Realisasi kegiatan TP PKK Kecamatan Kadia tahun 2017 meliputi pembenahan administrasi, perbaikan papan data pokja, arisan bulanan, kampung KB, dan lomba program PKK tingkat kota. Sasaran kinerja tahun 2018 mencakup penyuluhan KDRT, narkoba, lansia, lingkungan sehat, dan pendidikan luar sekolah untuk masyarakat, generasi muda, dan lansia bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.
Dokumen tersebut membahas program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di Aceh, termasuk program prioritas, program Gammawar (desa peduli), catatan dasa wisma, struktur dan program pokok PKK, serta program unggulan dan data yang dikelola oleh Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perencanaan Keluarga).
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan anak di Indonesia, termasuk prevalensi, faktor-faktor penyebab, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan anak. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih tinggi pada 23% dan provinsi dengan angka tertinggi adalah Sulawesi Barat sebesar 34%. Faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan rendah seringkali menyebabkan terjadinya per
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Realisasi kegiatan TP PKK Kecamatan Kadia tahun 2017 meliputi pembenahan administrasi, perbaikan papan data pokja, arisan bulanan, kampung KB, dan lomba program PKK tingkat kota. Sasaran kinerja tahun 2018 mencakup penyuluhan KDRT, narkoba, lansia, lingkungan sehat, dan pendidikan luar sekolah untuk masyarakat, generasi muda, dan lansia bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.
Dokumen tersebut membahas program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di Aceh, termasuk program prioritas, program Gammawar (desa peduli), catatan dasa wisma, struktur dan program pokok PKK, serta program unggulan dan data yang dikelola oleh Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perencanaan Keluarga).
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan anak di Indonesia, termasuk prevalensi, faktor-faktor penyebab, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan anak. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih tinggi pada 23% dan provinsi dengan angka tertinggi adalah Sulawesi Barat sebesar 34%. Faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan rendah seringkali menyebabkan terjadinya per
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Buku panduan ini membahas konsep dan pengoperasian sistem informasi profil desa dan kelurahan. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan desa secara berjenjang dari tingkat desa hingga nasional untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Buku ini juga menjelaskan cara penginputan, pengolahan, dan pelaporan data melalui sistem informasi
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program kependudukan dan KB nasional. IMP meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB yang berperan dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemantauan program KB di tingkat desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, pengembangan struktur dan peran IMP, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkat
Dokumen ini berisi laporan pelayanan keluarga berencana (KB) bulanan yang mencakup data peserta KB baru, ulangan, dan komplikasi serta jenis layanan yang diberikan seperti IUD, suntikan, pil, dan kondom. Laporan ini diisi untuk memonitoring pelaksanaan program KB di fasilitas kesehatan tertentu.
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul ini memberikan panduan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membantu remaja merencanakan masa depannya dengan lebih baik, terutama terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Modul ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemberdayaan remaja di Indonesia.
Rencana tindak lanjut pelatihan fasilitator pengendalian faktor resiko PTM di Puskesmas Rambah Samo tahun 2022 meliputi (1) melaporkan hasil pelatihan kepada kepala puskesmas, (2) sosialisasi pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan aplikasi ASIK bagi kader dan tenaga kesehatan, (3) pelatihan kader tentang faktor resiko PTM, cara pemeriksaan kesehatan, dan pen
[Ringkasan]
Panduan ini membahas tentang Posyandu Prima sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi. Posyandu Prima ditetapkan melalui peraturan desa dan memiliki pengurus serta sumber daya manusia kesehatan. Panduan ini juga menjelaskan mekanisme kerja, kriteria tenaga kesehatan, dan tugas Posyandu Prima.
KAK Program kesehatan jiwa Tahun 2023.docwirasmini
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan program kesehatan jiwa di Puskesmas Pal Lima tahun 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat melalui deteksi dini gangguan jiwa dan edukasi kesehatan jiwa kepada pasien dan keluarga. Strategi yang digunakan adalah kunjungan rumah untuk memberikan edukasi kepada keluarga pasien gangguan jiwa dan skrining masalah kese
Laporan tahunan tim penggerak PKK Kecamatan Kesu tahun 2012 menyoroti kegiatan umum seperti rapat dan surat masuk/keluar, kegiatan yang dilaksanakan seperti perayaan hari besar dan pelatihan, kegiatan unggulan seperti juara lomba memasak dan busana, serta masalah seperti kurangnya pendanaan dan pendidikan kader. Laporan ini bertujuan melaporkan capaian dan tantangan PKK di kecamatan tersebut.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan program bina keluarga remaja (BKR) di Kabupaten Bandung tahun 2012. Program BKR bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan tumbuh kembang anak serta remaja melalui interaksi dan komunikasi yang sehat antara anggota keluarga. Kegiatan utama program ini adalah pelatihan untuk orang tua dan pendataan keluarga serta pembentukan kelompok BKR.
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Anindita Dyah Sekarpuri
Dokumen tersebut merupakan pegangan bagi fasilitator dalam modul edukasi remaja tentang perencanaan masa depan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Modul ini bertujuan melatih remaja untuk merencanakan masa depannya termasuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Modul ini akan digunakan oleh pendidik sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Kader Bina
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Rencana Kerja Jangka Panjang TP PKK Kecamatan Pringgarata tahun 2021-2026 meliputi program-program di bidang pangan, sandang, dan perumahan/tatalaksana rumah tangga yang akan dilaksanakan di desa-desa di kecamatan tersebut selama 6 tahun ke depan. Program-program tersebut antara lain sosialisasi aku hati PKK, bantuan bibit bagi masyarakat, pelatihan pengolahan sampah, serta advokasi keamanan pangan.
Buku panduan ini membahas konsep dan pengoperasian sistem informasi profil desa dan kelurahan. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan desa secara berjenjang dari tingkat desa hingga nasional untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Buku ini juga menjelaskan cara penginputan, pengolahan, dan pelaporan data melalui sistem informasi
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program kependudukan dan KB nasional. IMP meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB yang berperan dalam penyuluhan, pelayanan, dan pemantauan program KB di tingkat desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, pengembangan struktur dan peran IMP, serta mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkat
Dokumen ini berisi laporan pelayanan keluarga berencana (KB) bulanan yang mencakup data peserta KB baru, ulangan, dan komplikasi serta jenis layanan yang diberikan seperti IUD, suntikan, pil, dan kondom. Laporan ini diisi untuk memonitoring pelaksanaan program KB di fasilitas kesehatan tertentu.
Modul Bina Keluarga Remaja (BKR) BKKBN Program Prioritas Nasional (Pro PN) 2019Anindita Dyah Sekarpuri
Modul ini memberikan panduan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membantu remaja merencanakan masa depannya dengan lebih baik, terutama terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Modul ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemberdayaan remaja di Indonesia.
Rencana tindak lanjut pelatihan fasilitator pengendalian faktor resiko PTM di Puskesmas Rambah Samo tahun 2022 meliputi (1) melaporkan hasil pelatihan kepada kepala puskesmas, (2) sosialisasi pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan aplikasi ASIK bagi kader dan tenaga kesehatan, (3) pelatihan kader tentang faktor resiko PTM, cara pemeriksaan kesehatan, dan pen
[Ringkasan]
Panduan ini membahas tentang Posyandu Prima sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi. Posyandu Prima ditetapkan melalui peraturan desa dan memiliki pengurus serta sumber daya manusia kesehatan. Panduan ini juga menjelaskan mekanisme kerja, kriteria tenaga kesehatan, dan tugas Posyandu Prima.
KAK Program kesehatan jiwa Tahun 2023.docwirasmini
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan program kesehatan jiwa di Puskesmas Pal Lima tahun 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat melalui deteksi dini gangguan jiwa dan edukasi kesehatan jiwa kepada pasien dan keluarga. Strategi yang digunakan adalah kunjungan rumah untuk memberikan edukasi kepada keluarga pasien gangguan jiwa dan skrining masalah kese
Laporan tahunan tim penggerak PKK Kecamatan Kesu tahun 2012 menyoroti kegiatan umum seperti rapat dan surat masuk/keluar, kegiatan yang dilaksanakan seperti perayaan hari besar dan pelatihan, kegiatan unggulan seperti juara lomba memasak dan busana, serta masalah seperti kurangnya pendanaan dan pendidikan kader. Laporan ini bertujuan melaporkan capaian dan tantangan PKK di kecamatan tersebut.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan program bina keluarga remaja (BKR) di Kabupaten Bandung tahun 2012. Program BKR bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan tumbuh kembang anak serta remaja melalui interaksi dan komunikasi yang sehat antara anggota keluarga. Kegiatan utama program ini adalah pelatihan untuk orang tua dan pendataan keluarga serta pembentukan kelompok BKR.
