Rangkuman dalam 3 kalimat: Rapat koordinasi membahas tentang penerbitan dan penonaktifan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru dan tenaga kependidikan sesuai peraturan dan mekanisme yang diatur. Portal NUPTK digunakan untuk mengelola data guru dan tenaga kependidikan serta proses verifikasi dokumen legalitas mereka.

1. Rapat Koordinasi Pembinaan
GTK PAUD dan DIKMAS Tahun 2016
29 Maret 2016 - Bintang Kuta Hotel, Bali
GTK
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
ade.nasrun@kemdikbud.go.id

2. PERMENDIKBUD NO. 79 TAHUN 2015
Pasal 11
(1) PDSPK menerbitkan dan mengelola data
referensi pendidikan untuk menjamin integrasi
data pendidikan.
(2) Data referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan data yang
terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya
untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan
yang terdiri atas referensi data wilayah,
referensi data operasional dan referensi
nomor identitas.
(3) dst...
(6) Referensi nomor identitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional
yang merupakan pengkodean referensi satuan
pendidikan;
b. Nomor Induk Siswa Nasional yang
merupakan pengkodean referensi peserta
didik;
c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang merupakan pengkodean
referensi pendidik dan tenaga kependidikan;
dan
d. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang
merupakan pengkodean referensi yayasan
yang memiliki satuan pendidikan.
(7) Penerbitan nomor identitas seba
gaimana dimaksud pada ayat (6) dite
tapkan oleh PDSPK.

3. PENGERTIAN NUPTK
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Identitas bagi
seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik
PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat
Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam
berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam
rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.
NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK
tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar,
perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.
GTK dapat memiliki NUPTK dengan cara memastikan data yang bersangkutan telah di-input
dengan lengkap, benar dan valid dalam aplikasi Dapodikdasmen atau dapodikpauddikmas
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi
(verval) GTK oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan – Kemendikbud, bagi
GTK yang memang belum memiliki NUPTK akan diusulkan ke sekolah induk GTK secara
sistem untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang sesuai persyaratan untuk dikirim ke Dinas
Pendidikan Kab/Kota setempat melalui sistem Aplikasi Verval GTK untuk di verifikasi, setelah
lolos verifikasi oleh Disdik selanjutnya secara sistem akan diverifikasi oleh Ditjen GTK dan
bila selanjutnya dinyatakan lulus verifikasi maka PDSPK akan menerbitkan NUPTK
bagi GTK tersebut.

4. SURAT EDARAN DIRJEN GTK KEMENDIKBUD

5. SURAT EDARAN MENDAGRI

6. SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK BAGI GTK KEMENDIKBU
1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan formal dan non formal
(KB/TPA/SPS, PKBM/TBM, Kursus dan UPT)
3. Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Formal dan Non Formal PNS/CPNS
dan bukan PNS
5. S1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK /PTS yang terakreditasi
Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2005
6. Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam dapodik Dikdasmen dan Paud-Dikmas
dengan ketentuan:
I. Belum memiliki NUPTK setelah proses verval GTK oleh PDSPK
II. Kandidat guru dan tenaga kependidikan penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan
memindai (mang-upload) dokumen persyaratan melalui aplIkasi verval GTK :
1) Guru dan tenaga kependidlkan PNS  SK PNS/CPNS + SK Penugasan dari Dinas
Pendidikan
2) Guru dan tenaga kependidlican non PNS
1. di sekolah negeri : SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur
2. di sekolah Swasta : SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus-
menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku
surut)

7. SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN / PENONAKTIFAN NUPTK GTK KEMENAG
GURU YANG AKTIF TIDAK DALAM DAPODIK (GURU KEMENAG)
1. Diajukkan oleh operator Disdik melalaui aplikasi verval GTK
2. Belum memiliki NUPTK meralui proses verval GTK oleh PDSPK
3. Kandidat guru penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng-
upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK :
I. Guru PNS, SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Disdik
II. Guru non PNS :
1. di sekolah negeri : SK Pergangkatan dari Bupati/walikota/Gubernur
2. di sekolah Swasta, SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus
dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut)
III. Diverifkasi dokumen persyaratannya oleh Disdik Kab/Kota, Ditjen GTK sesuai
kebijakan yang ada.
PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTIFAN NUPTK
A. Mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke Disdik dengan MelampirKan Surat pengantar
dari Kepala Madrasah dan surat parsetujuan dari Kanwil Kemenag
B. Operator Disdik melalui aplikasi vernal PTK mengajukan penonaktifan NUPTK dengan
memindai (meng-upload), dokumen penonaktifan dari guru ybs, surat pengantar
Kepala Madrasah, Surat Persetujuan dari Kanwil Kernenag dan Surat Persetujuan dari
Disdik

