Draft pedoman hasil fgd

Draft Pedoman Pemanfaatan Koleksi Museum
DRAFT
PEDOMAN PEMANFAATAN KOLEKSI MUSEUM
DISAMPAIKAN PADA
FGD PEDOMAN PEMANFAATAN KOLEKSI MUSEUM
RABU, 9 SEPTEMBER 2015
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015
1

OUTLINE PEDOMAN PEMANFAATAN KOLEKSI MUSEUM
BAB I. PENDAHULUAN (SUBDIT PP) (5 Halaman)
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Ruang Lingkup
BAB II. PENGERTIAN, JENIS DAN KEBIJAKAN (10 halaman)
A. Pengertian Koleksi Museum (definisi museum) (Prioyulianto)
B. Jenis-Jenis Koleksi Museum (baik di ruang pamer dan di ruang
penyimpanan) (Prioyulianto)
- Benda CB, Benda Non CB, dan replika
- Bangunan CB, Bangunan Non CB
- Struktur CB dan Struktur Non CB
C. Kebijakan Pemanfaatan Koleksi Museum (setiap orang berhak
untuk memanfaatkan museum (museum umum dan museum
khusus), dijelaskan tentang prinsip, prosedur perizinan
pemanfaatan sesuai PP) (Gunawan)
BAB III. PEDOMAN PEMANFAATAN KOLEKSI MUSEUM (15-20 halaman)
(di tulis oleh Bp. Kresno Yulianto lalu diberi masukan oleh Prof.Agus
Aris M)
A. Pendidikan
B. Kepentingan sosial
C. Ilmu pengetahuan dan teknologi
D. Kebudayaan
E. Pariwisata
F. Lainnya
BAB IV. PENUTUP (Luthfi Asiarto) 1 halaman
2

Editor: Djulianto Susantio
Tulisan dimasukkan tanggal: 30 September 2015
3

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pentingnya koleksi bagi museum tertera pada rumusan International Council of
Museums (ICOM) yang menyatakan bahwa tugas museum adalah memperoleh
(acquire), melestarikan, meneliti, mengomunikasikan serta memamerkan bukti
benda hasil budaya manusia dan lingkungan. Mengumpulkan koleksi adalah
salah satu fungsi utama dari museum, dan benda-benda yang menjadi koleksi
adalah aset paling penting dari museum. Pelestarian koleksi yakni melindungi
(perawatan), mengembangkan dan memanfaatkan koleksi adalah upaya
memenuhi tanggung jawab membangun kepercayaan publik atas tugas dan
fungsi museum, dan dengan demikian membantu mencapai visi dan misi
museum. Selain sebagai bagian dari pranata sosial, museum juga berfungsi
sebagai media pendidikan mengenai perkembangan alam dan budaya manusia
kepada publik, karena pada hakikatnya museum adalah milik komunitas, etnis
atau bangsa.
Dalam UU cagar Budaya no 11 tahun 2010 pasal 18 menyebutkan Koleksi
adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno,serta
material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau
pariwisata. Koleksi yang memiliki arti penting bagi museum dan publik dalam
pemanfaatannya harus tetap memperhatikan pelestarian yaitu upaya dinamis
untuk mempertahankan keberadaan koleksi baik fisik dan konteksnya dengan
cara melindungi, mengembangkan informasi serta memanfaatkannya.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan koleksi/cagar budaya untuk kepentingan
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan
kelestariannya. Pasal 91 Undang-Undang Cagar Budaya menyebutkan
Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk
sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan,
sosial dan/atau pariwisata. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pemanfaatan pada bab VII pasal 40 ayat 1 dan 2 tertera;
(1) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat
memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
(2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan terhadap koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.
4

Dalam rangka penyusunan pedoman maka dibuatlah kebijakan pemanfaatan
koleksi museum yang bertujuan agar pengelolaan koleksi berfungsi dengan baik
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di museum. Kebijakan
pemanfaatan koleksi juga bertujuan agar salah satu fungsi manajemen koleksi
berjalan dengan baik, profesional dan bertanggung jawab secara etis. Hal ini
selaras dengan Kode Etik Museum yang ditetapkan oleh ICOM, yang
menyatakan bahwa setiap lembaga museum harus mengadopsi dan
menerbitkan kebijakan koleksi secara tertulis yang membahas akuisisi,
perawatan, dan pemanfaatan koleksi.
B. Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 Tentang
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
C. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Koleksi Museum dimaksudkan untuk
memberikan panduan pemanfaatan koleksi museum untuk bagi pemilik dan
pengelola museum, serta masyarakat luas.
Tujuan penyusunan pedoman Pemanfaatan Koleksi Museum adalah:
1. Memberikan landasan pola pikir dan konsep bagi upaya pemanfaatan koleksi
museum;
2. Memberikan acuan dalam memanfaatkan koleksi museum sesuai dengan
prinsip pelestarian dan permuseuman Indonesia;
D. Ruang Lingkup
Pemanfaatan Koleksi Museum di Indonesia ini membahas segala sesuatu yang
terkait dengan pemanfaatan koleksi museum permuseuman, yaitu pengertian,
kebijakan, dan prinsip serta pemanfaatan koleksi museum (benda, bangunan,
struktur)
5

BAB II
PENGERTIAN, KEBIJAKAN, DAN PRINSIP
A. Pengertian Pemanfaatan Koleksi Museum
Setiap koleksi museum tentu bermanfaat, oleh karena itu dikoleksi dalam suatu
museum. Penentuan kebermanfaatan tersebut sebenarnya sangat tergantung
kepada jenis museum, tema museum, dan kekhususannya. Dapat terjadi suatu
benda layak dikoleksi di suatu museum tertentu, namun tidak diperlukan di
museum lainnya. Pada museum-museum tema khusus, tentunya yang
senantiasa dipilih untuk dikoleksi adalah benda atau artefak yang sesuai dengan
temanya tersebut, benda-benda lain yang tidak diperlukan tidak akan dikoleksi.
Berdasar nilai kepentingannya koleksi di dalam suatu museum, maka
berdasarkan aspek manfaat, koleksi tersebut dapat dipakai menjadi 3 peringkat:
1. koleksi utama yang sangat sesuai dengan tema museum, atau tema pameran
tertentu, Dapat dipastikan koleksi jenis pertama ini sangat bermanfaat.
2. koleksi pendukung, benda-benda dari koleksi peringkat kedua ini bukanlah
benda koleksi yang sesuai dengan tema, melainkan masih berasosiasi
dengan benda-benda koleksi utama.
3. koleksi yang masih berasosiasi dengan koleksi utama, jenis ini bisa dimiliki
oleh suatu museum, bisa juga tidak dimiliki oleh museum tersebut.
Penerapan konsep peringkat koleksi tersebut misalnya sebagai berikut:
Di dalam suatu museum khusus, misalnya museum Basoeki Abdullah, yang
menjadi koleksi utama adalah karya lukisan dari Basoeki Abdullah dalam
berbagai ukuran, dari berbagai kronologi yang berbeda. Koleksi pendukung
misalnya karya seni lain yang menjadi koleksi pelukis Basoeki Abdullah, adalah
koleksi topeng dan wayang kulit Jawa yang juga turut dipamerkan di museum
tersebut. Adapun koleksi yang masih berasosiasi dengan pelukis Basoeki
Abdullah misalnya tempat tidur, jubah, topi, dan buku-buku yang dikoleksi sang
pelukis.
Museum Geologi Bandung, sesuai dengan namanya mengoleksi tentang segala
hal yang bersangkut paut dengan ilmu geologi, terutama perkembangan geologi
di Indonesia. Sebagai koleksi utama tentunya adalah bermacam jenis batuan
bukti-bukti terbentuknya kerak bumi, kegunungapian, peta-peta geologi pulau
Nusantara dan lainnya. Sebagai koleksi pendukung antara lain adalah berbagai
fossil hewan yang dahulu pernah hidup di kepulauan Indonesia dan ditemukan
6