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Anindita Dyah Sekarpuri
Dokumen tersebut merupakan pegangan bagi fasilitator dalam modul edukasi remaja tentang perencanaan masa depan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Modul ini bertujuan melatih remaja untuk merencanakan masa depannya termasuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Modul ini akan digunakan oleh pendidik sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Kader Bina
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Rencana Kerja Jangka Panjang TP PKK Kecamatan Pringgarata tahun 2021-2026 meliputi program-program di bidang pangan, sandang, dan perumahan/tatalaksana rumah tangga yang akan dilaksanakan di desa-desa di kecamatan tersebut selama 6 tahun ke depan. Program-program tersebut antara lain sosialisasi aku hati PKK, bantuan bibit bagi masyarakat, pelatihan pengolahan sampah, serta advokasi keamanan pangan.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang penguatan Kampung KB di Desa Papringan untuk mencapai keluarga berkualitas. Dibahas mengenai peran sektor dalam mendukung kegiatan peningkatan kualitas keluarga, contoh susunan pengurus Pokja Kampung KB, dan contoh kegiatan seksi-seksi Pokja tersebut seperti seksi agama, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Juga dibahas mengenai Rumah Data Kependudukan sebag
Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam implementasi pembangunan pemuda di daerah, meliputi pembentukan tim koordinasi daerah, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RAD.
TP PKK Kecamatan Kadia melakukan beberapa kegiatan pada tahun 2017 dan 2018, meliputi pembenahan administrasi, perbaikan papan data pokja, arisan bulanan, kampung KB, lomba program PKK, kursus kecantikan, penyuluhan KDRT, narkoba, lansia, lingkungan sehat, agama, pendidikan luar sekolah, tanaman pangan dan obat, masak non beras, busana, rumah sehat, makanan tambahan balita, PHBS, UKS, daur ulang,
Ringkasan:
1. Dokumen tersebut merupakan laporan pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tahun 2010 di Kota Padang Panjang.
2. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran TP PKK dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat di bidang KB dan kesehatan.
3. Secara garis besar meliputi persiapan, pelaksanaan berbagai program KB, kesehatan, dan evaluasi kegiatan.
Webinar membahas isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh, meliputi penataan administrasi desa, penyusunan peraturan daerah tentang kewenangan desa, dan ancaman pidana bagi kepala desa pelaku tindak pidana. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menjelaskan ketentuan terkait pembentukan desa, penyaluran dana desa, kode desa, serta syarat menjadi calon kepala desa.
Pemutakhiran data SDGs Desa adalah proses memperbarui dan memperdalam data desa untuk memberikan informasi lebih rinci pada tingkat RT, keluarga, dan warga. Pokja Relawan Pendataan Desa, pemerintah daerah, dan Kementerian Desa bertanggung jawab melaksanakan pemutakhiran data yang didanai oleh dana desa.
Panduan Pelaksanaan Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.pptxAmer672473
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan remaja melalui peningkatan akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Program ini akan dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/mahasiswa serta kelompok belajar kesehatan reproduksi untuk memberikan edukasi tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
Dokumen ini membahas pelaksanaan PKAD terpadu di Provinsi Jawa Tengah melalui pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi strategi PKAD, pelatihan SDM, pembentukan lembaga penunjang di tingkat kabupaten/kecamatan, dan penyusunan regulasi. Contoh baik di lokasi pilot perlu diperluas dan dibutuhkan dukungan teknis lanjutan untuk pengembangan sistem pengembangan
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
1. TIM PENGGERAK PKK ACEH
RAKOR DENGAN TP PKK KAB.
