eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Buku yang yang diterbitkan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2014 ini, berisi Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan.
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai panduan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh stakeholder baik provider, BPJS maupun pengambil kebijakan.
Buku yang yang diterbitkan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2014 ini, berisi Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan.
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai panduan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh stakeholder baik provider, BPJS maupun pengambil kebijakan.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
KKS PALI.pptx
1. KABUPATEN /KOTA SEHAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TALANG UBI, NOVEMBER 2022
2. PENDAHULUAN
Pengertian Sehat
• Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (UU No. 36 Tahun
2009)
• Health is a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of diseases or infirmity.
(WHO)
Sehat adalah keadaan yang sempurna kondisi fisik, mental, serta
sosial kesejahteraan serta tidak hanya ketiadaan penyakit atau
kelemahan.
Health Status Analysis
(Henrik L. Blum Concept)
UU No. 36 Tahun 2009
• Pasal 4 : Setiap orang berhak atas kesehatan
• Pasal 6 : Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dalam
pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
• Pasal 163 ayat (2) : Lingkungan sehat mencakup lingkungan
permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan
fasilitas umum
Faktor yang mempengaruhi derajat
kesehatan masyarakat yaitu;
lingkungan, perilaku masyarakat,
pelayanan kesehatan dan genetik.
ASy
3. LANDASAN OPERASIONAL :
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun
2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005
tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat
KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)
adalah suatu kondisi kabupaten/
kota yang bersih, nyaman, aman
dan sehat untuk dihuni penduduk,
yang dicapai melalui
terselenggaranya penerapan
beberapa tatanan dengan kegiatan
yang terintegrasi yang disepakati
masyarakat dan pemerintah
daerah Sumber: Bappenas
Pengembangan framework kota sehat perlu
mempertimbangkan tiga komponen, mencakup:
1) individu, 2) masyarakat, dan 3) lingkungan.
Prinsip kota sehat ini perlu dijadikan acuan
oleh seluruh sektor pembangunan, sehingga
mendukung untuk terlaksananya upaya
kesehatan yang optimal terutama dari sisi
promotif dan preventif.
PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN/KOTA SEHAT
ASy
4. 4
TATANAN KKS [PERMEN BERSAMA MENDAGRI & MENKES TAHUN 2005]
PERMUKIMAN,
SARANA, &
PRASARANA SEHAT
TERTIB LALU LINTAS &
PELAYANAN
TRANSPORTASI
INDUSTRI &
PERKANTORAN
SEHAT
PARIWISATA SEHAT
KETAHANAN
PANGAN & GIZI
KEHIDUPAN
MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI
KEHIDUPAN SOSIAL
SEHAT
Berdasarkan Permen Bersama Mendagri & Menkes
Tahun 2005 terdapat 9 tatanan, tapi ada 2 tatanan yang
kewenangannya beralih dari kab/kota ke provinsi/pusat
yakni Kawasan hutan & pertambangan sehat
TATANAN
5. 5
TATANAN KKS KONSEP BARU [DRAFT PERPRES]
PERMUKIMAN DAN
RUMAH IBADAT
TRANSPORTASI &
TERTIB LALU LINTAS
JALAN
PERKANTORAN &
PARIWISATA
KEHIDUPAN
MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI
PERLINDUNGAN
SOSIAL
TATANAN
SATUAN
PENDIDIKAN
PASAR
PENCEGAHAN &
PENANGANAN
BENCANA
Masih dalam tahap pembahasan antas K/L (relatif)
6. Permen Bersama Mendagri &
Menkes Tahun 2005
KKS adalah suatu kondisi kab/kota
yang bersih, nyaman, aman, dan
sehat untuk dihuni penduduk yang
dicapai melalui terselenggaranya
penerapan beberapa tatanan
dengan kegiatan yang terintegrasi
yang disepakati masyarakat dan
pemerintah daerah.
Draft Perpres Tentang
Penyelenggaraan KKS
KKS adalah kabupaten/kota yang
memiliki lingkungan yang aman,
nyaman, bersih dan sehat pada
setiap tatanan untuk dihuni serta
mendukung terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.
Tatanan adalah suatu sistem atau
aturan pada kawasan dan sosial
dengan berbagai kegiatan yang
terintegrasi.
6
DEFINISI KKS SESUAI DRAFT PERPES
Secara konsep tidak terlalu berbeda/berubah
7. A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Hal.162),
Menjelaskan Bahwa: DO Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2020 dan 2021
(Permenkes no.21 tahun 2020) adalah:
Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman,
sarana dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan
ketahanan pangan, kawasan pendidikan dan kawasan pasar
Memiliki SK Tim Pembina KKS, Memiliki SK Forum dan rencana kerja
laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi
• Target tahun 2020 = 110 dan Target tahun 2021 = 220.
PERUBAHAN DEFINISI OPERASIONAL KAB/KOTA SEHAT (KKS) DALAM RENSTRA
SESUAI PERMENKES NO 13 TAHUN 2022
B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Hal.428),
Menjelaskan Bahwa: DO Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2022 - 2024
(Permenkes no.13 tahun 2022) adalah :
Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan,
memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja
dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina
tingkat provinsi
• Target tahun 2022 = 280, tahun 2023 = 380, tahun 2024 = 420.
Berdasarkan poin A dan B:
- Untuk instrument pembinaan dan verifikasi penyelenggaraan KKS saat ini sedang dalam penyesuaian dan akan segera disampaikan ke daerah secara resmi.
- Sesuai surat Mendagri nomor 440/2007/Bangda tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemberitahuan awal verifikasi KKS tahun 2023 poin 4 (disampaikan bahwa
ketentuan mengenai prasyarat tambahan lainnya, indikator pokok dan indikator tatanan akan disampaikan kemudian).
- Namun demikian untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan verifikasi KKS, sementara menggunakan Form terlampir (tgl.23 Juni).
8. Membentuk Tim
Pembina & Forum /
Forum yg sudah ada
Identifikasi
Program dan
Potensi Daerah
Menetapkan
Tatanan
Menyusun
Kegiatan oleh
Forum & Pemda
Pelaksanaan
Kegiatan oleh
Forum & Pemda
Pembinaan
/ Monev
oleh TP
Provinsi
PENGEMBANGAN
TATANAN
Self Assessment
Verifikasi
Provinsi
Feedback
Penghargaan
Provinsi
SWASTI
SABA
Tdk Lolos
Tdk Lolos
Lolos
Lolos
VERIFIKASI KKS
Verifikasi
Pusat
ALUR
PENYELENGGARAAN &
VERIFIKASI KKS
Dilaksanakan
oleh Kab/Kota
Dilaksanakan
oleh Provinsi
Dilaksanakan
oleh Pusat
Dilaksanakan
oleh Provinsi
dan Pusat