Islamic tools for the economic development

1. 1
“Mendorong Pengembangan Islamic Social Finance dalam
Rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera“
M. Anwar Bashori
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Festival Ekonomi Syariah
Makassar, 25 Agustus 2017

2. 2
1
2
3
• Nilai-nilai ekonomi syariah.
• Prinsip dasar dan mekanisme ekonomi syariah.
Nilai-nilai & Prinsip Dasar EKSyar
Urgensi & Kerangka Pengembangan EKSyar
• Potensi Islamic Social Finance.
• Model optimalisasi wakaf produktif.
• Model integrasi keuangan komersial dan sosial syariah.
Optimalisasi Islamic Social Finance
• Potensi pasar industri halal Indonesia.
• Kondisi kesenjangan penduduk.
• Kerangka Pengembangan EKSyar

3. 1. Konsepsi Ekonomi & Keuangan Syariah

4. Nilai-nilai Ekonomi Syariah
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
1. Kepemilikan
2. Keadilan dalam
Usaha dan Konsumsi
3. Kebersamaan dalam
kebaikan dan kemaslahatan
4. Keseimbangan
dalam pertumbuhan
• Segala sesuatu adalah milik absolut Allah (QS Yunus: 55,66; QS Ibrahim: 2), manusia sebagai khalifah dipercaya untuk
mengelolanya (QS Al Baqarah:195; QS Ali Imran: 180). Manusia mendapatkan hak kepemilikan pribadi terhadap hasil usaha, tenaga
dan pemikirannya, maupun yang didapatkan dari hasil pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun warisan.
Islam menghormati hak kepemilikan dengan menjaga keseimbangan hak pribadi, kolektif dan negara.
• Manusia didorong untuk berusaha (QS Al Jumuah:10; QS Al Isra: 12; QS An Nahl: 14) memanfaatkan segala sumber daya yang
berlimpah yang telah diciptakan Allah untuk manusia (QS Al Baqarah: 29; QS Ibrahim: 34)
• Kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan untuk menjadi akumulasi kekayaan yang berlebihan (QS Al Humazah: 1-3), namun
karena manusia mempunyai kecenderungan (inherent) cinta terhadap harta (QS Ali Imron: 14; QS Al Fajr: 20; QS Asy Syura: 27;
QS Al-Fajr-20), maka penumpukkan harta harus dikendalikan dengan mendorong sedekah dan perniagaan (QS An Nisa: 29).
• Sementara tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi agar tidak berlebihan, tujuan sosial diupayakan maksimal dengan
menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (QS Al Hadid: 7; QS An Nur: 33; QS Al Baqarah: 267-268).
• Kegiatan ekonomi tersebut dijalankan berdasarkan kerjasama dengan tolong menolong dalam kebaikan
(QS Al Maidah: 2) dan berkeadilan (QS Shaad: 24).
• Kompetisi tetap didorong namun tetap berdasarkan kerjasama (co-operative competition) berlomba-
lomba dalam kebaikan (QS Al Baqarah: 148; QS Al Maidah: 48).
• Dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaannya di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-
banyaknya kepada kemanusiaan sebagai rahmatan lil ’alamin (QS Al Anbiya 107, QS Al Ankabut: 51),
pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Pertumbuhan yang dimaksud tetap menjaga keseimbangan
kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam (QS Al Baqarah: 11,12).
3

5. 5
PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
Pelarangan
judi
Pelarangan
riba
Fungsi
instrumen zakat
Fungsi instrumen infaq,
sedekah dan wakaf
Prinsip transaksi
muamalat
x Keterangan: berkaitan dengan prinsip no.x pada slide selanjutnya

6. 6
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
Tanah
Rumah,
Emas,
dsb.
PAJAK : PBB,
PKB
HARTA
P
R
O
D
U
K
S
I
G
Y
I
C
Poor
UANG
PENDAPATAN
K
O
N
S
U
M
S
I
PASAR
PASAR
PASAR
PASAR
ZAKAT HARTA
PAD APBD/N
Z
RIBA
JUDI
Z
Z
1
3
4
6
2
Rich
ISWaf 5
Nisab Zakat
CARA ISLAM MENGHIDUPKAN EKONOMI
Pelarangan
judi (maysir)
Riba menghambat
investasi produktif
Partisipasi
sosial (ISWaf)
untuk
kepentingan
publik
Fungsi zakat dalam
distribusi pendapatan
Fungsi zakat
mendorong harta
mengalir produktif
Kegiatan ekonomi sesuai
prinsip transaksi
muamalat