dalam lapisan-lapisan tanah. Fossil hewan itu bukan kajian utama dari Museum
Geologi, namun menjadi data dukung dalam menjelaskan koleksi geologinya.
Adapun koleksi peringkat ketiga misalnya adalah berbagai peralatan yang
digunakan untuk mengkaji geologi, alat simulasi gempa,dan peralatan modern
yang lazim dipakai untuk telaah geologi.
Beberapa pengertian pemanfaatan yang berkenaan dengan koleksi museum
harus dijabarkan terlebih dahulu, butir-butir penting menurut RPP Museum edisi
revisi 26 September 2014 yang berkaitan dengan pemanfaatan antara lain
adalah:
1. Museum: adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan,
memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
2. Koleksi: Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang
merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan
lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
3. Benda Cagar Budaya: adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia,
baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau
bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
4. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda
alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang
berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
5. Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan
Museum.
6. Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan,
dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat.
7. Pengkajian Museum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah
dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan
keterangan bagi kepentingan pelestarian.
8. Pemanfaatan Museum adalah pendayagunaan Koleksi untuk kepentingan
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan
kelestariannya.
Dalam perspektif pemanfaatan, tidak menyebutkan semua ketentuan umum
tentang museum yang ada dalam RPP Museum 2014, jadi hanya beberapa
7

butirnya saja yang memang berkaitan erat dengan kegiatan pemanfaatan koleksi
museum.
Sudah pasti ketiga jenis koleksi yang diuraikan sebelumnya, yaitu (a) koleksi
utama, (b) koleksi pendukung, dan (c) koleksi asosiasi, berbeda-beda dalam hal
pemanfaatannya. Manfaat ketiganya dapat dikembangkan bersama dengan
berbagai tujuannya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tehun
2010 tentang Cagar Budaya, manfaat yang meliputi benda Cagar Budaya
diterangkan sebagai berikut:
“Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip
kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat
padanya” (UU No.11, 2010, pasal 78:1).
Isi pasal 78 tersebut cukup memadai, sehingga tidak ada lagi penjelasan yang
berkenaan dengan isi Pasal 78 dalam bagian Penjelasan Undang-undang.
Mengacu kepada narasi Pasal 78, maka benda Cagar Budaya yang disimpan di
suatu museum dapat dikembangkan pula kebermanfaatannya, namun harus
disesuaikan dengan isi perundang-undangan.
Setelah menjelaskan masalah izin untuk melakukan pengembangan Cagar
Budaya dalam Pasal 78: 2, UU.No.11 2010 juga menjelaskan materi
pengembangan Cagar Budaya dalam Pasal 78 dengan syarat berdampak pada
pengembangan ekonomi yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
Hal itulah yang disyaratkan dalam perundang-undangan, bahwa nilai manfaat
tersebut dapat dikembangkan untuk tujuan ekonomis dan kesejahteraan
masyarakat, satu hal yang tidak dinyatakan secara langsung adalah manfaat
untuk ilmu pengetahuan. Hanya saja diamanatkan dalam UU.No.11, 2010 Pasal
78:4 bahwa “Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai
pendokumentasian”. Uraian ayat ini menjadi penting dalam upaya
pemanfaatan Cagar Budaya yang menjadi koleksi museum. Sebab apapun jenis
aktivitas yang dikenakan kepada koleksi museum, apalagi koleksi utama
sebenarnya akan “mengganggu” eksistensinya, koleksi utama museum sejatinya
merupakan benda-benda yang cenderung rapuh dan langka, karena itu harus
dijaga benar.
Di dalam RPP Museum edisi revisi tahun 2014, Bab VII Pemanfaatan terdapat
pasal-pasal yang menjelaskan tata cara pemanfaatan koleksi museum. Pasal 41
ayat 1 telah diuraikan adanya bentuk pemanfaatan untuk (1) layanan
pendidikan, (2) kepentingan sosial, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi, (4)
kebudayaan, dan/atau (5) pariwisata.
8

Satu hal yang menarik dari pemanfaatan adalah pernyataan bahwa:
Pengelola Museum, setiap orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang
memanfaatkan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang
untuk mengfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya (RPP
Museum 2014, Pasal 41: 4).
Berdasarkan kutipan-kutipan UU.No.11, tahun 2010 dan RPP dapat diketahui
bahwa koleksi museum pada hakekatnya adalah Cagar Budaya, pengembangan
untuk pemanfaatan dapat dilakukan dengan mengikuti persyaratan yang ada
dalam Undang-Undang dan juga dalam RPP Museum edisi tahun 2014. Hal
yang tidak diizinkan adalah pemanfaatan ulang sebagaimana fungsinya dahulu
suatu koleksi, karena koleksi pada dasarnya adalah artefak atau benda masa
silam yang telah tercabut dari asosiasi dengan kebudayaan pendukungnya, jadi
tidak dapat dimanfaatkan kembali seperti apa adanya dahulu.
B. Kebijakan dan Cakupan Pemanfaatan Koleksi Museum
1. Kebijakan Pemanfaatan Koleksi Museum
Kebijakan pemanfaatan koleksi merupakan arah kegiatan yang harus
ditetapkan untuk mencapai tujuan terwujudnya pedoman pemanfaatan koleksi
museum. Setiap koleksi yang dimanfaatkan harus berorientasi pada upaya
pelestarian artinya penyelamatan warisan sejarah alam dan budaya manusia
menjadi kebijakan yang utama.
Kebijakan umum pemanfaatan koleksi museum;
a. Setiap koleksi museum yang akan dimanfaatkan ditelaah terlebih dahulu dan
diseleksi secermat mungkin menurut sistem penilaian dan kaidah tertentu.
b. Kebijakan pemanfaatan koleksi museum disesuaikan dengan visi dan misi
atau tujuan pendirian museum.
c. Pengelola (Pengarus utamaan) pemanfaatan koleksi semestinya
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
d. Pemanfaatan koleksi selaras dengan konvensi, peraturan perundangan
cagar budaya dan peraturan lainnya
e. Kebijakan pemanfaatan koleksi harus dievaluasi secara berkala
Kebijakan khusus pemanfaatan koleksi museum;
9

a. Pemanfaatan koleksi museum yang dilakukan untuk tujuan pendidikan,
pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi,
serta kesenangan harus mendapat izin kepala museum
b. Pemanfaatan koleksi yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan harus
disertai kajian dan/atau analisis resiko
c. Pemanfaatan koleksi museum dibatasi dalam jangka waktu tertentu,
walaupun perjanjian pemanfaatan dapat diperbarui ataupun diperpanjang
atas kesepakatan pihak-pihak terkait.
d. Dokumen perjanjian pemanfaatan seharusnya menyatakan persyaratan
khusus dalam pemanfatan koleksi museum, seperti tanggung jawab
terhadap asuransi koleksi (pertanggungan ganti rugi)
e. Pemanfaatan koleksi tidak dapat dilakukan terhadap koleksi-koleksi yang
tidak dapat diakses publik dan untuk tujuan komersial.
f. Pemanfaatan koleksi harus memiliki keterkaitan dengan aspek nilai yang
terkandung pada koleksi tersebut.
g. Dalam proses dan pelaksanaan pemanfaatan koleksi museum harus ada
koordinasi,sinkronisasi dan terintegrasi
h. Pemanfaatan koleksi museum tidak boleh untuk kegiatan massal bagi partai
politik atau unjuk rasa.
i. Kebijakan pemanfaatan koleksi menjadi komitmen semua pemangku
kepentingan, pengelola koleksi dan kepala museum.
j. Kebijakan Pemanfaatan koleksi yang sifatnya internal menjadi hal penting
sebagai sarana komunikasi pengelola koleksi, sarana berbagi nilai-nilai
penting, keyakinan dan peningkatan akuntabilitas museum.
Kebijakan Pemanfaatan Koleksi untuk layanan Pendidikan adalah untuk
memberikan pengetahuan, perasaan dan sikap serta kesadaran terhadap
keluhuran hasil budaya bangsa sehingga mewujudkan masyarakat yang
beretika, berkarakter dan berahlak mulia. mendorong aktivitas pendidikan
ekstrakurikuler dan meningkatkan mutu pendidikan. Selaras dengan arti
pendidikan menurut UU no 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kebijakan pemanfaatan koleksi
museum untuk layanan pendidikan meliputi pameran, studi dan kunjungan ke
museum, penyuluhan,kajian, loka karya, workshop dan sebagainya.
10

