SlideShare a Scribd company logo
www.esaunggul.ac.id
Siswati, MKM
Sesi Perkuliahan 11
ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN
DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Visum et Repertum
(VeR)
www.esaunggul.ac.id
KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN
Mahasiswa mampu:
1. Menjelaskan pengertian visum et repertum (VeR)
2. Menjelaskan jenis VeR
3. Menjelaskan tata cara pengurusan VeR
2
www.esaunggul.ac.id
DASAR HUKUM
1. UU RI No.36/2009 : Kesehatan
2. PMK RI No.24/2022: Rekam Medis
3. PMK RI No.290/2008: PTK
4. PMK RI No.68/2013: Kewajiban Memberikan
Informasi Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak
Oleh Pemberi Layanan Kesehatan.
5. Modul Kedokteran Forensik, Badan Diklat Kejaksaan
Republik Indonesia Jakarta 2019
3
www.esaunggul.ac.id
VISUM ET REPERTUM (VeR)
Visum et repertum: surat keterangan dokter
tentang meninggalnya seseorang serta
sebab-sebabnya (KBBI)
www.esaunggul.ac.id
VISUM ET REPERTUM (VeR)
Dokumentasi seluruh hasil temuan pemeriksaan
medis pada korban yang kemudian dituangkan
di dalam sebuah keterangan.
(PMK RI No.68/2013)
5
www.esaunggul.ac.id
VISUM ET REPERTUM
Adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas
permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang
mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan
pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau
korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari
tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah
sumpah, untuk kepentingan peradilan.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019: Modul Kedokteran Forensik)
6
www.esaunggul.ac.id
PEMBUATAN VeR
1. Atas permintaan dari penyidik POLRI
2. Melalui surat resmi yang ditandatangani minimal oleh
Kepala Kepolisian Sektor.
3. Surat permintaan VeR harus diantar oleh petugas
kepolisian dan hasilnya diserahkan langsung kepada
penyidik.
7
(PMK RI No.68/2013)
www.esaunggul.ac.id
PEMBUATAN VeR
4. Salinan VeR tidak boleh diserahkan kepada
siapapun. Selain penyidik POLRI, Instansi lain yang
berwenang meminta VeR adalah Polisi Militer, hakim,
jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum.
5. Sebelum tindakan pemeriksaan untuk pembuatan
VeR, perlu dibuatkan informed consent.
(PMK RI No.68/2013)
8
www.esaunggul.ac.id
PEMBUATAN VeR
6. Apabila korban menolak untuk diperiksa maka
hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis
secara singkat penolakan tersebut dari korban
disertai alasannya atau bila hal itu tidak mungkin
dilakukan, agar mencatatnya di dalam rekam medis.
(PMK RI No.68/2013)
9
www.esaunggul.ac.id
JENIS VeR
VeR berdasarkan korbannya :
1. Visum Et Repertum Korban Mati
2. Visum et Repertum Korban Hidup:
a) Visum et Repertum Kejahatan susila
b) Visum et Repertum Penganiayaan / Perlukaan
c) Visum et Repertum Psikiatri
VeR berdasarkan waktu:
1. Visum et Repertum Sementara
2. Visum et Repertum Definitif
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
10
www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
1. Atas permintaan resmi dari penyidik, dokter dapat
membuat Visum et Repertum berdasarkan hasil
pemeriksaan medis tersebut di atas.
2. Permintaan penyidik dapat diajukan sebelum
dilakukannya pemeriksaan maupun sesudahnya,
asalkan tidak terlalu lama jarak waktunya.
11
www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
3. Harus dibuat dalam bentuk surat resmi,
menggunakan kertas berkepala surat, bernomor dan
bertanggal, diakhiri dengan tandatangan, nama jelas
dan NIP/NRP pembuatnya, serta stempel dinas.
4. Harus diserahkan hanya kepada institusi penyidik
pemintanya.
12
www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
5. VeR ditulis dengan format yang baku sebagaimana
