Keputusan Menteri Kesehatan memperbarui Formularium Nasional dengan mengubah beberapa ketentuan obat pada berbagai kelas terapi. Perubahan tersebut meliputi penambahan sediaan obat, perubahan restriksi penggunaan obat, serta penyesuaian nama generik dan kekuatan obat.
Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan pedoman penerapan Formularium Nasional (Fornas) untuk menjamin penggunaan obat yang aman, berkualitas dan terjangkau dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Fornas disusun oleh komite ahli dengan mempertimbangkan usulan dari fasilitas kesehatan dan organisasi profesi, serta mengevaluasi obat yang sudah tercantum dalam pedoman sebelumnya.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang meliputi jenis dan mutu pelayanan minimal yang harus disediakan rumah sakit untuk masyarakat. Standar ini ditetapkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar diseluruh rumah sakit di Indonesia.
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat KesehatanUlfah Hanum
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Kompendium Alat Kesehatan yang berisi daftar dan spesifikasi alat kesehatan elektromedik, non-elektromedik, dan produk diagnostik in vitro untuk memenuhi standar mutu dan manfaat guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Kompendium ini digunakan sebagai acuan oleh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan.
hubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokterLetitia Kale
Dokter P melakukan pelanggaran etika, hukum, dan disiplin kedokteran dengan melakukan prosedur dilatasi dan curettage tanpa persetujuan pasien dan tanpa melakukan konseling. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pencabutan izin praktik, atau kewajiban mengikuti pelatihan ulang.
Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan pedoman penerapan Formularium Nasional (Fornas) untuk menjamin penggunaan obat yang aman, berkualitas dan terjangkau dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Fornas disusun oleh komite ahli dengan mempertimbangkan usulan dari fasilitas kesehatan dan organisasi profesi, serta mengevaluasi obat yang sudah tercantum dalam pedoman sebelumnya.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang meliputi jenis dan mutu pelayanan minimal yang harus disediakan rumah sakit untuk masyarakat. Standar ini ditetapkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar diseluruh rumah sakit di Indonesia.
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat KesehatanUlfah Hanum
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Kompendium Alat Kesehatan yang berisi daftar dan spesifikasi alat kesehatan elektromedik, non-elektromedik, dan produk diagnostik in vitro untuk memenuhi standar mutu dan manfaat guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Kompendium ini digunakan sebagai acuan oleh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan.
hubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokterLetitia Kale
Dokter P melakukan pelanggaran etika, hukum, dan disiplin kedokteran dengan melakukan prosedur dilatasi dan curettage tanpa persetujuan pasien dan tanpa melakukan konseling. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pencabutan izin praktik, atau kewajiban mengikuti pelatihan ulang.
3. pengelolaan data asuhan kefarmasian ws sirsak 19 des 2018revDokter Tekno
Dra. Yulia Trisna memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas dalam bidang farmasi rumah sakit. Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Produksi, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Instalasi Farmasi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo serta menjadi Surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Selama karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Instalasi Farmasi dan aktif dalam berbagai organisasi ke
LATAR BELAKANG
• RUU Omnibus Law Kesehatan yang akan menggabungkan 13 UU yang berkaitan dengan kesehatan menuai pro dan kontra.
• Pembahasan tentang RUU Kesehatan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
• Terkini, pemberhentian ahli bedah syaraf Zainal Muttaqin dari RS Kariadi kuat disebut karena kerasnya kritik yang diarahkannya pada Kemenkes.
• Isu kemudian berkembang menjadi soal pembentukan RUU Omnibus Law tentang Kesehatan yang berdampak pada pemberhentian seorang Guru Besar yang kritis.
Prosedur pendaftaran pasien rawat jalan di rumah sakit meliputi penerimaan pasien baru di bagian pendaftaran untuk mengisi data diri, kemudian ditujukan ke poliklinik. Setelah pemeriksaan, pasien bisa pulang, dirawat, dirujuk ke rumah sakit lain, atau dijadwalkan berobat ulang. Pasien lama langsung ke poliklinik dengan menggunakan kartu berobat.
Regulasi rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melindungi pasien dan sumber daya, serta menetapkan standar operasi dan tata kelola klinis dan korporasi rumah sakit. Dokumen ini membahas definisi regulasi rumah sakit, tujuan pengaturannya, serta pedoman untuk peraturan internal, prosedur operasi standar, dan tata kelola klinis dan korporasi.
Terjadi peningkatan pengaduan terhadap pelayanan dokter yang berkaitan dengan etika, disiplin, dan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh beban kerja, pembenahan diri, ketamakan, serta belum terwujudnya doctor-champion. Perlu pendekatan komprehensif, advokasi, sistem informasi, serta pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang managed care dalam 3 kalimat:
Managed care adalah sistem pengelolaan asuransi kesehatan yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanan kesehatan dengan upaya pengendalian mutu dan biaya. Dokumen tersebut menjelaskan sejarah, definisi, ciri-ciri, bentuk-bentuk, dan implementasi managed care di rumah sakit serta prinsip-prinsip pelaksanaannya. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa managed
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) _BimTek "AKREDITASI RS (KepMenKes 2...Kanaidi ken
Rumah sakit diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan program pencegahan dan pengendalian infeksi yang terpadu berdasarkan pengkajian risiko secara berkala untuk mencegah penularan infeksi terkait pelayanan kesehatan. Program tersebut meliputi kewaspadaan standar dan transmisi, serta pengelolaan peralatan medis, lingkungan, dan limbah untuk mengurangi risiko infeksi.