Pameran Religi dan Kesenian Nusantara "Teruntuk Sang Maha Indah"
di Museum Nasional
Kebijakan pemanfaatan koleksi untuk Kepentingan Sosial adalah
pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial
kemasyarakatan. Pemanfaatan ini juga untuk menumbuhkan kesadaran
kepemilikan dan memelihara bersama aset bangsa yang berupa koleksi
museum. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kelestarian koleksi
museum, menjadi toleran dengan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.
Contoh pemanfaatan seperti lomba, bazar dan sebagainya.
11

Lomba permainan tradisional (senapan bambu) dalam rangka festival hari
internasional museum di Museum Nasional
Kebijakan Pemanfaatan Koleksi terhadap Ilmu Pengetahuan adalah
pemanfaatan untuk kepentingan akademis dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan tentang benda alam maupun buatan manusia dari masa
prasejarah hingga kini, yang menunjukan peningkatan pengetahuan manusia
dalam mengelola lingkungan dan alam sehingga tetap eksis terwujud dari
koleksi yang ada di museum, meliputi pemanfaatan untuk pengembangan
kreativitas dan inovasi, pengembangan bakat dan minat. Menyediakan akses
ke koleksi secara terkendali melalui pameran atau penelitian dapat memenuhi
misi museum untuk mendidik dan menginterprestasikan sekaligus memelihara
koleksi pada saat yang sama.
Kajian koleksi mata uang (coin) di Laboratorium Museum Nasional oleh
lembaga Kebudayaan Palestina
12

Kebijakan Pemanfaatan Koleksi Untuk Kepentingan Kebudayaan adalah
untuk memahami transformasi sistem simbol dari objek koleksi museum ke
konteks budaya sesungguhnya. Kebudayaan dalam lingkup kesenian meliputi
seni pertunjukan,seni rupa, seni kriya, film, fotografi, media cetak dan
elektronik, pagelaran dan lain-lain.
Kebijakan Pemanfaatan Koleksi Untuk Kepentingan Pariwisata adalah
pemanfaatan koleksi museum untuk wisata, hiburan dan kesenangan meliputi
wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, ziarah dan lain-lain.
2. Cakupan Pemanfaatan Koleksi Museum
Cakupan pemanfatan koleksi museum meliputi:
A. LAYANAN PENDIDIKAN
Pemanfaatan koleksi untuk layanan pendidikan antara lain ditujukan agar
koleksi koleksi museum dapat mewariskan dan menanamkan nilai nilai
sejarah perjuangan bangsa. Dalam hal ini museum harus dapat mendesain
tata pamer berikut program publiknya agar dapat dijadikan sebagai sumber
sejarah dan sumber belajar. Interpretasi terhadap koleksi museum ini
diharapkan mampu menimbulkan memory kolektif pengunjung. Koleksi
penelitian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penelitian seperti halnya
Museum Situs Muara Jambi yang datanya dapat digunakan sebagai pelengkap
kegiatan ekskavasi di sekitar kompleks percandian Muara Jambi. Dengan
13

demikian, koleksi yang terdapat pada museum situs juga dapat berfungsi untuk
mentafsirkan cerita dan makna situs.
Di sisi lain, koleksi museum juga dapat dimanfaatkan sebagai agen
perubahan melalui tata pamer yang edukatif. Koleksi yang dimanfaatkan sebagai
media pameran diharapkan dapat menimbulkan minat pengunjung untuk mengubah
tatanan masyarakat lewat proses mengetahui (learning to know) proses berbuat
(learning to do), proses untuk pembentukan kepribadian (learning to be), dan proses
untuk belajar hidup rukun bersama (learning to live together).
B. KEPENTINGAN SOSIAL
Koleksi museum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yakni melalui
pendidikan ketrampilan bagi masyarakat sekitar, namun tergantung karakter
koleksinya. Museum Batik ataupun Museum Tekstil misalnya, dapat berbagi
ketrampilan kepada masyarakat agar mereka mampu membatik. Museum Layang
Layang misalnya dapat pula menumbuhkan kreatifitas masyarakat dengan pelatihan
membuat layang layang khas Indonesia. Koleksi museum juga dapat dimanfaatkan
untuk mengedukasi publik melalui media sosial. Museum-museum yang sudah
memanfaatkan media sosial sebagai perangkat publisitasnya dapat membuka
peluang bagi museum untuk berhubungan dengan masyarakat lebih luas misalnya
melalui diskusi isu isu sosial seperti yang dilakukan Museum Asia Afrika.
C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Koleksi museum dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi.
Museum PP IPTEK misalnya, dapat memperkenalkan teknologi yang inovatif kepada
khalayak setelah melalui proses diseminasi dengan bahasa yang sederhana dan
tata pamer yang menarik. Dengan mendiseminasikan informasi koleksi museumnya,
maka masyarakat dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
14

sesuai kebutuhan mereka. Koleksi museum yang berciri teknologi juga dapat
dimanfaatkan untuk mempersatukan wawasan nusantara. Koleksi Museum
Transportasi misalnya, dapat mendesain koleksinya yang berorientasi kepada
persatuan melalui moda moda transportasi penghubung nusantara mulai yang
sifatnya tradisional, hingga modern meliputi udara, samudra, dan daratan.
D. KEBUDAYAAN
Koleksi museum dapat dimanfaatkan untuk dokumentasi kebudayaan.
Koleksi yang sifatnya berupa lingkungan alam beserta aktifitas masyarakat di
dalamnya dapat sebagaimana terdapat pada eco museum Lok Baintan Kalimantan
Selatan dapat mendokumentasikan pasar terapung berikut aturan aturan
perdagangannya. Contoh lain adalah Open Air Museum di kawasan pertambangan
timah P. Belitung yang merekam aktifitas budaya berupa kegiatan eksplorasi,
produksi, dan distribusi timah, serta berbagai peristiwa kecelakaan pekerja tambang
timah bawah tanah.
Dokumentasi kebudayaan juga dapat dilakukan melalui koleksi sebagaimana
halnya Museum Ullen Sentalu yang mendokumentasikan kehidupan keraton Solo.
Koleksi museum juga dapat dimanfaatkan sebagai peneguh identitas sekaligus
pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya pelestarian nilai dalihan na tolu di
Museum TB Silalahi, Mapalus di Museum Provinsi Sulawesi Utara, I La Galigo di
Museum La Galigo, Sulawesi Selatan, nilai sportivitas pada Museum Olah Raga,
dan lain sebagainya.
E. PARIWISATA
Pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia secara perorangan atau
kelompok dengan berbagai macam tujuan asalkan bukan untuk mencari nafkah atau
menetap. Dari beberapa definisi tersebut diperoleh gambaran bahwa pariwisata
15

merupakan suatu bidang yang bersifat multidimensi, melibatkan dan bersinggungan
dengan banyak sektor dan pelaku. Sementara itu pariwisata budaya adalah
“konsep pengembangan pariwisata berbasis budaya yang bertujuan untuk
mendukung upaya-upaya pelestarian budaya dan lingkungannnya serta
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan
manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat”.
Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang
menawarkan kebudayaan sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan
wisatawan. Pariwisata budaya menampilkan atraksi budaya baik yang bersifat
tangibel atau konkret maupun intangibel atau abstrak, juga yang bersifat living
culture (budaya yang masih berlanjut) dan cultural heritage (warisan budaya masa
lalu). Dalam living culture, unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai daya tarik antara
lain tradisi suatu suku bangsa tertentu, upacara dan ritual keagamaan, seni
pertunjukan, dan sebagainya. Sedangkan dalam cultural heritage, daya tarik yang
ditawarkan dapat berupa benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala,
lansekap budaya, dan sebagainya. Salah satu daya tarik wisata budaya adalah
museum.
Berbagai jenis museum seperti museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah
alam, seni dan kerajinan, iptek, teknologi dan industri dan lain sebagainya dibangun
untuk dapat dinikmati oleh warga dan masyarakat setempat tetapi apabila dikelola
dengan baik dan professional dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang penting
bagi wisatawan domestik maupun internasional. Dalam hal ini museum tidak hanya
dikelola sebagai tempat untuk menyimpan (artefak) tetapi juga dikembangkan
sebagai sarana edukasi bagi pengunjung melalui program publik.
C. Prinsip Pemanfaatan Koleksi Museum
16

