SlideShare a Scribd company logo
1
Hak Memperoleh
Informasi
2
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN
PENGGUNA INFORMASI
1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
2. Setiap orang berhak :
a) Melihat dan mengetahui informasi publik;
b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka
untuk umum untuk memperoleh informasi
publik;
c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang;
Hak Pemohon Informasi Publik :
3
d) Menyebarlusakan informasi publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut;
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila
dalam memperoleh Informasi Publik mendapat
hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang No. 14/2008.
Hak Pemohon Informasi Publik :
4
Kewajiban Pengguna Informasi Publik :
1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan
sumber dari mana ia memperoleh informasi
publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Hak Badan Publik :
1. Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh
Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada
angka (1) adalah:
6
a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha
tidak sehat;
c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi;
d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan dan/atau
e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai
atau didokumentasikan.
77
Kewajiban Badan Publik :
1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan informasi publik yang
berada dibawah kewenangannya kepada
pemohon informasi publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
8
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan
secara tertulis setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi
publik;
9
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), antara lain memuat pertimbangan politik,
ekonomi, sosial, budaya,dan/atau pertahanan dan
keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Badan Publik dapat memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan nonelektronik;
10
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan
kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan
11
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiHeriyanto Amd
 
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Basuki Suhardiman
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikRimba Raya
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Universitas Trisakti
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
infomagetan
 
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputraMayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputrafraksi balkon
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
Ari Juliano Gema
 

What's hot (8)

Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
 
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
 
Presentasi uu kip
Presentasi uu kipPresentasi uu kip
Presentasi uu kip
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
 
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputraMayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 

Similar to Hak memperoleh informasi

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Supri yanto
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
andrerizaldy1
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
CIkumparan
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
trianita hermawati
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Muhammad Sirajuddin
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
Sudadi Kom
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Rifky Indrawan
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008
ahmadefendi19
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
dedemit lampung
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008
Isal Kadal
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipMitha Rusady
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
pikipardede1
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Fakhri Nurullah
 
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Liza Dayani
 
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-finalPer kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
mrisnain
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
Indrayadi Hatta
 
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Indra Sofian
 
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
Alexandermochammad
 

Similar to Hak memperoleh informasi (20)

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008
 
Uu 2008 14..
Uu 2008 14..Uu 2008 14..
Uu 2008 14..
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
 
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
 
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-finalPer kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
 
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
 

Recently uploaded

LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 

Recently uploaded (20)

LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 

Hak memperoleh informasi

  • 2. 2 HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI 1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; 2. Setiap orang berhak : a) Melihat dan mengetahui informasi publik; b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang; Hak Pemohon Informasi Publik :
  • 3. 3 d) Menyebarlusakan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; 4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14/2008. Hak Pemohon Informasi Publik :
  • 4. 4 Kewajiban Pengguna Informasi Publik : 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 5. 5 HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Hak Badan Publik : 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
  • 6. 6 a) Informasi yang dapat membahayakan negara; b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
  • 7. 77 Kewajiban Badan Publik : 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  • 8. 8 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
  • 9. 9 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya,dan/atau pertahanan dan keamanan negara; 6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik;
  • 10. 10 Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan