Download to read offline
Uploaded byjselv
Hak siapa yang ingin ditegakkan
Dokumen ini membahas tentang hak asasi manusia dan hubungan antara individu dengan individu lain, serta antara individu dan pemerintah dalam konteks kesehatan. Dialog dan kerendahan hati dianggap penting dalam memperjuangkan hak, sementara hak kesehatan diuraikan sesuai dengan UU No. 36/2009, membedakan antara hak positif dan negatif. Pembangunan pemahaman bersama di antara berbagai pihak dalam diskusi hak diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak.
Hak siapa yang ingin ditegakkan
- 1. Briefing Paper Pebruari 2012 # Seni Memfasilitasi Dialog HAK SIAPA YANG HARUS DITEGAKKAN ? Melihat Hak dari Berbagai Perspektif Paulo Freire dalam bukunya “Pendidikan Kaum Tertindas” (1972) menuliskan : Pembebasan hanya bisa dicapai dengan dialog. Dialog menuntut kerendahan hati. Dialog akan rusak jika pelaku (atau salah satu dari mereka)) tidak memiliki kerendahan hati. Bagaimana bisa masuk dalam suatu dialog – jika saya selalu memandang bodoh orang lain dan selalu lupa pada kelemahan sendiri ? Bagaimana bisa masuk dalam suatu dialog – jika saya menganggap diri saya sebagai bagian yang terpisah dari orang lain sedangkan saya tidak melihat ‘bagian’ yang lain? Bagaimana bisa masuk dalam suatu dialog – jika saya menganggap diri saya dari golongan‐golongan ‘bersih’ sebagai pemilik kebenaran dan pengetahuan, sedangkan semua orang yang bukan anggota adalah “orang‐orang ini” atau “rakyat gembel” Dialog tidak terjadi tanpa kerendahan hati. 1. Pengantar Dalam pertemuan ataupun diskusi di milis para penggiat HIV dan AIDS, seringkali topik yang diangkat berkaitan dengan hak, apakah hak kesehatan ataupun hak asasi manusia. Hampir semua narasi tentang hak yang dibangun lebih menekankan pada relasi Hak Rakyat dengan Pemerintah, misalnya : ” bahwa kesehatan pada dasarnya adalah hak dasar setiap manusia tanpa melihat latar belakang sosial, suku, agama, orientasi seksual bahkan kewarganegaraan. Batas negara seharusnya tidak menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan setiap manusia di muka bumi.” ” pemerintah harus mengupayakan tersedianya obat‐obatan essensial dan bersubsidi bagi rakyat..” ” ...menyediakan obat murah (ARV, obat IO, obat Hepatitis C) bagi rakyat Indonesia miskin. ” ” Kriminalisasi yang dijalankan selama ini, selain mengandung unsur pelanggaran HAM namun juga tanpa disadari menjauhkan akses komunitas ini dari layanan kesehatan (contoh terkait AIDS; VCT, CST dll) serta akses‐akses lain termasuk pekerjaan, pendidikan, berpergian dll...” “ Razia terhadap WPS merupakan bentuk pelanggaran HAM ….”
- 2. Page 2 of 20 ” teman2 pecandu, ODHA, pekerja sex gay, waria atau siapapun BERHAK mendapatkan pelayanan terbaik. Jadi jika pemerintah tidak memberikan layanan kesehatan yang baik, maka kita sebagai rakyat berhak menuntut layanan kesehatan tersebut. ” ” kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Pekerja Seks semakin menjadi dengan lolosnya Peraturan‐Peraturan daerah yang memberangus hak pekerja seks untuk terlindungi dari paparan HIV.” Namun, sangat jarang diangkat mengenai hubungan HAK antara individu dengan individu lain, misalnya orang terinfeksi HIV dengan pasangannya, seorang pembeli seks yang berstatus HIV positif dengan pekerja seks atau sebaliknya, penasun status hiv positif dengan teman berbagi jarum suntik. Bagaimana hak mereka untuk tidak tertular ? Atau Hak antara orang terinfeksi HIV dengan lingkungan sosialnya (masyarakat). Bagaimana hak masyarakat untuk tidak tertular ? Apakah hak asasi manusia ataupun hak kesehatan hanya semata‐mata berhubungan antara rakyat dengan pemerintah? Kalau membahas tentang hak yang paling sering dijadikan studi kasus adalah perilaku perokok. Merokok adalah hak kebebasan setiap orang. Disisi lain, mendapatkan udara bersih adalah hak untuk hidup. Namun, seringkali seorang perokok menggunakan hak kebebasannya (baca Hak Asasi Manusia‐nya) dalam ruang publik (misalnya angkutan umum) yang pada saat bersamaan ada orang lain (wanita hamil, anak‐anak, dan bayi) yang membutuhkan udara bersih yang merupakan hak mereka. Apakah setiap orang bisa menggunakan HAM‐nya untuk melanggar HAM orang lain ? Bagi seorang Community Organizer yang memfasilitasi multipihak harus memiliki pandangan yang luas (mampu melihat dari berbagai perspektif) tentang HAK. Oleh karena, setiap orang memiliki pemahaman berbeda tentang haknya. Community Organizer dalam memfasilitasi pertemuan multipihak harus memastikan terjadinya dialog antar peserta untuk membangun pemahaman bersama sehingga tercipta kesepakatan bersama yang memberikan manfaat bagi semua orang dan meminimalkan adanya kerugian bagi orang lain.
- 3. Page 3 of 20 2. Apa itu hak ? Bartens (2011) menyatakan bahwa hak seringkali diartikan sebagai klaim yang dibuat orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang punya hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hal itu. Namun jika dimaknai demikian, harus ditambah dengan sesuatu yang penting : hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Sebab menyatakan klaim begitu saja jelas tidak cukup. Seorang penodong bisa saja mengklaim harta milik penumpang dalam kereta api. Namun kita akan sepakat bahwa klaim itu tidak sah. Sebaliknya, kondektur kereta api bisa meminta agar penumpang membayar karcis. Klaim ini dibenarkan dan penumpang arus memenuhi permintaan yang bersangkutan. Untuk membantu pemahaman tentang hak, maka kita perlu tahu jenis‐jenis hak, yaitu : 1. Hak secara alamiah (natural) adalah hak hak yang secara alami dalam arti "tidak dibuat‐buat, bukan buatan manusia", seperti pada hak yang berasal dari sifat manusia , atau dari hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak ini bersifat universal, yaitu hak yang berlaku untuk semua orang, dan tidak berasal dari hukum dari suatu masyarakat tertentu. Mereka ada tentu, melekat dalam setiap individu, dan tidak dapat dibawa pergi. Sebagai contoh, telah berpendapat bahwa manusia memiliki hak alami untuk hidup. Hak ini disebut juga hak moral atau hak asasi. 