Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan PT Sajid Manajemen Kapital tentang pengembangan industri pertanian dan pariwisata di Kabupaten Nagekeo. Nota kesepahaman ini membahas komitmen kedua belah pihak dalam pengembangan proyek, tugas PT Sajid Manajemen Kapital sebagai konsultan, jadwal proyek selama dua tahun, dan ketentuan lainnya.
Perjanjian ini mengatur kerjasama penelitian antara perusahaan penelitian kelapa sawit dengan perusahaan perkebunan untuk melakukan penelitian peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit melalui penerapan praktik terbaik dan pengujian program pemuliaan selama 5 tahun. Perjanjian ini mengatur ruang lingkup, tugas, hak kekayaan intelektual, biaya, kerahasiaan, hukum yang berlaku, penyelesaian perselisihan
Perjanjian kerja sama ini membahas kerja sama antara PT. A dan PT. B dalam melakukan riset proyek REDD+ yang didanai oleh Korea-Indonesia FMU/REDD Joint Project Management Unit. Kerja sama ini bertujuan untuk membuat Project Design Document dan mendaftarkannya ke Verified Carbon Standard. PT. A dan PT. B sepakat bekerja sama dengan membentuk konsorsium riset dan membagi tugas dalam melaksanakan proyek ini.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Perubahan tersebut meliputi penentuan pejabat yang menjadi Kepala Pengelola Anggaran, tata cara pencairan hibah dalam bentuk uang tunai maupun untuk
Perjanjian ini mengatur kerjasama penelitian antara perusahaan penelitian kelapa sawit dengan perusahaan perkebunan untuk melakukan penelitian peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit melalui penerapan praktik terbaik dan pengujian program pemuliaan selama 5 tahun. Perjanjian ini mengatur ruang lingkup, tugas, hak kekayaan intelektual, biaya, kerahasiaan, hukum yang berlaku, penyelesaian perselisihan
Perjanjian kerja sama ini membahas kerja sama antara PT. A dan PT. B dalam melakukan riset proyek REDD+ yang didanai oleh Korea-Indonesia FMU/REDD Joint Project Management Unit. Kerja sama ini bertujuan untuk membuat Project Design Document dan mendaftarkannya ke Verified Carbon Standard. PT. A dan PT. B sepakat bekerja sama dengan membentuk konsorsium riset dan membagi tugas dalam melaksanakan proyek ini.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Perubahan tersebut meliputi penentuan pejabat yang menjadi Kepala Pengelola Anggaran, tata cara pencairan hibah dalam bentuk uang tunai maupun untuk
Produk dak sub-bidang kb tahun anggaran 2022 BKKBN produksi PT. DUMEDPOWER INDONESIA sebagai perusahaan Produsen sekaligus Distributor Resmi Nasional di seluruh Nusantara yang berlokasi di Jakarta, menyediakan karya briliant produk-produk yang prima seperti :
01. Obgyn Bed BKKBN 2022
02. Kie Kit KKB BKKBN 2022
03. Sarana Kerja PLKB BKKBN 2022
04. Sarana Kerja PPKBD/SUb-PPKBD BKKBN 2022
05. Iud Kit BKKBN 2022
06. Implant Removal Kit BKKBN 2022
07. BKB Kit Stunting BKKBN 2022
08. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi BKKBN 2022
09. Genre Kit BKKBN 2022
10. Lansia Kit BKKBN 2022
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting BKKBN 2022
Siap membantu rekanan-rekanan di daerah mulai dari Kabupaten, Kota sampai Provinsi untuk memberikan Surat Dukungan Pengadaan Lelang Tender LPSE maupun Pengadaan Langsung.
Untuk pemesanan barang, brosur dan daftar harga jual nama-nama produk Juknis DAK BKKBN 2021 silahkan menghubungi :
Kontak Person : Tn. Elfian Effendi
HP (WhatsApp) : 081315904286 / 082125526000
Email : dumedpower@gmail.com
Website :
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
http://alkesexpo.com/
https://jualkursirodajakarta.blogspotdotcom/
Dokumen tersebut merupakan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus subbidang keluarga berencana oleh pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kebijakan penggunaan dana alokasi khusus untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah-istilah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah, penerimaan, pengeluaran, dokumen-dokumen keuangan, dan jabatan-jabatan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Surat kesepakatan ini mengatur kerjasama antara petani jangkrik dengan perusahaan JM2 untuk membeli hasil panen jangkrik. Petani akan menjual jangkrik hidup kepada JM2 dengan harga antara Rp23.000-30.000 per kg dan pembayaran akan dilakukan 2 hari setelah panen. Jika terjadi masalah, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengalihan aset dalam rangka implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut mengatur mengenai ruang lingkup barang milik negara/daerah, siklus pengelolaannya, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya, serta bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik negara/daerah antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Salah satu bent
Dokumen tersebut membahas pedoman dan langkah-langkah yang diambil Kementerian Keuangan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020, termasuk pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, pengajuan SPM, batas waktu pengajuan dan penyelesaian SP2D, serta penggunaan TUP.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Swakelola adalah kegiatan pengadaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, tahapan perencanaan dan pelaksanaan swakelola serta pengawasan dan evaluasi proyek swakelola.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
Perjanjian ini membahas kerja sama antara PT XYZ (Pihak Pertama) dengan PT ABC (Pihak Kedua) dimana Pihak Kedua akan membuat laporan eksplorasi dan kelayakan untuk izin pertambangan batubara Pihak Pertama selama 120 hari dengan biaya Rp. [jumlah] yang dibayar dalam 2 tahap. Perjanjian ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, biaya dan cara pembayaran, hak dan kewaj
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi Bali kepada berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah, melestarikan budaya Bali, dan melindungi lingkungan alam Bali.
