Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kepesertaan program Jamsostek dan peningkatan mutu pelayanannya. Jamsostek bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dalam menghadapi risiko sosial ekonomi melalui program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan. Dokumen juga menjelaskan cakupan peserta, dasar hukum, struktur, dan prestasi Jamsostek.
Dokumen tersebut merupakan surat persetujuan penempatan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur kepada tiga perusahaan yaitu Koperasi Agro Syariah, PT. Pontada Indonesia, dan PT. Heksindo Adiperkasa untuk menempatkan tenaga kerja di perusahaan masing-masing selama satu tahun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerja
Surat penawaran dari Kampoeng Ternak menawarkan kerja sama investasi dalam bentuk pembelian hewan ternak itik petelur untuk dipelihara di desa Srihardono, Bantul, DIY. Kerja sama ini bertujuan untuk membantu pemberdayaan peternak lokal dan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar. Investor akan mendapat bagi hasil 2,5% per bulan dari keuntungan usaha ternak.
MRI adalah bisnis e-commerce berbasis IT dan kesehatan dengan sistem network marketing yang bertujuan memberikan kemudahan bertransaksi pulsa dan mendapatkan kesehatan prima serta penghasilan berkelanjutan kepada membernya. Perusahaan ini memiliki legalitas notaris dan izin usaha, dengan kantor cabang di Makassar.
Perusahaan ini bergerak di bidang e-commerce yang berbasis IT dan kesehatan dengan sistem network marketing. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bertransaksi pulsa secara murah, mudah, dan efisien serta mendapatkan kesehatan yang prima sekaligus memberikan penghasilan berkelanjutan kepada anggotanya. Perusahaan ini memiliki legalitas yang sah dan berbagai fasilitas untuk memudahkan anggotanya dalam berbisnis.
Perusahaan ini menawarkan berbagai produk kesehatan dan layanan komunikasi serta keuangan untuk membantu bisnis anggotanya tumbuh dengan sistem jaringan pemasaran. Perusahaan ini memiliki legalitas yang sah dan kantor cabang di Makassar. Sistem bonus dan insentif yang menarik ditawarkan untuk mendukung anggota membangun bisnis mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan implementasi Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) di Indonesia, mencakup 6 pokja utama Kementerian Kesehatan (Kemkes) yaitu: 1) fasilitas kesehatan dan rujukan, 2) pembiayaan dan transformasi lembaga, 3) regulasi, 4) SDM dan capacity building, 5) sosialisasi dan advokasi, 6) farmasi dan alat kesehatan. Dokumen ini juga membahas tentang paket man
Dokumen berisi daftar 99 perusahaan perkebunan sawit non-grup di Riau beserta lokasi dan luas lahan masing-masing. Total luas lahan keseluruhan perusahaan-perusahaan tersebut adalah sekitar 783.000 hektar. Lokasi perkebunan tersebar di berbagai kabupaten di Riau seperti Kampar, Pelalawan, Siak, dan Bengkalis.
Dokumen tersebut merupakan surat persetujuan penempatan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur kepada tiga perusahaan yaitu Koperasi Agro Syariah, PT. Pontada Indonesia, dan PT. Heksindo Adiperkasa untuk menempatkan tenaga kerja di perusahaan masing-masing selama satu tahun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerja
Surat penawaran dari Kampoeng Ternak menawarkan kerja sama investasi dalam bentuk pembelian hewan ternak itik petelur untuk dipelihara di desa Srihardono, Bantul, DIY. Kerja sama ini bertujuan untuk membantu pemberdayaan peternak lokal dan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar. Investor akan mendapat bagi hasil 2,5% per bulan dari keuntungan usaha ternak.
MRI adalah bisnis e-commerce berbasis IT dan kesehatan dengan sistem network marketing yang bertujuan memberikan kemudahan bertransaksi pulsa dan mendapatkan kesehatan prima serta penghasilan berkelanjutan kepada membernya. Perusahaan ini memiliki legalitas notaris dan izin usaha, dengan kantor cabang di Makassar.
Perusahaan ini bergerak di bidang e-commerce yang berbasis IT dan kesehatan dengan sistem network marketing. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bertransaksi pulsa secara murah, mudah, dan efisien serta mendapatkan kesehatan yang prima sekaligus memberikan penghasilan berkelanjutan kepada anggotanya. Perusahaan ini memiliki legalitas yang sah dan berbagai fasilitas untuk memudahkan anggotanya dalam berbisnis.
Perusahaan ini menawarkan berbagai produk kesehatan dan layanan komunikasi serta keuangan untuk membantu bisnis anggotanya tumbuh dengan sistem jaringan pemasaran. Perusahaan ini memiliki legalitas yang sah dan kantor cabang di Makassar. Sistem bonus dan insentif yang menarik ditawarkan untuk mendukung anggota membangun bisnis mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan implementasi Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) di Indonesia, mencakup 6 pokja utama Kementerian Kesehatan (Kemkes) yaitu: 1) fasilitas kesehatan dan rujukan, 2) pembiayaan dan transformasi lembaga, 3) regulasi, 4) SDM dan capacity building, 5) sosialisasi dan advokasi, 6) farmasi dan alat kesehatan. Dokumen ini juga membahas tentang paket man
Dokumen berisi daftar 99 perusahaan perkebunan sawit non-grup di Riau beserta lokasi dan luas lahan masing-masing. Total luas lahan keseluruhan perusahaan-perusahaan tersebut adalah sekitar 783.000 hektar. Lokasi perkebunan tersebar di berbagai kabupaten di Riau seperti Kampar, Pelalawan, Siak, dan Bengkalis.
Dokumen tersebut membahas tentang program Jamsostek yang meliputi 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan beserta penjelasan mengenai besaran iuran yang harus dibayarkan pengusaha untuk masing-masing program.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Dokumen tersebut membahas tentang program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pengangguran, serta manfaat, ruang lingkup, dan syarat-syarat yang berlaku untuk masing-masing program."
Dokumen tersebut membahas tentang jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan. Dibahas pula jenis-jenis jaminan, cara penghitungan iuran, besaran manfaat, dan tata cara pengajuan klaim untuk masing-masing jaminan.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja akibat kenaikan harga dengan memberikan subsidi sebesar Rp. 600.000 kepada 14,6 juta penerima yang memenuhi syarat seperti menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan gaji/upah paling tinggi Rp. 3,5 juta.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai visi, misi, asas, tujuan, dan prinsip Koperasi Konsumen Lumbung Guru Bestari serta jenis-jenis simpanan dan unit yang dimilikinya seperti Unit Simpan Pinjam, Dana Sosial, Unit Dana Kesejahteraan Bersama, dan Paguyuban Penjaga, Guru, dan Kepala Sekolah.
This document outlines targets and strategies for PKS (Partai Keadilan Sejahtera or Prosperous Justice Party) to win seats in various legislative bodies in the 2024 elections in Indonesia. It provides population and voter registration numbers from 2019 to 2024 and analyzes PKS' performance in previous elections. It establishes targets for the number of seats PKS aims to win in the national, provincial and municipal/regency legislative assemblies. It also lists the electoral districts in West Nusa Tenggara province and the number of seats and voters in each district.
Dokumen tersebut membahas tentang program Jamsostek yang meliputi 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan beserta penjelasan mengenai besaran iuran yang harus dibayarkan pengusaha untuk masing-masing program.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Dokumen tersebut membahas tentang program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pengangguran, serta manfaat, ruang lingkup, dan syarat-syarat yang berlaku untuk masing-masing program."
Dokumen tersebut membahas tentang jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan. Dibahas pula jenis-jenis jaminan, cara penghitungan iuran, besaran manfaat, dan tata cara pengajuan klaim untuk masing-masing jaminan.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja akibat kenaikan harga dengan memberikan subsidi sebesar Rp. 600.000 kepada 14,6 juta penerima yang memenuhi syarat seperti menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan gaji/upah paling tinggi Rp. 3,5 juta.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai visi, misi, asas, tujuan, dan prinsip Koperasi Konsumen Lumbung Guru Bestari serta jenis-jenis simpanan dan unit yang dimilikinya seperti Unit Simpan Pinjam, Dana Sosial, Unit Dana Kesejahteraan Bersama, dan Paguyuban Penjaga, Guru, dan Kepala Sekolah.
