SlideShare a Scribd company logo
KABUPATEN /KOTA SEHAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TALANG UBI, NOVEMBER 2022
PENDAHULUAN
Pengertian Sehat
• Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (UU No. 36 Tahun
2009)
• Health is a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of diseases or infirmity.
(WHO)
Sehat adalah keadaan yang sempurna kondisi fisik, mental, serta
sosial kesejahteraan serta tidak hanya ketiadaan penyakit atau
kelemahan.
Health Status Analysis
(Henrik L. Blum Concept)
UU No. 36 Tahun 2009
• Pasal 4 : Setiap orang berhak atas kesehatan
• Pasal 6 : Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dalam
pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
• Pasal 163 ayat (2) : Lingkungan sehat mencakup lingkungan
permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan
fasilitas umum
Faktor yang mempengaruhi derajat
kesehatan masyarakat yaitu;
lingkungan, perilaku masyarakat,
pelayanan kesehatan dan genetik.
ASy
LANDASAN OPERASIONAL :
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun
2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005
tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat
KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)
adalah suatu kondisi kabupaten/
kota yang bersih, nyaman, aman
dan sehat untuk dihuni penduduk,
yang dicapai melalui
terselenggaranya penerapan
beberapa tatanan dengan kegiatan
yang terintegrasi yang disepakati
masyarakat dan pemerintah
daerah Sumber: Bappenas
Pengembangan framework kota sehat perlu
mempertimbangkan tiga komponen, mencakup:
1) individu, 2) masyarakat, dan 3) lingkungan.
Prinsip kota sehat ini perlu dijadikan acuan
oleh seluruh sektor pembangunan, sehingga
mendukung untuk terlaksananya upaya
kesehatan yang optimal terutama dari sisi
promotif dan preventif.
PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN/KOTA SEHAT
ASy
4
TATANAN KKS [PERMEN BERSAMA MENDAGRI & MENKES TAHUN 2005]
PERMUKIMAN,
SARANA, &
PRASARANA SEHAT
TERTIB LALU LINTAS &
PELAYANAN
TRANSPORTASI
INDUSTRI &
PERKANTORAN
SEHAT
PARIWISATA SEHAT
KETAHANAN
PANGAN & GIZI
KEHIDUPAN
MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI
KEHIDUPAN SOSIAL
SEHAT
Berdasarkan Permen Bersama Mendagri & Menkes
Tahun 2005 terdapat 9 tatanan, tapi ada 2 tatanan yang
kewenangannya beralih dari kab/kota ke provinsi/pusat
yakni Kawasan hutan & pertambangan sehat
TATANAN
5
TATANAN KKS KONSEP BARU [DRAFT PERPRES]
PERMUKIMAN DAN
RUMAH IBADAT
TRANSPORTASI &
TERTIB LALU LINTAS
JALAN
PERKANTORAN &
PARIWISATA
KEHIDUPAN
MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI
PERLINDUNGAN
SOSIAL
TATANAN
SATUAN
PENDIDIKAN
PASAR
PENCEGAHAN &
PENANGANAN
BENCANA
Masih dalam tahap pembahasan antas K/L (relatif)
Permen Bersama Mendagri &
Menkes Tahun 2005
KKS adalah suatu kondisi kab/kota
yang bersih, nyaman, aman, dan
sehat untuk dihuni penduduk yang
dicapai melalui terselenggaranya
penerapan beberapa tatanan
dengan kegiatan yang terintegrasi
yang disepakati masyarakat dan
pemerintah daerah.
Draft Perpres Tentang
Penyelenggaraan KKS
KKS adalah kabupaten/kota yang
memiliki lingkungan yang aman,
nyaman, bersih dan sehat pada
setiap tatanan untuk dihuni serta
mendukung terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.
Tatanan adalah suatu sistem atau
aturan pada kawasan dan sosial
dengan berbagai kegiatan yang
terintegrasi.
6
DEFINISI KKS SESUAI DRAFT PERPES
Secara konsep tidak terlalu berbeda/berubah
A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Hal.162),
Menjelaskan Bahwa: DO Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2020 dan 2021
(Permenkes no.21 tahun 2020) adalah:
Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman,
sarana dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan
ketahanan pangan, kawasan pendidikan dan kawasan pasar
Memiliki SK Tim Pembina KKS, Memiliki SK Forum dan rencana kerja
laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi
• Target tahun 2020 = 110 dan Target tahun 2021 = 220.
PERUBAHAN DEFINISI OPERASIONAL KAB/KOTA SEHAT (KKS) DALAM RENSTRA
SESUAI PERMENKES NO 13 TAHUN 2022
B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Hal.428),
Menjelaskan Bahwa: DO Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2022 - 2024
(Permenkes no.13 tahun 2022) adalah :
Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan,
memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja
dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina
tingkat provinsi
• Target tahun 2022 = 280, tahun 2023 = 380, tahun 2024 = 420.
Berdasarkan poin A dan B:
- Untuk instrument pembinaan dan verifikasi penyelenggaraan KKS saat ini sedang dalam penyesuaian dan akan segera disampaikan ke daerah secara resmi.
- Sesuai surat Mendagri nomor 440/2007/Bangda tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemberitahuan awal verifikasi KKS tahun 2023 poin 4 (disampaikan bahwa
ketentuan mengenai prasyarat tambahan lainnya, indikator pokok dan indikator tatanan akan disampaikan kemudian).
- Namun demikian untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan verifikasi KKS, sementara menggunakan Form terlampir (tgl.23 Juni).
Membentuk Tim
Pembina & Forum /
Forum yg sudah ada
Identifikasi
Program dan
Potensi Daerah
Menetapkan
Tatanan
Menyusun
Kegiatan oleh
Forum & Pemda
Pelaksanaan
Kegiatan oleh
Forum & Pemda
Pembinaan
/ Monev
oleh TP
Provinsi
PENGEMBANGAN
TATANAN
Self Assessment
Verifikasi
Provinsi
Feedback
Penghargaan
Provinsi
SWASTI
SABA
Tdk Lolos
Tdk Lolos
Lolos
Lolos
VERIFIKASI KKS
Verifikasi
Pusat
ALUR
PENYELENGGARAAN &
VERIFIKASI KKS
Dilaksanakan
oleh Kab/Kota
Dilaksanakan
oleh Provinsi
Dilaksanakan
oleh Pusat
Dilaksanakan
oleh Provinsi
dan Pusat

