Dokumen tersebut membahas tentang pendataan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan melalui SIM DapodikDasmensim, mencakup peran berbagai instansi terkait seperti LPMP, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan dalam mengumpulkan dan menjamin kualitas data, serta pemanfaatan data Dapodik untuk program-program pemerintah seperti BOS, tunjangan guru, ujian nasional, dan sarana prasarana."
Dapodik_Kebijakan Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah.pptxsdnempatsakra
Dokumen ini membahas peran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengumpulan dan pengelolaan data pendidikan melalui sistem Dapodik. Dapodik digunakan untuk pengelolaan program-program pemerintah seperti BOS, tunjangan guru, Ujian Nasional, sarana prasarana sekolah, dan pendataan peserta didik miskin untuk bantuan PIP. Berbagai instansi terkait seperti sekolah
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola data pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat tiga poin utama yaitu payung hukum tata kelola data, tahapan pengelolaan data, dan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan dan peserta didik.
Panduan ini membahas tentang monitoring dan evaluasi uji petik data pokok pendidikan (Dapodik) di DKI Jakarta. Uji petik Dapodik bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data Dapodik dengan kondisi sekolah sebenarnya melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan peserta terkait. Uji petik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data Dapodik dan memberikan masukan untuk mengatasi kendala pengisian data di sekolah
Paradigma Pendataan Pendidikan melalui DAPODIK dan Usulan PerbaikannyaAsep Suhendar
Paradigma pendataan pendidikan melalui DAPODIK menimbulkan beberapa masalah, antara lain dinas pendidikan daerah kekurangan data dan sulit menerapkan sistem informasi manajemen. Usulan solusinya adalah meningkatkan kepercayaan pusat ke daerah, pendataan secara berjenjang, dan mengubah paradigma dari pengumpulan data menjadi penyimpanan sumber daya berbasis sistem informasi pendidikan.
Dapodik_Kebijakan Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah.pptxsdnempatsakra
Dokumen ini membahas peran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengumpulan dan pengelolaan data pendidikan melalui sistem Dapodik. Dapodik digunakan untuk pengelolaan program-program pemerintah seperti BOS, tunjangan guru, Ujian Nasional, sarana prasarana sekolah, dan pendataan peserta didik miskin untuk bantuan PIP. Berbagai instansi terkait seperti sekolah
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola data pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat tiga poin utama yaitu payung hukum tata kelola data, tahapan pengelolaan data, dan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan dan peserta didik.
Panduan ini membahas tentang monitoring dan evaluasi uji petik data pokok pendidikan (Dapodik) di DKI Jakarta. Uji petik Dapodik bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data Dapodik dengan kondisi sekolah sebenarnya melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan peserta terkait. Uji petik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data Dapodik dan memberikan masukan untuk mengatasi kendala pengisian data di sekolah
Paradigma Pendataan Pendidikan melalui DAPODIK dan Usulan PerbaikannyaAsep Suhendar
Paradigma pendataan pendidikan melalui DAPODIK menimbulkan beberapa masalah, antara lain dinas pendidikan daerah kekurangan data dan sulit menerapkan sistem informasi manajemen. Usulan solusinya adalah meningkatkan kepercayaan pusat ke daerah, pendataan secara berjenjang, dan mengubah paradigma dari pengumpulan data menjadi penyimpanan sumber daya berbasis sistem informasi pendidikan.
POS ini menjelaskan prosedur operasional standar pendataan pendidikan dasar tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini mengatur tujuan, pihak yang terlibat, peran dan fungsi masing-masing satuan kerja dari tingkat pusat hingga sekolah, serta jadwal pelaksanaan pendataan data pendidikan dasar.
MATERI 3 PENGELOLAAN DATA BERMANFAAT MENUJU PENDIDIKAN BERMARTABAT.pdfNanang Kurniawan
(1) Dokumen tersebut membahas mekanisme penyelesaian data ganda peserta didik antara satuan pendidikan asal dan tujuan melalui pengajuan pengeluaran data oleh satuan pendidikan tujuan; (2) Satuan pendidikan tujuan mengajukan pengeluaran data dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada pusat, dan akan disetujui atau ditolak berdasarkan evaluasi; (3) Informasi pengeluaran data akan diketahui satuan pendid
Manual ini memberikan panduan tentang pendaftaran calon peserta Ujian Nasional tahun 2016 yang menggunakan data peserta didik dari Aplikasi Dapodik. Pihak terkait meliputi sekolah, panitia UN kabupaten/kota, dan Puspendik Kemendikbud. Sekolah melakukan verifikasi data peserta didik dan menyerahkan daftar calon peserta ke panitia UN kabupaten/kota melalui website manajemen UN.
