerja Bangun Gedung Hijau dan Permen PUPR No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau
- 5. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Banguna n Gedung Hijau Permen PUPR No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Perat uran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaks anaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menter i PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat tentang Peni laian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berk elanjutan diperlukan penyelenggaraan bangunan gedung yang menerapkan keterpaduan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYA T TENTANG PENILAIAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG HIJAU Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id
- 6. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Permen PUPR No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau BAB I KETENTUAN UMUM Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id
- 7. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Banguna n Gedung Hijau Permen PUPR No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau BAB II BANGUNAN GEDUNG YANG DIKENAKAN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU Bangunan Gedung baru dengan kategori wajib (mandatory) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bangunan Gedung yang sudah ada dengan kategori wajib (mandatory) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bangunan Gedung klas 4 (empat) dan 5 (lima) di atas 4 (empat) lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau dibagi menjadi kategori wajib (mandatory), disarankan (recommended), dan sukarela (voluntary), bangunan gedung kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus dan memiliki ketinggian bangunan gedung tinggi atau sedang ketinggian bangunan gedung sampai dengan 2 lantai dan luas total lantai lebih dari 5.000 m² jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id
- 8. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Banguna n Gedung Hijau Permen PUPR No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau BAB III TATA CARA PENILAIAN KINERJA BGH Penilaian kinerja BGH dilaksanakan dengan melakukan penilaian kuantitatif terhadap pemenuhan Standar Teknis BGH sesuai dengan parameter dan kriteria yang ditetapkan Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung Pembongkaran BGH sebagaimana dilakukan melalui pendekatan dekonstruksi Pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan mela lui pendekatan dekonstruksi jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id
- 9. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Banguna n Gedung Hijau Permen PUPR No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau BAB IV PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU Memenuhi Standar Teknis BGH pada setiap tahapan penyelenggaraan meliputi pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pembongkaran Penyelenggaraan bangunan gedung hijau meliputi tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pembongkaran jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id
- 10. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Banguna n Gedung Hijau Permen PUPR No. 02 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau BAB V PEMBINAAN BGH Pembinaan penyelenggaraan BGH merupakan satu kesatuan dengan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pengaturan, pemberdayaan, pengawasan Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan BGH dilakukan agar pembinaan BGH agar terlaksana sesuai dengan peta jalan penyelenggaraan BGH Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau di lakukan melalui kegiatan pengaturan, pengawasan dan pemberdayaan yang meliputi Pembinaan melalui kegi atan pengaturan oleh Pemerintah, Pembinaan melalui k egiatan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah jdih.pu.go.id dan ciptakarya.pu.go.id