More Related Content

Similar to KKS PALI.pptx

Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
suastiawan
 
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Nova Putri
 
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmasPmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Kemala Widhiari
 
Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan
Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk KesehatanPanduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan
Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan
Cut Ampon Lambiheue
 
Uud 43 2016
Uud 43 2016Uud 43 2016
Uud 43 2016
adhimas akbar
 
Permenkes 43 tahun 2016 tentang spm
Permenkes 43 tahun 2016 tentang spmPermenkes 43 tahun 2016 tentang spm
Permenkes 43 tahun 2016 tentang spm
Muammaraqibmuufti
 
Spm kesehatan 2016
Spm kesehatan 2016Spm kesehatan 2016
Spm kesehatan 2016
citaish
 
Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133
Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133
Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133
Herry Abi
 
Uuri no 43
Uuri no 43Uuri no 43
Uuri no 43
Ratna Marta Sari
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Muh Saleh
 
Permenkes 43
Permenkes 43Permenkes 43
Permenkes 43
achmadMuzzamil
 
58d486f010a3f067108647(1)
58d486f010a3f067108647(1)58d486f010a3f067108647(1)
58d486f010a3f067108647(1)
ave ria
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptx
HDetchGaming
 
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
rickygunawan84
 
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdfPERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
TutiOctarini1
 
Alokasi rs
Alokasi rsAlokasi rs
Alokasi rs
Rosyim Arifiyanto
 
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutSistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Zakiah dr
 
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNPermenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Erie Gusnellyanti
 

Similar to KKS PALI.pptx (20)

Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
 
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
 
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmasPmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
 
Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan
Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk KesehatanPanduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan
Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan
 
Permenkes No.40 Thn.2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas
Permenkes No.40 Thn.2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JamkesmasPermenkes No.40 Thn.2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas
Permenkes No.40 Thn.2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas
 
Uud 43 2016
Uud 43 2016Uud 43 2016
Uud 43 2016
 
Permenkes 43 tahun 2016 tentang spm
Permenkes 43 tahun 2016 tentang spmPermenkes 43 tahun 2016 tentang spm
Permenkes 43 tahun 2016 tentang spm
 
Spm kesehatan 2016
Spm kesehatan 2016Spm kesehatan 2016
Spm kesehatan 2016
 
Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133
Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133
Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133
 
Uuri no 43
Uuri no 43Uuri no 43
Uuri no 43
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
Permenkes 43
Permenkes 43Permenkes 43
Permenkes 43
 
58d486f010a3f067108647(1)
58d486f010a3f067108647(1)58d486f010a3f067108647(1)
58d486f010a3f067108647(1)
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptx
 
Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)
 
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
 
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdfPERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
 
Alokasi rs
Alokasi rsAlokasi rs
Alokasi rs
 
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilutSistem pelayanan kesehatan kesgilut
Sistem pelayanan kesehatan kesgilut
 
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNPermenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
 

Recently uploaded

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
AmruRevanda
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 

Recently uploaded (10)

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 

KKS PALI.pptx

  • 1. KABUPATEN /KOTA SEHAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TALANG UBI, NOVEMBER 2022
  • 2. PENDAHULUAN Pengertian Sehat • Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (UU No. 36 Tahun 2009) • Health is a state of complete physical, mental and social well- being and not merely the absence of diseases or infirmity. (WHO) Sehat adalah keadaan yang sempurna kondisi fisik, mental, serta sosial kesejahteraan serta tidak hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Health Status Analysis (Henrik L. Blum Concept) UU No. 36 Tahun 2009 • Pasal 4 : Setiap orang berhak atas kesehatan • Pasal 6 : Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dalam pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya • Pasal 163 ayat (2) : Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu; lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan genetik. ASy
  • 3. LANDASAN OPERASIONAL : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/ kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah Sumber: Bappenas Pengembangan framework kota sehat perlu mempertimbangkan tiga komponen, mencakup: 1) individu, 2) masyarakat, dan 3) lingkungan. Prinsip kota sehat ini perlu dijadikan acuan oleh seluruh sektor pembangunan, sehingga mendukung untuk terlaksananya upaya kesehatan yang optimal terutama dari sisi promotif dan preventif. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT ASy
  • 4. 4 TATANAN KKS [PERMEN BERSAMA MENDAGRI & MENKES TAHUN 2005] PERMUKIMAN, SARANA, & PRASARANA SEHAT TERTIB LALU LINTAS & PELAYANAN TRANSPORTASI INDUSTRI & PERKANTORAN SEHAT PARIWISATA SEHAT KETAHANAN PANGAN & GIZI KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI KEHIDUPAN SOSIAL SEHAT Berdasarkan Permen Bersama Mendagri & Menkes Tahun 2005 terdapat 9 tatanan, tapi ada 2 tatanan yang kewenangannya beralih dari kab/kota ke provinsi/pusat yakni Kawasan hutan & pertambangan sehat TATANAN
  • 5. 5 TATANAN KKS KONSEP BARU [DRAFT PERPRES] PERMUKIMAN DAN RUMAH IBADAT TRANSPORTASI & TERTIB LALU LINTAS JALAN PERKANTORAN & PARIWISATA KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI PERLINDUNGAN SOSIAL TATANAN SATUAN PENDIDIKAN PASAR PENCEGAHAN & PENANGANAN BENCANA Masih dalam tahap pembahasan antas K/L (relatif)
  • 6. Permen Bersama Mendagri & Menkes Tahun 2005 KKS adalah suatu kondisi kab/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Draft Perpres Tentang Penyelenggaraan KKS KKS adalah kabupaten/kota yang memiliki lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat pada setiap tatanan untuk dihuni serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tatanan adalah suatu sistem atau aturan pada kawasan dan sosial dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi. 6 DEFINISI KKS SESUAI DRAFT PERPES Secara konsep tidak terlalu berbeda/berubah
  • 7. A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Hal.162), Menjelaskan Bahwa: DO Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2020 dan 2021 (Permenkes no.21 tahun 2020) adalah: Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman, sarana dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan, kawasan pendidikan dan kawasan pasar Memiliki SK Tim Pembina KKS, Memiliki SK Forum dan rencana kerja laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi • Target tahun 2020 = 110 dan Target tahun 2021 = 220. PERUBAHAN DEFINISI OPERASIONAL KAB/KOTA SEHAT (KKS) DALAM RENSTRA SESUAI PERMENKES NO 13 TAHUN 2022 B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Hal.428), Menjelaskan Bahwa: DO Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2022 - 2024 (Permenkes no.13 tahun 2022) adalah : Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi • Target tahun 2022 = 280, tahun 2023 = 380, tahun 2024 = 420. Berdasarkan poin A dan B: - Untuk instrument pembinaan dan verifikasi penyelenggaraan KKS saat ini sedang dalam penyesuaian dan akan segera disampaikan ke daerah secara resmi. - Sesuai surat Mendagri nomor 440/2007/Bangda tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemberitahuan awal verifikasi KKS tahun 2023 poin 4 (disampaikan bahwa ketentuan mengenai prasyarat tambahan lainnya, indikator pokok dan indikator tatanan akan disampaikan kemudian). - Namun demikian untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan verifikasi KKS, sementara menggunakan Form terlampir (tgl.23 Juni).
  • 8. Membentuk Tim Pembina & Forum / Forum yg sudah ada Identifikasi Program dan Potensi Daerah Menetapkan Tatanan Menyusun Kegiatan oleh Forum & Pemda Pelaksanaan Kegiatan oleh Forum & Pemda Pembinaan / Monev oleh TP Provinsi PENGEMBANGAN TATANAN Self Assessment Verifikasi Provinsi Feedback Penghargaan Provinsi SWASTI SABA Tdk Lolos Tdk Lolos Lolos Lolos VERIFIKASI KKS Verifikasi Pusat ALUR PENYELENGGARAAN & VERIFIKASI KKS Dilaksanakan oleh Kab/Kota Dilaksanakan oleh Provinsi Dilaksanakan oleh Pusat Dilaksanakan oleh Provinsi dan Pusat