SlideShare a Scribd company logo
DAFTARURUT KEPANGKATAN /DUK
Daftar Urut KepangkatanatauDUK sangatpentingdalamkepegawaian.DUKdibuatsebagai salah
satu upayauntukmenjaminobjektifitasdalampembinaanparapegawai negeri sipil yang
berdasarkansistemkarirdansistemprestasi kerja.
LandasanhukumDUK
Daftar Urut Kepangkatan(DUK) PNSini dibuatberdasarkanlandasanhukumberikut:
1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974.
2) PeraturanPemerintahNomor15Tahun 1979 tentangdaftarUrut KepangkatanPegawai Negeri
Sipil
PengertianDUK
PengertianDUKatau Daftar Urut Kepangkatan(DUK) pegawai negerisipiladalahsuatudaftaryangdi
dalamnyamemuatnamapegawai sipil dansatuanorganisasi Negarayangdisusunmenuruttingkat
kepangkatannya.
Daftar Urut Kepangkatanyangtelahditetapkan,diumumkandengancarayang jelassedemikian
rupa, sehinggaPNSyangbersangkutandapatdenganmudahmembaca.
Nama Pegawai NegeriSipildi dalamDUKjuga dapatdihapus.NamaPNSdihapusdalamDUK, apabila
:
1) Diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil;
2) Meninggal dunia
3) Pindahinstansi
Fungsi DUK
DUK berfungsi sebagai salahsatubahanobjektif untukmelaksanakanpembinaankarirparapegawai
negeri sipil yangdidasarkanpadasistemkarirdansistemprestasi kerja.Karenadibuatuntuk
pembinaankarirdanprestasi,makaDUK perludibuatdandipertahankansecaraterus-menerus.
Daftar urut kepangkatanini dibuatsetiaptahunsecararutin.Tiaptahunnya,DUKharus sudahselesai
dibuatpada setiapakhirbulanDesember.
PenyusunanDUK
Daftar urut kepangkatandisusunsecaraberurutan,yangberdasarkan:
1) Pangkat
2) Jabatan
3) Masa kerja
4) Latihanjabatan
5) Pendidikan
6) Usia
Urutan ukurantersebuttidakbolehberubahatautetap
PenggunaanDUK
PenyusunanDUKini dapatdigunakansebagai :
1. Salah satubahan obyektif dalammelaksanakanpembinaankariruntukparapegawai negeri sipil.
2. DenganDUK, pembinaankarirPNSdapatdilakukansecaraobyektif.Pembinaankarierdalamhal
ini,antara lainmeliputi kepangkatan,penempatandalamjabatan,pengirimanuntukmengikuti
latihanjabatan,danlainsebagainya.
PembuatanDUK
DalampembuatanDUK, ada berbagai ketentuanyangperludiketahui.Berikutini adalahketentuan -
ketentuandalampembuatanDUK:
1. DUK dibuatuntukseluruhPNSdari satuanorganisasi Negara.
2. Daftar urut kepangkatandibuatsekali dalamsetahun.
3. PejabatpembuatDUK,harus memenuhi ketentuanberikut:
a. PejabatpembuatDUKtermasuk: Menteri,jaksaagung,pimpinankesekretariasanlembagatinggi
Negara,pimpinanpemerintahnondepartemen,gubernur,danpejabatlainyangditentukanoleh
presiden,membuatdanmemeliharaDUKdalamlingkunganmasing-masing.
b. Para pejabattersebut,selanjutnyadapatmendelegasikansebagianwewenangnyakepadapejabat
lain,yangberadadalamlingkungankekuasaannyauntukmembuatdanmemeliharaDUKdalam
lingkunganmasing-masing.
c. Pejabatyangdapat diberi wewenanguntukmembuatdanmemliharaDUKserendah-rendahnya
setingkatdenganpejabatyangmemangkujabatanstruktural eselonV,yangantaralainmeliputi :
peniliksekolahdasar,penilikpendidikanagama,kepalasekolahdasar.
4. DUK untukpegawai yangdiperbantukan,dibuatoleh:Instansi yangmenerimabantuandan
Instansi yangmemberi bantuan
5. DUK untukpegawai negeri sipil di luarjabatanorganiktetap,harusdicantumkandalamDUK
instansi yangbersangkutan.
6. Calonpegawai negeri sipiltidakdicantumkandalamDUK.
DUK secara nasional dibuatolehBAKN,yajniuntukgolonganIV/asampai dengangolonganIV/c.
(Elidasniwati).

More Related Content

What's hot

Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
ZulfiSuhendra
 
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Winarto Winartoap
 
Peraturanpresiden
PeraturanpresidenPeraturanpresiden
Peraturanpresiden
Marcheline Amayu
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Annisa Khoerunnisya
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Uwes Chaeruman
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
nurul khaiva
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
Amrul Rizal
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010
Adi Kuntarto
 
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Agaton Kenshanahan
 
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa TengahBahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A.
 