2. Hak‐hak secara legal (hukum) adalah hak yang didasarkan pada kebiasaan suatu masyarakat, hukum, undang‐undang atau tindakan oleh legislatif . Contoh dari hak legal adalah hak pilih warga negara. Kewarganegaraan sering dianggap sebagai bentuk hak‐hak hukum, yang dirumuskan sebagai: "hak untuk memiliki hak". Hak‐hak hukum sering juga disebut hak‐hak sipil yang maknanya sangat bergantung pada konteks masyarakat tertentu sesuai dengan budaya dan politiknya. Beberapa pemikir melihat hak hanya dalam satu sisi sementara yang lain menerima bahwa kedua indra memiliki ukuran validitas. Ada perdebatan filosofis yang cukup besar tentang hak sepanjang sejarah. Misalnya Jeremy Bentham percaya bahwa hak‐ hak hukum adalah esensi dari hak, dan ia menyangkal adanya hak alam, sedangkan Thomas Aquinas berpendapat bahwa hak yang hanya berlandaskan hukum positif tetapi mengabaikan hukum universal (natural), hak tersebut bukanlah hal dalam arti sebenarnya, tetapi hanya sebuah alasan pembenaran (dalih) tentang hak asasi manusia. 3. Hak Positif dan Hak Negatif Hak positif adalah hak mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau hak yang harus dilakukan kepada seseorang/sesuatu. Secara umum, semua orang yang terancam bahaya mempunyai hak bahwa orang lain membantu menyelematkan mereka. Misalnya seorang anak tertabrak mobil dan tergeletak di jalan raya. Anak tersebut berhak untuk
- 4. Page 4 of 20 diselamatkan dan orang yang yang kebetulan menyaksikan kejadian tersebut harus menolong anak tersebut. Contoh hak positif adalah hak atas kehidupan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak. Hak negatif adalah hak kebebasan untuk melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu atau memiliki sesuatu. Hak ini memberi arti bahwa oang lain tidak boleh menghalangi saya untuk tidak melakukan atau memiliki sesuatu. Penganut aliran liberal menganggap hak negatif sebagai hak untuk "tidak campur tangan." Bartens (2011) menyatakan bahwa hak negatif sepadan dengan kewajiban orang lain untuk tidak melakukan untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak menghindari saya untuk melakukan atau memiliki apa yang menjadi hak saya. Contoh hak negatif adalah hak atas kehidupan, kesehatan, hak atas keamanan, hak beragama, hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dengan orang lain. Contoh praktek hak positif dan negatif seperti di beberapa negara demokrasi misalnya terkait partisipasi dalam pemilihan umum, di Amerika Serikat, warga negara memiliki hak positif untuk memilih dengan mendatangi bilik pemberian suara dan mereka juga memiliki hak negatif untuk tidak memilih dan tetap tinggal di rumah dan menonton televisi. Sedangkan di Australia, warga negara memiliki hak positif untuk memberikan suara tetapi mereka tidak memiliki hak negatif untuk tidak memilih, karena warga negara tidak memiliki hak suara dapat didenda. (Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Rights) Dalam prakteknya, sulit memahami antara pembagian hak positif dan hak negatif karena kadang‐kadang tidak dapat dibedakan dengan jelas antara hak positif dan hak negatif. Bartens (2011) mengambil contoh hak atas kesehatan yang merupakan hak negatif, namun bagi orang yang sakit hak mendapat pelayanan kesehatan merupakan hak positif. Hak atas kesehatan berarti orang lain tidak boleh melakukan sesuatu yang menganggu atau membahayakan kesehatan saya, misalnya merokok ditempat umum. Tapi hak atas kesehatan tidak selalu bersifat hak negatif tetapi bisa mencakup hak positif, dimana negara harus mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan saya dan para warga negara terhadap peredaran narkotika ilegal, penularan penyakit menular, bahan kimia berbahaya, dan sebagainya. TL Beauchamp mengusulkan bahwa kita harus memandang hak secara lengkap yang meliputi hak atas kebebasan (hak negatif) dan hak atas perlindungan aktif oleh negara (hak positif). Bartens (2011) melakukan pembagian atas hak negatif menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti yang dikehendaki orang. Orang lain tidak boleh menghalangi saya untuk melakukan sesuatu. Misalnya saya mempunyai hal mengeluarkan pendapat. Hak negatif aktif disebut hak kebebasan.