Pedoman ini membahas tentang penyusunan formularium rumah sakit RS Zahirah yang meliputi tujuan, ruang lingkup kegiatan Komite Farmasi dan Terapi, format formularium, manfaat formularium, dan sistem evaluasi serta pemilihan obat yang akan dimasukkan ke dalam formularium."
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur pelaksanaan kredensial bagi tenaga kesehatan di Puskesmas guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.
Manajemen obat di rumah sakit meliputi siklus seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan obat untuk menyelamatkan pasien, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan mengkoordinasikan kepentingan berbagai pihak terkait. Dokumen ini menjelaskan proses dan teknis manajemen obat mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penggunaan obat secara tepat guna.
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Formularium Nasional sebagai daftar obat yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Formularium Nasional terdiri dari berbagai kelas obat yang direkomendasikan untuk tingkat fasilitas kesehatan tertentu.
3. pengelolaan data asuhan kefarmasian ws sirsak 19 des 2018revDokter Tekno
Dra. Yulia Trisna memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas dalam bidang farmasi rumah sakit. Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Produksi, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Instalasi Farmasi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo serta menjadi Surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Selama karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Instalasi Farmasi dan aktif dalam berbagai organisasi ke
LATAR BELAKANG
• RUU Omnibus Law Kesehatan yang akan menggabungkan 13 UU yang berkaitan dengan kesehatan menuai pro dan kontra.
• Pembahasan tentang RUU Kesehatan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
• Terkini, pemberhentian ahli bedah syaraf Zainal Muttaqin dari RS Kariadi kuat disebut karena kerasnya kritik yang diarahkannya pada Kemenkes.
• Isu kemudian berkembang menjadi soal pembentukan RUU Omnibus Law tentang Kesehatan yang berdampak pada pemberhentian seorang Guru Besar yang kritis.
Prosedur pendaftaran pasien rawat jalan di rumah sakit meliputi penerimaan pasien baru di bagian pendaftaran untuk mengisi data diri, kemudian ditujukan ke poliklinik. Setelah pemeriksaan, pasien bisa pulang, dirawat, dirujuk ke rumah sakit lain, atau dijadwalkan berobat ulang. Pasien lama langsung ke poliklinik dengan menggunakan kartu berobat.
Regulasi rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melindungi pasien dan sumber daya, serta menetapkan standar operasi dan tata kelola klinis dan korporasi rumah sakit. Dokumen ini membahas definisi regulasi rumah sakit, tujuan pengaturannya, serta pedoman untuk peraturan internal, prosedur operasi standar, dan tata kelola klinis dan korporasi.
Terjadi peningkatan pengaduan terhadap pelayanan dokter yang berkaitan dengan etika, disiplin, dan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh beban kerja, pembenahan diri, ketamakan, serta belum terwujudnya doctor-champion. Perlu pendekatan komprehensif, advokasi, sistem informasi, serta pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang managed care dalam 3 kalimat:
Managed care adalah sistem pengelolaan asuransi kesehatan yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanan kesehatan dengan upaya pengendalian mutu dan biaya. Dokumen tersebut menjelaskan sejarah, definisi, ciri-ciri, bentuk-bentuk, dan implementasi managed care di rumah sakit serta prinsip-prinsip pelaksanaannya. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa managed
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) _BimTek "AKREDITASI RS (KepMenKes 2...Kanaidi ken
Rumah sakit diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan program pencegahan dan pengendalian infeksi yang terpadu berdasarkan pengkajian risiko secara berkala untuk mencegah penularan infeksi terkait pelayanan kesehatan. Program tersebut meliputi kewaspadaan standar dan transmisi, serta pengelolaan peralatan medis, lingkungan, dan limbah untuk mengurangi risiko infeksi.
Pedoman ini membahas tentang penyusunan formularium rumah sakit RS Zahirah yang meliputi tujuan, ruang lingkup kegiatan Komite Farmasi dan Terapi, format formularium, manfaat formularium, dan sistem evaluasi serta pemilihan obat yang akan dimasukkan ke dalam formularium."
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur pelaksanaan kredensial bagi tenaga kesehatan di Puskesmas guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.
Manajemen obat di rumah sakit meliputi siklus seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan obat untuk menyelamatkan pasien, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan mengkoordinasikan kepentingan berbagai pihak terkait. Dokumen ini menjelaskan proses dan teknis manajemen obat mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penggunaan obat secara tepat guna.
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Formularium Nasional sebagai daftar obat yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Formularium Nasional terdiri dari berbagai kelas obat yang direkomendasikan untuk tingkat fasilitas kesehatan tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara obat paten, obat generik, obat generik bermerek, dan obat generik berlogo. Secara singkat, obat paten adalah hasil riset yang dilindungi hak ciptanya, obat generik adalah obat dengan kandungan aktif yang sama setelah masa hak paten berakhir, obat generik bermerek adalah obat generik yang diberi merek dagang, sedangkan obat generik berlogo adalah program pemerintah untuk
Kepmenkes no. 137 th 2016 ttg perubahan formularium nasional 2015weni chris
Keputusan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Formularium Nasional terkait penambahan, penghapusan, dan perubahan sediaan obat tertentu. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pengobatan di Indonesia.