pada lampiran.
6. VeR harus dibuat oleh dokter. Undang undang tidak
menunjuk kepada dokter dengan spesialisasi tertentu
yang harus membuat VeR tertentu.
13
www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
7. Setiap dokter berwenang membuat VeR dengan
memperhatikan ketentuan bahwa dokter yang akan
membuat VeR harus memahami prosedur
medikolegal dan terlatih secara teknis melakukan
pemeriksaan yang diperlukan serta mampu
menginterpretasikannya dengan tepat.
14
www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
8. Atas permintaan tertulis dari pasien dan/atau
keluarganya dokter dapat menerbitkan Surat
Keterangan Medis yang menerangkan tentang
ringkasan keadaan pasien saat itu, yang dapat
bermanfaat untuk kepentingan perujukan ke dokter
lain atau ke seseorang ahli non medis yang
diperlukan.
(PMK RI No.68/2013)
15
www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI
Ditetapkan bahwa korban mati yang
dimintakan VeR adalah korban yang diduga
akibat kematian tidak wajar.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
16
www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI
Kematian tidak wajardugaan kematian akibat:
- pembunuhan
- bunuh diri
- keracunan
- kecelakaan lalu lintas
- kematian di tempat yang tidak wajar.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
17
www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI
Setiap kematian tidak wajar seharusnya dilakukan
permintaan pemeriksaan mayat sehingga
mendapatkan kejelasan mengenai identitas mayat,
penyebab kematian, mekanisme kematian, perkiraan
waktu kematian dan pendapat tentang cara
kematianya.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
18
www.esaunggul.ac.id
PENCABUTAN VeR KORBAN MATI
Pencabutan permintaan Visum et Repertum bedah
mayat pada prinsipnya tidak dibenarkan, namun
kadangkala dijumpai hambatan dari keluarga korban
yang keberatan untuk dilaksanakan bedah jenazah
dengan alasan larangan agama, adat dan lain-lain.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
19
www.esaunggul.ac.id
PENCABUTAN VeR KORBAN MATI
Bilamana permintaan Visum et Repertum terpaksa
harus dibatalkan, maka pelaksanaan
pencabutan/penarikan kembali Visum et Repertum
tersebut hanya diberikan oleh Komandan Kesatuan
paling rendah tingkat Polsek dan untuk kota besar
hanya Polrestabes.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
20
www.esaunggul.ac.id
PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP
Permintaan Visum et Repertum untuk korban hidup
pada prinsipnya hampir sama dengan tata cara
permintaan Visum et Repertum terhadap korban
mati. Namun karena korban hidup juga statusnya
sebagai pasien maka ada beberapa hal yang harus
diperhatikan antara lain:
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
21
www.esaunggul.ac.id
PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP
1. Polisi mengantarkan korban oleh karena mengingat
status korban tersebut sebagai barang bukti
sekaligus memastikan identitas dari korbannya.
2. Prinsipnya cara penulisan dari SPV hampir sama
dengan cara penulisan SPV terhadap korban mati.
SPV harus menyebutkan dugaan tindak pidana yang
dimaksud.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
22
www.esaunggul.ac.id
PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP
3. Oleh karena VeR merupakan surat keterangan,
maka dapat dibuat berdasarkan catatan rekam medis
yang telah menjadi bukti sejak datangnya SPV.
4. Dalam pembuatan VeR tidak memerlukan ijin dari
pasien oleh karena sudah diminta berdasarkan
hukum. Hal demikian memang berbeda dengan surat
keterangan medis yang memang memerlukan ijin
dari pasien (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
23
www.esaunggul.ac.id
Terima Kasih