a. Koleksi museum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan layanan pendidikan,
kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau
pariwisata.
b. Pemanfaatan koleksi harus berdasarkan izin kepala Museum.
c. Pemanfaatan koleksi tetap mengutamakan pelestarian.
d. Pemanfaatan koleksi museum mempertimbangkan azas keterbukaan
(inklusif) untuk memenuhi kebutuhan khalayak melalui mekanisme peraturan
yang berlaku.
e. Pemanfaatan koleksi yang kondisinya rapuh, langka, atau bernilai ekonomi
tinggi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perbanyakan atau
replika.
f. Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Koleksi berupa
Cagar Budaya dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
g. Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Koleksi Bukan
Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan
dengan izin kepala Museum.
h. Setiap pemanfaatan koleksi didahului dengan kajian untuk mencegah
kerusakan pada koleksi,
17

BAB III
PEMANFAATAN KOLEKSI MUSEUM
A. Pengantar Pemanfaatan Koleksi Museum
Menurut RPP Museum 2014, Pasal 46:1 bentuk pemanfaatan adalah: a.layanan
pendidikan, b.kepentingan sosial, c.ilmu pengetahuan dan teknologi,
d.kebudayaan, e.pariwisata. Semua bentuk pemanfaatan tersebut apabila
diterapkan kepada khasanah suatu museum menurut RPP 2014 juga akan terlihat
pada matriks berikut:
BENTUK
PEMANFAA
TAN
BC
B
Ben
da
non
BCB
Repli
ka
Bangun
an CB
Bangun
an non
CB
Strukt
ur CB
Non
Strukt
ur CB
Keteranga
n
Layanan
Pendidikan
√ √ √ √ √ √ √ Untuk
layanan
pendidikan
di museum
dapat
mengguna
kan
seluruh
khasanah
museum
Kepentingan
sosial
x √ √ x √ x ?
Kepenting
an sosial
yang
dimaksudk
an adalah
untuk
seminar,
diskusi,
pameran,
resepsi
pernikahan
, dll
Ilmu
pengetahuan
dan
Teknologi
√ √ x √ x √ x
18

Kebudayaan √ x √ √ x √ ?
Pariwisata √ √ √ √ √ √ √ Keperluan
pariwisata
dapat
mengguna
kan semua
khasanah
koleksi
museum
Keterangan:
√ : dapat dimanfaatkan
X : Tidak dapat dimanfaatkan
? : Tergantung kondisi dan situasi, dapat atau tidak dapat dimanfaatkan
Berdasarkan matriks tersebut dapat diketahui bahwa khasanah suatu museum
dari koleksi sampai struktur bukan Cagar Budayanya ada yang bisa
dimanfaatkan, tidak dapat bisa dimanfaatkan, dan ada pula yang tergantung
kepada situasi, kondisi, dan tujuan pemanfaatannya. Misalnya untuk keperluan
layanan pendidikan hampir semua khasanah museum berdasarkan RPP Museum
2014 dapat semua dimanfaatkan, hanya tergantung cara dan intensitas
pemanfaatannya saja yang berbeda-beda. Begitupun untuk tujuan pariwisata
semua khasanah museum sebenarnya dapat dimanfaatkan, jika memang
dikehendaki oleh wisatawannya.
Adapun untuk kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tidak
seluruh khasanah museum dapat dimanfaatkan, ada beberapa khasanah yang
tidak bisa dimanfaatkan secara leluasa, tetapi ada juga yang memang dapat
untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal kepentingan sosial,
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya
sebenarnya tidak dapat dimanfaat secara bebas, jika pun hendak dimanfaatkan
maka harus mengikuti sejumlah syarat secara ketat. Apabila syarat-syarat yang
diajukan oleh museum tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang memanfaatkan, maka
izin pemanfaatan dapat dibatalkan. Lain halnya dengan pemanfaatan dalam
bidang kebudayaan, tentunya semua cagar budaya yang dimiliki oleh suatu
museum (benda, bangunan, dan struktur) dapat dimanfaatkan, sedangkan koleksi
imitasi, bangunan baru dan jika ada struktur baru pasti tidak akan dimanfaatkan.
19

Untuk lebih jelas dan terinci, uraian pemanfaatan khasanah museum dengan
tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh RPP Museum 2014,
diuraikan pada sub bab dibawah ini.
B. BENDA
Koleksi museum yang berupa benda terdiri dari:
1. Koleksi Benda Cagar Budaya
Koleksi benda cagar budaya merupakan benda yang telah ditetapkan menjadi
Benda Cagar Budaya berdasarkan kriteria tertentu. Koleksi benda budaya
yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya menjadikannya mempunyai nilai
kepentingan yang berbeda daripada benda budaya yang tidak
dicagarbudayakan. Sehingga pemanfaatannya juga berbeda.
Koleksi benda cagar budaya, contoh perhiasan emas dari masa dinasti
Sailendra, karena nilai penting dan langka, lebih terbatas pemanfaatannya.
Sebagai benda asli yang bernilai sangat penting, tidak dimanfaatkan terlalu
sering untuk pameran temporer, tidak mudah untuk dipinjamkan, tidak
digunakan sebagai alat peraga pada kegiatan edukasi, dan bentuk
pemanfaatan lainnya yang dapat membahayakan kelestarian koleksi untuk
jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang lebih lama.
2. Koleksi Benda Non Cagar Budaya
Koleksi benda budaya yang walaupun bukan merupakan benda cagar budaya,
sebagai bukti asli atau bukti kenyataan dan kehadiran (realita dan
eksistensinya) sebagai hasil budaya manusia, tetap bernilai penting.
Cakupan pemanfaatan koleksi museum yang berkategori bukan koleksi cagar
budaya lebih tidak terbatas daripada koleksi cagar budaya. Koleksi bukan
cagar budaya dapat dimanfaatkan dengan lebih leluasa untuk berbagai
kepentingan. Koleksi bukan benda cagar budaya bisa lebih sering
dimanfaatkan pada pameran di ruang terbuka, misalnya digunakan sebagai
alat peraga dikegiatan edukasi baik di dalam museum maupun di luar museum
( di sekolah, contohnya). Pemanfaatan semacam ini dimungkinkan karena
umumnya museum mempunyai lebih dari satu koleksi sejenis.
3. Koleksi Replika
Museum dapat membuat replika benda cagar budaya maupun benda yang
bukan cagar budaya untuk dijadikan koleksi. Koleksi replika dibuat sesuai
20