1. Dokumen ini membahas tentang dukungan program kefarmasian dan alat kesehatan (alkes) dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari dasar hukum, prinsip-prinsip, peta jalan kepesertaan, paket manfaat dan iuran, hingga peran program kefarmasian dan alkes.
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
Program Rujuk Balik adalah program BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan jangka panjang bagi peserta dengan penyakit kronis tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Program ini memberikan akses mudah bagi peserta untuk mendapatkan obat kronis di fasilitas kesehatan primer atas rujukan dokter spesialis. Panduan ini menjelaskan prosedur pendaftaran dan pelayanan obat bagi peserta program ini.
Dokumen tersebut membahas tentang peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut peraturan pemerintah serta penggolongan obat seperti obat bebas, obat wajib apotek, obat keras, dan obat paten beserta penjelasan mengenai masing-masing golongan obat.
Dokumen tersebut berisi daftar kode ICD-10 untuk berbagai penyakit yang sering ditemukan di puskesmas. Terdapat penyakit infeksi bakteri, virus, parasit, jamur, serta penyakit jiwa, mata, telinga, dan kardiovaskuler.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...BPJS Kesehatan RI
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Formularium Nasional sebagai daftar obat terpilih yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Formularium Nasional terdiri dari berbagai kelas obat untuk berbagai kondisi kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional seperti penambahan obat, perubahan kekuatan dan bentuk sediaan obat, serta perubahan restrisi penggunaan beberapa obat.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...BPJS Kesehatan RI
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 tentang Formularium Nasional (revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional)
Keputusan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Formularium Nasional sebelumnya terkait penambahan, penghapusan, dan perubahan obat yang diresepkan di fasilitas kesehatan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pengobatan di masyarakat.
Kepmenkes No. 137 Tahun 2016 tentang Perubahan FormulariumLautan Jiwa
Keputusan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Formularium Nasional yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2015. Perubahan tersebut meliputi penambahan, penghapusan, dan perubahan nama obat serta sediaannya pada berbagai kelas terapi untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013Ulfah Hanum
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan perubahan kedua pada Formularium Nasional untuk menyesuaikan daftar obat berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan hukum di Indonesia. Perubahan mencakup penambahan dan penghapusan obat serta perubahan batasan penggunaan beberapa obat.
Keputusan Menteri Kesehatan mengubah beberapa ketentuan dalam Formularium Nasional terkait analgetik narkotik dan non-narkotik, termasuk menambahkan dan membatasi penggunaan beberapa obat.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Formularium Nasional yang berisi daftar obat terpilih yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Untuk mendukung terlaksananya SJSN yang mengacu pada penggunaan obat yang rasional, maka diperlukan suatu sistem formularium yang bersifat nasional. Apoteker sebagai tenaga penunjang kesehatan harus dapat menunjang informasi terkait obat yang akan masuk dalam formularium nasional. Salah satu pendekatan medik yang digunakan untuk penelusuran bukti ilmiah terkait obat-obatan maupun hal lain yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan adalah Evidance Based Medicine (EBM). Telaah kritis terhadap literatur yang berkaitan dengan suatu obat dilakukan untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam menyusun formularium nasional.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Formularium Nasional yang berisi daftar obat terpilih yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Formularium Nasional terdiri dari obat-obat analgetik, antiinflamasi, dan lainnya yang dibatasi penggunaannya sesuai tingkat fasilitas kesehatan.
Kepmenkes No. 523 Tahun 2015 tentang Formularium NasionalLautan Jiwa
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Formularium Nasional yang berisi daftar obat terpilih yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Formularium Nasional terdiri dari obat-obat analgetik, antipyretik, antiinflamasi nonsteroid dan antipiretik yang dibatasi penggunaannya sesuai dengan jenis dan kekuatan obat serta fasilitas pelayanan.
Kepmenkes tentang Formularium Nasional dan Perubahannya (5.0, hanya bagian ha...Lautan Jiwa
Dokumen tersebut berisi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Formularium Nasional dan perubahannya. Formularium Nasional adalah daftar obat terpilih yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Keputusan ini menetapkan daftar obat yang termasuk dalam Formularium Nasional beserta ketentuan penggunaannya.
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Ulfah Hanum
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang berisi daftar obat paling dibutuhkan yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN mencakup berbagai kelas obat untuk berbagai penyakit seperti analgesik, antialergi, antiinfeksi, dan antituberkulosis. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan berlaku untuk mening
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dalam bidang farmasetika dasar yang mencakup penggolongan obat, resep, dosis, penyiapan sediaan farmasi, serta pustaka yang relevan. Pokok bahasannya meliputi peraturan penggolongan obat, buku acuan farmasi, serta pedoman kefarmasian Departemen Kesehatan.
