Dokumen tersebut membahas tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Binidiklat Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), termasuk visi, misi, tujuan, dan kebijakan strategis Direktorat Binidiklat untuk periode 2006-2010."
Pusat Pendidikan Nonformal dan Informal Regional 1 telah mengalami beberapa perubahan nama sejak berdiri pada tahun 1961. Pusat ini bertugas mengembangkan kebijakan teknis dan program pendidikan nonformal serta mendukung pengembangan sumber daya di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Visi pusat ini adalah menjadi pusat terdepan dalam inovasi program pendidikan nonformal pada
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
KTSP merupakan blueprint (kerangka kerja yang terperinci) dari suatu proses pembelajaran di sebuah sekolah yang menggambarkan tujuan sekolah yang akan dicapai, apa saja yang akan diajarkan pada peserta didik, bagaiman proses pengaturan waktunya, serta bagaimana melakukan penilaian hasil pembelajaran serta evaluasinya.
KTSP merupakan kurikulum implementatif yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan. Yang berisikan keseluruhan program aktivitas pembelajaran baik terstruktur maupun tidak-terstruktur yang terdokumentasi dengan rapi, digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di SMK
KTSP sebagai dokumen terdiri atas; visi, misi, tujuan, strategi pencapaian visi-misi, Profil Lulusan, SKL, Struktur kurikulum, kalender pendidikan, Silabus, dan RPP yang dilengkapi dengan perangkat penilaian.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi profesi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru melalui berbagai program pelatihan dan kegiatan. Organisasi ini juga menyediakan layanan untuk anggotanya guna menunjang pengembangan multimedia pembelajaran berbasis TIK.
Dokumen ini membahas tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencakup pengertian KTSP, landasan hukum dan acuan operasional penyusunan KTSP, komponen-komponen KTSP, dan isi/muatan KTSP.
Dokumen tersebut merangkum program sosialisasi dan pengembangan kompetensi PNS BMKG tahun 2019, mencakup pencapaian Pusdiklat BMKG tahun 2018 seperti jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan klasikal dan jarak jauh, serta penghargaan yang diterima, serta rencana pelatihan fungsional, teknis, kepemimpinan yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2019.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen talenta aparatur sipil negara di Indonesia, termasuk pola karir, sistem merit, dan pengembangan kompetensi PNS.
2. Kebijakan manajemen talenta nasional bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan sistem karier PNS yang terbuka dan kompetitif.
3. Dokumen tersebut juga membahas tentang pengembangan talent pool nasional, kolabor
Pusat Pendidikan Nonformal dan Informal Regional 1 telah mengalami beberapa perubahan nama sejak berdiri pada tahun 1961. Pusat ini bertugas mengembangkan kebijakan teknis dan program pendidikan nonformal serta mendukung pengembangan sumber daya di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Visi pusat ini adalah menjadi pusat terdepan dalam inovasi program pendidikan nonformal pada
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
KTSP merupakan blueprint (kerangka kerja yang terperinci) dari suatu proses pembelajaran di sebuah sekolah yang menggambarkan tujuan sekolah yang akan dicapai, apa saja yang akan diajarkan pada peserta didik, bagaiman proses pengaturan waktunya, serta bagaimana melakukan penilaian hasil pembelajaran serta evaluasinya.
KTSP merupakan kurikulum implementatif yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan. Yang berisikan keseluruhan program aktivitas pembelajaran baik terstruktur maupun tidak-terstruktur yang terdokumentasi dengan rapi, digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di SMK
KTSP sebagai dokumen terdiri atas; visi, misi, tujuan, strategi pencapaian visi-misi, Profil Lulusan, SKL, Struktur kurikulum, kalender pendidikan, Silabus, dan RPP yang dilengkapi dengan perangkat penilaian.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi profesi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru melalui berbagai program pelatihan dan kegiatan. Organisasi ini juga menyediakan layanan untuk anggotanya guna menunjang pengembangan multimedia pembelajaran berbasis TIK.
Dokumen ini membahas tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencakup pengertian KTSP, landasan hukum dan acuan operasional penyusunan KTSP, komponen-komponen KTSP, dan isi/muatan KTSP.