More Related Content

Similar to ETIKA PROFESI 11 RMK 515 UEU-2022.pptx

WAWANCARA DIREKSI RSMH FKGkiUNSRI awa.pdf
WAWANCARA DIREKSI RSMH FKGkiUNSRI awa.pdfWAWANCARA DIREKSI RSMH FKGkiUNSRI awa.pdf
WAWANCARA DIREKSI RSMH FKGkiUNSRI awa.pdf
AchmadDodiMeidianto1
 
Kebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.ppt
Kebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.pptKebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.ppt
Kebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.ppt
capil1
 
(Lamp 1.26) standar pelayanan kelas i c
(Lamp 1.26) standar pelayanan kelas i c(Lamp 1.26) standar pelayanan kelas i c
(Lamp 1.26) standar pelayanan kelas i c
Armin Kobain
 
Sop pendaftaran puskesmas
Sop pendaftaran puskesmasSop pendaftaran puskesmas
Sop pendaftaran puskesmas
didila fadila
 
Pencatatan, Pelaporan & SISKOHATKES Dokter (Kompetensi PPIH 2020)
Pencatatan, Pelaporan & SISKOHATKES Dokter (Kompetensi PPIH 2020)Pencatatan, Pelaporan & SISKOHATKES Dokter (Kompetensi PPIH 2020)
Pencatatan, Pelaporan & SISKOHATKES Dokter (Kompetensi PPIH 2020)
ramadonatan
 
Pencatatan, Pelaporan, dan Sikohatkes Dokter - Kompetensi PPIH - 2020
Pencatatan, Pelaporan, dan Sikohatkes Dokter - Kompetensi PPIH - 2020Pencatatan, Pelaporan, dan Sikohatkes Dokter - Kompetensi PPIH - 2020
Pencatatan, Pelaporan, dan Sikohatkes Dokter - Kompetensi PPIH - 2020
ramadonatan
 
(Lamp 1.24) standar pelayanan kelas i a
(Lamp 1.24) standar pelayanan kelas i a(Lamp 1.24) standar pelayanan kelas i a
(Lamp 1.24) standar pelayanan kelas i a
Armin Kobain
 
ver.ppt
ver.pptver.ppt
ver.ppt
AlvianRezky
 

Similar to ETIKA PROFESI 11 RMK 515 UEU-2022.pptx (8)

WAWANCARA DIREKSI RSMH FKGkiUNSRI awa.pdf
WAWANCARA DIREKSI RSMH FKGkiUNSRI awa.pdfWAWANCARA DIREKSI RSMH FKGkiUNSRI awa.pdf
WAWANCARA DIREKSI RSMH FKGkiUNSRI awa.pdf
 
Kebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.ppt
Kebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.pptKebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.ppt
Kebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.ppt
 
(Lamp 1.26) standar pelayanan kelas i c
(Lamp 1.26) standar pelayanan kelas i c(Lamp 1.26) standar pelayanan kelas i c
(Lamp 1.26) standar pelayanan kelas i c
 
Sop pendaftaran puskesmas
Sop pendaftaran puskesmasSop pendaftaran puskesmas
Sop pendaftaran puskesmas
 
Pencatatan, Pelaporan & SISKOHATKES Dokter (Kompetensi PPIH 2020)
Pencatatan, Pelaporan & SISKOHATKES Dokter (Kompetensi PPIH 2020)Pencatatan, Pelaporan & SISKOHATKES Dokter (Kompetensi PPIH 2020)
Pencatatan, Pelaporan & SISKOHATKES Dokter (Kompetensi PPIH 2020)
 
Pencatatan, Pelaporan, dan Sikohatkes Dokter - Kompetensi PPIH - 2020
Pencatatan, Pelaporan, dan Sikohatkes Dokter - Kompetensi PPIH - 2020Pencatatan, Pelaporan, dan Sikohatkes Dokter - Kompetensi PPIH - 2020
Pencatatan, Pelaporan, dan Sikohatkes Dokter - Kompetensi PPIH - 2020
 