Similar to Kepmenkes 159 2014 perubahan atas keputusan menteri kesehatan nomor 328-menkes-sk-ix-2013 tentang formularium nasional (1) (20)
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. DAK nonfisik bidang kesehatan terdiri atas bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan di daerah meliputi penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan ke
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup penggunaan DAK Fisik bidang kesehatan yang mencakup DAK fisik reguler, penugasan, dan afirmasi. Dokumen ini juga menjelaskan pengelolaan DAK Fisik bidang kesehatan di daerah yang mencakup penyusunan rencana
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2019. DAK Fisik bidang kesehatan digunakan untuk membiayai sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan DAK Fisik meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan/evaluasi oleh dinas kesehatan dan rumah sakit
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarUlfah Hanum
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, puskesmas, dan toko obat. Peraturan ini mengatur persyaratan obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Ulfah Hanum
Peraturan Presiden ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari proses identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengadaan yang memberikan nilai manfaat maksimal dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mengatur berbagai aspek peng
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2018, yang bertujuan untuk membantu pembangunan kesehatan di daerah sesuai prioritas nasional. Dana tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kesehatan dasar, rujukan, dan farmasi di seluruh Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2015 yang merupakan daftar obat paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. DOEN direvisi dua tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan program kesehatan. DOEN 2015 menggantikan DOEN 2013 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSUlfah Hanum
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2015 yang merupakan daftar obat paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN direvisi dua tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan program kesehatan. DOEN 2015 menggantikan DOEN 2013 dan mulai berlaku sejak dit
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifasUlfah Hanum
Peraturan ini menetapkan standar kapsul vitamin A untuk bayi usia 6-11 bulan, anak balita 12-59 bulan, dan ibu nifas, mencakup spesifikasi kapsul berwarna biru 100.000 IU dan merah 200.000 IU, serta kemasan dan pelabelannya, guna memastikan kualitas dan mendukung program pemberian vitamin A.
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 untuk membantu pendanaan kegiatan kesehatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat serta obat-obatan. Laporan penggunaan dana disampaikan se
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas Ulfah Hanum
Peraturan ini menetapkan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Standar ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi pasien. Pelayanan kefarmasian diselenggarakan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai ketentuan sumber daya, prosedur, dan pengawasan.
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
Sejarah, Trend Isu Keperawatan Jiwa Dan Konsep Dasar Keperawatan Jiwa
Kepmenkes 159 2014 perubahan atas keputusan menteri kesehatan nomor 328-menkes-sk-ix-2013 tentang formularium nasional (1)
1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/MENKES/SK/V/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan restriksi obat, penggunaan obat yang memerlukan keahlian khusus, dan penambahan bentuk sediaan obat, perlu dilakukan penyesuaian daftar obat dalam Formularium Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang...
2. - 2 -
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/VI/2013 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2013;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL.
Pasal I...
3. - 3 -
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 1 Sub Kelas Terapi 1.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI
1.1 ANALGESIK NARKOTIK
3
morfin HCl
Hanya untuk pemakaian pada tindakan anestesi atau perawatan di Rumah Sakit dan untuk mengatasi nyeri kanker yang tidak respon terhadap analgetik non narkotik atau nyeri pada serangan jantung
1.
tab 10 mg
√
√
2.
tab SR 10 mg
√
√
3.
tab SR 15 mg
√
√
4.
tab SR 30 mg
√
√
5.
inj 10 mg/mL (i.m./s.k./i.v.)
√
√
2. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 1 Sub Kelas Terapi 1.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK
1
asam mefenamat*
1.
kaps 250 mg
√
√
√
2.
kaps 500 mg
√
√
√
3. Ketentuan...
4. - 4 -
3. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 1 Sub Kelas Terapi 1.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK
2
ibuprofen*
1.
tab 200 mg
√
√
√
2.
tab 400 mg
√
√
√
3.
sir 100 mg/5 mL
√
√
√
4.
sir 200 mg/5 mL
√
√
√
4. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 1 Sub Kelas Terapi 1.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK
5
natrium diklofenak*
1.
tab 25 mg
√
√
√
2.
tab 50 mg
√
√
√
5. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI
2
fenitoin Na
1.
kaps 50 mg*
√
√
√
2.
kaps 100 mg*
√
√
√
3.
inj 100 mg/2 mL
√
√
√
Dapat digunakan untuk status konvulsivus.
4.
inj 50 mg/mL
√
√
√
Dapat digunakan untuk status konvulsivus.
6. Ketentuan...
5. - 5 -
6. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI
3
Fenobarbital
1.
tab 30 mg*
√
√
√
2.
tab 100 mg*
√
√
√
3.
inj 50 mg/mL
√
√
7. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI
4
karbamazepin*
1.
tab 200 mg
√
√
√
2.
sir 100 mg/5 mL
√
√
√
8. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI
6
valproat*
Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy).