dengan kepentingan dan kebutuhan museum karena semakin banyak benda
asli yang dikoleksi oleh suatu museum, semakin banyak pula pengunjungnya.
Jumlah koleksi asli (realia) oleh pengunjung dijadikan ukuran kualitas suatu
museum.
Koleksi replika dapat dimanfaatkan untuk segala kepentingan oleh museum
seperti penelitian; pameran: tetap, temporer, dan keliling; dipinjamkan;
dijadikan sarana promosi; dipakai sebagai pengisi ruang (display); atau
sebagai alat peraga.
Potensi pemanfaatan yang begitu beragam tetap harus tidak bertentangan
dengan visi, misi, dan kebijakan museum.
4. Pedoman Pemanfaatan Benda Cagar Budaya
1) Pedoman Umum
a. Pemanfaatan koleksi museum yang berupa koleksi benda cagar budaya,
koleksi bukan benda cagar budaya, maupun koleksi replika mengacu
pada kebijakan (policy) tertulis koleksi yang dimiliki dan berlaku di
setiap museum.
b. Kebijakan pemanfaatan koleksi mencerminkan visi, misi, dan tujuan
museum.
c. Kebijakan pemanfaatan koleksi perlu dievaluasi secara berkala.
d. Koleksi yang pemanfaatannya diajukan oleh fihak diluar museum dan
mengakibatkan koleksi berpindah tempat mengacu pada buku pedoman
peminjaman koleksi museum.
e. Kurator, konservator, dan registrar melakukan kajian kelayakan terhadap
koleksi yang akan dimanfaatkan.
f. Koleksi yang akan dimanfaatkan harus memperhatikan asas
manfaatnya.
g. Bila koleksi dimanfaatkan untuk penelitian, penggunaan metode dan
teknik penelitiannya mengedepankan kaidah pelestarian.
h. Khusus koleksi Benda Cagar Budaya dibuatkan syarat dan prosedur
pemanfaatan yang lebih spesifik yang berdasarkan pada kaidah
pelestarian.
i. Setiap museum harus memiliki syarat dan prosedur perijinan untuk
pemanfaatan koleksi benda cagar budaya, koleksi bukan cagar budaya,
dan koleksi replika yang diajukan oleh fihak luar museum.
21

j. Museum harus pula memiliki prosedur internal yang berlaku di masing-
masing museum berkaitan dengan pemanfaatan koleksi cagar budaya,
koleksi bukan cagar budaya, dan koleksi replika.
k. Keamanan dan keutuhan koleksi wajib diprioritaskan oleh setiap
pengelola museum.
2) Pemanfaatan koleksi untuk kepentingan layanan pendidikan
a. Layanan pendidikan atau kegiatan pembelajaran (learning) oleh
museum dapat dilakukan didalam museum maupun diluar museum.
b. Kegiatan bertujuan untuk lebih menciptakan interaksi antara pengunjung
dengan koleksi agar tumbuh rasa ketertarikan pada benda-benda
budaya dan menjadikan koleksi sebagai sumber inspirasi.
c. Materi setiap kegiatan layanan pendidikan harus mendukung tujuan
museum; serta sesuai pula antara koleksi dengan yang memanfaatkan.
d. Layanan pendidikan atau pembelajaran di museum, antara lain, dapat
berupa pameran tetap dan temporer, ceramah bertema khusus,
demonstrasi pembuatan suatu benda budaya, museum masuk sekolah,
koleksi keliling, dan lain bentuk kegiatan.
e. Koleksi yang dimanfaatkan selayaknya lebih banyak menggunakan
koleksi non cagar budaya dan koleksi replika.
f. Pemanfaatan koleksi berupa benda cagar budaya agar selalu diawasi
oleh pengelola museum.
3) Pemanfaatan koleksi untuk kepentingan sosial
a. Pemanfaatan koleksi untuk kepentingan sosial dalam bentuk pameran,
pengisi ruang, lomba, misalnya tetap memperhatikan kelestarian
koleksi.
b. Pemanfaatan koleksi diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan
apresiasi serta kesadaran masyarakat pada benda hasil budaya sendiri.
c. Pengelola museum wajib mengarahkan dan mendampingi
penyelenggara kegiatan untuk memaksimalkan hasil kegiatan dan
meminimalkan risiko kerusakan koleksi.
d. Pemanfaatan koleksi harus sesuai dengan tujuan penggunaan
kepentingan sosial.
e. Koleksi museum yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dibatasi
hanya koleksi replika atau secara terbatas memanfaatkan koleksi non
cagar budaya.
22

4) Pemanfaatan koleksi untuk kepentingan iptek
a. Pemanfaatan koleksi bagi kepentingan ini hanya diijinkan untuk
keperluan yang terkait erat dengan pengetahuan, seperti desain,
teknologi pembuatan (rekayasa), ilmu sosial (antropologi, sosiologi,
arkeologi, sejarah), dan ilmu lain yang relevan.
b. Koleksi selayaknya hanya dapat dimanfaatkan di dalam museum.
c. Pengelola atau petugas museum wajib memantau dan mendampingi
pemanfaat koleksi.
d. Norma-norma penanganan koleksi wajib dipatuhi oleh pemanfaat dari
luar museum maupun dari dalam museum.
e. Penelitian sebagai salahsatu bentuk pemanfaatan wajib memperhatikan
nilai penting koleksi.
f. Hasil pemanfaatan koleksi wajib dimiliki oleh pengelola museum dan
disebarluaskan.
5) Pemanfaatan koleksi untuk kepentingan kebudayaan
a. Koleksi museum berupa benda cagar budaya, benda non cagar budaya,
dan replika untuk kepentingan kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan, seperti kegiatan seni, kegiatan produksi audio visual ( film,
video, dan fotografi), dan pameran.
b. Pemanfaatan koleksi untuk kentingan kebudayaan wajib menjaga nilai
budaya yang terkandung didalam setiap koleksi.
c. Koleksi museum hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kebudayaan
yang bertujuan memperkenalkan nilai budaya dan meningkatkan
apresiasi masyarakat terhadap nilai kelestarian budaya.
d. Setiap kegiatan pemanfaatan koleksi untuk kepentingan ini wajib
diarahkan, didampingi, dan dievaluasi oleh pengelola museum.
e. Pemanfaatan harus memperhatikan keamanan serta kelestarian koleksi.
6) Pemanfaatan koleksi untuk kepentingan pariwisata
a. Koleksi museum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata yang
bertujuan meningkatkan pembelajaran tentang warisan budaya yang
23

bersifat kebendaan dan nilai budaya yang terkandung didalamnya serta
nilai penting pelestariannya.
b. Pemanfaatan koleksi untuk kepentingan pariwisata harus diarahkan pula
bagi upaya mempromosikan keragaman budaya, toleransi dalam
keberagaman, serta jatidiri bangsa.
c. Pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata harus turut mempromosikan
museum dan koleksinya.
d. Penyelenggara wisata wajib berkonsultasi dan didampingi oleh
pengelola museum agar informasi yang diberikan tidak menimbulkan
kesan atau pandangan negatif tentang nilai-nilai yang terkandung dalam
koleksi.
24

C. BANGUNAN
Bangunan museum dapat diartikan sebagai lingkungan yang memberikan
perlindungan terhadap koleksi didalamnya. Bangunan di museum memiliki
berbagai ruang yang turut pula menjadi lapisan pelindung bagi koleksi hingga
lapisan pelindung yang terkecil. Bangunan yang dikelola museum sebagian besar
di antaranya adalah bangunan yang sudah sejak lama berdiri, jauh berasal dari
masa lampau, bahkan keberadaan gedung tersebut pada masa lalu memiliki
fungsi masing-masing, sehingga keberadaannya pada masa sekarang tetap
dipertahankan. Bangunan di museum merupakan faktor yang sangat penting bagi
pelestarian koleksi. Bangunan museum yang tidak memenuhi standar kelayakan
akan mengancam keselamatan koleksi museum sebagai aset di dalamnya.
Bangunan museum yang termasuk dalam kategori Bangunan Cagar Budaya
memiliki nilai estetis yang perlu dilestarikan sehingga selain memiliki
keistimewaan berfungsi sebagai ruang bernaung bagi koleksi museum dari
lingkungan di sekitarnya. Bangunan museum dengan gaya yang khas
memberikan aura yang menarik pengunjung karena dapat melibatkan memori dan
pengalaman yang baru tentang keberadaan lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan kenyataan tersebut, bangunan museum memberikan daya tarik dan
menawarkan keinginan bagi orang banyak untuk memanfaatkannya dalam
berbagai kepentingan. Bangunan museum yang masuk ke dalam kategori cagar
budaya sudah tentu penggunaan dan pemanfaatannya diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Pemanfaatan gedung museum baik yang berstatus Bangunan Cagar budaya
maupun Bangunan Non Cagar Budaya penyediaan layanannya diharapkan dapat
memberikan efek positif bagi museum dalam beberapa hal, seperti:
1. Mendatangkan dan meningkatkan lebih banyak jumlah pengunjung ke
museum
2. Memperkenalkan museum kepada masyarakat luas
3. Mendatangkan manfaat lainnya bagi museum
Mengenai bangunan museum yang tidak termasuk dalam kategori cagar budaya
seperti halnya bangunan yang baru dibangun apakah penggunaan dan
pemanfatannya juga memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam undang-
undang..?, lalu bagaimana aturan penggunaan dan pemanfaatan mengenai
kedua bangunan yang berbeda status tersebut..?
Draf pedoman pemanfaatan ini berupaya memberikan gambaran akan
perbedaan kedua hal tersebut ditinjau dari beberapa sisi pemanfatannya untuk
kepentingan pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, Kebudayaan,
dan Pariwisata.
25

