Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta menugaskan beberapa dinas untuk melaksanakan penataan kawasan Tanah Abang secara tertib dan terpadu. Dinas-dinas tersebut meliputi Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup, Bina Marga, dan Satpol PP untuk mengatur angkutan, kebersihan, infrastruktur jalan, serta penertiban pedagang. Mereka juga diminta berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya dan melaporkan has
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN KAWASAN TANAH ABANG
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Dalam rangka pelaksanaan Penataan Kawasan Tanah Abang secara tertib dan terpadu,
dengan ini menginstruksikan :
Kepada : 1. Walikota Jakarta Pusat
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
Untuk
KESATU : Melaksanakan kegiatan Penataan Kawasan Tanah Abang dengan
masing-masing tugas sebagai berikut :
a. Walikota Jakarta Pusat agar mengoordinasikan semua kegiatan
penataan Kawasan Tanah Abang yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah terkait;
b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki
Lima (PKL) untuk melakukan usahanya dengan tertib di Kawasan
Tanah Abang;
c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab
terhadap ketersediaan layanan shuttle bus, melaksanakan
pengaturan ojek online dan ojek pangkalan sehingga tersentralisasi di
tempat yang disediakan, melaksanakan pengawasan terhadap
angkutan umum agar berhenti di tempat yang disediakan,
menempatkan petugas pengaturan lalu lintas sehingga tercipta lalu
lintas yang lancar, melaksanakan penertiban terhadap parkir liar yang
mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta menyediakan rambu
dan marka sesuai kebutuhan;
2. uberrturProvinsi Daerah Khusus
'6ukota Jakarta,
s Basw dan, Ph.D.
2
d, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar
bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi dan pemantauan
kualitas udara di Kawasan Tanah Abang;
e. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung
jawab terhadap prasarana jalan di Kawasan Tanah Abang;
f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar
bertanggung jawab metakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang melakukan usahanya di sepanjang trotoar Kawasan
Tanah Abang; dan
g. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta agar bertanggung jawab
terhadap ketersediaan layanan shuttle bus dan berkoordinasi dengan
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
KEDUA Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah lainnya yang terkait dan pihak lain yang memiliki
keterkaitan dengan penataan Kawasan Tanah Abang seperti Kepolisian
Daerah Metro Jaya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan lain-lain.
KETIGA Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.
Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
,pa0?tanggal Februari 2018
Tembusan :
1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DK1 Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DK1 Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
•