1.
tab sal 250 mg
√
√
√
2.
tab sal 500 mg
√
√
√
3.
tab SR 250 mg
√
√
4.
tab SR 500 mg
√
√
5.
sir 250 mg/5 mL
√
√
√
9. Ketentuan...
6. - 6 -
9. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 6 Sub Kelas Terapi 6.6 Sub Sub Kelas Terapi 6.6.3 Sub Sub Sub Kelas Terapi 6.6.3.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
6. ANTIINFEKSI
6.6. ANTIVIRUS
6.6.3 Antiretroviral
6.6.3.1 Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
2
Lamivudin
1
tab 150 mg
√
√
10. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 6 Sub Kelas Terapi 6.6 Sub Sub Kelas Terapi 6.6.3 Sub Sub Sub Kelas Terapi 6.6.3.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
6. ANTIINFEKSI
6.6. ANTIVIRUS
6.6.3 Antiretroviral
6.6.3.1 Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)
4
Zidovudin
1
kaps 100 mg
√
√
√
11.Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 6 Sub Kelas Terapi 6.6 Sub Sub Kelas Terapi 6.6.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
6. ANTIINFEKSI
6.6. ANTIVIRUS
6.6.4 Antihepatitis
4
pegylated interferon alfa-2a
Digunakan sesuai peresepan oleh KGEH untuk indikasi hepatitis B dan C
1.
inj 135 mcg/0,5 mL
√
√
2.
inj 180 mcg/0,5 mL
√
√
12. Ketentuan...
7. - 7 -
12. Ketentuan angka 7 pada Kelas Terapi 8 Sub Kelas Terapi 8.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF
8.1 HORMON dan ANTIHORMON
7
leuprorelin asetat
1.
serb inj 1,88 mg
√
Untuk endometriosis pada pasien dengan BB < 50 kg, adenomiosis atau mioma uteri
2.
serb inj 3,75 mg
√
a)
Dapat digunakan untuk kanker payudara dengan hormonal reseptor ER/PR positif premenopause
b)
Dapat digunakan untuk endometriosis
c)
Adenomiosis atau mioma urteri
d)
Dapat digunakan untuk kanker prostat
3.
serb inj 11,25 mg
√
a)
Dapat digunakan untuk kanker payudara dengan hormonal reseptor ER/PR positif premenopause
b)
Dapat digunakan untuk kanker prostat
13. Ketentuan...
8. - 8 -
13. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 8 Sub Kelas Terapi 8.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF
8.2 IMUNOSUPRESAN
3
hidroksi klorokuin*
Hanya untuk rheumatoid arthritis dan lupus eritematosus.
1.
tab 200 mg
√
2.
tab 400 mg
√
14. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 11 Sub Kelas Terapi 11.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA
11.1 PRODUK DARAH
2
faktor VIII
F VIII (unit) = BB (kg) x % (target plasma - kadar F VIII pasien)
1.
serb inj 250 UI/vial + pelarut 5 mL
√
Untuk terapi kasus hemofili A dengan perdarahan
Dibawah pengawasan ahli hematologi dan atau ahli penyakit dalam dan anak
2.
serb inj 500 UI/vial + pelarut 5 mL
√
Untuk terapi kasus hemofili A dengan perdarahan
Dibawah pengawasan ahli hematologi dan atau ahli penyakit dalam dan anak
3.
serb inj 230 - 340 UI
√
4.
serb inj 480 - 600 UI
√
15. Ketentuan...
9. - 9 -
15. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 11 Sub Kelas Terapi 11.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA
11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER
1
albumin serum normal (human albumin)
1.
inj 5%
√
√
a)
Untuk luka bakar tingkat 2 (luas permukaan terbakar lebih dari 30%) dan kadar albumin < 2,5 g/dL
b)
Untuk plasmafaresis
2.
Inj 20%
√
√
Kadar albumin < 2,5 g/dL, dan/atau untuk kasus perioperatif, dan/atau untuk sindrom nefrotik
Hanya diberikan apabila terdapat kondisi pre syok atau syok, dan/atau untuk kasus asites yang masif/intens dengan penekanan organ pernafasan atau perut
3.
inj 25%
√
√
Untuk bayi dan anak dengan kadar albumin < 2,5 g/dL, dan/atau untuk kasus perioperatif, dan/atau untuk sindrom nefrotik
Hanya diberikan apabila terdapat kondisi pre syok atau syok, dan/atau untuk kasus asites yang masif/intens dengan penekanan organ pernafasan atau perut
16. Ketentuan...
10. - 10 -
16. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.2 ANTIDIABETES
16.2.1 Antidiabetes Oral
1
akarbose
1.
tab 50 mg
√
√
2.
tab 100 mg
√
√
17. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.2 ANTIDIABETES
16.2.1 Antidiabetes Oral
2
glibenklamid*
1.
tab 2,5 mg
√
√
√
2.
tab 5 mg
√
√
√
18. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.2 ANTIDIABETES
16.2.1 Antidiabetes Oral
5
glimepirid*
1.
tab 1 mg
√
√
√
2.
tab 2 mg
√
√
√
3.
tab 3 mg
√
√
4.
tab 4 mg
√
√
19. Ketentuan...
11. - 11 -
19. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.2 ANTIDIABETES
16.2.1 Antidiabetes Oral
6
glipizid*
1.
tab 5 mg
√
√
√
2.
tab 10 mg
√
√
20. Ketentuan angka 7 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.2 ANTIDIABETES
16.2.1 Antidiabetes Oral
7
metformin*
1.
tab 500 mg
√
√
√
2.
tab 850 mg
√
√
√
21.Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.2 ANTIDIABETES
16.2.1 Antidiabetes Oral
8
pioglitazon
Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer
1.
tab 15 mg
√
√
2.
tab 30 mg
√
√
22. Ketentuan...
12. - 12 -
22. Ketentuan Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.3 Sub Sub Kelas Terapi 16.3.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS
16.3.3 Progestogen
1
hidroksi progesteron
1.
