SlideShare a Scribd company logo
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Regulasi yang menetapkan nama-nama
inovasi daerah yang menjadi landasan
operasional penerapan Inovasi Daerah
SK Kepala Perangkat
Daerah
SK Kepala Daerah
Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah
REGULASI INOVASI DAERAH*
EVIDANCE : Halaman depan Perda atau SK
Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat
Daerah serta halaman yang memuat nama
inovasi (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun
Terakhir)
1-10 SDM
11-30 SDM
Lebih dari 30 SDM
KETERSEDIAAN SDM TERHADAP INOVASI
EVIDANCE : SK atau ST yang ditetapkan Kepala
Daerah atau Kepala Perangkat Daerah (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan
tahapan inisiasi, uji coba, dan penerapan
Anggaran tersedia pada kegiatan
inisiatif inovasi daerah
Anggaran tersedia pada kegiatan uji
coba inovasi daerah
Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan
inovasi daerah
DUKUNGAN ANGGARAN
EVIDANCE : Bab atau bagian atau halaman
dokumen yang memuat program dan kegiatan inovasi
(pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5
Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang
diterapkan
Pelaksanaan kerja secara
manual/non elektronik
Pelaksanaan kerja secara elektronik
Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem
informasi online/ daring
PENGGUNAAN IT
EVIDANCE : Foto kegiatan/Gambar screenshoot
(pdf/jpg/jpeg/png)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Peningkatan kapasitas dan kompetensi
pelaksana inovasi daerah
Dalam 2 tahun terakhir pernah 1
kali bimtek
Dalam 2 tahun terakhir pernah
2 kali bimtek
Dalam 2 tahun terakhir pernah
lebih dari 2 kali bimtek
BIMTEK INOVASI
EVIDANCE : SK Kegiatan/ST/Daftar
Hadir/Undangan Bimtek (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7
Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam
program pembangunan daerah
Pemerintah daerah sudah
menuangkan program inovasi
daerah dalam RPJMD
Pemerintah daerah sudah
menuangkan program inovasi daerah
dalam RKPD dan telah diterapkan
dalam 1 tahun terakhir
Pemerintah daerah sudah menuangkan
program inovasi daerah dalam RKPD dan
telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir
PROG DAN KEG INOVASI PD DALAM
RKPD
EVIDANCE : Bab/ bagian/halaman dokumen
RPJMD /RKPD yang memuat program dan
keg inovasi daerah (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam
pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)
Inovasi melibatkan 4 aktor
Inovasi melibatkan 5 aktor
Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor
1. Pemerintah
2. Pelaku Bisnis
3. Komunitas
4. Akademisi
5. Media Masa
6. Lembaga Pembiayaan,dsb
KETERLIBATAN AKTOR INOVASI
EVIDANCE : Surat Keputusan / Undangan Rapat
keterlibatan stakeholder (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penetapan tim pelaksana inovasi daerah
Ada pelaksana namun tidak
ditetapkan dengan SK Kepala
Perangkat Daerah
Ada pelaksana dan ditetapkan dengan
SK Kepala Perangkat Daerah
Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK
Kepala Daerah
PELAKSANA INOVASI DAERAH
EVIDANCE : SK Penetapan oleh Kepala
Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam
penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)
Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat
Daerah atau lebih
Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah
Inovasi melibatkan 5 atau lebih Perangkat Daerah
JEJARING INOVASI
EVIDANCE : SK Tim /ST Tim pengelola /penerapan
inovasi daerah (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
11
Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2
tahun terakhir)
Foto kegiatan berspanduk
URL atau Capture Sosialisasi melalui Media
Sosial
Media Berita
SOSIALISASI INOVASI DAERAH
EVIDANCE : Foto dokumentasi dan publikasi
(jpg/url/website) pemberitaan media massa elektronik
(jpg/jpeg/png)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa
buku petunjuk / manual book
Telah terdapat Pedoman teknis berupa
buku manual
Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku
dalam bentuk elektronik
Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang
dapat diakses secara online
PEDOMAN TEKNIS
EVIDANCE : Dokumen manual book/buku petunjuk
atau screenshoot penggunaan inovasi (jpg/jpeg/png)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kemudahan mendapatkan informasi layanan
Layanan Telp atau tatap muka
langsung
Layanan Email/Media Sosial
Layanan melalui aplikasi online
INFORMASI LAYANAN
EVIDANCE : Nomor layanan telp/WA atau
screenshoot email/akun medsos atau nama
aplikasi online atau dokumen foto buku tamu
layanan (pdf/jpg/jpeg/png)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses
penggunaan hasil inovasi (SOP)
Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6
hari keatas
Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari
Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN
EVIDANCE : SOP Pelaksanaan inovasi daerah yang
memuat durasi waktu layanan (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir
≤ 30%
31% s.d. 60%
≥61%
PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN
EVIDANCE : Dokumen foto kegiatan penyelesaian
pengaduan/screen shoot media layanan pengaduan
(jpg/jpeg/png)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
ONLINE SISTEM
Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun
terakhir)
Ada dukungan melalui informasi
website atau sosial media
Ada dukungan melalui web aplikasi
Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan
aplikasi mobile (android atau ios)
EVIDANCE : Screenshoot aplikasi /layanan inovasi
(jpg/jpeg/png)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
REPLIKASI
Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2
sampai dengan T-1)
Pernah 1 Kali direplikasi di daerah
lain
Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain
Pernah 3 Kali atau lebih direplikasi di daerah lain
EVIDANCE : Dibuktikan dengan MoU kerjasama
replikasi inovasi daerah (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan
inovasi daerah.
Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9
bulan keatas
Inovasi dapat diciptakan dalam waktu
5-8 bulan
Inovasi dapat diciptakan dalam waktu
1-4 bulan
KECEPATAN INOVASI*
EVIDANCE : Dokumen/laporan/proposal inovasi
daerah (pdf)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
19
Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi
daerah (2 tahun terakhir)
Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-
100 orang
Jumlah pengguna atau penerima manfaat
101-200 orang
Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201
orang keatas
KEMANFAATAN INOVASI*
EVIDANCE : Halaman depan Perda atau SK Kepala
Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta
halaman yang memuat nama inovasi
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH
Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah
(2 tahun terakhir)
Hasil laporan monev internal Perangkat
Daerah
Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari
evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat
Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil
penelitian
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KUALITAS INOVASI DAERAH
Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan
video penerapan inovasi daerah
(2 tahun terakhir)
Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi
Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi
Memenuhi 5 unsur substansi
1. Latar belakang inovasi
2. Penjaringan ide
3. Pemilihan ide
4. Manfaat inovasi
5. Dampak inovasi

More Related Content

Similar to indikator.ppt

Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
Kak 3 r dan itf
Kak 3 r dan itfKak 3 r dan itf
Kak 3 r dan itf
MM_Billy
 
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
IRFAN ipan
 
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia 2
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia 2Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia 2
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia 2Shite Luvku
 
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesiaAipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia
Shite Luvku
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dadang Solihin
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Dadang Solihin
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Pertemuan 3 manajemen proyek ibsi
Pertemuan 3 manajemen proyek ibsiPertemuan 3 manajemen proyek ibsi
Pertemuan 3 manajemen proyek ibsi
Rony BolaNk
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahModul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Ir. Zakaria, M.M
 
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Bram Kc Santosa
 
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
MillerfffF
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Akselerasi daya saing
Akselerasi daya saingAkselerasi daya saing
Akselerasi daya saingPEMPROP JABAR
 
Kebijakan Umjn,jnjlnlknl.n.um PKRI 2024.pdf
Kebijakan Umjn,jnjlnlknl.n.um PKRI 2024.pdfKebijakan Umjn,jnjlnlknl.n.um PKRI 2024.pdf
Kebijakan Umjn,jnjlnlknl.n.um PKRI 2024.pdf
RizalMoha
 
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSS
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSSTata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSS
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSS
infosanitasi
 
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Tatang Taufik
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 

Similar to indikator.ppt (20)

Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Kak 3 r dan itf
Kak 3 r dan itfKak 3 r dan itf
Kak 3 r dan itf
 
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
 
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia 2
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia 2Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia 2
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia 2
 
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesiaAipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia
Aipd qae-checklist-for-quick-start-activities-bahasa-indonesia
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Pertemuan 3 manajemen proyek ibsi
Pertemuan 3 manajemen proyek ibsiPertemuan 3 manajemen proyek ibsi
Pertemuan 3 manajemen proyek ibsi
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahModul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
 
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
Addendum dokumen kawasan gasibu 2015
 
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Akselerasi daya saing
Akselerasi daya saingAkselerasi daya saing
Akselerasi daya saing
 
Kebijakan Umjn,jnjlnlknl.n.um PKRI 2024.pdf
Kebijakan Umjn,jnjlnlknl.n.um PKRI 2024.pdfKebijakan Umjn,jnjlnlknl.n.um PKRI 2024.pdf
Kebijakan Umjn,jnjlnlknl.n.um PKRI 2024.pdf
 