NAGAN RAYA
KEGIATAN TAHUN 2021 /
2022
Banda Aceh, 29 Maret 2021
2. KEGIATAN SEKRETARIAT TAHUN
2021
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Mitra Terkait
1 Jambore Kader PKK Tk. Provinsi Aceh BULAN OKTOBER
DPMG ACEH
2 Jambore Kader PKK Tk. Nasional BULAN SEPTEMBER
3 Rakerda TP PKK Se Aceh BULAN AGUSTUS
4
Tim Perumusan Tindak Lanjut Program TP PKK Aceh
Tahun 2021-2024
BULAN MARET
5
Penguatan Administrasi dan Sistem Informasi
Manajemen PKK bagi Sekretaris TP PKK Kab/Kota,
Kecamatan di 2 Regional
BULAN JULI
3. KEGIATAN SEKRETARIAT TAHUN
2021
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Mitra Terkait
6
Workshop Integrasi Data Dasa Wisma TP PKK
Gampong dalam Data Pemerintahan Gampong di 2
Regional
BULAN APRIL
DPMG ACEH
7 HKG PKK Tk Nasional BULAN SEPTEMBER
8 HKG PKK Tk. Provinsi BULAN APRIL
9 Pameran dalam rangka UP2K PKK BULAN SEPTEMBER
10 Evaluasi dan Monitoring TP PKK 23 Kabupaten/Kota
BULAN OKTOBER DAN
NOVEMBER
4. KEGIATAN SEKRETARIAT TAHUN
2021
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Mitra Terkait
11
Pembinaan TP PKK 23 Kabupaten/Kota dan Pembinaan
Kelompok U2PK TP PKK
BULAN JUNI, JULI DAN
AGUSTUS
DPMG ACEH
12
Pemenang Lomba Gampong Mawaddah Warrahmah
(10 Program Pokok PKK) (penghargaan)
BULAN OKTOBER
13 Penghargaan bagi Pemenang Lomba Harganas BULAN OKTOBER
14 Penghargaan bagi Pemenang Lomba-lomba PKK BULAN OKTOBER
5. KEGIATAN POKJA-POKJA TAHUN
2021
No. Kegiatan Pokja-Pokja Dinas Terkait
1
Penandatanganan MoU dengan lembaga
terkait
Pokja I
2
Pembinaan Ketahanan kesejahteraan
keluarga
Flower Aceh, BKKBN,
DP3A, DPMG
3 Bina Lansia Sehat dan Mandiri
Dinas Kesehatan Aceh /
BKKN Aceh
4 Sosialisasi Isbat Nikah
Dinas Syariat Islam,
Dismobduk
5
Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dan
AKTA kelahiran Anak
Dismobduk
6. KEGIATAN POKJA-POKJA TAHUN
2021
No. Kegiatan Pokja-Pokja Dinas Terkait
6 Sosialisasi Bahaya Narkoba
Pokja I
BNN, Polda, Dispora
7
Sosialisasi Peran Penting TP PKK dalam
Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap
Anak
DP3A, Dinsos, Disdik,
Dinas Dayah, Polda
8
Sosialisasi Peran Penting TP PKK dalam
Pencegahan KDRT
Dinsos, Disdik, Dinas
Dayah, Polda
9
Soaialisasi tentang Hak Asuh Anak pasca
putusan pengadilan
DP3A, Dinsos, Biro Isra,
Disdik
10 Bina Lansia Sehat dan Mandiri
Dinas Sosial, BKKBN,
Dinkes, DP3A
7. No Kegiatan Pokja-pokja Dinas Terkait
11 Sosialisasi wawasan kebangsaan dan nilai –
nilai Pancasila
Pokja I
PKN Unsyiah,
Kesbangpol, KODAM
12 Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja DP3A, PUSPAGA,
KEGIATAN POKJA-POKJA
TAHUN 2021
8. KEGIATAN POKJA-POKJA TAHUN
2021
No. Kegiatan Pokja-Pokja Dinas Terkait
1 Identifikasi data Pokja II dan UP2K
Pokja II
Diskominfo dan Sandi
2
Rapat koordinasi terkait Up2k Pemula &
UKM
DPMG, Dinas Koperasi,
Diperindag, Disbudpar
3 Pembinaan Kelompok UP2K
Disperindag, DPMG,
Bappeda
4
Pemberian bantuan kemasan untuk
produk unggulan