inj 125 mg/mL
√
√
2
linestrenol
1.
tab 5 mg
√
√
3
medroksi progesteron asetat
Hanya untuk amenorea sekunder, pendarahan uterus abnormal dan endometriosis
1.
tab 5 mg
√
√
2.
tab 10 mg
√
√
4
noretisteron
Hanya untuk amenorea sekunder, pendarahan uterus abnormal dan endometriosis
1.
tab 5 mg
√
√
23. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.3 Sub Sub Kelas Terapi 16.3.4 Sub Sub Sub Kelas Terapi 16.3.4.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS
16.3.4 Kontrasepsi
16.3.4.1 Kontrasepsi, Oral
4
linestrenol
1.
tab 0,5 mg
√
√
√
24. Ketentuan...
13. - 13 -
24. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.53KORTIKOSTEROID
3
metilprednisolon
1.
tab 4 mg*
√
√
2.
tab 8 mg*
√
√
3.
tab 16 mg
√
√
4.
inj 125 mg/vial
√
√
Hanya digunakan untuk kasus spesialistik, digunakan dalam waktu relatif singkat.
5.
inj 500 mg/8 mL
√
√
Hanya digunakan untuk kasus spesialistik, digunakan dalam waktu relatif singkat.
25. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI
16.5 KORTIKOSTEROID
4
prednison*
1.
tab 5 mg
√
√
√
26. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.1 ANTIANGINA
1
atenolol*
1.
tab 50 mg
√
√
√
27. Ketentuan...
14. - 14 -
27. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.1 ANTIANGINA
2
diltiazem HCl*
1.
tab 30 mg
√
√
√
28. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.1 ANTIANGINA
3
gliseril trinitrat
1.
tab sublingual 0,5 mg*
√
√
√
2.
kaps SR 2,5 mg*
√
√
3.
kaps SR 5 mg*
√
√
4.
inj 10 mg/mL
√
√
5.
inj 50 mg/mL
√
√
29. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.1 ANTIANGINA
4
isosorbid dinitrat
1.
tab 5 mg*
√
√
√
2.
tab 10 mg*
√
√
3.
inj 10 mg/mL (i.v.)
√
√
Untuk kasus rawat inap dan UGD.
30. Ketentuan...
15. - 15 -
30. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.2 ANTIARITMIA
1
amiodaron
1.
tab 200 mg*
√
√
2.
inj 150 mg/3 mL
√
√
Untuk kasus rawat inap.
31. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.2 ANTIARITMIA
2
digoksin
1.
tab 0,25 mg*
√
√
√
2.
inj 0,25 mg/mL
√
√
32. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.2 ANTIARITMIA
5
propranolol
1.
tab 10 mg*
√
√
√
Untuk kasus-kasus dengan gangguan tiroid.
2.
inj 1 g/mL (i.v.)
√
√
Hanya untuk krisis tiroid atau aritmia dengan palpitasi berlebihan.
33. Ketentuan...
16. - 16 -
33. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.2 ANTIARITMIA
6
verapamil
Untuk aritmia supraventrikuler.
1.
tab 80 mg*
√
√
2.
inj 2,5 mg/mL
√
√
34. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.3 ANTIHIPERTENSI
Catatan :
Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik.
5
diltiazem
1.
tab 30 mg*
√
√
2.
kaps SR 100 mg*
√
√
3.
kaps SR 200 mg*
√
√
4.
serb inj 10 mg/10 ml
√
√
Untuk hipertensi berat.
5.
inj 25 mg/5 ml
√
√
Untuk hipertensi berat atau angina pektoris pada kasus rawat inap.
6.
serb inj 50 mg/vial
√
√
Untuk hipertensi berat atau angina pektoris pada kasus rawat inap.
35. Ketentuan...
17. - 17 -
35. Ketentuan angka 12 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.3 ANTIHIPERTENSI
Catatan :
Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik.
12
klonidin
Untuk hipertensi berat pada kasus rawat inap.
1.
tab 0,15 mg*
√
√
2.
inj 150 mcg/mL
√
√
36. Ketentuan angka 13 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.3 ANTIHIPERTENSI
Catatan :
Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik.
13
klortalidon
1.
tab 50 mg
√
√
√
37. Ketentuan angka 15 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.3 ANTIHIPERTENSI
Catatan :
Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik.
15
metildopa*
Selektif untuk wanita hamil.
1.
tab sal 250 mg
√
√
38. Ketentuan...
18. - 18 -
38. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET
1
asam asetilsalisilat (asetosal)*
1.
tab 80 mg
√
√
√
2.
tab 100 mg
√
√
39. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET
2
klopidogral*
Hanya digunakan untuk pemasangan sten jantung.
Saat akan dilakukan tindakan PTCA diberikan 4-8 tab. Rumatan 1 tab/hari selama 1 tahun.
Pasien yang menderita recent myocardial infarction, ischaemic stroke atau established Peripheral Arterial Disease (PAD).
Pasien yang menderita sindrom koroner akut : NON STEMI (unstable angina) dan STEMI.
Hati-hati interaksi obat pada pasien yang menggunakan obat-obat golongan proton pump inhibitor (PPI).
