Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang dari golongan tertentu. Konsep oligarki dimulai dari sistem monarki dan berkembang menjadi tirani, aristokrasi, hingga oligarki. Oligarki dapat terjadi dalam sistem demokrasi melalui dominasi partai politik dan tokoh tertentu dalam penguasaan sumber daya negara, sehingga membentuk lingkaran oligarkis dalam pemerintahan.
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elitmusniumar
Demokrasi sejatinya adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akan tetapi, dalam realitas, demokrasi hanya dalam pemilihan umum (pemilu). Setelah pemilu, kedaulatan disabot oleh elit untuk kepentingan mereka. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak dapat apa-apa, kecuali ikut meramaikan pesta demokrasi.
untuk menghentikan praktik demokrasi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka rakyat harus dicerahkan, disadarkan dan dicerdaskan supaya kedaulatan mereka jangan sampai disabot oleh elit setelah pemilu, sehingga dari satu pemilu ke pemilu berikutnya rakyat tidak dapat apa-apa.
Ironi demokrasi ini harus segera diakhiri. Yang dapat mengakhiri adalah rakyat melalui pemilu dengan memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden yang amanah yaitu dapat dipercaya, jujur, cerdas dan adil.
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elitmusniumar
Demokrasi sejatinya adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akan tetapi, dalam realitas, demokrasi hanya dalam pemilihan umum (pemilu). Setelah pemilu, kedaulatan disabot oleh elit untuk kepentingan mereka. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak dapat apa-apa, kecuali ikut meramaikan pesta demokrasi.
untuk menghentikan praktik demokrasi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka rakyat harus dicerahkan, disadarkan dan dicerdaskan supaya kedaulatan mereka jangan sampai disabot oleh elit setelah pemilu, sehingga dari satu pemilu ke pemilu berikutnya rakyat tidak dapat apa-apa.
Ironi demokrasi ini harus segera diakhiri. Yang dapat mengakhiri adalah rakyat melalui pemilu dengan memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden yang amanah yaitu dapat dipercaya, jujur, cerdas dan adil.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. Kelompok 1
NURFA MUHARLISA B2B1 21 091
HERLAN AFRYANDI HAMZAH B2B1 21 092
ISMAWATI DIAN PERTIWI B2B1 21 093
ENY AYU LESTARI B2B1 21 094
DARWIS B2B1 21 095
JUMADIL AWAL B2B1 21 096
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALU OLEO
2022
3. LATAR BELAKANG
Oligarki adalah suatu politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh
mereka yang memiliki sumber daya material yang luar biasa besar dalam
menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam properti dan
pendapatan mereka. Konsep oligarki mula-mula muncul sistem pemerintah
yang berbentuk monarki, dimana seorang raja/ratu memerintah sebagai
penguasa dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.
6. KEPEMIMPINAN
OLIGARKI, APA ITU?
Oligarki adalah pemerintahan yang
dijalankan oleh beberapa orang yang
berkuasa dari golongan atau kelompok
tertentu. Oligarki berasal dari bahasa
Yunani, "oligarkhes", yang berarti sedikit
yang memerintah.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
8. Kepemimpinan oligarki dimulai dari siklus
bentuk pemerintahan yang dikembangkan
oleh filsuf bernama Polybius, sejalan dengan
pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat
bahwa pemerintahan Negara umumnya
diawali dengan bentuk MONARKI.
TIRANI
ARISTOKRASI
OLIGARKI
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
9. Menurut Winters, Oligarki dibedakan menjadi
empat tipe :
1.Oligarki panglima, yaitu oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa
(kekerasan) secara langsung ada pada dirinya.
2.Oligarki Penguasa Kolektif. Oligark jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa
secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main.
3.Oligarki Sultanistik. Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana
pemaksaannya terletak pada satu tangan Oligark
4.Oligarki Sipil, yaitu Oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak
berkuasa langsung.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
11. Menurut Firman Noo, Kepala Puslit Politik LIPI, ada beberapa negara
yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terjebak oligarki dan menjadi
akar bagi terciptanya oligarki, termasuk di Indonesia. Salah satu institusi yang
turut berperan adalah partai politik. Selain itu oligarki dipengaruhi oleh suatu
tokoh. Tokoh oligarki mempunyai kewenangan mengatur banyak aspek.
Seperti menjadi oligarki sipil (civil oligarchy) dimana bentuk pengusaaan
oligarkis menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada pemerintah dimana
hukum lebih kuat daripada semua individu
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
12. Katz dan Mair (1995) menemukan dalam studinya sebuah bentuk baru
partai politik yang dalam studinya dinamai “partai kartel”. Partai-partai ini hidup
dengan cara memerah sumber daya negara dengan cara saling berbagi. Dari
waktu ke waktu mereka menggunakan demokrasi untuk saling menguatkan
tujuan mereka mengeruk sumber daya negara demi kelangsungan partai dan
kesejahteraan elitnya.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
13. Pembagian jabatan menteri kabinet dijadikannya posisi
menteri sebagai sumber keuangan partai, sehingga partai politik
saling berlomba menduduki posisiposisi kementerian yang
mempunyai potensi keuangan yang besar. Contoh : kasus korupsi
dana haji, suryadarma ali. Kasus hambalang, andi malarangeng.
Kasus pemerasan, jero wacik.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
14. Sistem kepartaian di indonesia bergerak kearah
sistem kepartaian yang terkartelisasi dengan beberapa
bukti. Pertama, beberapa partai politik membentuk
koalisi turah (oversize) yang tidak lagi dibatasi oleh
pandangan yang bersifat ideologis kepartaian tetapi
hanya berorientasi pada kepentingan kekuasaan.
Kedua, adanya migrasi ideologis yang dilakukan
secara kolektif oleh partai-partai politik, dimana mereka
bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok dan
secara kolektif meninggalkan program-program partai
mereka, terjadi perubahan komitmen politik dari
komitmen populis ke komitmen pro-pasar.
15. Dalam pemilihan umum pasca reformasi sejak
tahun 2004, masyarakat diberikan kewenangan dan
berhak menentukan calon pemimpin yang dapat
dipercaya untuk mengatur dan mengurus
kepentingannya, serta melaksanakan pembangunan
sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.
Namun, keberadaan calon pemimpin dalam pemilu
sebagian besar tidak lepas dari keterlibatan orang-orang
yang memiliki kekuatan politik, jaringan, dan uang.
Orang-orang itu disebut investor pilkada.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
16. Partisipasi investor dalam mendukung
calon kepala daerah dilakukan dengan berbagai
motif, yang paling dominan adalah politik dan
ekonomi.
Menurut Fitriyah (2011), biaya pencalonan
kepala daerah yang seringkali tidak dapat
dipenuhi oleh keuangan pribadi calon, sehingga
membuat calon mencari dana dari pihak luar,
termasuk kemungkinan dana ilegal.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
17. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa tidak ada
yang namanya donasi gratis untuk pemilu. Janji dibuat oleh kedua belah pihak,
candi date dan investor. Investor, dalam banyak kasus, memiliki peran dominan
dalam mengendalikan kandidat.
Para pengusaha di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
berbondong-bondong memberikan sumbangan untuk pemilihan kepala daerah di
beberapa daerah. Dengan memberikan donasi, mereka memperoleh izin untuk
membuka lahan pertambangan yang luas di masa depan, serta mendapatkan
perlindungan karena penduduk setempat menentang proyek mereka (Natalia,
2012). Hal-hal tersebut menjadi dasar terbentuknya lingkaran oligarkis dalam
sistem pemerintahan.