1. Bangunan Cagar Budaya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar
Budaya dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa bangunan Cagar Budaya
adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak
berdinding, dan beratap. Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan bahwa
elemen bangunan Cagar Budaya wujudnya dapat berupa:
a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
Bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan juga diatur didalamnya
mengenai beberapa kriteria seperti yang diatur dalam pasal 5.yaitu:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Bangunan Cagar Budaya yang dimaksud dalam pembuatan draf pedoman ini
ditekankan pada Bangunan Cagar Budaya yang terdapat di museum, dimana
banyak bangunan yang dimiliki museum sebagian besar masuk dalam
kategori Bangunan Cagar Budaya yang statusnya telah diusulkan, didaftarkan
ataupun ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya. Oleh karena itu dalam
pasal 18 ayat 1 juga dijelaskan bahwa museum adalah lembaga yang
memegang kendali dalam merawat Bangunan Cagar Budaya tersebut. Ayat
selanjutnya kemudian menguatkan bahwa museum adalah lembaga yang
bertanggung jawab dan berfungsi melindungi, mengembangkan,
memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah
ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan
mengomunikasikannya kepada masyarakat. Dalam hal pemanfaatan gedung
museum sebagai Bangunan Cagar Budaya maka pengelola museum
berupaya untuk memberdayakan kawasan dan/ataubangunan cagar budaya
sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan
dengan pelestariannya.
Bangunan Cagar Budaya menampilkan berbagai ketertarikan karena
ditentukan oleh beberapa faktor yang menentukan seperti:
a. Usia dan sifat keantikan
b. Keterkaitan dengan peristiwa dan orang yang terkenal di masa lampau
26

c. Dokumen aspek-aspek kehidupan yang penting dari suatu masyarakat di
masa lampau.
Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya adalah pendayagunaan Bangunan
Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
rakyat sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala dengan tetap
mempertahankan pelestariannya.
Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum sebaiknya memperhatikan
Bangunan Cagar Budaya yang akan diberdayakan agar layak dan siap untuk
dipergunakan bagi berbagai kepentingan yang sesuai dengan tujuan
pelestarian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut bilamana diperlukan
pengelola museum membuat pertimbangan untuk melakukan kegiatan
pemugaran terlebih dahulu agar syarat kelayakan bangunan dapat terpenuhi.
Dalam pasal 83 ayat 1 dijelaskan bahwa Bangunan Cagar Budaya dapat
diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pada masa kini dengan tetap
mempertahankan ciri-cirinya seperti:
1. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar
Budaya; dan/atau
2. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya
atau kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
Adaptasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:
a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
c. mengubah susunan ruang secara terbatas;dan/atau
d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan
estetika lingkungan disekitarnya.
Melihat pengalaman dari kota-kota dunia, revitalisasi bangunan cagar budaya
banyak membawa keuntungan, baik bagi pribadi pemilik bangunan, maupun
bagi perkembangan kota tersebut, seperti yang terjadi di Kota Singapura dan
Amsterdam. Revitalisasi ini bukan hanya menyangkut bangunannya saja,
tetapi juga lingkungan tempat bangunan cagar budaya itu beradaselama tidak
bertentangan dengan tujuan pelestarian dan memajukan kebudayaan
nasional sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa dalam rangka
pemanfaatan bangunan museum, terutama bangunan yang telah masuk ke
dalam katagori bangunan cagar budaya pemanfataannya dilakukan dengan
27

memperhatikan batas-batas dan zonasi ruang yang sesuai dengan kaidah
pelindungan terhadap bangunan cagar budaya.
Mengenai guna pemanfaatan pada bagian lain dalam undang-undang pasal
91 disebutkan bahwa pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum
dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu
pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.Hal ini diberlakukan
oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah hingga
perorangan.
Pemerintah kemudian memberikan fasilitas dalam pemanfaatan bangunan
tersebut berupa perizinan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan
dana, dan/atau pelatihan sesuai dengan peringkat yang dimiliki oleh
bangunan cagar budaya.Satu hal yang harus dilakukan dalam upaya
pemanfaatan bangunan ini adalah mencegah terjadinya kerusakan terhadap
bangunan museum. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, khususnya gedung
museum memiliki aturan-aturan yang dijalankan seperti halnya peraturan
yang dijalankan oleh beberapa pemerintah di Indonesia dengan tujuan :
a. mempertahankan keaslian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya
yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
b. memulihkan keaslian kawasan dan/atau bangunan yang mengandung
nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
c. melindungi dan memelihara kawasan dan/atau bangunan cagar budaya
dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun
proses alam;
d. mewujudkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai
kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan
dan citra positif Daerah dan tujuan wisata.
Sasaran pelestarian bangunan cagar budaya adalah :
a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya
pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan/atau bangunan
cagar budaya;
b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan
aktif dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan
pemanfaatan terhadap potensi kawasan dan/atau bangunan cagar
budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan
ekonomi.
Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan
pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya berkewajiban :
28

a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan
kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab para
pengambil keputusan dalam penyelenggaraan pengelolaan serta
pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
b. menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan
pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan
serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar
budaya;
d. mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi berupa insentif
dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam
penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan
dan/atau bangunan cagar budaya;
e. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan
serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar
budaya;
f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau
bangunan cagar budaya kepada masyarakat;
g. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan
dunia usaha dibidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan
kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
h. memberikan pelayanan kepada siapapun yang berkepentingan di bidang
pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau
bangunan cagar budaya sesuai dengan Norma Standar Pelayanan
Minimal.
Dalam pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum perlu dikeluarkan
izin pemanfaatan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. tujuan pemanfaatan;
b. waktu pemanfaatan;
c. lokasi pemanfaatan;
d. cara pemanfaatan;
e. bentuk pemanfaatan; dan
f. jumlah orang yang melakukan pemanfaatan
Sebagai bentuk pengawasan pengelola museum terhadap bangunannya,
maka dalam kegiatan pemanfaatan tersebut pihak museum sebagai
penaggung jawab harus turut terlibat langsung dalam seluruh kegiatan
29

pemanfaatan bangunan museum yang berstatus cagar budaya.Ketentuan-
ketentuan yang berlaku di museum pun harus disosialisasikan kepada kepada
semua pihak.
Faktor kelayakan Bangunan Cagar Budaya juga menjadi perhatian utama
sebelum kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat. Menurut
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bagunan Cagar Budaya Yang
Dilestarikan Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan harus memiliki
persyaratan administratif (pasal 5) dan teknis (pasal 6).
Persyaratan Administratif sebagai berikut:
1. Persyaratan administratif bangunan gedung cagar budaya yang
dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. status bangunan gedung sebagai bangunan gedung cagar budaya;
b. status kepemilikan; dan
c. perizinan.
2. Keputusan penetapan status bangunan gedung sebagai bangunan gedung
cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar
budaya.
3. Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
status kepemilikan tanah dan status kepemilikan bangunan gedung cagar
budaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Tanah dan bangunan gedung cagar budaya dapat dimiliki oleh negara,
swasta, badan usaha milik negara/daerah, masyarakat hukum adat, atau
perseorangan.
5. Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Izin
Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk
DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan
fungsi khusus.
Persyaratan teknis sebagai berikut:
Persyaratan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. persyaratan tata bangunan;
b. persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya; dan
c. persyaratan pelestarian.
30

