Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi dari penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis dan pendapat dokter terhadap korban, baik korban hidup maupun mati, untuk kepentingan peradilan. VeR dapat berupa keterangan untuk korban mati maupun hidup dengan memperhatikan prosedur dan izin yang berlaku.
Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia hidup maupun mati untuk kepentingan peradilan. Laporan ini memuat identitas korban, jenis luka atau penyakit, dan pendapat dokter mengenai penyebabnya secara ilmiah. Visum et Repertum berperan penting sebagai alat bukti dalam pengungkapan suatu per
Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia baik hidup maupun mati untuk kepentingan peradilan. Laporan ini berfungsi sebagai alat bukti dalam peradilan pidana dan dibuat secara ilmiah berdasarkan keahlian kedokteran untuk mengungkap kasus.
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf Armin Kobain
Dokumen tersebut membahas tentang jenis pelayanan unit rawat jalan (poli bedah umum) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang. Ia menjelaskan persyaratan pasien, dasar hukum, sistem mekanisme dan prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, pengaduan, sarana dan fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan layanan,
Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia hidup maupun mati untuk kepentingan peradilan. Laporan ini memuat identitas korban, jenis luka atau penyakit, dan pendapat dokter mengenai penyebabnya secara ilmiah. Visum et Repertum berperan penting sebagai alat bukti dalam pengungkapan suatu per
Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia baik hidup maupun mati untuk kepentingan peradilan. Laporan ini berfungsi sebagai alat bukti dalam peradilan pidana dan dibuat secara ilmiah berdasarkan keahlian kedokteran untuk mengungkap kasus.
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf Armin Kobain
Dokumen tersebut membahas tentang jenis pelayanan unit rawat jalan (poli bedah umum) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang. Ia menjelaskan persyaratan pasien, dasar hukum, sistem mekanisme dan prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, pengaduan, sarana dan fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan layanan,
Kebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.pptcapil1
Dokumen tersebut membahas kebijakan layanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, mencakup pengaturan pencatatan data dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP untuk penghayat kepercayaan.
SOP ini menjelaskan prosedur pendaftaran pasien di puskesmas, mulai dari pencatatan data pasien baru, pembuatan kartu berobat dan status rawat, hingga pencarian data pasien lama. Dokumen ini bertujuan untuk membantu petugas loket dalam pelayanan pendaftaran dan administrasi pasien.
Dokumen tersebut membahas tentang pencatatan, pelaporan, dan sistem informasi kesehatan haji (Siskohatkes) untuk mencatat dan melaporkan kegiatan kesehatan jemaah haji secara sistematis dan terintegrasi mulai dari Indonesia hingga Arab Saudi beserta penggunaannya.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Kebijakan Layanan Adminduk Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.pptcapil1
Dokumen tersebut membahas kebijakan layanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, mencakup pengaturan pencatatan data dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP untuk penghayat kepercayaan.
SOP ini menjelaskan prosedur pendaftaran pasien di puskesmas, mulai dari pencatatan data pasien baru, pembuatan kartu berobat dan status rawat, hingga pencarian data pasien lama. Dokumen ini bertujuan untuk membantu petugas loket dalam pelayanan pendaftaran dan administrasi pasien.
Dokumen tersebut membahas tentang pencatatan, pelaporan, dan sistem informasi kesehatan haji (Siskohatkes) untuk mencatat dan melaporkan kegiatan kesehatan jemaah haji secara sistematis dan terintegrasi mulai dari Indonesia hingga Arab Saudi beserta penggunaannya.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
3. www.esaunggul.ac.id
DASAR HUKUM
1. UU RI No.36/2009 : Kesehatan
2. PMK RI No.24/2022: Rekam Medis
3. PMK RI No.290/2008: PTK
4. PMK RI No.68/2013: Kewajiban Memberikan
Informasi Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak
Oleh Pemberi Layanan Kesehatan.
5. Modul Kedokteran Forensik, Badan Diklat Kejaksaan
Republik Indonesia Jakarta 2019
3
5. www.esaunggul.ac.id
VISUM ET REPERTUM (VeR)
Dokumentasi seluruh hasil temuan pemeriksaan
medis pada korban yang kemudian dituangkan
di dalam sebuah keterangan.
(PMK RI No.68/2013)
5
6. www.esaunggul.ac.id
VISUM ET REPERTUM
Adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas
permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang
mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan
pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau
korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari
tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah
sumpah, untuk kepentingan peradilan.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019: Modul Kedokteran Forensik)
6
7. www.esaunggul.ac.id
PEMBUATAN VeR
1. Atas permintaan dari penyidik POLRI
2. Melalui surat resmi yang ditandatangani minimal oleh
Kepala Kepolisian Sektor.
3. Surat permintaan VeR harus diantar oleh petugas
kepolisian dan hasilnya diserahkan langsung kepada
penyidik.
7
(PMK RI No.68/2013)
8. www.esaunggul.ac.id
PEMBUATAN VeR
4. Salinan VeR tidak boleh diserahkan kepada
siapapun. Selain penyidik POLRI, Instansi lain yang
berwenang meminta VeR adalah Polisi Militer, hakim,
jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum.
5. Sebelum tindakan pemeriksaan untuk pembuatan
VeR, perlu dibuatkan informed consent.