Similar to Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek) (20)
This document outlines targets and strategies for PKS (Partai Keadilan Sejahtera or Prosperous Justice Party) to win seats in various legislative bodies in the 2024 elections in Indonesia. It provides population and voter registration numbers from 2019 to 2024 and analyzes PKS' performance in previous elections. It establishes targets for the number of seats PKS aims to win in the national, provincial and municipal/regency legislative assemblies. It also lists the electoral districts in West Nusa Tenggara province and the number of seats and voters in each district.
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu M Ungang
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis. Undang-undang ini menetapkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional, independen, dan akuntabel. Undang-undang ini juga mengatur tugas, wewenang, dan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum di ting
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Program ini bertujuan memberikan perlindungan berupa santunan dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang berisiko mengalami kecelakaan, sakit, hamil, menua, atau meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaannya secara independen. Pedoman ini menjabarkan ruang lingkup, sistem, dan unsur
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikM Ungang
Dokumen tersebut membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perubahan ini mengatur tentang pendirian partai politik, sebaran kepengurusan, pendidikan politik, laporan keuangan partai politik, dan verifikasi partai politik.
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial M Ungang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran jaminan sosial yang mengatur tentang kriteria, pendataan, pendaftaran, dan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan."
1. Askesos adalah sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang memberikan dana klaim untuk mengganti pendapatan keluarga yang terkena musibah seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia.
2. Askesos ditujukan untuk pekerja informal yang belum terlindungi asuransi sosial lainnya dengan memungut iuran bulanan dari peserta untuk membiayai klaim atas risiko yang ditanggung.
3. Peserta berhak m
Jaminan sosial bagi sektor informal (materi worshop boan)M Ungang
Studi ini menganalisis kondisi pekerja sektor informal di Kabupaten Sumbawa terkait jaminan sosial yang diterima berdasarkan UU No. 40/2004 tentang SJSN. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 49% dari 183.694 pekerja informal yang menerima jaminan kesehatan melalui Jamkesmas, sementara jaminan lain masih sangat terbatas. Studi ini merekomendasikan perlu ada kebijakan dan layanan yang lebih komprehensif bagi pekerja
Jaminan sosial bagi sektor informal (materi worshop boan)
Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek)
1. UPAYA PENINGKATAN KEPESERTAAN
PROGRAM JAMSOSTEK
DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
KANTOR CABANG
NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Langko No 15 Mataram
Telp. (0370) 640127, 634714 Fax. (0370) 634103
e-mail : jamsostek_ntb@yahoo.co.id
Layanan SMS : 081907884882 1
2. TUJUAN PROGRAM
JAMSOSTEK
Memberikan perlindungan dasar bagi tenaga
kerja dan keluarganya dalam menghadapi
resiko sosial ekonomi pada saat berkurang
atau hilangnya sebagian penghasilan karena
kecelakaan kerja, mencapai usia hari tua atau
meninggal dunia, serta risiko sakit.
2
3. VISI JAMSOSTEK
MENJADI LEMBAGA PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
TERPERCAYA DENGAN
MENGUTAMAKAN PELAYANAN PRIMA
DAN MANFAAT BAGI SELURUH PESERTA
3
4. MISI JAMSOSTEK
1. Meningkatkan dan mengembangkan Mutu
Pelayanan dan Manfaat kepada Peserta
berdasarkan prinsip Profesionalisme.
2. Memperluas cakupan kepesertaan.
3. Meningkatkan Budaya Kerja melalui kualitas
SDM dan penerapan “Good Corporate
Govermance”
4. Mengelola dana peserta dengan prinsip kehati-
hatian (“prudent”)
4
5. DASAR HUKUM
1. Undang – undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK.
3. KEPRES No. 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul
karena hubungan kerja.
4. PERMENAKER No. Per-12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,
Pembayaran Santunan, dan Pelayanan JAMSOSTEK.
5. PERMENAKER No. Per-24/Men/VI/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi
Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan
Kerja.
5
6. FILOSOFI JAMSOSTEK
1. Kemandirian
2. Harga Diri
3. Perlindungan dasar
4. Pembiayaan terjangkau
5. Gotong royong
6
7. Skema Jaminan Sosial Saat Ini
LINGKUP KEPESERTAAN PROGRAM IURAN (% UPAH) PENYELENGGARA
PEG/ Pemberi
TK Kerja
1. TASPEN (PP 10/1963 & 3,25 - PT. TASPEN
PNS PP 25/1981
Keppres 2. ASKES (Keppres 2,00 2,00 PT. ASKES
Pegawai 8/1977 230/1968 & PP 69/1991)
Negeri
3. Pensiun UU 6/1966 4,75 APBN PT. TASPEN
UU
8/1974
1. ASABRI (PP 44/1971 3,25 - PT. ASABRI
& PP 67/1991)
ABRI
Sistem 2. Kesehatan 2,00 Puskes ABRI DEPHANKAM
Keppres
Jaminan 8/1977 Dephankam
Sosial di 3. Pensiun (UU 6/1966) 4,75 APBN PT. ASABRI
Indonesia
JAMSOSTEK
( UU 3/1992 )
Swasta 1. JKK - 0,24-1,74
Tenaga
kerja & BUMN 2. JK - 0,30
PT. JAMSOSTEK
3. JHT 2,00 3,70
7
4. JPK - 3,00 & 6,00
8. RUANG LINGKUP
PESERTA JAMSOSTEK
1. Tenaga Kerja (Non PNS & TNI/POLRI)
- Perusahaan Milik Negara (BUMN)
- Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
- PMA dan PMDN
- Yayasan, Koperasi dll
2. Tenaga Kerja Mandiri ( Non majikan )
3. Tenaga Kerja Jasa Konstruksi
8
11. PT. JAMSOSTEK
(PERSERO)
Sebagai Satu-Satunya Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Yang ditunjuk sebagai
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di Indonesia
Berdasarkan PP. No. 36 Tahun 1995
Harus sanggup memberi perlindungan
tidak hanya kepada tenaga Kerja formal
(punya majikan) saja tetapi harus
mampu memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja mandiri / informal.11
12. Hanya dengan
Rp. 13.650,- / bulan atau
Rp. 455,00 / hari
Saudara berhak atas :
Perlindungan
•Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK )
•Jaminan Kematian ( JKM )
12
13. PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN
KERJA (JKK)
• Memberikan konpensasi dan
rehabilitasi bagi tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan pada saat
mulai bekerja sampai tiba kembali
dirumah atau menderita penyakit
akibat hubungan kerja
• Premi yang harus dibayar sebesar :
Rp.1.050.000 X 1 % = Rp. 10.500 / bl
atau Rp. 350 / hari
13
14. PROGRAM
JAMINAN KEMATIAN ( JKM
)
• Dibayarkan kepada ahli waris
tenaga kerja meninggal dunia
bukan karena kecelakaan
kerja
• Premi yang harus dibayar sebesar
Rp.1.050.000 X 0,3 % = Rp. 3.150 / bl
atau Rp. 105 / hari
14
15. BENTUK JAMINAN JKK
• Biaya Pengobatan Perawatan : Rp. 20.000.000 (Max)
Termasuk penggantian gigi tiruan maks Rp.2.000.000
Kecelakaan Kerja
• Biaya Rehabilitasi : Protese dan alat bantu
140 % dari patokan harga yang ditetapkan oleh
Darat : Rp. 750.000
Pusat rehabilitasi RSU DR Suharso Solo
Pengangkutan Laut : Rp.1.000.000
• Biaya Rehabilitasi Medik : Rp.2.000.000 Udara : Rp.2.000.000
1.Santunan Sekaligus
Meninggal Dunia 60% x 80 bln upah Sementara tidak
Mampu bekerja
2.Santunan Berkala
Rp.200.000 per bln selama 2 tahun Bekerja • 4 bulan pertama 100% upah
3.Biaya pemakaman kembali
• 4 bulan kedua 75% upah
Rp.2.000.000
• Selanjutnya 50% upah
Cacat
Meninggal
Dunia
Total Tetap SebagianTetap Kurang fungsi 1. Santunan Sekaligus
60% x 80 bln upah
1. Santunan Sekaligus Santunan sekaligus Santunan sekaligus 2. Santunan berkala
70% x 80 bln upah % tabel x 80 bln upah % kurang fungsi X Rp.200.000 per bln
% tabel x 80 bln upah sekama 2 tahun
2. Santunan berkala
Rp.200.000 per bln 3. Biaya pemakaman 15
sekama 2 tahun Rp.2.000.000,-
16. BENTUK JAMINAN JKM
• Prinsip
Memberikan perlindungan Dibayarkan kepada ahli waris
terhadap tenaga kerja atas tenaga kerja sebesar Rp.10.000.000
kemungkinan terjadinya (sepuluh juta rupiah) ditambah uang
