Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kriteria penilaian kinerja inovasi daerah yang mencakup regulasi, sumber daya manusia, anggaran, penggunaan teknologi informasi, kapasitas SDM, program dalam Rencana Pembangunan Daerah, keterlibatan pemangku kepentingan, pelaksana, jejaring, sosialisasi, pedoman teknis, layanan informasi, proses, pengaduan, sistem online, replikasi, kecepatan, manfaat, monitoring
Profil inovasi daerah membahas tujuan, manfaat, dan hasil dari inovasi daerah serta rancang bangun inovasi meliputi dasar hukum, permasalahan, isu strategis, metode pembaharuan, keunggulan, tahapan inovasi, dan spesifikasi produk.
Profil inovasi daerah membahas tujuan, manfaat, dan hasil dari inovasi daerah serta rancang bangun inovasi meliputi dasar hukum, permasalahan, isu strategis, metode pembaharuan, keunggulan, tahapan inovasi, dan spesifikasi produk.
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, termasuk tujuan dan permasalahan pembangunan, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25/2004, rencana strategis SKPD, indikator kinerja dan logika kerangka, serta alur pikir model logika dari input, aktivitas, output, outcome, hingga impact."
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri IRFAN ipan
Program Iptekda bertujuan untuk mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan teknologi BPPT ke daerah-daerah untuk mendukung industri lokal. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara BPPT dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dengan membagi biaya pelaksanaan proyek. Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan teknologi yang ditransfer dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat
Dokumen tersebut merupakan panduan untuk penyusunan Terms of Reference (ToR) kegiatan Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) tingkat provinsi. Panduan ini menjelaskan fitur-fitur penting yang harus ada dalam ToR antara lain latar belakang, tujuan, kelompok sasaran, logika program, strategi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kelanjutan kegiatan, serta anggaran. ToR digunakan untuk menjelaskan rinci mengenai kegi
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan yang mencakup tahapan perencanaan, pengertian pengendalian dan evaluasi, jenis-jenis evaluasi, standar evaluasi, implikasi tidak ada M&E, pengalaman empiris di Australia dan Chili, serta kunci keberhasilan pelaksanaan M&E.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen proyek teknologi informasi khususnya mengenai lahirnya proyek, sistem informasi dalam organisasi, rantai nilai perusahaan, pengorganisasian proyek, proposal proyek internal, dan prosedur pengadaan proyek pemerintah.
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahIr. Zakaria, M.M
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen investasi TI di sektor pemerintahan. Dokumen ini menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, pendanaan, dan manajemen portofolio investasi TI pemerintah seperti alasan berinvestasi, bentuk pendanaan, pihak-pihak yang terlibat, teknik prioritisasi proyek, dan penyusunan business case."
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSSinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang penjaminan kualitas dokumen Master Plan Sanitasi Sistem (MPSS) melalui pengawasan proses penyusunan, substansi isi, dukungan dan komitmen stakeholder terkait."
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, termasuk tujuan dan permasalahan pembangunan, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25/2004, rencana strategis SKPD, indikator kinerja dan logika kerangka, serta alur pikir model logika dari input, aktivitas, output, outcome, hingga impact."
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri IRFAN ipan
Program Iptekda bertujuan untuk mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan teknologi BPPT ke daerah-daerah untuk mendukung industri lokal. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara BPPT dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dengan membagi biaya pelaksanaan proyek. Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan teknologi yang ditransfer dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat
Dokumen tersebut merupakan panduan untuk penyusunan Terms of Reference (ToR) kegiatan Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) tingkat provinsi. Panduan ini menjelaskan fitur-fitur penting yang harus ada dalam ToR antara lain latar belakang, tujuan, kelompok sasaran, logika program, strategi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kelanjutan kegiatan, serta anggaran. ToR digunakan untuk menjelaskan rinci mengenai kegi
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan yang mencakup tahapan perencanaan, pengertian pengendalian dan evaluasi, jenis-jenis evaluasi, standar evaluasi, implikasi tidak ada M&E, pengalaman empiris di Australia dan Chili, serta kunci keberhasilan pelaksanaan M&E.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen proyek teknologi informasi khususnya mengenai lahirnya proyek, sistem informasi dalam organisasi, rantai nilai perusahaan, pengorganisasian proyek, proposal proyek internal, dan prosedur pengadaan proyek pemerintah.
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahIr. Zakaria, M.M
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen investasi TI di sektor pemerintahan. Dokumen ini menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, pendanaan, dan manajemen portofolio investasi TI pemerintah seperti alasan berinvestasi, bentuk pendanaan, pihak-pihak yang terlibat, teknik prioritisasi proyek, dan penyusunan business case."
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSSinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang penjaminan kualitas dokumen Master Plan Sanitasi Sistem (MPSS) melalui pengawasan proses penyusunan, substansi isi, dukungan dan komitmen stakeholder terkait."
2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Regulasi yang menetapkan nama-nama
inovasi daerah yang menjadi landasan
operasional penerapan Inovasi Daerah
SK Kepala Perangkat
Daerah
SK Kepala Daerah
Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah
REGULASI INOVASI DAERAH*
EVIDANCE : Halaman depan Perda atau SK
Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat
Daerah serta halaman yang memuat nama
inovasi (pdf)
3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun
Terakhir)
1-10 SDM
11-30 SDM
Lebih dari 30 SDM
KETERSEDIAAN SDM TERHADAP INOVASI
EVIDANCE : SK atau ST yang ditetapkan Kepala
Daerah atau Kepala Perangkat Daerah (pdf)
4. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan
tahapan inisiasi, uji coba, dan penerapan
Anggaran tersedia pada kegiatan
inisiatif inovasi daerah
Anggaran tersedia pada kegiatan uji
coba inovasi daerah
Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan
inovasi daerah
DUKUNGAN ANGGARAN
EVIDANCE : Bab atau bagian atau halaman
dokumen yang memuat program dan kegiatan inovasi
(pdf)
5. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5
Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang
diterapkan
Pelaksanaan kerja secara
manual/non elektronik
Pelaksanaan kerja secara elektronik
Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem
informasi online/ daring
PENGGUNAAN IT
EVIDANCE : Foto kegiatan/Gambar screenshoot
(pdf/jpg/jpeg/png)
6. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Peningkatan kapasitas dan kompetensi
pelaksana inovasi daerah
Dalam 2 tahun terakhir pernah 1
kali bimtek
Dalam 2 tahun terakhir pernah
2 kali bimtek
Dalam 2 tahun terakhir pernah
lebih dari 2 kali bimtek
BIMTEK INOVASI
EVIDANCE : SK Kegiatan/ST/Daftar
Hadir/Undangan Bimtek (pdf)
7. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7
Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam
program pembangunan daerah
Pemerintah daerah sudah
menuangkan program inovasi
daerah dalam RPJMD
Pemerintah daerah sudah
menuangkan program inovasi daerah
dalam RKPD dan telah diterapkan
dalam 1 tahun terakhir
Pemerintah daerah sudah menuangkan
program inovasi daerah dalam RKPD dan
telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir
PROG DAN KEG INOVASI PD DALAM
RKPD
EVIDANCE : Bab/ bagian/halaman dokumen
RPJMD /RKPD yang memuat program dan
keg inovasi daerah (pdf)
8. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam
pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)
Inovasi melibatkan 4 aktor
Inovasi melibatkan 5 aktor
Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor
1. Pemerintah
2. Pelaku Bisnis
3. Komunitas
4. Akademisi
5. Media Masa
6. Lembaga Pembiayaan,dsb
KETERLIBATAN AKTOR INOVASI
EVIDANCE : Surat Keputusan / Undangan Rapat
keterlibatan stakeholder (pdf)
9. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penetapan tim pelaksana inovasi daerah
Ada pelaksana namun tidak
ditetapkan dengan SK Kepala
Perangkat Daerah
Ada pelaksana dan ditetapkan dengan
SK Kepala Perangkat Daerah
Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK
Kepala Daerah
PELAKSANA INOVASI DAERAH
EVIDANCE : SK Penetapan oleh Kepala
Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
10. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam
penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)
Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat
Daerah atau lebih
Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah
Inovasi melibatkan 5 atau lebih Perangkat Daerah
JEJARING INOVASI
EVIDANCE : SK Tim /ST Tim pengelola /penerapan
inovasi daerah (pdf)
11. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
11
Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2
tahun terakhir)
Foto kegiatan berspanduk
URL atau Capture Sosialisasi melalui Media
Sosial
Media Berita
SOSIALISASI INOVASI DAERAH
EVIDANCE : Foto dokumentasi dan publikasi
(jpg/url/website) pemberitaan media massa elektronik
(jpg/jpeg/png)
12. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa
buku petunjuk / manual book
Telah terdapat Pedoman teknis berupa
buku manual
Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku
dalam bentuk elektronik
Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang
dapat diakses secara online
PEDOMAN TEKNIS
EVIDANCE : Dokumen manual book/buku petunjuk
atau screenshoot penggunaan inovasi (jpg/jpeg/png)
13. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kemudahan mendapatkan informasi layanan
Layanan Telp atau tatap muka
langsung
Layanan Email/Media Sosial
Layanan melalui aplikasi online
INFORMASI LAYANAN
EVIDANCE : Nomor layanan telp/WA atau
screenshoot email/akun medsos atau nama
aplikasi online atau dokumen foto buku tamu
layanan (pdf/jpg/jpeg/png)
14. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses
penggunaan hasil inovasi (SOP)
Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6
hari keatas
Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari
Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN
EVIDANCE : SOP Pelaksanaan inovasi daerah yang
memuat durasi waktu layanan (pdf)
15. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir
≤ 30%
31% s.d. 60%
≥61%
PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN
EVIDANCE : Dokumen foto kegiatan penyelesaian
pengaduan/screen shoot media layanan pengaduan
(jpg/jpeg/png)
16. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
ONLINE SISTEM
Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun
terakhir)
Ada dukungan melalui informasi
website atau sosial media
Ada dukungan melalui web aplikasi
Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan
aplikasi mobile (android atau ios)
EVIDANCE : Screenshoot aplikasi /layanan inovasi
(jpg/jpeg/png)
17. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
REPLIKASI
Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2
sampai dengan T-1)
Pernah 1 Kali direplikasi di daerah
lain
Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain
Pernah 3 Kali atau lebih direplikasi di daerah lain
EVIDANCE : Dibuktikan dengan MoU kerjasama
replikasi inovasi daerah (pdf)
18. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan
inovasi daerah.
Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9
bulan keatas
Inovasi dapat diciptakan dalam waktu
5-8 bulan
Inovasi dapat diciptakan dalam waktu
1-4 bulan
KECEPATAN INOVASI*
EVIDANCE : Dokumen/laporan/proposal inovasi
daerah (pdf)
19. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
19
Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi
daerah (2 tahun terakhir)
Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-
100 orang
Jumlah pengguna atau penerima manfaat
101-200 orang
Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201
orang keatas
KEMANFAATAN INOVASI*
EVIDANCE : Halaman depan Perda atau SK Kepala
Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta
halaman yang memuat nama inovasi
20. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH
Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah
(2 tahun terakhir)
Hasil laporan monev internal Perangkat
Daerah
Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari
evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat
Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil
penelitian
21. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KUALITAS INOVASI DAERAH
Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan
video penerapan inovasi daerah
(2 tahun terakhir)
Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi
Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi
Memenuhi 5 unsur substansi
1. Latar belakang inovasi
2. Penjaringan ide
3. Pemilihan ide
4. Manfaat inovasi
5. Dampak inovasi