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional
Bab iv  5.perencanaan pembagnunan nasionalBab iv  5.perencanaan pembagnunan nasional
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasionalnatal kristiono
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
 

What's hot (17)

Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
 
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
 
Peraturanpresiden
PeraturanpresidenPeraturanpresiden
Peraturanpresiden
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
Permenpan2013 033
Permenpan2013 033Permenpan2013 033
Permenpan2013 033
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
 
Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010
 
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020
 
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa TengahBahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
 
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional
Bab iv  5.perencanaan pembagnunan nasionalBab iv  5.perencanaan pembagnunan nasional
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
 

Recently uploaded

Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 

Recently uploaded (11)

Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 

Duk

  • 1. DAFTARURUT KEPANGKATAN /DUK Daftar Urut KepangkatanatauDUK sangatpentingdalamkepegawaian.DUKdibuatsebagai salah satu upayauntukmenjaminobjektifitasdalampembinaanparapegawai negeri sipil yang berdasarkansistemkarirdansistemprestasi kerja. LandasanhukumDUK Daftar Urut Kepangkatan(DUK) PNSini dibuatberdasarkanlandasanhukumberikut: 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 2) PeraturanPemerintahNomor15Tahun 1979 tentangdaftarUrut KepangkatanPegawai Negeri Sipil PengertianDUK PengertianDUKatau Daftar Urut Kepangkatan(DUK) pegawai negerisipiladalahsuatudaftaryangdi dalamnyamemuatnamapegawai sipil dansatuanorganisasi Negarayangdisusunmenuruttingkat kepangkatannya. Daftar Urut Kepangkatanyangtelahditetapkan,diumumkandengancarayang jelassedemikian rupa, sehinggaPNSyangbersangkutandapatdenganmudahmembaca. Nama Pegawai NegeriSipildi dalamDUKjuga dapatdihapus.NamaPNSdihapusdalamDUK, apabila : 1) Diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil; 2) Meninggal dunia 3) Pindahinstansi Fungsi DUK DUK berfungsi sebagai salahsatubahanobjektif untukmelaksanakanpembinaankarirparapegawai negeri sipil yangdidasarkanpadasistemkarirdansistemprestasi kerja.Karenadibuatuntuk pembinaankarirdanprestasi,makaDUK perludibuatdandipertahankansecaraterus-menerus. Daftar urut kepangkatanini dibuatsetiaptahunsecararutin.Tiaptahunnya,DUKharus sudahselesai dibuatpada setiapakhirbulanDesember.
  • 2. PenyusunanDUK Daftar urut kepangkatandisusunsecaraberurutan,yangberdasarkan: 1) Pangkat 2) Jabatan 3) Masa kerja 4) Latihanjabatan 5) Pendidikan 6) Usia Urutan ukurantersebuttidakbolehberubahatautetap PenggunaanDUK PenyusunanDUKini dapatdigunakansebagai : 1. Salah satubahan obyektif dalammelaksanakanpembinaankariruntukparapegawai negeri sipil. 2. DenganDUK, pembinaankarirPNSdapatdilakukansecaraobyektif.Pembinaankarierdalamhal ini,antara lainmeliputi kepangkatan,penempatandalamjabatan,pengirimanuntukmengikuti latihanjabatan,danlainsebagainya. PembuatanDUK DalampembuatanDUK, ada berbagai ketentuanyangperludiketahui.Berikutini adalahketentuan - ketentuandalampembuatanDUK: 1. DUK dibuatuntukseluruhPNSdari satuanorganisasi Negara. 2. Daftar urut kepangkatandibuatsekali dalamsetahun. 3. PejabatpembuatDUK,harus memenuhi ketentuanberikut: a. PejabatpembuatDUKtermasuk: Menteri,jaksaagung,pimpinankesekretariasanlembagatinggi Negara,pimpinanpemerintahnondepartemen,gubernur,danpejabatlainyangditentukanoleh presiden,membuatdanmemeliharaDUKdalamlingkunganmasing-masing. b. Para pejabattersebut,selanjutnyadapatmendelegasikansebagianwewenangnyakepadapejabat lain,yangberadadalamlingkungankekuasaannyauntukmembuatdanmemeliharaDUKdalam lingkunganmasing-masing.
  • 3. c. Pejabatyangdapat diberi wewenanguntukmembuatdanmemliharaDUKserendah-rendahnya setingkatdenganpejabatyangmemangkujabatanstruktural eselonV,yangantaralainmeliputi : peniliksekolahdasar,penilikpendidikanagama,kepalasekolahdasar. 4. DUK untukpegawai yangdiperbantukan,dibuatoleh:Instansi yangmenerimabantuandan Instansi yangmemberi bantuan 5. DUK untukpegawai negeri sipil di luarjabatanorganiktetap,harusdicantumkandalamDUK instansi yangbersangkutan. 6. Calonpegawai negeri sipiltidakdicantumkandalamDUK. DUK secara nasional dibuatolehBAKN,yajniuntukgolonganIV/asampai dengangolonganIV/c. (Elidasniwati).