Dokumen tersebut merangkum program sosialisasi dan pengembangan kompetensi PNS BMKG tahun 2019, mencakup pencapaian Pusdiklat BMKG tahun 2018 seperti jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan klasikal dan jarak jauh, serta penghargaan yang diterima, serta rencana pelatihan fungsional, teknis, kepemimpinan yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2019.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen talenta aparatur sipil negara di Indonesia, termasuk pola karir, sistem merit, dan pengembangan kompetensi PNS.
2. Kebijakan manajemen talenta nasional bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan sistem karier PNS yang terbuka dan kompetitif.
3. Dokumen tersebut juga membahas tentang pengembangan talent pool nasional, kolabor
Kick Off Meeting penyusunan action plan TIK Depdiknas membahas rencana penyempurnaan master plan dan investment plan. PT Daya Makara UI akan melaksanakan proyek ini berdasarkan pengalaman mereka dalam penyusunan rencana strategis TIK untuk berbagai lembaga pemerintah.
Dokumen ini memberikan ringkasan program latihan untuk pegawai dan staf Bahagian Teknologi Pendidikan dan Rangkaian untuk tahun 2014. Program latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan staf agar dapat mencapai visi dan misi bahagian tersebut dalam meneraju transformasi generasi melalui teknologi pendidikan. Program latihan akan meliputi pelbagai domain seperti kepimpinan, komunikasi, dan pengintegrasian te
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan inklusif guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Rencana ini mencakup program-program untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal maupun nonformal serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan inklusif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tujuan utama rencana strategis ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan daya saing SDM, serta mening
Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa (1) penjaminan mutu pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh level pendidikan formal maupun nonformal, (2) dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, dan (3) didasarkan pada peraturan dan standar mutu pendidikan nas
Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter Kemdiknas 2010-2014 bertujuan untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Program-program utama meliputi pengembangan kebijakan, kapasitas sumber daya, model pendidikan karakter, serta diseminasi nilai-nilai Pancasila. Rencana ini diharapkan dapat membentuk peserta didik, pendidik, dan masyarakat yang memiliki karakter bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kurikulum KTSP di sekolah, mencakup pengertian, komponen-komponen, dan mekanisme penyusunan KTSP. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan, karakteristik sekolah, dan tuntutan pembangunan. Penyusunan KTSP melibatkan analisis kondisi sekolah, pembentukan tim
Dokumen tersebut membahas tentang standar pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang dirumuskan Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar ini mencakup kualifikasi pengelola PKBM, kompetensi yang harus dimiliki pengelola dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, diagnostik, motivasi, perencanaan, organisasi, evaluasi, pengawasan, dan peran sosialnya. Standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pengelola
21 DSKP KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Tahun 1 Asas 3M 09122016.pdfNurulHuzaifah
Dokumen ini membahas kerangka kurikulum standard sekolah rendah (KSSR) pendidikan khas untuk masalah pembelajaran. KSSR dibina berdasarkan enam tunjang utama yaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fisik dan estetika, serta sains dan teknologi. Tunjang-tunjang ini disepadukan untuk membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni dan
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...ssuser106e8b
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2012Agus Ahmad
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2012 yang didasarkan pada evaluasi program tahun 2011, program prioritas presiden 2009-2014, dan rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Direktorat Pembinaan SMK. Program dan kegiatan SMK diarahkan untuk mencapai tujuan strategis pembangunan SMK yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di seluruh Indonesia."
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) (Semakan 2017) bertujuan untuk melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai murni melalui empat domain utama iaitu apresiasi reka bentuk, aplikasi teknologi, pembuatan produk dan penilaian reka bentuk produk.
Kick Off Meeting penyusunan action plan TIK Depdiknas membahas rencana penyempurnaan master plan dan investment plan. PT Daya Makara UI akan melaksanakan proyek ini berdasarkan pengalaman mereka dalam penyusunan rencana strategis TIK untuk berbagai lembaga pemerintah.