Pedoman Pemanfaatan
a. Layanan Pendidikan
Bangunan Cagar Budaya di museum sebagai pelindung bagi koleksi
museum seringkali dimanfaatkan penggunaannya sebagai layanan
pendidikan. Pemanafaatan Bangunan Cagar Budaya. Mengenai hal
tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan :
1. Pemanfaatan bagi Bangunan Cagar Budaya di museum harus
mendapatkan izin dari pengelola museum
2. Pemanfaatan dilakukan dalam rangka memajukan pendidikan bagi
masyarakat
3. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum untuk layanan
pendidikan dilakukan dengan memperhatikan fungsi bangunan
museum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya tetap menghormati aturan yang
terkandung di dalamnya untuk menjaga kelestarian bangunan, koleksi
museum dan lingkungan sekitarnya
5. Penyelenggaraan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum
untuk layanan pendidikan dilakukan melalui konsultasi dan tetap
mendapatkan arahan, pengawasan dan pendampingan serta
melibatkan pengelola museum di dalamnya
6. Pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda atau zona
yang ditetapkan oleh pengelola museum
Acara Yayasan Goodwill di Ruang
Kertarajasa Gd. A Museum Nasional
31

b. Kepentingan Sosial
Museum berupaya menjadi mitra bagi masyarakat serta ikut aktif dalam
memberikan tanggung jawab dan kepedulian sosial bagi masyarakat, maka
dalam hal ini pemanfatan terhadap Bangunan Cagar Budaya di museum
salah satunya adalah untuk kepentingan sosial. Beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam pemanfaatan ini diantaranya:
1. Adanya persetujuan kerjasama antara kedua belah pihak
2. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum terlebih dahulu
3. Pihak museum memperhatikan kapasitas, ketersediaan tempat atau
fasilitas pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan
sosial
untuk kepentingan sosial dilakukan melalui konsultasi dan tetap
Memperingati Hari Pengungsi se Dunia di Ruang
Auditorium Gd. A Museum Nasional
32

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Bangunan Cagar Budaya di museum memiliki nilai penting bagi ilmu
pengetahuan dan teknologi sehingga pemanfaatan untuk kepentingan ini
dapat bertujuan praktis dan bersifat aplikatif. Pemanfaatan ini pada
prinsipnya dapat dilakukan memperhatikan beberapa hal berikut:
1. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum untuk kepentingan ilmu
pengetahuan dan teknologi terlebih dahulu mendapatkan izin dari
pengelola museum
2. Pemanfaatan sepenuhnya dilakukan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
4. Penyelenggaraan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum untuk
kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui konsultasi
dan tetap mendapatkan arahan, pengawasan dan pendampingan serta
Komunitas Museum Ceria dan penderita Alzheimer
d. Kebudayaan
Eksistensi museum sepenuhnya adalah untuk pengembangan kebudayaan
termasuk di antaranya melalui pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya.
33

Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum untuk kepentingan
kebudayaan memiliki beberapa ketentuan:
1. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum untuk kepentingan
kebudayaan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengelola museum
2. Pemanfaatan untuk kebudayaan sepenuhnya dilakukan untuk
pengembangan kebudayaan
untuk kebudayaan dilakukan melalui konsultasi dan tetap mendapatkan
arahan pengawasan dan pendampingan serta melibatkan pengelola
museum di dalamnya
Acara Bedah Buku “Laut dan Budaya” di Ruang Auditorium Gd.
A
e. Pariwisata
Meskipun pada awalnya Bangunan Cagar Budaya tersebut tidak dikaitkan
langsung dengan aspek pariwisata, tetapi sesuai dengan perkembangan
jaman dan pemikiran baru di era modern, diperlukan perubahan
pandangan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan bangunan
34

tersebut, bukan hanya sebagai monumen yang bernilai sejarah dan
penanda di masa lalu, tetapi untuk kepentingan pariwisata.
Bangunan Cagar Budaya di museum memiliki nilai estetis yang menarik
perhatian bagi masyarakat luas, sehingga pemanfaatannya pun dapat
dilakukan untuk kepentingan pariwisata. Pemanfaatan Bangunan Cagar
Budaya di museum untuk kepentingan pariwisata memiliki bebrapa
ketentuan:
1. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di museum untuk kepentingan
pariwisata terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengelola museum
2. Pemanfaatan dalam hal ini sepenuhnya dilakukan untuk pariwisata
untuk kepentingan pariwisata dilakukan melalui konsultasi dan tetap
mendapatkan pengawasan, pendampingan dan melibatkan pengelola
museum di dalamnya
Acara Pentas Akhir Pekan di Museum Nasional
Auditorium Gd A Museum Nasional untuk kepentingan
pariwisata
35

2. Bangunan Non Cagar Budaya
Dalam undang-undang disebutkan bahwa status Bangunan Non Cagar
Budaya seperti yang telah dijelaskan pada pasal 18 ayat 2 memiliki
persamaan dengan Bangunan Cagar Budaya dalam hal perlindungan,
pengembangan, pemanfaatannya oleh pihak museum sebagai pengelola
kedua bangunan tersebut. Namun sejatinya bahwa bangunan museum yang
berstatus sebagai Bangunan Cagar Budaya memiliki perhatian yang lebih
khusus.
“Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang
berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa
benda, bangunan, an/atau struktur yang telahditetapkan sebagai Cagar
Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada
masyarakat.”
Bangunan Non Cagar Budaya bagi museum juga merupakan pelindung bagi
koleksi terhadap lingkungan di sekitarnya serta menjadi penunjang segala
macam aktifitas maupun kegiatan di museum. Keberadaan Bangunan Non
Cagar Budaya di museum dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan sesuai dengan kebijakan pengelola museum. Lain halnya
dengan Bangunan Cagar Budaya yang dilindungi undang-undang, maka
Bangunan Non Cagar Budaya dapat dilakukan kegiatan renovasi,
penambahan ataupun perubahan bentuk bangunan selama mendapat
persetujuan atau kebijakan pengelola museum. Perubahan terhadap
Bangunan Non cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan risiko
terhadap keselamatan koleksi di dalamnya dengan mempertimbangkan
beberapa variabel sebagai berikut:
• Kondisi koleksi
• Kondisi dan bentuk bangunan
• Jenis koleksi
Sekali pun berbeda status, namun pengelolaan Gedung Non Cagar Budaya di
museum tetap menjadi perhatian utama karena fungsinya yang sama penting
dengan Bangunan Cagar Budaya. Bangunan Non Cagar Budaya menjadi
penunjang seluruh kegiatan museum dan menjadi ruang terbuka bagi publik
dalam melakukan aktifitas kegiatan. Pemanfaatan Bangunan Non Cagar
Budaya di museum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola museum
untuk melayani berbagai kepentingan masyarakat.
36

Seperti halnya Bangunan Cagar Budaya maka Bangunan Non Cagar Budaya
di museum juga harus memiliki kriteria, baik secara administratif maupun
teknis.
Pedoman Pemanfaatan
a. Layanan pendidikan
Bangunan Non Cagar Budaya seperti halnya Bangunan Cagar Budaya di
museum memiliki fungsi yang hampir sama sebagai pelindung bagi koleksi
museum. Pemanafaatan Bangunan Non Cagar Budaya dalam hal ini terkait
pamanfaaatan ruang publik layanan pendidikan. Mengenai hal tersebut
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan :
1. Pemanfaatan bagi Bangunan Non Cagar Budaya di museum
2. Pemanfaatan dilakukan dalam rangka memajukan pendidikan bagi
masyarakat
3. Pemanfaatan Bangunan Cagar Non Budaya di museum untuk layanan
pendidikan dilakukan dengan memperhatikan fungsi bangunan
museum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pemanfaatan Bangunan Non Cagar Budaya tetap menghormati aturan
yang terkandung di dalamnya untuk menjaga kelestarian koleksi
5. Penyelenggaraan pemanfaatan Bangunan Non Cagar Budaya di
museum untuk layanan pendidikan dilakukan melalui konsultasi dan
tetap mendapatkan pengawasan, pendampingan dan melibatkan
pengelola museum di dalamnya
37