5 Pelombaan Up2k
6 Pameran Produk Unggulan Up2k
7 Pembinaan Program PKK Pokja II
9. KEGIATAN POKJA-POKJA TAHUN
2021
No. Kegiatan Pokja-Pokja Dinas Terkait
1
Pembentukan Pilot Project Gampong
Pertanian Organik
Pokja III
DPMG, Dinas Pertanian, Dinas
Pangan, Dinas Perternakan,
Dinas Perikanan, DLHK, BPPT,
Dinas Pariwisata, SMK Sare,
2
Lomba Masak Serba Ikan dan Lomba
B2SA Tk. Nasional
Dinas Pangan, Dinas
Perikanan,
DPMG
3 Pembinaan Desa Wisata
DPMG, Dinas Pertanian, Dinas
Pangan, Dinas Pariwisata
4
Monitoring dan Evaluasi Program
Pokja III PKK di 3 kab/kota
DPMG
5
Pembinaan Program Pokja III PKK di
23 kab/kota
6 Lomba Hatinya PKK di 23 Kab/Kota
10. KEGIATAN POKJA-POKJA TAHUN
2021
No. Kegiatan Pokja-Pokja Dinas Terkait
1 Pembinaan & ImplementasI RGG
Pokja IV
Dinkes, DPMG, Dinas
Perikanan & Kelautan,
Dinas Tamanan Pangan,
• Pembinaan Posyandu Terintegrasi dan
Monev RGG
• Sosialisasi buku saku RGG
• Implementasi RGG
2 Digitalisasi RGG Dinkes, DPMG, BKKBN,
3 Penilaian Lomba Harganas
Dinkes, DPMG, BKKBN,
DP3A
4 Penilaian Programm Pokok PKK : IVA Test
11. KEGIATAN SEKRETARIAT TAHUN
2022
No. Kegiatan Mitra Terkait
1 Umum dan Rutin Kantor
DPMG ACEH
2 Rakor TP PKK Se-Aceh
3 Jambore TP PKK Tingkat Provinsi Aceh
4
Workshop Integrasi Data Dasa Wisma TP PKK Gampong dalam
Penyusunan Program PKK di 1 Regional
5
Penguatan Administrasi dan Sistem Informasi Manajemen PKK
bagi Sekretaris TP PKK Kab/Kota, Kecamatan di 1 Regional
12. KEGIATAN POKJA-POKJA TAHUN
2022
No. Kegiatan Pokja-Pokja Dinas Terkait
1
Lokakarya Penguatan Institusi Keluarga terkait Pola
Asuh Anak dan Remaja bagi Kader Pokja I
Pokja I
DPMG ACEH
2
Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai
Pancasila bagi Kader Pokja I TP PKK Kab/Kota Kebangpol Aceh
3
Peningkatan Kapasitas TP PKK Kab/Kota tentang
Pemberdayaan Lansia Dinas Sosial Aceh
4 Pelatihan Kelompok UP2K PKK TP PKK Kab/Kota
Pokja II DPMG ACEH
5
Penguatan Kader BKB Terpadu Pokja II TP PKK
Kab/Kota
6 Pembinaan Pokja 2 ke 6 Kabupaten/Kota
13. KEGIATAN POKJA-POKJA TAHUN
2022
No. Kegiatan Pokja-Pokja Dinas Terkait
7
Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Organik dalam rangka
Pilot Project Gampong PKK untuk 2 Kabupaten/Kota Terpilih
Pokja III
Dinas Pangan
Aceh
8
Pelatihan Pasca Panen Produk dan Olahan Segar dalam
rangka Pilot Project Gampong PKK untuk 2 Kabupaten/Kota
Terpilih
9 Workshop Penguatan Kapasitas Kader Pokja III di 10 Kab/Kota
DPMG Aceh
10
Evaluasi & Monitoring dalam rangka Pilot Project Pekarangan
Organik Gammawar untuk 2 Kabupaten/Kota
11 Evaluasi & Monitoring Desa Wisata PKK
12
Pembinaan Program TP PKK Aceh di Gammawar Kab/Kota
(Program Pokja III)
14. KEGIATAN POKJA-POKJA TAHUN
2022
No. Kegiatan Pokja-Pokja Dinas Terkait
13
Pembinaan kegiatan Pokja IV di 23
Kabupaten/Kota Gammawar
Pokja IV
DPMG Aceh
14
Pembentukan RGG dan Pembinaan Posyandu
Terintegrasi di Desa Percontohan pada 7
Kabupaten/Kota Terpilih
Dinas Kesehatan Aceh