Dokumen ini memberikan ringkasan program latihan untuk pegawai dan staf Bahagian Teknologi Pendidikan dan Rangkaian untuk tahun 2014. Program latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan staf agar dapat mencapai visi dan misi bahagian tersebut dalam meneraju transformasi generasi melalui teknologi pendidikan. Program latihan akan meliputi pelbagai domain seperti kepimpinan, komunikasi, dan pengintegrasian te
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan inklusif guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Rencana ini mencakup program-program untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal maupun nonformal serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan inklusif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tujuan utama rencana strategis ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan daya saing SDM, serta mening
Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa (1) penjaminan mutu pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh level pendidikan formal maupun nonformal, (2) dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, dan (3) didasarkan pada peraturan dan standar mutu pendidikan nas
Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter Kemdiknas 2010-2014 bertujuan untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Program-program utama meliputi pengembangan kebijakan, kapasitas sumber daya, model pendidikan karakter, serta diseminasi nilai-nilai Pancasila. Rencana ini diharapkan dapat membentuk peserta didik, pendidik, dan masyarakat yang memiliki karakter bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kurikulum KTSP di sekolah, mencakup pengertian, komponen-komponen, dan mekanisme penyusunan KTSP. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan, karakteristik sekolah, dan tuntutan pembangunan. Penyusunan KTSP melibatkan analisis kondisi sekolah, pembentukan tim
Dokumen tersebut membahas tentang standar pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang dirumuskan Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar ini mencakup kualifikasi pengelola PKBM, kompetensi yang harus dimiliki pengelola dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, diagnostik, motivasi, perencanaan, organisasi, evaluasi, pengawasan, dan peran sosialnya. Standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pengelola
21 DSKP KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Tahun 1 Asas 3M 09122016.pdfNurulHuzaifah
Dokumen ini membahas kerangka kurikulum standard sekolah rendah (KSSR) pendidikan khas untuk masalah pembelajaran. KSSR dibina berdasarkan enam tunjang utama yaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fisik dan estetika, serta sains dan teknologi. Tunjang-tunjang ini disepadukan untuk membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni dan
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...ssuser106e8b
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2012Agus Ahmad
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2012 yang didasarkan pada evaluasi program tahun 2011, program prioritas presiden 2009-2014, dan rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Direktorat Pembinaan SMK. Program dan kegiatan SMK diarahkan untuk mencapai tujuan strategis pembangunan SMK yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di seluruh Indonesia."
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) (Semakan 2017) bertujuan untuk melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai murni melalui empat domain utama iaitu apresiasi reka bentuk, aplikasi teknologi, pembuatan produk dan penilaian reka bentuk produk.
2. Sosialisasi KTSP
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORATTUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT
BINDIKLATBINDIKLAT
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalBerdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tatanomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Direktorat Jendral Peningkatan Mutu PendidikKerja Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) pasal 85 ditegaskandan Tenaga Kependidikan (PMPTK) pasal 85 ditegaskan
bahwa tugas pokok Direktorat Bindiklat adalah:bahwa tugas pokok Direktorat Bindiklat adalah:
““melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dipemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di
bidang pengembangan program, sumber daya manusia,bidang pengembangan program, sumber daya manusia,
dan sarana prasarana pendidikan dan pelatihandan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan”.”.
3. Sosialisasi KTSP
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORATTUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT
BINDIKLATBINDIKLAT
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, makaUntuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka
Direktorat Bindiklat mempunyai fungsi utama sebagaiDirektorat Bindiklat mempunyai fungsi utama sebagai
berikut :berikut :
– Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidangPenyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pembinaan pendidikan dan pelatihan;pembinaan pendidikan dan pelatihan;
– Penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman,Penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman,
dan prosedur pembinaan pendidikan dan pelatihan;dan prosedur pembinaan pendidikan dan pelatihan;
– Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasiPemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi
di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;
– Pelaksanaan ketatausahaan direktorat.Pelaksanaan ketatausahaan direktorat.