- 5. Page 5 of 20 2. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Misalnya saya mempunyai hak bahwa orang lain tidak ikut campur dalam urusan pribadi saya, hak rahasia pribadi saya tidak dibongkar, nama baik saya tidak dicemarkan. Hak negatif pasif ini disebut juga hak keamanan. 3.Mengurai Hak Kesehatan dari Perspektif UU No 36/2009 tentang kesehatan. Uraian tentang makna HAK ternyata mengantarkan kepada kita bahwa hak tidak berdiri sendiri dan melekat pada satu individu. Tapi, hak merupakan interaksi antara satu individu dengan individu lain, satu individu dengan lingkungan sosialnya (masyarakat) ataupun individu dengan pemerintah (negara). Untuk memudahkan kita untuk melihat perbedaan makna hak dalam interaksi sosialnya, ada baiknya kita menggunakan UU No 36/2009 tentang kesehatan sebagai rujukan tentang Hak Kesehatan sebagai rujukan Hak Legal yang diakui semua orang di negara ini. Berikut beberapa hak yang termuat dalam UU No 36/2009 (silahkan ditambahi/dikurangi atau dikoreksi jika menurut anda tidak sesuai) : Pasal‐pasal UU N0 36/2009 Berkaitan dengan HAK Keterangan Kolom ini merupakan interpretasi pribadi. (silahkan diubah sesuai pemahaman masing‐ masing) Pasal 4 Setiap orang berhak atas kesehatan Hak positif dan hak negatif Pasal 5 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan. Hak positif Pasal 5 (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Hak positif Pasal 5 (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri. Hak negatif (aktif) Pasal 6 Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (pasal 6) Hak positif Pasal 7 Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab. Hak positif dan hak negatif Pasal 8 Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Hak positif dan hak negatif Pasal 9 Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat Hak negatif (aktif)
- 6. Page 6 of 20 Pasal‐pasal UU N0 36/2009 Berkaitan dengan HAK Keterangan Kolom ini merupakan interpretasi pribadi. (silahkan diubah sesuai pemahaman masing‐ masing) kesehatan Pasal 10 Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial. Hak negatif (aktif) Pasal 11 Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi‐tingginya Hak negatif (aktif) Pasal 12 Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya. Hak negatif (aktif) Hak negatif (pasif) orang lain yang menjadi tanggungjawabnya. Pasal 13 Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Hak negatif (aktif) Hak positif Pasal 33 Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan. Hak positif Pasal 34 Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan. Hak positif Pasal 36 Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan terutama obat esensial Hak positif Hak negatif Pasal 53 (1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga Hak positif Pasal 53 (2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat Hak positif Pasal 53 (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya Hak positif Pasal 54 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif Hak positif Pasal 56 (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan Hak negatif (aktif)
- 7. Page 7 of 20 Pasal‐pasal UU N0 36/2009 Berkaitan dengan HAK Keterangan Kolom ini merupakan interpretasi pribadi. (silahkan diubah sesuai pemahaman masing‐ masing) memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Pasal 56 (2) Hak menerima atau menolaj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri c. Ganguan mental berat. Hak negatif (pasif) Hak positif. Pasal 57 (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan Hak negatif (pasif) Pasal 57(2) Ketentuan mengenai hak rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal : a. Perintah Undang‐undang b. Perintah pengadilan c. Izin yang bersangkutan. d. Kepentingan masyarakat atau e. Kepentingan orang tersebut Hak negatif (pasif) Hak positif. Pasal 58 Setiap orang berhak menuntuk ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hak negatif Pasal 72 Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah Hak negatif Pasal 98 (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau Hak positif. Pasal 132 (1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal Hak negarif (pasif) Pasal 133 (1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhidar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat menganggu kesehatannya. Hak negarif (pasif)
- 8. Page 8 of 20 Secara ringkas hak‐hak yang berkaitan dengan kesehatan dapat dilihat pada bagan berikut ini : 4. Apakah Hak Bersifat Absolut ? Suatu hak disebut absolut, jika berlaku mutlak tanpa pengecualian. Suatu hak bersifat absolut, kalau berlaku kapan saja dan dimana saja, tanpa terpengaruh oleh suatu keadaan. Hak absolut dalam konteks ini berarti tidak mungkin mengalamai konflik dengan hak lain. Dalam diskusi sehari‐hari begitu besar penekanan yang diberikan kepada HAK, sehingga timbul kesan seolah‐olah semua hak adalah absolut. Bartens (2011) menyebutkan para ahli etika mengatakan kebanyakan hak adalah prima facie, artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Dengan kata lain, kebanyakan hak tidak absolut. Contoh : Hak atas kehidupan merupakan hak yang penting, tapi bukan hak absolut. Setiap orang punya hak atas hidup, artinya hak tidak akan dibunuh oleh orang lain, tapi hak ini tidak berlaku dalam keadaan apa pun. Hak ini harus dirumuskan : setiap orang mempunyai hak tidak akan dibunuh oleh orang lain tanpa alasan yang cukup. Bila seorang perampok menyerang saya, dan untuk membela diri saya boleh membunuh perampok tersebut, jika tidak ada jalan lain untuk melumpuhkannya.