1.
tab 75 mg
√
√
40. Ketentuan...
19. - 19 -
40. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.5 TROMBOLITIK
1
alteplase
1.
serb inj 50 mg/vial
√, dengan fasilitas ICCU
√
Hanya untuk:
Infark miokard akut di ICCU dalam waktu 4,5 jam.
Stroke infark dalam waktu kurang dari 3 jam.
41. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.5 TROMBOLITIK
2
streptokinase
1.
serb inj 1,5 juta UI/vial
√, dengan fasilitas ICCU
√
42. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG
1
bisoprolol*
Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi.
1.
tab 2,5 mg
√
√
2.
tab 5 mg
√
√
43. Ketentuan ...
20. - 20 -
43. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG
2
digoksin
1.
tab 0,25 mg*
√
√
√
Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia.
2.
inj 0,25 mg/mL
√
√
44. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG
3
furosemid
1.
tab 40 mg*
√
√
√
2.
inj 10 mg/mL (i.v./i.m.)
√, PP
√
√
45. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG
5
kaptopril*
1.
tab 12,5 mg
√
√
√
2.
tab 25 mg
√
√
√
3.
tab 50 mg
√
√
46. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG
6
karvediol*
Hanya untuk gagal jantung kongestif kronik.
1.
kaps 6,25 mg
√
√
47. Ketentuan...
21. - 21 -
47. Ketentuan angka 7 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG
7
spironolakton*
1.
tab 25 mg
√
√
√
48. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG
8
ramipril*
1.
tab 5 mg
√
√
2.
tab 10 mg
√
√
49. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA
1
fenofibrat
Hanya untuk hipertrigliseridemia dengan kadar trigliserida > 250 mg/dL.
1.
kaps 100 mg
√
√
2.
kaps 300 mg
√
√
50. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA
2
gemfibrozil
Hanya untuk hipertrigliseridimia.
Tidak dianjurkan diberikan bersama statin.
1.
kaps 300 mg
√
√
2.
kaps 600 mg
√
√
51. Ketentuan ...
22. - 22 -
51. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA
3
kolestiramin
1.
serb, 4 g
√
√
52. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA
4
pravastatin
a)
Hanya untuk hiperlipidemia dengan kadar LDL >160 mg, pada penyakit jantung koroner dan diabetes mellitus disertai makroalbuminuria.
b)
Pemberian selama 6 bulan, selanjutnya harus dievaluasi kembali.
1.
tab 10 mg
√
√
2.
tab 20 mg
√
√
53. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL
1
dialisa peritoneal
1.
lar intraperitonial
√
√
54. Ketentuan ...
23. - 23 -
54. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL
2
hemodialisa
1.
lar konsentrat basis natrium bikarbonat
√
√
2.
lar konsentrat basis asetat
√
√
55. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
23. PSIKOFARMAKA
23.4 ANTIPSIKOSIS
2
haloperidol
1.
tab 0,5 mg*
√
√
√
2.
tab 1,5 mg*
√
√
√
3.
tab 2 mg
√
√
√
4.
tab 5 mg*
√
√
√
5.
tts 2 mg/mL
√
√
√
6.
inj 5 mg/mL (i.m.)
√
√
√
Untuk agitasi akut.
Untuk kasus kedaruratan psikiatrik (tidak untuk pemakaian jangka panjang).
7.
inj 50 mg/mL
√
√
Hanya untuk monoterapi rumatan pada pasien schizophrenia yang tidak dapat menggunakan terapi oral.
56. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
23. PSIKOFARMAKA
23.4 ANTIPSIKOSIS
3
klorpromazin
1
tab sal 25 mg
√
√
√
2.
tab sal 100 mg*
√
√
√
3
inj 5 mg/mL (i.m.)
√
√
√
57. Ketentuan ...
24. - 24 -
57. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
23. PSIKOFARMAKA
23.4 ANTIPSIKOSIS
6
risperidon*
a)
Monoterapi schizophrenia.
b)
Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian lithium atau valproat.
1.
tab sal 1 mg
√
√
2.
tab sal 2 mg
√
√
3.
tab 3 mg
√
√
58. Ketentuan angka 7 pada Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
23. PSIKOFARMAKA
23.4 ANTIPSIKOSIS
7
trifluoperazin*
1.
tab sal 5 mg
√
√
59. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 25 Sub Kelas Terapi 25.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
25. OBAT untuk SALURAN CERNA
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS
2
lansoprazol
1.
kaps 30 mg
√
√
Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum, dan refluks esofagitis. Diberikan 1 jam sebelum makan
2.
inj 30 mg/mL
√
√
Untuk pasien IGD atau rawat inap dengan riwayat perdarahan saluran cerna
60. Ketentuan ...
25. - 25 -
60. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 25 Sub Kelas Terapi 25.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
25. OBAT untuk SALURAN CERNA
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS
3
omeprazol
1.
kaps 20 mg
√
√
√
Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis
Diberikan 1 jam sebelum makan
2.
inj 40 mg/10 mL
√
√
√
Untuk pasien IGD atau rawat inap dengan riwayat perdarahan saluran cerna
61. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.1 ANTIASMA
1
aminofilin
1.
tab 150 mg*
√
√
√
2.
tab 200 mg*
√
√
√
3.
inj 24 mg/mL
√, PP
√
√
62. Ketentuan ...
26. - 26 -
62. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.1 ANTIASMA
2
Budesonid
1
serb ih 100 mcg/dosis*
√
√
Tidak untuk serangan asma akut.