– Adapun lembaga diklat yang secara yuridis beradaAdapun lembaga diklat yang secara yuridis berada
dalam binaan Direktorat Bindiklat terdiri dari : 12dalam binaan Direktorat Bindiklat terdiri dari : 12
PPPG, 30 LPMP, 5 BPPLSP, 23 BPKB, dan 280 SKB yangPPPG, 30 LPMP, 5 BPPLSP, 23 BPKB, dan 280 SKB yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
4. Sosialisasi KTSP
VISI DAN MISIVISI DAN MISI
- Mengembangkan sistem program pembinaan pendidikan dan pelatihan yangMengembangkan sistem program pembinaan pendidikan dan pelatihan yang
berkualitas sesuai dengan kebutuhan lembaga diklat dalam persaingan localberkualitas sesuai dengan kebutuhan lembaga diklat dalam persaingan local
dan global;dan global;
- Mengembangkan sumber daya manusia diklat yang berkualitas sesuai denganMengembangkan sumber daya manusia diklat yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan lembaga diklat dalam persaingan local dan global;kebutuhan lembaga diklat dalam persaingan local dan global;
- Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yangMengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang
berkualitas sesuai dengan kebutuhan lembaga diklat dalam persaingan localberkualitas sesuai dengan kebutuhan lembaga diklat dalam persaingan local
dan global;dan global;
- Memfasilitasi pemerintah daerah dalam kebijakan pendidikan dan pelatihan;Memfasilitasi pemerintah daerah dalam kebijakan pendidikan dan pelatihan;
- Melaksanakan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public terhadapMelaksanakan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public terhadap
kinerja pendidikan dan pelatihan atas dasar sistem informasi pembinaan diklatkinerja pendidikan dan pelatihan atas dasar sistem informasi pembinaan diklat
yang terkini, handal, dan dapat dipercaya;yang terkini, handal, dan dapat dipercaya;
- Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentinganMengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan
(stakeholders) dan organisasi terkait, secara nasional, regional, an(stakeholders) dan organisasi terkait, secara nasional, regional, an
internasional.internasional.
Berdasarkan tupoksi tersebut di atas, maka Direktorat Bindiklat menetapkanBerdasarkan tupoksi tersebut di atas, maka Direktorat Bindiklat menetapkan
visivisi yang hendak dicapai selama kurun waktu 2006-2010 sebagai berikut :yang hendak dicapai selama kurun waktu 2006-2010 sebagai berikut :
””Menjadi Lembaga Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan yang BertarafMenjadi Lembaga Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan yang Bertaraf
InternasionalInternasional”.”.
Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Bindiklat menetapkanUntuk mencapai visi tersebut, Direktorat Bindiklat menetapkan misimisi utamautama
sebagai upaya pencapaian visi, yaitu sebagai berikut :sebagai upaya pencapaian visi, yaitu sebagai berikut :
5. Sosialisasi KTSP
TUJUAN (2006 – 2010)TUJUAN (2006 – 2010)
Menerapkan standar kompetensi bertaraf nasional danMenerapkan standar kompetensi bertaraf nasional dan
internasional bagi sumber daya dan/atau lembaga diklat;internasional bagi sumber daya dan/atau lembaga diklat;
Memiliki sistem informasi lembaga pendidikan dan pelatihan diMemiliki sistem informasi lembaga pendidikan dan pelatihan di
seluruh Indonesia yang didasarkan atas kebutuhan, strategiseluruh Indonesia yang didasarkan atas kebutuhan, strategi
pemenuhan, dan pemerataan tenaga struktural dan fungsionalpemenuhan, dan pemerataan tenaga struktural dan fungsional
sesuai dengan standar nasional pendidikan;sesuai dengan standar nasional pendidikan;
Tersedianya data base pendidik dan tenaga kependidikanTersedianya data base pendidik dan tenaga kependidikan
lembaga diklat;lembaga diklat;
Tersedianya layanan online pendidik dan tenaga kependidikanTersedianya layanan online pendidik dan tenaga kependidikan
lembaga diklat di seluruh LPMP, PPPG, dan BPPLSP;lembaga diklat di seluruh LPMP, PPPG, dan BPPLSP;
Tersedianya sistem informasi manajemen (SIM) dan jejaringTersedianya sistem informasi manajemen (SIM) dan jejaring
komunikasi mutu program pembinaan pendidikan dan pelatihankomunikasi mutu program pembinaan pendidikan dan pelatihan
yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat;yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat;
Menetapkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu pembinaanMenetapkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu pembinaan
diklat sesuai dengan standar nasional pendidikan;diklat sesuai dengan standar nasional pendidikan;
6. Sosialisasi KTSP
TUJUAN (2006 – 2010)TUJUAN (2006 – 2010)
Merumuskan kebijakan revitalisasi dan/atau reengineering lembagaMerumuskan kebijakan revitalisasi dan/atau reengineering lembaga
diklat dan penjaminan mutu pendidikan;diklat dan penjaminan mutu pendidikan;
Meningkatkan profesionalisme tenaga fungsional dan strukturalMeningkatkan profesionalisme tenaga fungsional dan struktural
lembaga diklat;lembaga diklat;
Merumuskan kebijakan diklat satuan pendidikan berbasiskanMerumuskan kebijakan diklat satuan pendidikan berbasiskan
keunggulan local dan/atau bertaraf internasional;keunggulan local dan/atau bertaraf internasional;
Menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, masyarakat, duniaMenjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, masyarakat, dunia
usaha, dan lembaga pendidikan dan pelatihan, baik dalam maupunusaha, dan lembaga pendidikan dan pelatihan, baik dalam maupun
luar negeri dalam rangkaluar negeri dalam rangka good-governancegood-governance;;
Melaksanakan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public atasMelaksanakan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public atas
dasar sistem pelaporan kinerja tahunan;dasar sistem pelaporan kinerja tahunan;
Menjalin kekeluargaan di antara aparatur Direktorat PembinaanMenjalin kekeluargaan di antara aparatur Direktorat Pembinaan
Diklat.Diklat.