- 9. Page 9 of 20 Contoh lain, yaitu hak kebebasan. Setiap manusia berhak untuk hidup bebas. Tidak seorang pun boleh ditahan begitu saja atau dirampas kebebasannya. Tapi hak ini tidak absolut, karena dapat dikalahkan oleh hak lain. Seorang pasien gangguan jiwa yang berbahaya bagi masyarakat sekitarnya dapat dipaksa dirawat inap di rumah sakit jiwa, sekalipun dia tidak mau. Orang ini tidak bersalah dan mempunyai hak kebebasan layaknya semua orang. Namun haknya atas kebebasan dalam konteks ini dapat dikalahkan, karena orang lain mempunyai hak untuk dilindungi terhadap bahaya yang mengancam mereka jiwa mereka. Faktor yang mempengaruhi suatu hak tidak bisa absolut adalah terjadinya konflik antara hak‐hak. Hampir setiap hak bisa berbenturan dengan hal lain. Dalam contoh pasien gangguan jiwa, terjadi konflik antara hak kebebasan (pasien) dengan hak untuk tidak diganggu (masyarakat), dan hak masyarakat lebih kuat sehingga harus dimenangkan. Contoh ini menunjukkan, setiap kali terjadi konflik antara hak negatif aktif (kebebasan) dengan hak negatif pasif (hak keamanan), dan umumnya hak negatif pasif (hak keamanan) lebih kuat dan diutamakan. Hak hak negatif aktif (kebebasan) tidak pernah absolut. 5. Hak Tanpa Kewajiban Tak Pantas Disebut ”Hak” Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya (UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 69, ayat 2) Bartens (2011) menyatakan selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Pandangan ini disebut ”teori korelasi” yang umumnya dianut para pengikut utilitarianisme. Menurut aliran ini, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan — sebaliknya — setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Kita dapat berbicara hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut ”hak.” Misalnya dalam konteks orang yang merokok di area publik, jelas tidak bisa disebut HAK KEKEBASAN karena telah melanggar HAM orang lain. UU No 39/1999 bahwa setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain.
- 10. Page 10 of 20 UU ini jelas mengamanatkan agar setiap orang (perokok) berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain (mendapatkan udara bersih). Namun, dalam prakteknya banyak perokok yang tidak melaksanakan kewajibannya ini dan jelas‐ jelas merupakan pelanggaran HAM. Banyaknya perokok yang melakukan pelanggaran HAM, maka beberapa daerah menerapkan peraturan daerah tentang larangan merokok di area publik. Perda ini tidak melarang orang merokok, namun membatasi area tempat merokok untuk memberikan ruang bagi orang yang tidak merokok mendapatkan udara yang bersih. Keluarnya PERDA Larangan Merokok sejalan dengan UU UU No 39/1999 pasal 69 ayat 3 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang‐Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Amanat UU 39/1999 memberikan tugas kepada pemerintah untuk menegakkan HAM sehingga pada situasi dan kondisi tertentu, pemerintah dapat membuat peraturan dalam upaya menjamin penghormatan atas hak orang lain dan memberikan pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Sumber bacaan : K. Bartens, Etika, 2011 Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, 1972 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No 36/2009 tentang Kesehatan http://en.wikipedia.org/wiki/Rights
- 11.
