SlideShare a Scribd company logo
1 of 107
Download to read offline
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                               NOMOR 5 TAHUN 2008
                                     TENTANG
                 FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 - 2009


                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet
Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai
kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
dengan ini menginstruksikan:

Kepada      :   1.   Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
                2.   Menteri Keuangan;
                3.   Menteri Perdagangan;
                4.   Menteri Dalam Negeri;
                5.   Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
                6.   Menteri Perhubungan;
                7.   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
                8.   Menteri Perindustria
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008
Inpres no 5 2008

More Related Content

Similar to Inpres no 5 2008

03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif
03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif
03 inpres 6 2009 ekonomi kreatifimecommunity
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmGuei Jâmâl Lõëbêzz
 
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Kesejahteraan RakyatPembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Kesejahteraan Rakyatkhoiril anwar
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuInpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.pptProfil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.pptyudouyami
 
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013Abdul Hadi Ilman
 
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk   dak 10 - ekonomi - publishedPresentasi kkk   dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - publishedSampe Purba
 
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas NasionalMemantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas NasionalDadang Solihin
 

Similar to Inpres no 5 2008 (11)

03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif
03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif
03 inpres 6 2009 ekonomi kreatif
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
 
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Kesejahteraan RakyatPembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
 
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuInpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Inpres nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 
Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011
 
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.pptProfil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
 
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
 
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk   dak 10 - ekonomi - publishedPresentasi kkk   dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
 
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas NasionalMemantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
 
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
 

More from People Power

Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 

More from People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 

Inpres no 5 2008

  • 1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 - 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Menteri Perindustria