resiko meninggal dunia kubur Rp.2.000.000 (dua juta rupiah
diluar hubungan kerja
• Ruang lingkupnya tidak Santunan berkala selama 24 bulan
ada batasan waktu dan diberikan sebesar Rp. 200.000,-
tempatyang penting tenaga (dua ratus ribu rupiah) per bulan
kerja masih aktif sebagai
peserta Jamsostek
16
17. BENTUK JAMINAN JHT
Prinsip Hak Jaminan Hari Tua timbul bila :
tabungan, menanggulangi
risiko usia tua Mencapai usia 55 tahun, atau
Berhenti bekerja dengan syarat
Kemanfaatan jaminan menjalani kepesertaan minimal 5 th
diperoleh dari akumulasi dan masa tunggu 1 bulan, atau
iuran ditambah hasil
Mengalami cacat total tetap, atau
pengembangan
Meninggalkan wilayah RI untuk
Jaminan dibayarkan selamanya, atau
sekaligus atau dapat Menjadi pegawai negeri atau
berkala TNI / Polri, atau
Meninggal dunia
17
18. BENTUK JAMINAN JPK
Menindungi tenaga kerja dan Jenis Pelayanan Medis :
keluarganya dari gangguan
Rawat Jalan Tingkat Pertama
kesehatan
Tertanggung adalah tenaga Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
kerja, suami/istri dan 3 anak Rawat Inap
Pemeriksaan Kehamilan dan
Bentuk jaminan adalah
Persalinan
pelayanan medis
Penunjang Diagnostik
Kepesertaannya wajib
Pelayanan Khusus
bersyarat
Emergency
18
19. Perbandingan Iuran Jaminan Hari Tua di berbagai Negara
Negara Perusahaan Karyawan Total
Singapore 20.00% 20.00% 40.00%
Malaysia 12.00% 11.00% 23.00%
Philipina 5.04% 3.36% 8.40%
India 12.00% 12.00% 24.00%
Indonesia 3.70% 2.00% 5.70%
Nepal 10.00% 10.00% 20.00%
Tanzania 10.00% 10.00% 20.00%
Uganda 10.00% 5.00% 15.00%
Papua Nugini 5.00% 5.00% 10.00%
Kenya 5.00% 5.00% 10.00%
Srilangka 12.00% 8.00% 20.00%
Sumber: ISSA
19
21. BESARNYA IURAN
IURAN
(% X Dasar Upah)
PROGRAM
FORMAL INFORMAL
1. JAMINAN KECELAKAAN KERJA 0,24-1,74 % 1%
2. JAMINAN KEMATIAN 0,3 % 0,3 %
3. JAMINAN HARI TUA 5,7 % 2%
4. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
• Tenaga Kerja Lajang 3% 3%
• Tenaga Kerja Keluarga 6% 6%
21
22. Prestasi PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2009
• Pada tanggal 22 Desember 2009, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam upaya menelusuri masalah korupsi di
sektor pelayanan publik mengumumkan hasil survey
terhadap 371 unit layanan, PT Jamsostek (Persero)
termasuk ke dalam 15 unit layanan terbaik dengan skor
integritas tertinggi.
• PT Jamsostek (Persero) mendapatkan penghargaan dari
The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)
atas penyajian makalah terbaik dalam acara Good
Corporate Governance (GCG) Award 2009.
• PT Jamsostek (Persero) mendapatkan penghargaan dari
majalah SWA sebagai Perusahaan Yang Terpercaya Atas
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
22
23. Prestasi PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2009
• PT. Jamsostek (Persero) terpilih sebagai pemenang
Annual Report Award (ARA) untuk ketiga kalinya tahun
2006, 2007, 2008 untuk kategori BUMN keuangan non
listed.
• Good Practice Award oleh International Social Security
Association (ISSA) untuk Program Jaga Mutu Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Tingkat I (Self Regulating Quality
Assurance for Healthcare Provider in General Primary
Level).
23
24. PROGRAM TAMBAHAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Peserta
I. DPKP BERGULIR
1. Investasi Jangka Panjang.
- Pembangunan Rusun
2. Pinjaman Dana
a. PUMP
b. Koperasi Pekerja
II. DPKP Tidak Bergulir
1. Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma
2. Bea Siswa
24