7. Sosialisasi KTSP
KEBIJAKAN STRATEGIS DIREKTORAT BINDIKLATKEBIJAKAN STRATEGIS DIREKTORAT BINDIKLAT
TAHUN 2006-2010TAHUN 2006-2010
Direktorat Bindiklat menetapkan kebijakan strategisDirektorat Bindiklat menetapkan kebijakan strategis
yang difokuskan untuk mendukung keberhasilanyang difokuskan untuk mendukung keberhasilan
implementasi programimplementasi program pemerataan dan perluasanpemerataan dan perluasan
akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dayaakses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, daya
saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dansaing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan
pencitraan publicpencitraan public dalam kerangka pencapaian visidalam kerangka pencapaian visi
“Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif”.“Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif”.
8. Sosialisasi KTSP
KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PEMERATAANKEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PEMERATAAN
DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKANDAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN
1.1. Pengembangan SIM dan jejaring informasi mutu program pembinaanPengembangan SIM dan jejaring informasi mutu program pembinaan
diklat, penyelenggaraan diklat, SDM diklat, dan sarana prasaranadiklat, penyelenggaraan diklat, SDM diklat, dan sarana prasarana
diklat berbasis ICT (diklat berbasis ICT (Information Communication TechnologyInformation Communication Technology););
2.2. Pendataan pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga diklatPendataan pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga diklat
pendidikan formal dan non formal;pendidikan formal dan non formal;
3.3. Perencanaan kebutuhan, strategi pemenuhan, dan pemerataanPerencanaan kebutuhan, strategi pemenuhan, dan pemerataan
tenaga struktural dan fungsional lembaga diklat sesuai dengantenaga struktural dan fungsional lembaga diklat sesuai dengan
standar nasionla pendidikan;standar nasionla pendidikan;
4.4. Pengembangan hubungan kerja sama/kemitraan antar instansiPengembangan hubungan kerja sama/kemitraan antar instansi
pemerintah dan/atau swasta di dalam dan luar negeri;pemerintah dan/atau swasta di dalam dan luar negeri;
5.5. Peningkatan intensitas dan mutu program diklat bagi tenagaPeningkatan intensitas dan mutu program diklat bagi tenaga
struktural dan fungsional lembaga diklat pendidikan formal dan nonstruktural dan fungsional lembaga diklat pendidikan formal dan non
formal;formal;
9. Sosialisasi KTSP
KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PEMERATAANKEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PEMERATAAN
DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKANDAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN
6.6. Penyusunan pedoman penyelenggaraan program diklat,Penyusunan pedoman penyelenggaraan program diklat,
pengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, danpengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, dan
sarana prasarana diklat;sarana prasarana diklat;
7.7. Pengembangan sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan,Pengembangan sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan,
penyebaran, promosi, mutasi, dan pemensiunan tenaga strukturalpenyebaran, promosi, mutasi, dan pemensiunan tenaga struktural
dan fungsional lembaga diklat;dan fungsional lembaga diklat;
8.8. Pengembangan sarana prasarana lembaga diklat untuk mendukungPengembangan sarana prasarana lembaga diklat untuk mendukung
peningkatan daya tampung diklat di lingkungan Ditjen PMPTK;peningkatan daya tampung diklat di lingkungan Ditjen PMPTK;
9.9. Pengkajian kelayakan pembangunan UPT baru Ditjen PMPTK diPengkajian kelayakan pembangunan UPT baru Ditjen PMPTK di
provinsi pemekaran;provinsi pemekaran;
10.10. Pengembangan sarana prasarana lembaga diklat sesuai denganPengembangan sarana prasarana lembaga diklat sesuai dengan
ketentuan standar nasional pendidikan;ketentuan standar nasional pendidikan;
11.11. Pembangunan unit gedung baru UPT Ditjen PMPTK di provinsiPembangunan unit gedung baru UPT Ditjen PMPTK di provinsi
pemekaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hasilpemekaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hasil
kajian studi kelayakan.kajian studi kelayakan.
10. Sosialisasi KTSP
KEBIJAKAN TEKAIT DENGAN PENINGKATANKEBIJAKAN TEKAIT DENGAN PENINGKATAN
MUTU, RELEVANSI & DAYA SAINGMUTU, RELEVANSI & DAYA SAING
1.1. Pengembangan sistem standarisasi program pembinaan diklat,Pengembangan sistem standarisasi program pembinaan diklat,
pengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, danpengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, dan
pengembangan sarana prasarana diklat;pengembangan sarana prasarana diklat;
2.2. Pengembangan standar penyelenggaraan program pembinaan diklat,Pengembangan standar penyelenggaraan program pembinaan diklat,
pengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, danpengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, dan
pengembangan sarana prasarana diklat;pengembangan sarana prasarana diklat;
3.3. Pengembangan sistem penjaminan mutu pembinaan diklat,Pengembangan sistem penjaminan mutu pembinaan diklat,
pengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, danpengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, dan
pengembangan sarana prasaran diklat;pengembangan sarana prasaran diklat;
4.4. Pengembangan mutu perencanaan dan pengendalianPengembangan mutu perencanaan dan pengendalian
penyelenggaraan program pembinaan diklat, pengembangan programpenyelenggaraan program pembinaan diklat, pengembangan program
diklat, pengembangan SDM diklat, dan pengembangan saranadiklat, pengembangan SDM diklat, dan pengembangan sarana
prasaran diklat;prasaran diklat;
5.5. Pengembangan UPT unggulan bertaraf internasional;Pengembangan UPT unggulan bertaraf internasional;
6.6. Pengkajian dan inovasi penjaminan dan pengembangan mutuPengkajian dan inovasi penjaminan dan pengembangan mutu
pembinaan diklat, pengembangan program diklat, pengembanganpembinaan diklat, pengembangan program diklat, pengembangan
SDM diklat, dan pengembangan sarana prasaran diklat;SDM diklat, dan pengembangan sarana prasaran diklat;
11. Sosialisasi KTSP
KEBIJAKAN TEKAIT DENGAN PENINGKATANKEBIJAKAN TEKAIT DENGAN PENINGKATAN
MUTU, RELEVANSI & DAYA SAINGMUTU, RELEVANSI & DAYA SAING
7.7. program diklat, pengembangan SDM diklat, dan pengembanganprogram diklat, pengembangan SDM diklat, dan pengembangan
sarana prasaran diklat;sarana prasaran diklat;
8.8. Penyelenggaraan diklat peningkatan mutu kompetensi tenagaPenyelenggaraan diklat peningkatan mutu kompetensi tenaga
struktural dan fungsional lembaga diklat;struktural dan fungsional lembaga diklat;
9.9. Pengembangan model-model diklat yang bermutu tinggi danPengembangan model-model diklat yang bermutu tinggi dan
relevan dengan kebutuhan stakeholders;relevan dengan kebutuhan stakeholders;
10.10. Pengembangan sistem sertifikasi tenaga struktural dan fungsionalPengembangan sistem sertifikasi tenaga struktural dan fungsional
lembaga diklat;lembaga diklat;
11.11. Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi profesi tenagaPenyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi profesi tenaga
struktural dan fungsional pada UPT di lingkungan Ditjen PMPTK;struktural dan fungsional pada UPT di lingkungan Ditjen PMPTK;
12.12. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme tenagaPeningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme tenaga
struktural dan fungsional lembaga diklat di dalam dan luar negeristruktural dan fungsional lembaga diklat di dalam dan luar negeri
melalui pemberian voucher atau blockgrant;melalui pemberian voucher atau blockgrant;
13.13. Pengembangan dan inovasi media, alat peraga, dan bahan ajarPengembangan dan inovasi media, alat peraga, dan bahan ajar
diklat berbasis aplikasi ICT;diklat berbasis aplikasi ICT;
14.14. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan, dan penghapusan saranaPengadaan, pemeliharaan, perawatan, dan penghapusan sarana
dan prasarana lembaga diklat sesuai dengan kebutuhan dandan prasarana lembaga diklat sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan perundangundangan.ketentuan perundangundangan.