- 12. Page 12 of 20 LAMPIRAN 1 : HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( UU NO 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia) A. Defenisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah‐Nya yang wajib dihormati. Dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintag dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 poin 1). Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia. (pasal 1 poin 2) B. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia menurut Negara Indonesia 1. Hak Untuk hidup (pasal 9) 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (pasal 10) 3.Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11), meliputi : a. Hak pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. (pasal 11) b. Hak atas perlindungan bagi pengembangan diri untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. (pasal 12) c. Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. (pasal 13) d. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 14, ayat 1) e. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi (pasal 14, ayat 2) f. Hak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolekrif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (pasal 15). g. Hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan mendirikan organisasi untuk itu (pasal 16) 4. Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17‐Pasal 19) 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20), meliputi : a. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (pasal 20 ayat 1) b. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang (pasal 20, ayat 2) c. Hak atau keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya (pasal 21) d. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama masing‐ masing (pasal 22)
- 13. Page 13 of 20 e. Hak kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya (pasal 23, ayat 1) f. Hak kebebasan mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan nilai‐nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa (pasal 23, ayat 2) g. Hak untuk berkumpul, melakukan rapat dan berserikat untuk maksud‐ maksud damai (pasal24, ayat 1) h. Hak untuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaran negara (pasal 24, ayat 2) i. Hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum termasuk hak untuk mogol (pasal 25) j. Hak untuk memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraan (pasal 26, ayat 1). k. Hak kebebasan memilih kewarganegaraannya tanpa diskriminasi (pasal 26, ayat 2) 6. Hak Atas Rasa Aman, meliputi : a. Hak mencari suaka politik dari negara lain (pasal 28) b. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya (pasal 29). c. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 30) d. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu (pasal 31) e. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi (pasal 32) f. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (pasal 33, ayat 1). g. Hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa (pasal 33, ayat 2). h. Orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang‐wenang (pasal 34) i. Hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia. 7. Hak Atas Kesejahteraan a. Hak mempunyai kepemilikan baik sendiri maupun bersama‐sama (pasal 36, ayat 1) b. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar (pasal 37) c. Hak atas pekerjaan yang layak (pasal 38) d. Hak mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat menjadi anggotanya (pasal 39) e. Hak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (pasal 40) f. Hak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak (pasal 41, ayat 1)
- 14. Page 14 of 20 g. Hal memperoleh kemudahan dan perlakukan khusus bagi penyandang cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil dan anak‐anak (pasal 41, ayat 2) h. Hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya bagi warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental (pasal 42) 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan a. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (pasal 43, ayat 1) b. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43, ayat 2) c. Hak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan (pasal 44) 9. Hak Wanita (pasal 45‐51), point penting terkait reproduksi wanita : a. Hak wanita untuk mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal‐hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan reproduksi wanita (pasal 49, ayat 2). b. Hak khusus yang melekat pada diri wanita, dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum (pasal 49, ayat 3) 10. Hak Anak (pasal 52‐pasal 66) C. Kewajiban Dasar Manusia 1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang‐undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima Republik Indonesia (pasal 67). 2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 68) 3. Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 69, ayat 1) 4. Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya (pasal 69, ayat 2) 5. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang‐Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- 15. Page 15 of 20 LAMPIRAN 2: DEKLARASI UNIVERSAL HAK‐HAK ASASI MANUSIA Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Mukadimah Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak‐hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak‐hak manusia telah mengakibatkan perbuatan‐perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita‐cita yang tertinggi dari rakyat biasa, Menimbang, bahwa hak‐hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan, Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara‐negara perlu ditingkatkan, Menimbang, bahwa bangsa‐bangsa dari Perserikatan Bangsa‐Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa‐Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak‐hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak‐hak yang sama dari laki‐laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, Menimbang, bahwa Negara‐negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak‐hak asasi manusia dan kebebasan‐ kebebesan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa‐Bangsa, Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh‐sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini, Majelis Umum, Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan‐tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa‐bangsa dari Negara‐negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa‐bangsa dari wilayah‐wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.
- 16. Page 16 of 20 Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak‐hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan‐kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal‐usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah‐wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu. Pasal 4 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang. Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina. Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pasal 8 Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan‐tindakan yang melanggar hak‐hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang‐undang dasar atau hukum. Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang‐wenang. Pasal 10 Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban‐ kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 17. Page 17 of 20 Pasal 11 (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang‐undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan. Pasal 12 Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang‐wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Pasal 13 (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas‐batas setiap negara. (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. Pasal 14 (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar‐benar timbul karena kejahatan‐ kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan‐perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa‐Bangsa. Pasal 15 (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena‐mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Pasal 16 (1) Laki‐laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.