(PMK RI No.68/2013)
8
9. www.esaunggul.ac.id
PEMBUATAN VeR
6. Apabila korban menolak untuk diperiksa maka
hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis
secara singkat penolakan tersebut dari korban
disertai alasannya atau bila hal itu tidak mungkin
dilakukan, agar mencatatnya di dalam rekam medis.
(PMK RI No.68/2013)
9
10. www.esaunggul.ac.id
JENIS VeR
VeR berdasarkan korbannya :
1. Visum Et Repertum Korban Mati
2. Visum et Repertum Korban Hidup:
a) Visum et Repertum Kejahatan susila
b) Visum et Repertum Penganiayaan / Perlukaan
c) Visum et Repertum Psikiatri
VeR berdasarkan waktu:
1. Visum et Repertum Sementara
2. Visum et Repertum Definitif
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
10
11. www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
1. Atas permintaan resmi dari penyidik, dokter dapat
membuat Visum et Repertum berdasarkan hasil
pemeriksaan medis tersebut di atas.
2. Permintaan penyidik dapat diajukan sebelum
dilakukannya pemeriksaan maupun sesudahnya,
asalkan tidak terlalu lama jarak waktunya.
11
12. www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
3. Harus dibuat dalam bentuk surat resmi,
menggunakan kertas berkepala surat, bernomor dan
bertanggal, diakhiri dengan tandatangan, nama jelas
dan NIP/NRP pembuatnya, serta stempel dinas.
4. Harus diserahkan hanya kepada institusi penyidik
pemintanya.
12
13. www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
5. VeR ditulis dengan format yang baku sebagaimana
pada lampiran.
6. VeR harus dibuat oleh dokter. Undang undang tidak
menunjuk kepada dokter dengan spesialisasi tertentu
yang harus membuat VeR tertentu.
13
14. www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
7. Setiap dokter berwenang membuat VeR dengan
memperhatikan ketentuan bahwa dokter yang akan
membuat VeR harus memahami prosedur
medikolegal dan terlatih secara teknis melakukan
pemeriksaan yang diperlukan serta mampu
menginterpretasikannya dengan tepat.
14
15. www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR
8. Atas permintaan tertulis dari pasien dan/atau
keluarganya dokter dapat menerbitkan Surat
Keterangan Medis yang menerangkan tentang
ringkasan keadaan pasien saat itu, yang dapat
bermanfaat untuk kepentingan perujukan ke dokter
lain atau ke seseorang ahli non medis yang
diperlukan.
(PMK RI No.68/2013)
15
16. www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI
Ditetapkan bahwa korban mati yang
dimintakan VeR adalah korban yang diduga
akibat kematian tidak wajar.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
16
17. www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI
Kematian tidak wajardugaan kematian akibat:
- pembunuhan
- bunuh diri
- keracunan
- kecelakaan lalu lintas
- kematian di tempat yang tidak wajar.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
17
18. www.esaunggul.ac.id
TATA CARA PERMINTAAN VeR KORBAN MATI
Setiap kematian tidak wajar seharusnya dilakukan
permintaan pemeriksaan mayat sehingga
mendapatkan kejelasan mengenai identitas mayat,
penyebab kematian, mekanisme kematian, perkiraan
waktu kematian dan pendapat tentang cara
kematianya.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
18
19. www.esaunggul.ac.id
PENCABUTAN VeR KORBAN MATI
Pencabutan permintaan Visum et Repertum bedah
mayat pada prinsipnya tidak dibenarkan, namun
kadangkala dijumpai hambatan dari keluarga korban
yang keberatan untuk dilaksanakan bedah jenazah
dengan alasan larangan agama, adat dan lain-lain.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
19
20. www.esaunggul.ac.id
PENCABUTAN VeR KORBAN MATI
Bilamana permintaan Visum et Repertum terpaksa
harus dibatalkan, maka pelaksanaan
pencabutan/penarikan kembali Visum et Repertum
tersebut hanya diberikan oleh Komandan Kesatuan
paling rendah tingkat Polsek dan untuk kota besar
hanya Polrestabes.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
20
21. www.esaunggul.ac.id
PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP
Permintaan Visum et Repertum untuk korban hidup
pada prinsipnya hampir sama dengan tata cara
permintaan Visum et Repertum terhadap korban
mati. Namun karena korban hidup juga statusnya
sebagai pasien maka ada beberapa hal yang harus
diperhatikan antara lain:
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
21
22. www.esaunggul.ac.id
PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP
1. Polisi mengantarkan korban oleh karena mengingat
status korban tersebut sebagai barang bukti
sekaligus memastikan identitas dari korbannya.
2. Prinsipnya cara penulisan dari SPV hampir sama
dengan cara penulisan SPV terhadap korban mati.
SPV harus menyebutkan dugaan tindak pidana yang
dimaksud.
(Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
22
23. www.esaunggul.ac.id
PERMINTAAN VeR KORBAN HIDUP
3. Oleh karena VeR merupakan surat keterangan,
maka dapat dibuat berdasarkan catatan rekam medis
yang telah menjadi bukti sejak datangnya SPV.
4. Dalam pembuatan VeR tidak memerlukan ijin dari
pasien oleh karena sudah diminta berdasarkan
hukum. Hal demikian memang berbeda dengan surat
keterangan medis yang memang memerlukan ijin
dari pasien (Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019)
23