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSS
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSSTata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSS
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSS
 
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 

Recently uploaded

Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
syahirula014
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
firlanarahmania
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
bkpsdmkamparkab
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
SeksiBankKPPNMalang
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 

Recently uploaded (10)

Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 

indikator.ppt

  • 1. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
  • 2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah SK Kepala Perangkat Daerah SK Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah REGULASI INOVASI DAERAH* EVIDANCE : Halaman depan Perda atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi (pdf)
  • 3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir) 1-10 SDM 11-30 SDM Lebih dari 30 SDM KETERSEDIAAN SDM TERHADAP INOVASI EVIDANCE : SK atau ST yang ditetapkan Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah (pdf)
  • 4. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi, uji coba, dan penerapan Anggaran tersedia pada kegiatan inisiatif inovasi daerah Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah DUKUNGAN ANGGARAN EVIDANCE : Bab atau bagian atau halaman dokumen yang memuat program dan kegiatan inovasi (pdf)
  • 5. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik Pelaksanaan kerja secara elektronik Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring PENGGUNAAN IT EVIDANCE : Foto kegiatan/Gambar screenshoot (pdf/jpg/jpeg/png)
  • 6. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek BIMTEK INOVASI EVIDANCE : SK Kegiatan/ST/Daftar Hadir/Undangan Bimtek (pdf)
  • 7. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7 Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir PROG DAN KEG INOVASI PD DALAM RKPD EVIDANCE : Bab/ bagian/halaman dokumen RPJMD /RKPD yang memuat program dan keg inovasi daerah (pdf)
  • 8. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2) Inovasi melibatkan 4 aktor Inovasi melibatkan 5 aktor Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor 1. Pemerintah 2. Pelaku Bisnis 3. Komunitas 4. Akademisi 5. Media Masa 6. Lembaga Pembiayaan,dsb KETERLIBATAN AKTOR INOVASI EVIDANCE : Surat Keputusan / Undangan Rapat keterlibatan stakeholder (pdf)
  • 9. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penetapan tim pelaksana inovasi daerah Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah PELAKSANA INOVASI DAERAH EVIDANCE : SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
  • 10. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir) Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah atau lebih Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah Inovasi melibatkan 5 atau lebih Perangkat Daerah JEJARING INOVASI EVIDANCE : SK Tim /ST Tim pengelola /penerapan inovasi daerah (pdf)
  • 11. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 11 Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 tahun terakhir) Foto kegiatan berspanduk URL atau Capture Sosialisasi melalui Media Sosial Media Berita SOSIALISASI INOVASI DAERAH EVIDANCE : Foto dokumentasi dan publikasi (jpg/url/website) pemberitaan media massa elektronik (jpg/jpeg/png)
  • 12. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk / manual book Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online PEDOMAN TEKNIS EVIDANCE : Dokumen manual book/buku petunjuk atau screenshoot penggunaan inovasi (jpg/jpeg/png)
  • 13. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kemudahan mendapatkan informasi layanan Layanan Telp atau tatap muka langsung Layanan Email/Media Sosial Layanan melalui aplikasi online INFORMASI LAYANAN EVIDANCE : Nomor layanan telp/WA atau screenshoot email/akun medsos atau nama aplikasi online atau dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpg/jpeg/png)
  • 14. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi (SOP) Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN EVIDANCE : SOP Pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf)
  • 15. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir ≤ 30% 31% s.d. 60% ≥61% PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN EVIDANCE : Dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/screen shoot media layanan pengaduan (jpg/jpeg/png)
  • 16. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ONLINE SISTEM Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir) Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media Ada dukungan melalui web aplikasi Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios) EVIDANCE : Screenshoot aplikasi /layanan inovasi (jpg/jpeg/png)
  • 17. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH REPLIKASI Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1) Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain Pernah 3 Kali atau lebih direplikasi di daerah lain EVIDANCE : Dibuktikan dengan MoU kerjasama replikasi inovasi daerah (pdf)
  • 18. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan KECEPATAN INOVASI* EVIDANCE : Dokumen/laporan/proposal inovasi daerah (pdf)
  • 19. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 19 Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir) Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1- 100 orang Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas KEMANFAATAN INOVASI* EVIDANCE : Halaman depan Perda atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi
  • 20. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 tahun terakhir) Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian
  • 21. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KUALITAS INOVASI DAERAH Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 tahun terakhir) Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi Memenuhi 5 unsur substansi 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi