Ketentuan impor

1. KETENTUAN IMPOR BARANG
PENUMPANG, BARANG KIRIMAN
DAN BARANG PINDAHAN
DANANG ASMORO 181191017
ADITYA HERDIYANTO 181191008
SUSILO DWI NUGROHO 183221001

2. Barang Pribadi Penumpang
 Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang
melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut,
tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.
 Batas Waktu:
1. Laut : 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 60 (enam
puluh) hari setelah kedatangan penumpang
2. Udara: 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 15 (lima
belas) hari setelah penumpang tiba

3. Tata cara Pengeluaran Barang Penumpang
 Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan barang
yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba atau
melebihi 30 (tiga puluh) hari sebelum penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang
“Lost and Found”.
 Barang pribadi penumpang yang telah tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan
penumpang, dapat diselesaikan oleh Penumpang, atau kuasanya dengan
menggunakan :
1. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
2. CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut
bersangkutan
 Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan
fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor

4. Barang Dagangan
 Barang dagangan adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak
wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh,
barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk
industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian
pribadi.

5. Barang Awak Sarana Pengangkut
 Barang pribadi awak sarana pengangkut adalah semua barang yang dibawa oleh awak sarana
pengangkut, tetapi tidak termasuk barang dagangan. setiap awak sarana pengangkut yang tiba
dari luar Daerah Pabean wajib memberitahukan barang bawaannya kepada Pejabat Bea dan Cukai
dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang awak sarana pengangkut (Customs
Declaration).
 Ketentuan:
1. Nilai FOB ≤ 50,00 USD, bebas bea masuk dan pajak
2. Nilai FOB > 50,00 USD, wajib bayar bea masuk dan pajak
3. Bebas bea masuk untuk barang kena cukai yaitu 200 batang Sigaret, 50 batang Cerutu, atau 200
gram Tembakau Iris; dan (satu) liter minuman mengandung etil alcohol
4. Apabila barang kena cukai melebihi jumlah tersebut, maka akan dinyatakan dikuasai Negara dan
selanjutnya dimusnahkan

6. Barang Pelintas Batas
 Barang pribadi pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh pelintas batas , tetapi
tidak termasuk barang dagangan.
 Barang pelintas batas diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak
dalam rangka impor, jika:
1. Indonesia dengan Papua Nugini, FOB ≤ USD 300 per orang untuk jangka waktu 1 (satu)
bulan.
2. Indonesia dengan Malaysia: FOB ≤ 600 MYR tiap orang dalam jangka waktu 1 bulan lewat
batas darat, dan FOB ≤ 600 MYR untuk setiap trip perahu lewat batas laut
3. Indonesia dengan Filipina FOB ≤ USD 250 per orang untuk jangka waktu 1 bulan
4. Indonesia dengan Timor Leste FOB ≤ USD 50 per orang untuk jangka waktu 1 hari

7. Tata cara pengeluaran barang pribadi
pelintas batas
 Pelintas batas wajib menunjukan KILB dan memberitahukan barang bawaannya kepada Pejabat
Bea dan Cukai di PPLB
 Pelintas batas yang tidak dapat menunjukan KILB tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk
dan pajak dalam rangka impor
 Pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasil pemeriksaan fisik
tersebut ke dalam nota pemeriksaan
 Pejabat bea cukai menetapkan besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus
dipungut jika hasil pemeriksaan nilai pabean barang melebihi ketentuan.
 Pejabat bea cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah bea masuk dan pajak
dalam rangka impor dilunasi
 Jika ditemukan adanya penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak
dalam rangka impor atas barang pelintas batas, maka fasilitas tersebut dicabut.

8. Barang Kiriman
 Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai
dengan peraturan perundang undangan di bidang pos.
 Barang kiriman dengan nilai pabean ≤ FOB USD 3.00 untuk setiap orang per
kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan dipungut PPN, atau PPN dan
PPnBM; dikecualikan dari pemungutan PPh.
 Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang
kiriman dipungut bea masuk dan dipungut PPN, atau PPN dan PPnBM dengan
dasar seluruh nilai pabean barang kiriman; dikecualikan dari pemungutan PPh.

9. Tatacara pengeluaran barang kiriman melalui
pos atau perusahaan jasa titipan :
 Atas barang kiriman wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan
hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
 Impor barang kiriman dilakukan melalui Penyelenggara Pos dan dilakukan pemeriksaan pabean
yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
 Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos;
 Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak
dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui penyelenggara pos;
 Barang kiriman melalui penyelenggara pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya
diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui penyelenggara pos bersangkutan setelah bea
masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;

10. Barang Pindahan
 Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang
semula berdomisili diluar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri
 Yang boleh mengajukan proses kepabeanan barang pindahan:
1. PNS/TNI yang tugas/belajar diluar negeri.
2. Diplomat/Pejabat Negara yang bertugas di luar negeri.
3. Warga sipil (Pelajar, Mahasiswa, Pegawai) yang belajar/bekerja diluar negeri.
4. Warga negara asing yang bekerja di dalam negeri.

11. SYARAT IMPORTASI BARANG PINDAHAN
 PNS/TNI yang bertugas diluar negeri
 PNS/TNI yang tugas belajar diluar negeri
 Pelajar/Mahasiswa/Pegawai yang belajar diluar negeri
 Diplomat/Pejabat Negara (Non PNS) yang bertugas diluar Negeri
 WNI yang bekerja diluar Negeri

12. PROSES/ TATA CARA IMPORT BARANG
PINDAHAN
 Pemilik barang datang dengan ke kantor kepabeanan tempat pemasukan barang
impor dengan membawa persyaratan
 mengajukan PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) kepada kepala kantor
kepabeanan. Setelahnya akan dilakukan pemeriksaan Fisik.
 Jika barang pindahan dinyatakan aman dan tidak ada barang Lartas maka pihak
kepabeanan akan mengeluarkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).
Yang artinya barang pindahan sudah bisa diantar ke tempat pemilik barang.