7. 2. Urgensi & Kerangka Pengembangan
EKSyar

8. 8
Sumber: Laporan GIEI-Thompson Reuters 2014 s.d 2017, diolah
I
II
III IV
Kuadran II
(Lower expenditure, Top Player)
Kuadran I
(Lower expenditure, Low Player)
Kuadran III
(Higher expenditure, Top Player)
Kuadran IV
(Higher expenditure, Low Player)
Industry 2015 2021 Indonesia
Expend.
Rank
Player
Rank
Halal Food 1,17 1,91 0,16 1 -
Islamic Finance 2,00 3,46 0,02 10 10
Halal Travel 0,15 0,24 0,01 5 -
Halal Fashion 0,24 0,37 0,01 5 -
Halal Media &
Recreational 0,19 0,26 0,01 6 -
Halal Pharmacy &
Cosmetics 0,08 0,13 0,01 4 8
TOTAL (USD trillion)
3,84 6,38 0,22 - -
Total Expenditure for Muslim Market dan Ranking Indonesia
INDONESIA
Masuk Top 10 Expenditure di tiap industri, namun tidak
sebagai player.
2
1
3
POSISI INDONESIA SEBAGAI PASAR BESAR PRODUK HALAL

9. TANTANGAN KETAHANAN NERACA PEMBAYARAN IBNDONESIA (NPI)
9
-4,24 -4,26
-1,96 -1.96
-5,0
-4,5
-4,0
-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2*
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% GDP
STRUKTUR NERACA PEMBAYARAN
1. Defisit transaksi berjalan terus berlangsung.
2. Besarnya impor barang konsumsi (produk halal) memperlemah struktur NPI.

10. Gini Index 90’s 00’s Sumber: World Bank (2016)
Ketimpangan pendapatan
1. Indonesia termasuk Negara Asia Timur
dengan peningkatan Gini indeks ter-
tinggi dalam satu dekade terakhir
2. Share pendapatan Top 20% mencapai
43.6% total pendapatan (World Bank
,2010)
SEMAKIN LEBARNYA KESENJANGAN
10

11. TINGKAT KESEJAHTERAAN RATA-RATA NEGARA MUSLIM RENDAH
11
Human development groups
Min.
HDI
No.of OIC
Countries
Notes
Very high human development 0,892 - Ave. OIC 0,620
High human development 0,746 13 Min. OIC 0,353
Medium human development 0,631 25 Max. OIC 0,865
Low human development 0,497 18 Ave. World 0,717
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)
1. Ukuran kesejahteraan PBB yang mencakup aspek
kesehatan, pendidikan dan pendapatan.
2. Umumnya negara anggota OKI (OIC) memiliki HDI lebih
rendah dari non-OIC.
3. Terdapat variasi yang cukup tinggi antar negara OIC.
4. Perlu upaya kolaborasi untuk pembiayaan negara OIC
dengan non-OIC, maupun dengan negara OIC yang lebih
sejahtera.
OIC
Sumber: UNDP(2016), diolah
Sumber: Askari and Rehman, Economic Development and Islamic Finance (2013)

12. VISI DAN MISI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Akidah
Akhlak
Syariah
Fondasi
Berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil,
bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan
nilai-nilai syariah.
Visi
Misi
1. Mendorong mengalirnya faktor produksi (harta, tenaga kerja, inovasi teknologi),
untuk kegiatan produktif/investasi bagi bertumbuhnya perekonomian yang sepadan
dengan produktivitas.
2. Mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil secara langsung yang seimbang
berdasarkan kerjasama yang mengutamakan bagi hasil.
3. Memberdayakan dana sosial syariah (ZISWAF) untuk meningkatkan keseimbangan
dan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan.
4. Mengembangkan kebijakan untuk mendorong terkelolanya kesinambungan aktivitas
ekonomi dan keuangan sesuai nilai-nilai syariah.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah
2. Distribusi pendapatan
yang inklusif.
3. Bertransaksi produktif
dan berbagi hasil
4. Transaksi keuangan
terkait erat sektor riil
1. Pengendalian harta
individu
Guiding
Principles
Kepemilikan Allah
secara absolut
Berusaha dengan
berkeadilan
Pertumbuhan yang
seimbang
Nilai-nilai Ekonomi Syariah* 12
6. Bertransaksi atas
dasar kerjasama dan
keadilan.
Kerjasama dalam
kebaikan
5. Partisipasi sosial untuk
kepentingan publik

13. 13 13
Kebijakan Eksyar Nasional
Kebijakan Eksyar Daerah Kebijakan Eksyar Internasional
Sumber Daya Insani Data dan Informasi Koordinasi dan Kerjasama
Halal Supply
Chain
Kelembagaan
Infrastruktur
Pendukung
Instrumen
Infrastruktur
Regulasi
Basis
Investor
Riset dan
Asesmen
Edukasi
Pert. Aset Usaha
Syariah (%/Th)
Share Keu. Syariah
(% Total Keu.)
Share outstanding pasar
uang syariah (% PDB)
Indeks Literasi
Inisiasi
Internasional
Pemberdayaan
Ekonomi
Syariah
Penguatan Riset,
Asesmen &
Edukasi
Pendalaman
Pasar Keuangan
Syariah
Peningkatan Aset
Usaha Syariah
Pembiayaan
Keuangan Syariah
Tk. Kedalaman
Pasar Keuangan Tk. Literasi Int’l Standing
Berkembangnya ekonomi
dan keuangan Indonesia yang adil,
bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah
Target
Capaian
Indikator
Utama
Strategi
Utama
Program
Kerja
Utama
Strategi
Dasar
KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN EKSYAR

14. 14
14
INDIKATOR KEUANGAN SYARIAH
14
No Keterangan TW IV 2016 TW I 2017 Sumber
1 Kapitalisasi ISSI 3,170.07 3,323.62 BEI
2 Sukuk Pemerintah&Korporasi 424.98 493.10 Kemenkeu
3 Pembiayaan Bank Syariah 249.09 251.60 OJK
4 IKNB Syariah 88.57 92.46 OJK
Total Aset Keuangan Syariah 3,932.61 4,446,96
Share Keuangan Syariah (%)
Total Aset Keuangan Syariah
*)
Total Aset Keuangan Nasional
*)
tidak termasuk aset tanah waqaf
No Keterangan TW IV 2016 TW I 2017 Sumber
Total Aset Keuangan Domestik 24,411.17 24,514.35 NFABS – BI^
Share Keuangan Syariah 16,11% 17,84%
dalam Rp Trilliun
dalam Rp Trilliun
TW IV 2016 TW I 2017
^National Financial Accounts and Balance Sheet, mencakup:
Instrumen : monetary gold & SDR, currency & deposits, loans, equity, insurance
& pensions, financial derivatives, dan other account receivables;
Sektor : bank sentral, Pemerintah, korporasi, perbankan, IKNB dan rumah tangga.

15. 3. Optimalisasi Islamic Social Finance

16. KINERJA ZISWAF MENUTUP KESENJANGAN BELUM OPTIMAL
16
1 Peraturan
Pemerintah
(Kelembagaan
BAZNAS)
1 Instruksi
Presiden
(Otimalisasi
Pengumpulan
Zakat)
6 Peraturan
Baznas
(Kelembagaan
dan
operasional
BAZDA dan
LAZ)
1 Peraturan
pemerintah
(tantang
wakaf)
2 Peraturan
Menteri Agama
(tata cara
perwakafan dan
administrasi
pendaftaran wakaf
uang)
3 Peraturan
BWI (Prosedur
perubahan
status wakaf,
pergantian
nazhir, dan
Pengelolaan
wakaf uang)
Peraturan turunan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
Peraturan turunan UU No. 23 tahun 2011 tentang Zakat
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Pengumpulan zakat Potensi zakat Kebutuhan gap kemiskinan
Rp
miliar
Nazhir wakaf uang 135
Lembaga keuangan 18 13.3%
Non lembaga keuangan 117 86.7%
Yang melaporkan pengumpulan wakaf uang 52 38.5%
Jumlah Tanah Wakaf (ha) 435768
Sudah bersertifikat 287160 65.9%
Belum bersertifikat 148608 34.1%
Sudah dalam proses AIW 73090 49.2%
Belum proses AIW 19403 13.1%
Tidak jelas 56115 37.8%
Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2016)
Sumber: data kemiskinan BPS (diolah); data pengumpulan zakat BAZNAS (diolah)