12. Sosialisasi KTSP
KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENGUATAN TATAKEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENGUATAN TATA
KELOLA, AKUNTABILITAS & PENCITRAAN PUBLIKKELOLA, AKUNTABILITAS & PENCITRAAN PUBLIK
1.1. Pengembangan sistem dan prosedur perencanaan, pelaksanaan, danPengembangan sistem dan prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian program pembinaan diklat, pengembangan programpengendalian program pembinaan diklat, pengembangan program
diklat, pengembangan SDM diklat, dan pengembangan saranadiklat, pengembangan SDM diklat, dan pengembangan sarana
prasarana lembaga diklat secara transparan dan akuntabel;prasarana lembaga diklat secara transparan dan akuntabel;
2.2. Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, pegawai,Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, pegawai,
dan asset lembaga secara sistematis, transparan, dan akuntabel;dan asset lembaga secara sistematis, transparan, dan akuntabel;
3.3. Sosialisasi, publikasi, dan promosi program pembinaan diklat,Sosialisasi, publikasi, dan promosi program pembinaan diklat,
pengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, danpengembangan program diklat, pengembangan SDM diklat, dan
pengembangan sarana prasarana diklat secara transparan danpengembangan sarana prasarana diklat secara transparan dan
akuntabel;akuntabel;
4.4. Pengembangan pengawasan dan sistem penjaminan mutu pembinaanPengembangan pengawasan dan sistem penjaminan mutu pembinaan
diklat dalam bidang standari isi, standar proses, dan standardiklat dalam bidang standari isi, standar proses, dan standar
kompetensi lulusan;kompetensi lulusan;
5.5. Pengembangan pengawasan dan sistem penjaminan mutu pembinaanPengembangan pengawasan dan sistem penjaminan mutu pembinaan
diklat dalam bidang standar pendidik dan tenaga kependidikandiklat dalam bidang standar pendidik dan tenaga kependidikan
lembaga diklat, standar sarana prasarana, standar pengelolaan,lembaga diklat, standar sarana prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan pada lembagastandar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan pada lembaga
diklat.diklat.
13. Sosialisasi KTSP
PENUTUPPENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan danKeberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan
sasaran kebijakan strategis Direktorat Bindiklatsasaran kebijakan strategis Direktorat Bindiklat
memerlukan kesepahaman dan komitmen yang tinggimemerlukan kesepahaman dan komitmen yang tinggi
dari seluruh staf Direktorat Bindiklat, baik yang ada didari seluruh staf Direktorat Bindiklat, baik yang ada di
pusat maupun di UPT dan UPTD sesuai dengan tugas danpusat maupun di UPT dan UPTD sesuai dengan tugas dan
posisinya masing-masing. Dengan demikian, melaluiposisinya masing-masing. Dengan demikian, melalui
diklat ini diharapkan terbentuk kesepahaman terhadapdiklat ini diharapkan terbentuk kesepahaman terhadap
visi, misi, tujuan, dan kebijakan strategis Direktoratvisi, misi, tujuan, dan kebijakan strategis Direktorat
Bindiklat, sebagai masukan untuk membangunBindiklat, sebagai masukan untuk membangun
komitmen yang tinggi dari seluruh staf dalamkomitmen yang tinggi dari seluruh staf dalam
mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakanmewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan
strategis Direktorat Bindiklat.strategis Direktorat Bindiklat.