- 18. Page 18 of 20 Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama‐sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena‐mena. Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama‐sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan‐keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas‐batas. Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil‐wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Pasal 22 Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak‐hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha‐usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. Pasal 23 (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat‐syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- 19. Page 19 of 20 (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat‐serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan‐pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah. Pasal 25 (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak‐anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak‐ anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Pasal 26 (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma‐cuma, setidak‐tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas‐luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan‐ kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa‐Bangsa dalam memelihara perdamaian. (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak‐anak mereka. Pasal 27 (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan‐keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
- 20. Page 20 of 20 Pasal 29 (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu‐satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. (2) Dalam menjalankan hak‐hak dan kebebasan‐kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan‐pembatasan yang ditetapkan oleh undang‐undang yang tujuannya semata‐mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat‐ syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. (3) Hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali‐kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip‐prinsip Perserikatan Bangsa‐Bangsa. Pasal 30 Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak‐hak dan kebebasan‐kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.
- 21. Technical Paper Pebruari 2012 # Seni Memfasilitasi Dinamika Kelompok BERPIKIR KONVERGEN — DIVERGEN Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dinamika kelompok dengan menggunakan model berpikir konvergen– divergen. Istilah gaya berpikir konvergen – divergen diperkenalkan Joy Paulus Guilford (1950) dalam konsepnya tentang kreativitas. Dalam memfasilitasi diskusi tentang “HAK“, model konvergen‐divergen dapat dipergunakan. Oleh karena, setiap orang memiliki klaim pribadi terhadap hak sehingga dengan pendekatan berpikir divergen, setiap orang mendapat kebebasan untuk mengemukakan pendapat masing‐masing tentang hak mereka. Setelah semua orang mengemukakan pendapatnya, maka dilanjutkan dengan pendekatan berpikir konvergen, meminta semua orang merumuskan konsensus untuk HAK yang akan menjadi acuan bersama. 1. Pengertian Berpikir Divergen dan Konvergen Berpikir divergen adalah proses pikiran atau metode yang digunakan untuk menghasilkan ide‐ide kreatif dengan mengeksplorasi banyak kemungkinan solusi. Untuk menemukan solusi terbaik, langkah pertama yang dilakukan adalah menemukan sejumlah alternatif yang baik. Berpikir divergen biasanya dengan cara melakukan stimulasi (mengajukan pertanyaan) sehingga ide atau gagasan mengalir secara bebas dan spontan sehingga banyak ide yang dihasilkan.
- 22. Page 2 of 3 Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong terjadinya gaya berpikir divergen adalah membuat daftar pertanyaan, curah gagasan, pemetaan menciptakan karya seni, dan menulis bebas. Berpikir Konvergen adalan proses pikiran untuk mempersempit jumlah solusi yang mungkin untuk masalah dengan menerapkan logika dan pengetahuan. Berpikir konvergen berorientasi menemukan pilihan terbaik dari semua jawaban dari sebuah pertanyaan. Gaya berpikir ini menekankan pada kecepatan, akurasi, logika, dan berfokus pada pengetahuan. Berpikir konvergen merupakan proses menggabungkan ide‐ide yang ada berdasarkan pola‐pola ide yang memiliki kesamaan. Berpikir konvergen berarti menempatkan bagian yang berbeda dari ide‐ide yang ada secara terorganisir, terstruktur dan mudah dipahami. 2. Mengajukan Pertanyaan yang Tepat Dalam memfasilitasi pertemuan dengan metode gaya berpikir konvergen‐divergen, fasilitator harus mampu mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat dapat memberikan stimulasi untuk mendorong peserta pertemuan menghasilkan ide, gagasan ataupun pendapat yang sesuai dengan tujuan pertemuan. Kevin Kogan dalam bukunya Covert Persuasion (2006) menyatakan pertanyaan adalah alat yang sangat mengagumkan. Pertanyaan memiliki kekuatan sekaligus kesederhanaan. Pertanyaan bisa membentuk, mengarahkan, membujuk, memengaruhi, menginformasikan bahkan menuduh.
- 23.