Dokumen tersebut membahas tentang verifikasi dan validasi data peserta didik oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan data peserta didik, mekanisme pengelolaan Nomor Induk Siswa Nasional, serta proses verifikasi dan validasi data oleh operator sekolah, dinas pendidikan, dan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan."
[Ringkasan]
1. Proyek ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Provinsi DKI Jakarta melalui sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan berbasis aplikasi bernama "SI JAMPANG MUDIK".
2. Saat ini, pemanfaatan laporan mutu pendidikan oleh sekolah masih rendah karena rasio pengawas sekolah dan jumlah sekolah yang dibina belum ideal, sehingga peran pengawas belum maksimal.
3. Pro
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah provinsi Kalimantan Selatan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode 2015-2019. Ia menyoroti sasaran-sasaran makroekonomi, pembangunan infrastruktur transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya serta koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program prioritas
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum perubahan-perubahan pada sistem Dapodik tahun 2021, termasuk penambahan fitur-fitur baru, perbaikan proses, dan penyesuaian format data. Beberapa perubahan utama adalah penambahan variabel pada registrasi peserta didik, penyesuaian format kode registrasi, serta penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan dan pemberian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi peserta didik di Indonesia. Mekanisme ini dilakukan secara terkoordinasi antara sekolah, dinas pendidikan daerah, dan kementerian pendidikan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. NISN berfungsi sebagai identitas unik setiap peserta didik yang digunakan untuk pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.
Rangkuman dokumen:
1) Rapat koordinasi persiapan updating data EMIS Madrasah TP 2019/2020 yang membahas integrasi dan pengembangan sistem pendataan pendidikan Islam;
2) Target updating data EMIS Madrasah semester ganjil TP 2019/2020 mendukung berbagai program pendidikan Islam seperti BOS, PIP, dan CAPESUN;
3) Rencana kerja dan anggaran tahun 2020 untuk penguatan sistem pendataan meliputi penyusunan regulasi, pengembangan software dan dukun
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
POS ini menjelaskan prosedur operasional standar pendataan pendidikan dasar tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini mengatur tujuan, pihak yang terlibat, peran dan fungsi masing-masing satuan kerja dari tingkat pusat hingga sekolah, serta jadwal pelaksanaan pendataan data pendidikan dasar.
MATERI 3 PENGELOLAAN DATA BERMANFAAT MENUJU PENDIDIKAN BERMARTABAT.pdfNanang Kurniawan
(1) Dokumen tersebut membahas mekanisme penyelesaian data ganda peserta didik antara satuan pendidikan asal dan tujuan melalui pengajuan pengeluaran data oleh satuan pendidikan tujuan; (2) Satuan pendidikan tujuan mengajukan pengeluaran data dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada pusat, dan akan disetujui atau ditolak berdasarkan evaluasi; (3) Informasi pengeluaran data akan diketahui satuan pendid
Manual ini memberikan panduan tentang pendaftaran calon peserta Ujian Nasional tahun 2016 yang menggunakan data peserta didik dari Aplikasi Dapodik. Pihak terkait meliputi sekolah, panitia UN kabupaten/kota, dan Puspendik Kemendikbud. Sekolah melakukan verifikasi data peserta didik dan menyerahkan daftar calon peserta ke panitia UN kabupaten/kota melalui website manajemen UN.
Dokumen tersebut membahas tentang verifikasi dan validasi data peserta didik oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan data peserta didik, mekanisme pengelolaan Nomor Induk Siswa Nasional, serta proses verifikasi dan validasi data oleh operator sekolah, dinas pendidikan, dan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan."
[Ringkasan]
1. Proyek ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Provinsi DKI Jakarta melalui sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan berbasis aplikasi bernama "SI JAMPANG MUDIK".
2. Saat ini, pemanfaatan laporan mutu pendidikan oleh sekolah masih rendah karena rasio pengawas sekolah dan jumlah sekolah yang dibina belum ideal, sehingga peran pengawas belum maksimal.
3. Pro
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah provinsi Kalimantan Selatan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode 2015-2019. Ia menyoroti sasaran-sasaran makroekonomi, pembangunan infrastruktur transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya serta koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program prioritas
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum perubahan-perubahan pada sistem Dapodik tahun 2021, termasuk penambahan fitur-fitur baru, perbaikan proses, dan penyesuaian format data. Beberapa perubahan utama adalah penambahan variabel pada registrasi peserta didik, penyesuaian format kode registrasi, serta penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan dan pemberian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi peserta didik di Indonesia. Mekanisme ini dilakukan secara terkoordinasi antara sekolah, dinas pendidikan daerah, dan kementerian pendidikan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. NISN berfungsi sebagai identitas unik setiap peserta didik yang digunakan untuk pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.
