Dokumen tersebut merupakan surat persetujuan penempatan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur kepada tiga perusahaan yaitu Koperasi Agro Syariah, PT. Pontada Indonesia, dan PT. Heksindo Adiperkasa untuk menempatkan tenaga kerja di perusahaan masing-masing selama satu tahun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerja

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dariKoperasi Agro Syariah Nomor : 001/KOP/X/2012tanggal18 Oktober
2012 untukmenempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : Koperasi Agro Syariah
Penanggung Jawab : Andi Baso Lolo
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. Poros Wwd Timampu Ds Matompi Kec. Towuti
Jenis Usaha : supplier& Perd. Umum
No. WLK : 00240
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial
tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 18 Oktober 2012
Kepala Dinas
Drs. H. BUDIMAN,M.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 1967011 199412 1 003
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Towuti di Wowandula;
5. Arsip

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari PT.Pontada Indonesia Nomor. 001/PI/IX/2012 tanggal 24 September
2012 untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : PT.Pontada Indonesia
Penanggung Jawab : Ir. Tajuddin
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. Andi Mappaware No. 05 Sorowako Kec. Nuha
Jenis Usaha : Kontraktor, Supplier& Perd. Umum
No. WLK : 000230
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan
suratpersetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 24September 2012
An. Kepala Dinas
Kabid Pemberdayaan TK
Ir. WIDADA
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19630610 199103 1 013
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Nuha di Sorowako;
5. Arsip

3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/VII/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari PT. Heksindo Adiperkasa Nomor. HAP-SWK/LO-14/X/2012 tanggal 19
Oktober 2012 untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : PT. Heksindo Adiperkasa
Penanggung Jawab :Yunan Ginting Manik
Alamat Inst/Perusahaan : Jl. Hasanuddin No. F 67 Sorowako
Jenis Usaha : Kontraktor & Supplier
No. WLK : 00096
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial
tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 19 Oktober 2012
Kepala Dinas
Drs. H. BUDIMAN,M.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 1967011 199412 1 003
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Towuti di Wowandula;
5. Arsip

4. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/VII/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari CV. Green HornetNomor. 17/TMJ/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012
untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : CV. Green Hornet
Penanggung Jawab : Marten Rindas,S.Sos
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. A. Panguriseng No. 129 Kec. Wasuponda
Jenis Usaha : Kontraktor, & Perdagangan Umum
No. WLK : …………………………………………………
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial
tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 27 Juli 2012
Kepala Dinas
Drs. H. BUDIMAN,M.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 1967011 199412 1 003
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Towuti di Wowandula;
5. Arsip

5. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari CV. Tepat Guna Mandiri Nomor. 031/TGM/IX/2012 tanggal 24
September 2012 untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : CV. Tepat Guna Mandiri
Penanggung Jawab : Rasta Iskandar
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. D. Tondano Desa Asuli Kec. Towuti
Jenis Usaha : Kontraktor & Perd. Umum
No. WLK : 00032
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 24 September 2012
An. Kepala Dinas
Kabid.Pemberdayaaan TK
Ir. WIDADA
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19630610 199103 1 003
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Towuti di Wowandula;
5. Arsip

6. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari cv. Putra Mahalona Perdana Nomor. 023/PMP-TWT/VII/2012 tanggal
10 Agustus 2012 untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : CV. Putra Mahalona Perdana
Penanggung Jawab : Saypul
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. Sawo No.15 Desa Langkea Raya Kec. Towuti
Jenis Usaha : Kontraktor, Supplier & Perdagangan Umum
No. WLK : 00097
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 15 Agustus 2012
Kepala Dinas
Drs. H. BUDIMAN,M.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19670311 199412 1 003
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Towuti di Wowandula;
5. Arsip

7. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dariPT. Buana Cipta Karsa Nomor : 001/Buana/X/2012 tanggal 15
Oktober2012 untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : PT. Buana Cipta Karsa
Penanggung Jawab : Marwan
Alamat Inst/Perusahaan : JL. G. Kerinci No. 1 Kec. Towuti
Jenis Usaha : Kontraktor, Supplier & Perd. Umum
No. WLK : 000237
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 15 Oktober 2012
An. Kepala Dinas
Sekretaris
MUH RAIS,S.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19601231 198303 1 341
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Towuti di Towuti;
5. Arsip

8. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari PT. Kembar Cipta Raya Nomor. 001/KCR/X/2012 tanggal 04 Oktober
2012 untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : PT. Kembar Cipta Karya
Penanggung Jawab : Ir. Jamaluddin
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. Abubakar Assiddiq No. 88Ds. Tampina Kec. Towuti
Jenis Usaha : Kontraktor, Supplier& Perd. Umum
No. WLK : 00239
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 15 Oktober 2012
An. Kepala Dinas
Sekretaris
MUH RAIS,S.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19601231 198303 1 341
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Malili di Malili;
5. Arsip

9. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari PT. Lampia Karya Pratama Nomor. 004/LKP/VIII/2012 tanggal 28
Agustus 2012 untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA :Nama Perusahaan : PT. Lampia Karya Pratama
Penanggung Jawab : Hartati
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. Poros Sultra Desa Harapan Kec. Malili
Jenis Usaha : Kontraktor, Supplier dan Penyedia Tenaga Kerja
No. WLK : 00208
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan perundangan
ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 28 Agustus 2012
Kepala Dinas
Drs. H. BUDIMAN,M.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19670311 199412 1 003
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Malili di Malili;
5. Arsip

10. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari PT. Lejum Perkasa Nomor. 003/LP/VIII/2012 tanggal 11 September
2012 untuk menempatkan tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA :Nama Perusahaan : PT. Lejum Perkasa
Penanggung Jawab : Risal Paramban
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. G. Verbek No. 02 Wasuponda
Jenis Usaha : Supplier, Umum dan Jasa
No. WLK : 00216
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan perundangan
ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 11 September 2012
An. Kepala Dinas
Sekretaris
MUH RAIS,S.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19601231 198303 1 341
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Malili di Malili;
5. Arsip

11. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
No. KEP. / /SPP/Disnakertranssos/2012
TENTANG
SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
Membaca : Permohonan dari CV. Bojaya Karya tanggal 10 September 2012 untuk menempatkan
tenaga kerja.
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur penempatan
tenaga kerja
b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Penempatan
Mengingat : 1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VI Mengenai Penempatan Tenaga
Kerja
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.258/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP.251/DPPTK/
IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal
(AKL)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan bagi Perusahaan Pemberi Kerja untuk Melakukan Penempatan
Tenaga Kerja di perusahaannya sendiri.
KEDUA : Nama Perusahaan : CV. Bojaya Karya
Penanggung Jawab : A. Baso Makmur, SE
Alamat Inst/Perusahaan : Jln. A. Jemma No.05 Sorowako Kec. Nuha
Jenis Usaha : Konstruksi & Supplier
No. WLK : 00165
KEDUA : Surat Persetujuan Penempatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
KETIGA : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemberi Kerja wajib memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pemberi Kerja akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat
persetujuan ini, jika tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dan
menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja.
KEEMPAT : Apabila dalam Surat Persetujuan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/
kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : M A L I L I
Pada tanggal : 10 September 2012
An. Kepala Dinas
Sekretaris
MUH RAIS,S.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19601231 198303 1 341
Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Camat Malili di Malili;

12. 5. Arsip