(Lamp 1.24) standar pelayanan kelas i a
(Lamp 1.24) standar pelayanan kelas i a(Lamp 1.24) standar pelayanan kelas i a
(Lamp 1.24) standar pelayanan kelas i a
 
ver.ppt
ver.pptver.ppt
ver.ppt
 

Recently uploaded

PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
sitispd78
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 

Recently uploaded (20)

PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 

ETIKA PROFESI 11 RMK 515 UEU-2022.pptx

  • 1. www.esaunggul.ac.id Siswati, MKM Sesi Perkuliahan 11 ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Visum et Repertum (VeR)
  • 2. www.esaunggul.ac.id KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian visum et repertum (VeR) 2. Menjelaskan jenis VeR 3. Menjelaskan tata cara pengurusan VeR 2
  • 3. www.esaunggul.ac.id DASAR HUKUM 1. UU RI No.36/2009 : Kesehatan 2. PMK RI No.24/2022: Rekam Medis 3. PMK RI No.290/2008: PTK 4. PMK RI No.68/2013: Kewajiban Memberikan Informasi Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Pemberi Layanan Kesehatan. 5. Modul Kedokteran Forensik, Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta 2019 3
  • 4. www.esaunggul.ac.id VISUM ET REPERTUM (VeR) Visum et repertum: surat keterangan dokter tentang meninggalnya seseorang serta sebab-sebabnya (KBBI)
  • 5. www.esaunggul.ac.id VISUM ET REPERTUM (VeR) Dokumentasi seluruh hasil temuan pemeriksaan medis pada korban yang kemudian dituangkan di dalam sebuah keterangan. (PMK RI No.68/2013) 5
  • 6. www.esaunggul.ac.id VISUM ET REPERTUM Adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019: Modul Kedokteran Forensik) 6
  • 7. www.esaunggul.ac.id PEMBUATAN VeR 1. Atas permintaan dari penyidik POLRI 2. Melalui surat resmi yang ditandatangani minimal oleh Kepala Kepolisian Sektor. 3. Surat permintaan VeR harus diantar oleh petugas kepolisian dan hasilnya diserahkan langsung kepada penyidik. 7 (PMK RI No.68/2013)
  • 8. www.esaunggul.ac.id PEMBUATAN VeR 4. Salinan VeR tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Selain penyidik POLRI, Instansi lain yang berwenang meminta VeR adalah Polisi Militer, hakim, jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum. 5. Sebelum tindakan pemeriksaan untuk pembuatan VeR, perlu dibuatkan informed consent. (PMK RI No.68/2013) 8
  • 9. www.esaunggul.ac.id PEMBUATAN VeR 6. Apabila korban menolak untuk diperiksa maka hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis secara singkat penolakan tersebut dari korban disertai alasannya atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, agar mencatatnya di dalam rekam medis. (PMK RI No.68/2013) 9
  • 10. www.esaunggul.ac.id JENIS VeR VeR berdasarkan korbannya : 1. Visum Et Repertum Korban Mati 2. Visum et Repertum Korban Hidup: a) Visum et Repertum Kejahatan susila b) Visum et Repertum Penganiayaan / Perlukaan c) Visum et Repertum Psikiatri VeR berdasarkan waktu: 1. Visum et Repertum Sementara 2. Visum et Repertum Definitif (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 10
  • 11. www.esaunggul.ac.id TATA CARA PERMINTAAN VeR 1. Atas permintaan resmi dari penyidik, dokter dapat membuat Visum et Repertum berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut di atas. 2. Permintaan penyidik dapat diajukan sebelum dilakukannya pemeriksaan maupun sesudahnya, asalkan tidak terlalu lama jarak waktunya. 11
  • 12. www.esaunggul.ac.id TATA CARA PERMINTAAN VeR 3. Harus dibuat dalam bentuk surat resmi, menggunakan kertas berkepala surat, bernomor dan bertanggal, diakhiri dengan tandatangan, nama jelas dan NIP/NRP pembuatnya, serta stempel dinas. 4. Harus diserahkan hanya kepada institusi penyidik pemintanya. 12
  • 13. www.esaunggul.ac.id TATA CARA PERMINTAAN VeR 5. VeR ditulis dengan format yang baku sebagaimana pada lampiran. 6. VeR harus dibuat oleh dokter. Undang undang tidak menunjuk kepada dokter dengan spesialisasi tertentu yang harus membuat VeR tertentu. 13
  • 14. www.esaunggul.ac.id TATA CARA PERMINTAAN VeR 7. Setiap dokter berwenang membuat VeR dengan memperhatikan ketentuan bahwa dokter yang akan membuat VeR harus memahami prosedur medikolegal dan terlatih secara teknis melakukan pemeriksaan yang diperlukan serta mampu menginterpretasikannya dengan tepat. 14
  • 15. www.esaunggul.ac.id TATA CARA PERMINTAAN VeR 8. Atas permintaan tertulis dari pasien dan/atau keluarganya dokter dapat menerbitkan Surat Keterangan Medis yang menerangkan tentang ringkasan keadaan pasien saat itu, yang dapat bermanfaat untuk kepentingan perujukan ke dokter lain atau ke seseorang ahli non medis yang diperlukan. (PMK RI No.68/2013) 15
  • 16. www.esaunggul.ac.id TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI Ditetapkan bahwa korban mati yang dimintakan VeR adalah korban yang diduga akibat kematian tidak wajar. (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 16
  • 17. www.esaunggul.ac.id TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI Kematian tidak wajardugaan kematian akibat: - pembunuhan - bunuh diri - keracunan - kecelakaan lalu lintas - kematian di tempat yang tidak wajar. (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 17
  • 18. www.esaunggul.ac.id TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI Setiap kematian tidak wajar seharusnya dilakukan permintaan pemeriksaan mayat sehingga mendapatkan kejelasan mengenai identitas mayat, penyebab kematian, mekanisme kematian, perkiraan waktu kematian dan pendapat tentang cara kematianya. (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 18
  • 19. www.esaunggul.ac.id PENCABUTAN VeR KORBAN MATI Pencabutan permintaan Visum et Repertum bedah mayat pada prinsipnya tidak dibenarkan, namun kadangkala dijumpai hambatan dari keluarga korban yang keberatan untuk dilaksanakan bedah jenazah dengan alasan larangan agama, adat dan lain-lain. (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 19
  • 20. www.esaunggul.ac.id PENCABUTAN VeR KORBAN MATI Bilamana permintaan Visum et Repertum terpaksa harus dibatalkan, maka pelaksanaan pencabutan/penarikan kembali Visum et Repertum tersebut hanya diberikan oleh Komandan Kesatuan paling rendah tingkat Polsek dan untuk kota besar hanya Polrestabes. (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 20
  • 21. www.esaunggul.ac.id PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP Permintaan Visum et Repertum untuk korban hidup pada prinsipnya hampir sama dengan tata cara permintaan Visum et Repertum terhadap korban mati. Namun karena korban hidup juga statusnya sebagai pasien maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 21
  • 22. www.esaunggul.ac.id PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP 1. Polisi mengantarkan korban oleh karena mengingat status korban tersebut sebagai barang bukti sekaligus memastikan identitas dari korbannya. 2. Prinsipnya cara penulisan dari SPV hampir sama dengan cara penulisan SPV terhadap korban mati. SPV harus menyebutkan dugaan tindak pidana yang dimaksud. (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 22
  • 23. www.esaunggul.ac.id PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP 3. Oleh karena VeR merupakan surat keterangan, maka dapat dibuat berdasarkan catatan rekam medis yang telah menjadi bukti sejak datangnya SPV. 4. Dalam pembuatan VeR tidak memerlukan ijin dari pasien oleh karena sudah diminta berdasarkan hukum. Hal demikian memang berbeda dengan surat keterangan medis yang memang memerlukan ijin dari pasien (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) 23