Harus melampirkan hasil pemeriksaan
spirometri.
2
ih 200 mcg/dosis*
√
√
Harus melampirkan hasil pemeriksaan spirometri.
3.
Cairan ih 0,25 mg/mL
√
√
Hanya untuk serangan asma akut.
63. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.1 ANTIASMA
3
budesonid-formoterol (fixed combination)*
1.
ih 80/4,5 mcg
√
√
a)
Untuk terapi rumatan pada penderita asma.
b)
Tidak diindikasikan untuk bronkhospasme akut.
2.
ih 160/4,5 mcg
√
√
a)
Untuk terapi rumatan pada penderita asma atau terapi rumatan pada PPOK.
b)
Tidak diindikasikan untuk bronkhospasme akut.
c)
Penggunaan jangka panjang memerlukan pemeriksaan spirometri.
64. Ketentuan ...
27. - 27 -
64. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.1 ANTIASMA
4
deksametason
1.
tab 0,5 mg*
√
√
√
2.
inj 5 mg/mL (i.v.)
√
√
√
65. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.1 ANTIASMA
8
ipratropium bromida*
Untuk pasien PPOK dengan exacerbasi akut
Tidak untuk jangka panjang
1.
ih 20 mcg/puff
√
√
66. Ketentuan angka 10 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.1 ANTIASMA
10
metilprednisolon
1.
tab 4 mg*
√
√
2.
tab 16 mg*
√
√
3.
inj 125 mg/2 mL
√
√
67. Ketentuan ...
28. - 28 -
67. Ketentuan angka 11 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.1 ANTIASMA
11
salbutamol
1.
tab 2 mg*
√
√
√
2.
tab 4 mg*
√
√
√
3.
inj 50 mcg/mL
√
√
4.
lar ih 0,5%*
√, PP
√
√
5.
nebules vial 2,5 mg
√
√
Hanya untuk :
a)
Serangan asma akut
b)
Bronkospasme yang menyertai PPOK
c)
SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis)
6.
sir 2 mg/5 mL*
√
√
7.
cairan ih 0,1%
√
√
√
Hanya untuk serangan asma akut dan atau bronkospasme yang menyertai PPOK, SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis)
8.
aerosol 100 mcg*
√
√
Hanya untuk serangan asma akut dan atau bronkospasme yang menyertai PPOK, SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis)
9.
serb ih 200 mcg/kaps + rotahaler*
√
√
68. Ketentuan...
29. - 29 -
68. Ketentuan angka 13 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.1 ANTIASMA
13
terbutalin
1
tab 2,5 mg*
√
√
2.
sir 1,5 mg/5 mL
√
√
3.
inj 0,5 mg/mL
√
√
Hanya untuk serangan asma akut dan/atau PPOK.
4.
cairan ih 2,5 mg/mL
√
√
Hanya untuk serangan asma akut dan/atau PPOK.
5.
serb ih 0,5 mg/dose
√
√
Hanya untuk serangan asma akut dan/atau PPOK.
69. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.2 ANTITUSIF
1
kodein*
1.
tab 10 mg
√
√
√
2.
tab 15 mg
√
√
3.
tab 20 mg
√
√
70. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.3 EKSPEKTORAN
1
n-asetil sistein
Hanya untuk pasien rawat inap dengan exacerbasi akut
1
ih 100 mg/mL
√
√
2
kaps 200 mg*
√
√
71. Ketentuan...
30. - 30 -
71. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS
1
ipratropium bromida
Untuk pasien PPOK dengan exacerbasi akut
Tidak untuk jangka panjang
1.
ih 20 mcg/puff*
√
√
√
2.
nebulizer 0,025%
√, PP
√
√
72. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS
2
kombinasi:
a.
ipratropium bromida
0,5 mg
b.
salbutamol
2,5 mg
Hanya untuk :
a)
serangan asma akut.
b)
bronkospasme yang menyertai PPOK.
c)
SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).
1.
nebules
√, PP
√
√
73. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL
6
kalsium karbonat*
1.
tab 500 mg
√
√
√
74. Ketentuan...
31. - 31 -
74. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL
8
kolekalsiferol (vitamin D3)*
Hanya untuk penyakit ginjal kronis pada level CKD 5 ke atas dan pasien hipotiroid, pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1-2,5 mmol.
1
kaps lunak 0,25 mcg
√
√
2
kaps lunak 0,5 mcg
√
√
75. Ketentuan angka 11 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL
11
piridoksin (vitamin B6)
1.
tab 10 mg*
√
√
√
2.
tab 25 mg*
√
√
√
3.
inj 100 mg/mL
√
√
√
76. Ketentuan angka 13 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL
13
sianokobalamin (vitamin B12)*
1.
tab 50 mcg
√
√
√
77. Ketentuan angka 14 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI
FASILITAS KESEHATAN
TK 1
TK 2
TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL
14
tiamin (vitamin B1)*
1.
tab 50 mg
√
√
√
Pasal II...
32. - 32 -
Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
NAFSIAH MBOI