Rangkuman dokumen:
1) Rapat koordinasi persiapan updating data EMIS Madrasah TP 2019/2020 yang membahas integrasi dan pengembangan sistem pendataan pendidikan Islam;
2) Target updating data EMIS Madrasah semester ganjil TP 2019/2020 mendukung berbagai program pendidikan Islam seperti BOS, PIP, dan CAPESUN;
3) Rencana kerja dan anggaran tahun 2020 untuk penguatan sistem pendataan meliputi penyusunan regulasi, pengembangan software dan dukun
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
1. 2018 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
PENDATAAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR 1
2. Dasar Hukum
2
Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015
Tentang Data Pokok Pendidikan
menjelaskan bahwa Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan
kegiatan pendataan melalui Dapodik.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah memiliki peran dalam
pengumpulan data yang lengkap, benar,
mutakhir dan akurat menggunakan
Sistem Pendataan Dapodik.
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
6. Tugas dan Peran
6
Sekolah Dinas Dikdasmen PDSPK LPMP
1. Mengisi dan
mengirimkan
data melalui
Dapodik
2. Menjamin
kelengkapan,
kebenaran, dan
kemutakhiran
data yang
dikirimkan
1. Sosialisasi,
bimbingan dan
layanan teknis untuk
satuan pendidikan
2. Pengawasan progres
pendataan
3. Memanfaatkan data
Dapodik dalam
program
pembangunan
pendidikan
1. Membangun sistem
pengumpulan dan
penyimpanan data yang
cepat dan efisien
2. Sosialisasi pendataan
3. Layanan pendataan bagi
Direktorat Teknis
4. Layanan Helpdesk
1. Merancang
basis data
relasional
2. Pusat
integrasi
data
3. Referensi
atribut data
1. Koordinator
Manajemen
pengguna Dapodik
2. Mengawasi dan
meningkatkan
kualitas data pokok
pendidikan melalui
mekanisme validasi
3. Layanan ULT di
tingkat Provinsi
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
7. LPMP
7
“Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Data”
1) Koordinator Manajemen pengguna
Dapodik
2) Mengawasi dan meningkatkan kualitas
data pokok pendidikan melalui
mekanisme validasi secara aktif di laman
validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id
3) Layanan ULT di tingkat Provinsi
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
8. Dinas Pendidikan
8
1) Sosialisasi dan bimbingan teknis
untuk satuan pendidikan
2) Deteksi sekolah yang sudah tutup,
merger, dan tidak beroperasi
3) Mengoptimalkan peran pengawas
dalam pengawasan, monitoring, dan
mendorong sekolah melakukan
pemutakhiran data.
“Pengawasan Kuantitas Data”
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
9. Satuan Pendidikan
9
Sekolah sebagai sumber data langsung, diinstruksikan agar
meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan kebenaran data
1
Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai dokumen
formal tangung jawab kebenaran data
2
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
14. Dukungan Dapodik untuk BOS
14
2018
Cut-off Data BOS
Per Periode
Data Dapodik
(Agregat Peserta Didik)
Penyaluran Dana BOS
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
16. Dukungan Dapodik untuk Tunjangan Guru
16
Verifikasi dan Validasi
Oleh Ditjen GTK
Data Dapodik
(Individu PTK dan
Pembelajaran)
• Penerbitan SK Tunjangan
• Penyaluran Dana Tunjangan
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
17. 17
Aplikasi Info Guru
dan Tenaga Kependidikan
Dukungan Dapodik untuk Tunjangan Guru
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
18. Dukungan Dapodik untuk Ujian Nasional
18
VERVALPD
DAPODIKDASMEN • Import data ke aplikasi
BIOUN
• Penerbitan Daftar
Nominatif Tetap (DNT)
Peserta Ujian Nasional
PDUN
UN
TAHUN
2018
Verifikasi
kelengkapan data
Calon Peserta UN
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
19. Dukungan Dapodik untuk Sarpras
19
Sistem Informasi Sarpras Berbasis Peta (http://sarpras.dikdasmen.kemdikbud.go.id)
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
22. E-RKAS
22
E-RKAS
1. Perencanaan
2. Pencatatan Transaksi
3. Pelaporan
Satuan Pendidikan
Sumber Dana
1. BOS Pusat
2. BOS Daerah
3. Dll
Stakeholder
1. Dinas Pendidikan
2. Kemdagri
3. Kemdikbud
4. Dll
SIM DAPODIKDASMEN PROV JABAR
23. Terima
Kasih
SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Gedung Utama Lt.1
Jl. Dr. Radjiman No.6 Bandung
dapodik.disdik@jabarprov.go.id