17. Tahap pemberdayaan:
1. Penilaian
2. Capacity buliding
3. Penyaluran zakat
4. Pendampingan
ZIS
Kerangka optimalisasi keuangan sosial syariah (ZISWAF) dalam pengentasan kemiskinan dan
mencapai beberapa Sustainable Development Goals (SDGs).
Wakaf
(tanah, uang dll)
konsumtif
produktif
Mustahik
Fasilitas Sosial
Investasi dan
Bisnis Usaha
Muzakki
Profit
Awqaf-linked sukuk
meningkat
pemberdayaan
awqaf utilization
Keterangan SDGs:
#1 No poverty
#2 No hunger
#3 Good health
#4 Quality education
#10 Reduced inequality
KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
17

18. OPTIMALISASI WAKAF
18
Social and
philanthropic
spirit
Corporate
management
Legal
base
Managing
awqaf-asset
productively
Providing
broader social
benefits
Maintaining
validity & solid
accountability
Berbagai upaya mendorong optimalisasi wakaf:
1. UU Wakaf 2004 dan kerangka pengaturan terkait
pengelolaan wakaf dan wakaf tunai.
2. Pengumpulan wakaf tunai melalui lembaga sosial
dan LKSPWU untuk memperluas jangkauan.
3. Kolaborasi pengelola wakaf (nazir) dengan
korporasi untuk meningkatkan produktifitas.
4. Model Sukuk-linked wakaf sebagai alternatif
sumber pembiayaan.
5. Penyusunan kerangka akuntabilitas: Waqf Core
Principle (WCP) .

19. Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf, dibutuhkan kerangka tata kelola
yang baik: Zakat Core Principle (ZCP) and Waqf Core Principle (WCP).
Pengembangan sistem keuangan syariah dapat berjalan secara optimal ketika telah
menjadi bagian dalam kebijakan nasional dan telah selaras dengan kerangka pengaturan
sektor keuangan secara keseluruhan.
Area Pengaturan Prinsip-prinsip
Landasan Hukum ZCP-1, ZCP-2, ZCP-3
Pengawasan Zakat ZCP-4, ZCP-5, ZCP-6
Tata Kelola ZCP-7, ZCP-8
Proses Penyaluran ZCP-9, ZCP-10
Manajemen Risiko ZCP-11, ZCP-12, ZCP-13, ZCP-14
Penerapan Prinsip Syariah ZCP-15, ZCP-16, ZCP-17, ZCP-18
ZCP telah selesai disusun, langkah selanjutnya adalah WCP
PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN SOSIAL SYARIAH
19

20. 20
1. Apabila pembangunan aset infrastruktur di atas tanah wakaf membutuhkan dana yang besar, Nadhzir
dapat menerbitkan Sukuk.
2. Proceed sukuk digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menggunakan jasa kontraktor
3. Pembiayaan dilakukan bertahap sampai dengan aset infrastruktur selesai.
4. Kontraktor telah selesai membangun infrastruktur
5. Aset infrastruktur dikelola oleh Nadzhir (shohibul maal) bersama management company (mudharib)
6. Pendapatan sewa diperoleh dari penyewa.
7. Pendapatan sewa dibagi hasilkan dengan Nadhzir dan investor sukuk.
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR [1]
20
Nazhir
(Pemilik Tanah)
Sukuk
Investor
Management
Company
Kontraktor Bangunan
1a. Penerbitan Sukuk
4. Pembangunan
2.
Kontrak
3.
Pembayaran
termin
1b. Investasi Sukuk
6.
Biaya
Sewa
7. Bagi Hasil
5. Perjanjian Bagi Hasil

21. MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR
1. Nazhir melakukan long lease dengan lembaga pemerintah (mis BUMN).
2. BUMN menerbitkan Sukuk Ijarah sale and lease back untuk menghimpun dana investor.
3. Investor berinvestasi di Sukuk linked awqf.
4. BUMN menggunakan kontraktor untuk membangun infrastruktur di atas tanah wakaf
5. Kontraktor membangun infrastruktur.
6. BUMN menyewakan infrastruktur tersebut untuk mendapatkan cash flow (pendapatan sewa).
7. Pendapatan sewa dibagikan kepada Nazhir, BUMN dan investor
8. Nazhir “mencicil” kepada investor untuk memiliki infrastruktur di atas tanah wakaf.
21
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR [2]
21
Nazhir BUMN Investor
Kontraktor
Penyewa
Bangunan
1. Perjanjian Sewa Jk. Panjang
3. Menyerahkan Dana Sukuk Ijarah
2. Menerbitkan Sukuk Ijarah
Sale dan lease back
4.
Kontrak
5. Pembangunan
6.
Sewa
7. Pendapatan
Sewa
8. Cicilan dan Fee Ijarah
9. Transfer Kepemilikan
Setelah 35 Tahun
Wakalah Pemberi Sewa
Pengalihan Manfaat
Long Lease Object Waqf
Repo,
Outright
Repo
Dukungan &
Rekomendasi
Nazhir
Credit Enhancement
Pasar Keuangan Sharia

22. MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)
REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN WAKAF [2]
22
• BWI menginisiasi proyek wakaf produktif kerjasama Nazhir Wakaf Yayasan Raudatul
Muta’alimin dengan PT. Provera Development untuk pengembangan wakaf
produktif Tower Office Building di Jalan HR. Rasuna Said Kav. Z-18, Jakarta Selatan.
Total project cost USD20 juta (tenor 12 tahun), kontribusi funding dari IDB sebesar
USD15,5 juta.
• Pengembangan wakaf ini dapat mengakselerasi pendapatan Nazhir dari Rp200
juta/th menjadi Rp1,6 miliar/th dan potensi kenaikan setiap tahun sesuai kenaikan
harga properti. Setelah masa kerjasama dengan Provera, Nazhir akan mendapat
pendapatan Rp6 miliar/bulan atau Rp72 miliar/th.
• Saat ini proyek Globak Wakaf Tower, IMB telah didapat dan rencana Ground
Breaking Oktober 2017
Global Wakaf Tower
Jl.HR.RasunaSaid,Jakarta-Indonesia
Aset Wakaf Saat ini Relokasi Penghuni
Aset Wakaf nanti

23. MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)
CONTOH LAIN REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN WAKAF
23
WAREES (MUIS – Singapore)
Aset Wakaf Sebelumnya Aset Wakaf Saat ini
1. Warees (Majelis Ugama – Singapore) telah melakukan beberapa proyek renovasi aset wakaf
(masjid, dll) dengan menggunakan akad dan skema pembiayaan wakaf.
2. Pelaksanaan pembangunan melibatkan Warees (MUIS) sebagai Nadzhir aset wakaf, kontraktor
(yang akan membangun aset wakaf) dan wakif (pemberi dana wakaf).
3. Di akhir periode, aset wakaf MUIS menjadi lebih produktif dan menghasilkan peningkatan
perolehan Nadzhir dan layanan bagi umat Islam yang lebih maksimal.

24. MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)
CONTOH LAIN REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN WAKAF
24
ZAM ZAM TOWER
King Abdul Azis Waqf sebagai Nazhir tanah wakaf dari Raja Arab Saudi
di kompleks Masjidil Haram, menandatangani kontrak sewa jangka
panjang 28thn dengan kontraktor bangunan Bin Ladin Group untuk
membangun multipleks gedung bertingkat di bawah proyek Zam Zam
Tower.

25. MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)
CONTOH MODEL INTEGRASI KEUANGAN KOMERSIAL&SOSIAL SYARIAH
25
1. Bank Syariah mendirikan Baitul Maal sebagai LAZ dan sebagai Nazir wakaf uang.
2. Bank Syariah berperan sebagai LKS dan LKS-PWU menerima setoran/pengumpulan dana ZIS dan
wakaf uang.
3. Sebagian dana yang ditempatkan di bank syraiah kemudian disalurkan untuk berbagai program
produktif maupun program konsumtif.
4. Tata kelola berdasarkan ZCP dan WCP untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana ZISWAF.

26. MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)
PENTINGNYA OPTIMALISASI ISLAMIC SOCIAL FINANCE (ISF)
26
POIN POIN KESIMPULAN
1. Terdapat urgensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahan
dan mencapai kesejahteraan bangsa.
2. Islamic Social Finance (Keuangan Sosial Syariah) memiliki potensi yang besar sebagai salah satu
solusi.
3. Upaya optimalisasi ISF menjadi penting:
 Peningkatan akuntabilitas tata kelola : ZCP dan WCP
 Pengembangan model-model optimalisasi ZISWAF
 Integrasi keuangan komersial dan sosial syariah untuk memperluas inklusifitas.