8. MEKANISME PENERBITAN NUPTK GTK KEMENDIKBUD

9. MEKANISME PENONAKTIFAN NUPTK GTK KEMENDIKBUD
PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTLFAN NUPTK
1. Guru Kemendikbud
A. mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke Disdik dengan
melampirkan surat pengantar dari Kepala Sekolah
B. Operator Disdik melalui Aplikasi Verval GTK mengajukan
penonaktifan NUPTK dengan memindai (meng-upload),
dokumen penonaktifan dari guru ybs, surat pengantar
Kepsek, Surat Persetujuan dari Disdik

10. MEKANISME PENERBITAN / PENONAKTIFAN NUPTK GTK KEMENAG

11. GENERATOR KODEFIKASI NUPTK
• Sifat Formula NUPTK:
- Numerik
- 16 digit
- Unsur formula :
Unsur Digit Keterangan
tanggal lahir 2 digit Acak
bulan lahir 2 digit Acak
tahun lahir 3 digit Acak
tahun lulus SD 3 digit Acak
jenis kelamin 1 digit Acak
kode generator 1 digit (0,1,2,3, dst) Digit ke-12
nomor urutan 4 digit Acak

12. PORTAL NUPTK

13. PORTAL NUPTK – MENU NUPTK

14. PORTAL NUPTK – MENU STATUS NUPTK

15. PORTAL NUPTK – MENU DATA GTK

16. PORTAL NUPTK – MENU VERVAL GTK

17. OPERATOR PENGELOLA DATA GTK
Mulai
NUPTK
NUPTK
Valid?
Selesai
Referensi
NUPTK
NUPTK
Kosong?
VerVal NUPTK
Kandidat
NUPTK
tidak
ya
ya
tidak
* Kelengkapan persyaratan
akan diverval oleh Sekolah,
Disdik Kab/Kota, dan Ditjen
GTK dan sesuai analisis
kebutuhan guru.
Mulai
GTK
Selesai
Referensi
GTK
VerVal Data
Master PTK
tidak
ya
Data Master
GTK Valid?
Mulai
GTK
Selesai
Referensi
GTK
Merger Data
Master GTK
tidak
ya
Data GTK
Tunggal?
Tentukan
Sekolah Induk
Penerbitan
NUPTK*

18. APLIKASI VERVAL GTK LOGIN AKUN OPERATOR SEKOLAH

19. APLIKASI VERVAL GTK LOGIN AKUN OPERATOR DISDIK

20. APLIKASI VERVAL GTK LOGIN AKUN OPERATOR PUSAT

21. VERVAL DOKUMEN LEGALITAS DATA MASTER GTK KEMENDIKBUD
TUJUAN
1. Memastikan data GTK yang diinput oleh operator sekolah tidak fiktif;
2. Memastikan data GTK yang diinput oleh operator sekolah tidak menggunakan data
GTK lain;
3. Menjamin data GTK yang diinput oleh operator sekolah sudah sesuia dengan data
sebenarnya;
4. Menghindari penggunaan NUPTK milik GTK yang sudah pensiun/meninggal/non-
aktif;
PELAKSANAAN
1.Pelaksanaan Verval Dokumen Legalitas 2 tahun sekali ;
2.Diikuti oleh seluruh GTK yang aktif dalam proses belajar mengajar;
3.Pelaksanaan Verval Dokumen Legalitas dilakukan secara online menggunakan
sistem verval GTK;
4.GTK yang tidak melakukan verval dokumen legalitas, data masternya dipending
validitasnya hingga pelaksanaan verval dokumen 2 tahun berikutnya;
5.Pelaksanaan verval dokumen akan diinformasikan dengan Surat Edaran
Sekretaris Jenderal Kemendikbud.