SlideShare a Scribd company logo
KEPEMIMPINAN
OLIGARKI
Dosen : Prof. Dr. H. Arifuddin, SE., M.Si. Ak, CA, ACPA
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kelompok 1
NURFA MUHARLISA B2B1 21 091
HERLAN AFRYANDI HAMZAH B2B1 21 092
ISMAWATI DIAN PERTIWI B2B1 21 093
ENY AYU LESTARI B2B1 21 094
DARWIS B2B1 21 095
JUMADIL AWAL B2B1 21 096
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALU OLEO
2022
LATAR BELAKANG
Oligarki adalah suatu politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh
mereka yang memiliki sumber daya material yang luar biasa besar dalam
menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam properti dan
pendapatan mereka. Konsep oligarki mula-mula muncul sistem pemerintah
yang berbentuk monarki, dimana seorang raja/ratu memerintah sebagai
penguasa dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Bagaimana Konsep
Kepemimpinan
Oligarki ?
BAGIAN I
Definisi kepemimpinan Oligarki
KEPEMIMPINAN
OLIGARKI, APA ITU?
Oligarki adalah pemerintahan yang
dijalankan oleh beberapa orang yang
berkuasa dari golongan atau kelompok
tertentu. Oligarki berasal dari bahasa
Yunani, "oligarkhes", yang berarti sedikit
yang memerintah.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEJARAH
KEPEMIMPINAN
OLIGARKI
BAGIAN II
Kepemimpinan oligarki dimulai dari siklus
bentuk pemerintahan yang dikembangkan
oleh filsuf bernama Polybius, sejalan dengan
pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat
bahwa pemerintahan Negara umumnya
diawali dengan bentuk MONARKI.
TIRANI
ARISTOKRASI
OLIGARKI
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Menurut Winters, Oligarki dibedakan menjadi
empat tipe :
1.Oligarki panglima, yaitu oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa
(kekerasan) secara langsung ada pada dirinya.
2.Oligarki Penguasa Kolektif. Oligark jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa
secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main.
3.Oligarki Sultanistik. Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana
pemaksaannya terletak pada satu tangan Oligark
4.Oligarki Sipil, yaitu Oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak
berkuasa langsung.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BAGIAN III
Oligarki di Sistem Pemerintahan
Menurut Firman Noo, Kepala Puslit Politik LIPI, ada beberapa negara
yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terjebak oligarki dan menjadi
akar bagi terciptanya oligarki, termasuk di Indonesia. Salah satu institusi yang
turut berperan adalah partai politik. Selain itu oligarki dipengaruhi oleh suatu
tokoh. Tokoh oligarki mempunyai kewenangan mengatur banyak aspek.
Seperti menjadi oligarki sipil (civil oligarchy) dimana bentuk pengusaaan
oligarkis menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada pemerintah dimana
hukum lebih kuat daripada semua individu
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Katz dan Mair (1995) menemukan dalam studinya sebuah bentuk baru
partai politik yang dalam studinya dinamai “partai kartel”. Partai-partai ini hidup
dengan cara memerah sumber daya negara dengan cara saling berbagi. Dari
waktu ke waktu mereka menggunakan demokrasi untuk saling menguatkan
tujuan mereka mengeruk sumber daya negara demi kelangsungan partai dan
kesejahteraan elitnya.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Pembagian jabatan menteri kabinet dijadikannya posisi
menteri sebagai sumber keuangan partai, sehingga partai politik
saling berlomba menduduki posisiposisi kementerian yang
mempunyai potensi keuangan yang besar. Contoh : kasus korupsi
dana haji, suryadarma ali. Kasus hambalang, andi malarangeng.
Kasus pemerasan, jero wacik.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Sistem kepartaian di indonesia bergerak kearah
sistem kepartaian yang terkartelisasi dengan beberapa
bukti. Pertama, beberapa partai politik membentuk
koalisi turah (oversize) yang tidak lagi dibatasi oleh
pandangan yang bersifat ideologis kepartaian tetapi
hanya berorientasi pada kepentingan kekuasaan.
Kedua, adanya migrasi ideologis yang dilakukan
secara kolektif oleh partai-partai politik, dimana mereka
bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok dan
secara kolektif meninggalkan program-program partai
mereka, terjadi perubahan komitmen politik dari
komitmen populis ke komitmen pro-pasar.
Dalam pemilihan umum pasca reformasi sejak
tahun 2004, masyarakat diberikan kewenangan dan
berhak menentukan calon pemimpin yang dapat
dipercaya untuk mengatur dan mengurus
kepentingannya, serta melaksanakan pembangunan
sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.
Namun, keberadaan calon pemimpin dalam pemilu
sebagian besar tidak lepas dari keterlibatan orang-orang
yang memiliki kekuatan politik, jaringan, dan uang.
Orang-orang itu disebut investor pilkada.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Partisipasi investor dalam mendukung
calon kepala daerah dilakukan dengan berbagai
motif, yang paling dominan adalah politik dan
ekonomi.
Menurut Fitriyah (2011), biaya pencalonan
kepala daerah yang seringkali tidak dapat
dipenuhi oleh keuangan pribadi calon, sehingga
membuat calon mencari dana dari pihak luar,
termasuk kemungkinan dana ilegal.
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa tidak ada
yang namanya donasi gratis untuk pemilu. Janji dibuat oleh kedua belah pihak,
candi date dan investor. Investor, dalam banyak kasus, memiliki peran dominan
dalam mengendalikan kandidat.
Para pengusaha di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit
berbondong-bondong memberikan sumbangan untuk pemilihan kepala daerah di
beberapa daerah. Dengan memberikan donasi, mereka memperoleh izin untuk
membuka lahan pertambangan yang luas di masa depan, serta mendapatkan
perlindungan karena penduduk setempat menentang proyek mereka (Natalia,
2012). Hal-hal tersebut menjadi dasar terbentuknya lingkaran oligarkis dalam
sistem pemerintahan.
TERIMA KASIH !

More Related Content

Similar to KEL.1 KEPEMIMPINAN OLIGARKI.pptx

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
Ernima Sukmasari
 
Khilafah satu satunya harapan
Khilafah  satu satunya harapanKhilafah  satu satunya harapan
Khilafah satu satunya harapanRizky Faisal
 
politik ekonomi sentralistik
politik ekonomi sentralistikpolitik ekonomi sentralistik
politik ekonomi sentralistik
DavidEfendi4
 
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptxPPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
AndriParnaungan
 
Tugas politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Tugas  politik_transaksional_di_lembaga_legislatifTugas  politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Tugas politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Danny Ardiyansyah
 
Demokrasi di India dan Komunisme di China
Demokrasi di India dan Komunisme di ChinaDemokrasi di India dan Komunisme di China
Demokrasi di India dan Komunisme di China
AISYAH SAKINAH
 
Keterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKnKeterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKn
Teuku Ichsan
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
Eny Ardhika Putri
 
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
Ariz Frends
 
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARABENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
TOFIK SUPRIYADI
 
Numpang ta
Numpang taNumpang ta
Numpang ta33335
 
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASIMASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
 
Tata Kelola Demokrasi Pembangunan
Tata Kelola Demokrasi PembangunanTata Kelola Demokrasi Pembangunan
Tata Kelola Demokrasi Pembangunan
adetriputra3
 
3 refleksi akhir tahun 2012 ust ismail yusanto
3 refleksi akhir tahun 2012   ust ismail yusanto3 refleksi akhir tahun 2012   ust ismail yusanto
3 refleksi akhir tahun 2012 ust ismail yusanto
Rendra Visual
 
Birokrasi dan partai politik
Birokrasi dan partai politikBirokrasi dan partai politik
Birokrasi dan partai politik
Yasirecin Yasir
 
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.ppt
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.pptKESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.ppt
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.ppt
IsembelSianipar
 

Similar to KEL.1 KEPEMIMPINAN OLIGARKI.pptx (20)

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019
 
Khilafah satu satunya harapan
Khilafah  satu satunya harapanKhilafah  satu satunya harapan
Khilafah satu satunya harapan
 
politik ekonomi sentralistik
politik ekonomi sentralistikpolitik ekonomi sentralistik
politik ekonomi sentralistik
 
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptxPPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
 
Fenomena pilkada
Fenomena pilkadaFenomena pilkada
Fenomena pilkada
 
Tugas politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Tugas  politik_transaksional_di_lembaga_legislatifTugas  politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Tugas politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
 
Demokrasi di India dan Komunisme di China
Demokrasi di India dan Komunisme di ChinaDemokrasi di India dan Komunisme di China
Demokrasi di India dan Komunisme di China
 
Keterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKnKeterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKn
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Win
WinWin
Win
 
Demokrasi (paisal)
Demokrasi (paisal)Demokrasi (paisal)
Demokrasi (paisal)
 
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
 
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARABENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
 
Numpang ta
Numpang taNumpang ta
Numpang ta
 
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASIMASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
 
Tata Kelola Demokrasi Pembangunan
Tata Kelola Demokrasi PembangunanTata Kelola Demokrasi Pembangunan
Tata Kelola Demokrasi Pembangunan
 
3 refleksi akhir tahun 2012 ust ismail yusanto
3 refleksi akhir tahun 2012   ust ismail yusanto3 refleksi akhir tahun 2012   ust ismail yusanto
3 refleksi akhir tahun 2012 ust ismail yusanto
 
Birokrasi dan partai politik
Birokrasi dan partai politikBirokrasi dan partai politik
Birokrasi dan partai politik
 
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.ppt
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.pptKESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.ppt
KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.ppt
 

Recently uploaded

Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
AmruRevanda
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 

Recently uploaded (11)

Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 

KEL.1 KEPEMIMPINAN OLIGARKI.pptx

  • 1. KEPEMIMPINAN OLIGARKI Dosen : Prof. Dr. H. Arifuddin, SE., M.Si. Ak, CA, ACPA MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 2. Kelompok 1 NURFA MUHARLISA B2B1 21 091 HERLAN AFRYANDI HAMZAH B2B1 21 092 ISMAWATI DIAN PERTIWI B2B1 21 093 ENY AYU LESTARI B2B1 21 094 DARWIS B2B1 21 095 JUMADIL AWAL B2B1 21 096 MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO 2022
  • 3. LATAR BELAKANG Oligarki adalah suatu politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki sumber daya material yang luar biasa besar dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam properti dan pendapatan mereka. Konsep oligarki mula-mula muncul sistem pemerintah yang berbentuk monarki, dimana seorang raja/ratu memerintah sebagai penguasa dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.
  • 6. KEPEMIMPINAN OLIGARKI, APA ITU? Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, "oligarkhes", yang berarti sedikit yang memerintah. MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 8. Kepemimpinan oligarki dimulai dari siklus bentuk pemerintahan yang dikembangkan oleh filsuf bernama Polybius, sejalan dengan pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat bahwa pemerintahan Negara umumnya diawali dengan bentuk MONARKI. TIRANI ARISTOKRASI OLIGARKI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 9. Menurut Winters, Oligarki dibedakan menjadi empat tipe : 1.Oligarki panglima, yaitu oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa (kekerasan) secara langsung ada pada dirinya. 2.Oligarki Penguasa Kolektif. Oligark jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. 3.Oligarki Sultanistik. Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan Oligark 4.Oligarki Sipil, yaitu Oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 10. BAGIAN III Oligarki di Sistem Pemerintahan
  • 11. Menurut Firman Noo, Kepala Puslit Politik LIPI, ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terjebak oligarki dan menjadi akar bagi terciptanya oligarki, termasuk di Indonesia. Salah satu institusi yang turut berperan adalah partai politik. Selain itu oligarki dipengaruhi oleh suatu tokoh. Tokoh oligarki mempunyai kewenangan mengatur banyak aspek. Seperti menjadi oligarki sipil (civil oligarchy) dimana bentuk pengusaaan oligarkis menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada pemerintah dimana hukum lebih kuat daripada semua individu MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 12. Katz dan Mair (1995) menemukan dalam studinya sebuah bentuk baru partai politik yang dalam studinya dinamai “partai kartel”. Partai-partai ini hidup dengan cara memerah sumber daya negara dengan cara saling berbagi. Dari waktu ke waktu mereka menggunakan demokrasi untuk saling menguatkan tujuan mereka mengeruk sumber daya negara demi kelangsungan partai dan kesejahteraan elitnya. MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 13. Pembagian jabatan menteri kabinet dijadikannya posisi menteri sebagai sumber keuangan partai, sehingga partai politik saling berlomba menduduki posisiposisi kementerian yang mempunyai potensi keuangan yang besar. Contoh : kasus korupsi dana haji, suryadarma ali. Kasus hambalang, andi malarangeng. Kasus pemerasan, jero wacik. MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 14. Sistem kepartaian di indonesia bergerak kearah sistem kepartaian yang terkartelisasi dengan beberapa bukti. Pertama, beberapa partai politik membentuk koalisi turah (oversize) yang tidak lagi dibatasi oleh pandangan yang bersifat ideologis kepartaian tetapi hanya berorientasi pada kepentingan kekuasaan. Kedua, adanya migrasi ideologis yang dilakukan secara kolektif oleh partai-partai politik, dimana mereka bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok dan secara kolektif meninggalkan program-program partai mereka, terjadi perubahan komitmen politik dari komitmen populis ke komitmen pro-pasar.
  • 15. Dalam pemilihan umum pasca reformasi sejak tahun 2004, masyarakat diberikan kewenangan dan berhak menentukan calon pemimpin yang dapat dipercaya untuk mengatur dan mengurus kepentingannya, serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Namun, keberadaan calon pemimpin dalam pemilu sebagian besar tidak lepas dari keterlibatan orang-orang yang memiliki kekuatan politik, jaringan, dan uang. Orang-orang itu disebut investor pilkada. MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 16. Partisipasi investor dalam mendukung calon kepala daerah dilakukan dengan berbagai motif, yang paling dominan adalah politik dan ekonomi. Menurut Fitriyah (2011), biaya pencalonan kepala daerah yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh keuangan pribadi calon, sehingga membuat calon mencari dana dari pihak luar, termasuk kemungkinan dana ilegal. MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  • 17. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa tidak ada yang namanya donasi gratis untuk pemilu. Janji dibuat oleh kedua belah pihak, candi date dan investor. Investor, dalam banyak kasus, memiliki peran dominan dalam mengendalikan kandidat. Para pengusaha di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit berbondong-bondong memberikan sumbangan untuk pemilihan kepala daerah di beberapa daerah. Dengan memberikan donasi, mereka memperoleh izin untuk membuka lahan pertambangan yang luas di masa depan, serta mendapatkan perlindungan karena penduduk setempat menentang proyek mereka (Natalia, 2012). Hal-hal tersebut menjadi dasar terbentuknya lingkaran oligarkis dalam sistem pemerintahan.