20th
Anniversary Kinderland Preschool Jakarta
Ruang Kaca Gd. B Museum Nasional
b. Kepentingan Sosial
Museum berupaya menjadi mitra bagi masyarakat dan ikut serta aktif
dalam memberikan tanggung jawab dan kepedulian sosial bagi
masyarakat. Pemanfatan Bangunan Non Cagar Budaya di museum salah
satunya adalah untuk kepentingan sosial. Beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam pemanfaatan ini diantaranya:
1. Adanya persetujuan kerjasama antara kedua belah pihak
2. Pemanfaatan Bangunan Non Cagar Budaya di museum terlebih dahulu
3. Pihak museum memperhatikan kapasitas, ketersediaan tempat atau
fasilitas pemanfaatan Bangunan Non Cagar Budaya untuk kepentingan
sosial
yang terkandung di dalamnya untuk menjaga pelestarian koleksi
museum untuk kepentingan sosial dilakukan melalui konsultasi dan
tetap mendapatkan arahan, pengawasan serta pendampingan dan
yang ditetapkan oleh pengelola museum.
38

Program Acara “save the children” di Ruang Kaca Gd. B
Museum Nasional
c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
Bangunan Non Cagar Budaya di museum memiliki berbagai fungsi
pemanfaatan seperti pemanfaatan dalam kepentingan ilmu pengetahuan
dan teknologi sehingga dapat bertujuan praktis dan bersifat aplikatif.
Pemanfaatan ini pada prinsipnya dapat dilakukan dengan memperhatikan
beberapa hal berikut:
1. Pemanfaatan Bangunan Non Cagar Budaya di museum untuk
kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih dahulu
2. Pemanfaatan Bangunan Non Cagar Budaya diperuntukkan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
museum untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan
melalui konsultasi dan tetap mendapatkan arahan, pengawasan serta
pendampingan dan melibatkan pengelola museum di dalamnya
39

Ceramah Ilmiah tentang ilmu pengetahuan budaya Gedung B Museum
Nasional
d. Kebudayaan
Museum sebagai lembaga yang melestarikan dan mengembangkan
kebudayaan selalu bekerja sama dengan masyarakat termasuk di
antaranya melalui pemanfaatan Bangunan Non Cagar Budaya.
Pemanfaatan Bangunan Non Cagar Budaya di museum untuk kepentingan
kebudayaan memiliki beberapa ketentuan:
kepentingan kebudayaan terlebih dahulu mendapatkan izin dari
pengelola museum
2. Pemanfaatan untuk kepentingan kebudayaan sepenuhnya dilakukan
untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan
museum untuk kebudayaan dilakukan melalui konsultasi dan tetap
40

Malam Budaya untuk BCA
e. Pariwisata
Bangunan Non Cagar Budaya di museum memiliki berbagai kegunaan.
Bagi masyarakat keberadaan Bangunan Non Cagar Budaya di museum
menjadi salah satu tujuan untuk dimanfaatkan khususnya untuk
kepentingan pariwisata:
kepentingan pariwisata terlebih dahulu mendapatkan izin dari
pengelola museum
2. Pemanfaatan dalam hal ini sepenuhnya dilakukan untuk memajukan
pariwisata
untuk kepentingan pariwisata dilakukan melalui konsultasi dan tetap
yang ditetapkan oleh pengelola museum.
D. STRUKTUR
1. Struktur Cagar Budaya
41

Pada Pasal 1 ayat 6, Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi
kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana
untuk menampung kebutuhan manusia.
2. Struktur Non Cagar Budaya
Struktur non cagar budaya yang merupakan koleksi museum memiliki
perlakuan yang sama dengan koleksi lainnya.
3. Pedoman Pemanfaatan
a. Pemanfaatan Untuk Layanan Pendidikan
Pemanfaatan Koleksi museum untuk kepentingan pendidikan meliputi
kegiatan ekstrakurikuler, penulisan karya ilmiah, studi dan kunjungan
lapangan, kemah budaya, lokakarya dan kegiatan lainnya sebagai media
pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
pemahaman dan kesadaran tentang pelestarian koleksi museum, dan lain
lain.
Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan Pendidikan, yaitu:
1) Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan materi
yang diberikan;
2) Pemanfaatan sesuai dengan prinsip pelestarian
3) Untuk pengaturan pelaksanaannya dikonsultasikan dan didampingi
atau diawasi oleh pengelola museum
b. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Sosial
Pemanfaatan Koleksi Museum untuk kepentingan sosial adalah
pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial
kemasyarakatan (misalnya pameran, bazar, lomba, dan lain-lain).
Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan sosial terhadap:
• daya dukung/luas koleksi museum
• Harus tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam koleksi
museum dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap
kelestarian koleksi museum
• Kegiatan pemanfaatan harus menjaga kelestarian koleksi museum
42

• Untuk pengaturan pelaksanaannya harus dikonsultasikan dan
didampingi atau diawasi oleh pengelola museum dan dapat
berkoordinasi dengan UPT Dinas Kebudayaan terkait.
• Pemanfaatan untuk kepentingan sosial (seperti pertemuan, lomba, olah
raga, dan pernikahan) dapat dilaksanakan di daerah tertentu.
c. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pemanfaatan Koleksi Museum untuk kepentingan ilmu pengetahuan
meliputi penelitian untuk akademis, seperti penelitian yang dilakukan dalam
rangka pengembangan ilmu pengetahuan (arkeologi, arsitektur,
antropologi, sejarah, sosiologi, teknik, dan lain sebagainya).
Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, yaitu:
1) Penelitian harus memperhatikan nilai penting dari koleksi museum dan
untuk meningkatkan apresiasi masyarakat;
2) Penelitian yang bersifat destruktif tidak diizinkan.
3) Hasil pemanfaatan dari kegiatan penelitian koleksi museum, wajib
dipublikasikan kepada museum dan masyarakat.
d. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Kebudayaan
Pemanfaatan Koleksi Museum untuk kepentingan kebudayaan dalam
lingkup seni meliputi kegiatan seni pertunjukan (drama, tari, musik,
karawitan, wayang), seni rupa, seni kriya, audio visual, film, fotografi, media
cetak dan elektronik, pameran, pagelaran, dan lain lain.
Ketentuan teknis pemanfaatan untuk kepentingan Kebudayan, yaitu:
1) Dalam pengambilan gambar atau film harus tetap mengormati norma-
norma yang ada pada koleksi museum dan masyarakat pendukungnya
2) Harus turut mepromosikan koleksi museum dan meningkatkan
apresiasi masyarakat terhadap pelestariannya
3) Mampu meningkatkan pembelajaran tentang warisan budaya yang
bersifat kebendaan (tangible) dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya ( intangible)
4) Mampu meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal
5) Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan (tata panggung,
lampu, tenda, generator, dan sebagainya) harus dikonsultasikan
dengan pengelola museum
43

e. Pemanfaatan untuk Kepentingan Pariwisata
Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata meliputi wisata
budaya, wisata sejarah, wisata ziarah, wisata umum, wisata pendidikan,
wisata minat khusus, dan lain lain.
1) Pemanfaatan agar melibatkan peranserta pengelola museum dan
masyarakat;
2) Harus tetap menghormati norma masyarakat sekitar dan nilai yang
terkandung di dalam koleksi museum;
3) harus dapat memberikan dukungan kontribusi pada upaya pelestarian
koleksi museum yang dimanfaatkan;
4) Mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap koleksi museum;
44

BAB IV
PENUTUP
Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan museum disadari perlu suatu
pedoman untuk pemanfaatan koleksi untuk kepentingan pengelola museum
sendiri maupun untuk masyarakat.
Untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan koleksi tersebut Direktorat Jenderal
Kebudayaan, melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
berusaha menyusun sebuah pedoman, yaitu Pedoman Pemanfaatan Koleksi
Museum.
Pada akhirnya dengan adanya “Buku Pedoman”ini, diharapkan secara
maksimal museum dapat memanfaatkan koleksi bagi kepentingan museum
sendiri maupun kepentingan masyarakat.
45

Draft pedoman hasil fgd

More Related Content

Viewers also liked

Recently uploaded

Draft pedoman hasil fgd