Produk dak sub-bidang kb tahun anggaran 2022 BKKBN produksi PT. DUMEDPOWER INDONESIA sebagai perusahaan Produsen sekaligus Distributor Resmi Nasional di seluruh Nusantara yang berlokasi di Jakarta, menyediakan karya briliant produk-produk yang prima seperti :
01. Obgyn Bed BKKBN 2022
02. Kie Kit KKB BKKBN 2022
03. Sarana Kerja PLKB BKKBN 2022
04. Sarana Kerja PPKBD/SUb-PPKBD BKKBN 2022
05. Iud Kit BKKBN 2022
06. Implant Removal Kit BKKBN 2022
07. BKB Kit Stunting BKKBN 2022
08. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi BKKBN 2022
09. Genre Kit BKKBN 2022
10. Lansia Kit BKKBN 2022
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting BKKBN 2022
Siap membantu rekanan-rekanan di daerah mulai dari Kabupaten, Kota sampai Provinsi untuk memberikan Surat Dukungan Pengadaan Lelang Tender LPSE maupun Pengadaan Langsung.
Untuk pemesanan barang, brosur dan daftar harga jual nama-nama produk Juknis DAK BKKBN 2021 silahkan menghubungi :
Kontak Person : Tn. Elfian Effendi
HP (WhatsApp) : 081315904286 / 082125526000
Email : dumedpower@gmail.com
Website :
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
http://alkesexpo.com/
https://jualkursirodajakarta.blogspotdotcom/
Dokumen tersebut merupakan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus subbidang keluarga berencana oleh pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kebijakan penggunaan dana alokasi khusus untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah-istilah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah, penerimaan, pengeluaran, dokumen-dokumen keuangan, dan jabatan-jabatan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Surat kesepakatan ini mengatur kerjasama antara petani jangkrik dengan perusahaan JM2 untuk membeli hasil panen jangkrik. Petani akan menjual jangkrik hidup kepada JM2 dengan harga antara Rp23.000-30.000 per kg dan pembayaran akan dilakukan 2 hari setelah panen. Jika terjadi masalah, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengalihan aset dalam rangka implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut mengatur mengenai ruang lingkup barang milik negara/daerah, siklus pengelolaannya, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya, serta bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik negara/daerah antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Salah satu bent
Dokumen tersebut membahas pedoman dan langkah-langkah yang diambil Kementerian Keuangan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020, termasuk pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, pengajuan SPM, batas waktu pengajuan dan penyelesaian SP2D, serta penggunaan TUP.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Swakelola adalah kegiatan pengadaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, tahapan perencanaan dan pelaksanaan swakelola serta pengawasan dan evaluasi proyek swakelola.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
Perjanjian ini membahas kerja sama antara PT XYZ (Pihak Pertama) dengan PT ABC (Pihak Kedua) dimana Pihak Kedua akan membuat laporan eksplorasi dan kelayakan untuk izin pertambangan batubara Pihak Pertama selama 120 hari dengan biaya Rp. [jumlah] yang dibayar dalam 2 tahap. Perjanjian ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, biaya dan cara pembayaran, hak dan kewaj
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi Bali kepada berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah, melestarikan budaya Bali, dan melindungi lingkungan alam Bali.
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia, mulai dari konsep dasar KEK, kriteria lokasi, kelembagaan, prosedur pengusulan, dokumen yang diperlukan, hingga skema pembentukan badan usaha pembangunan dan pengelolaan KEK. Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi pihak yang berminat mengusulkan pembentukan KEK.
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT XYZ dengan individu/badan hukum sebagai subkontraktor untuk pengembangan desain UI/UX dan aplikasi digital. Lingkup pekerjaan mencakup pengembangan prototype UI/UX, website, aplikasi web, dan mobile app. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme perubahan lingkup pekerjaan, jadwal dan garansi, serta ketentuan pembayaran.
Petunjuk Teknis ini memberikan panduan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dengan ruang lingkup mengatur arah kebijakan dan mekanisme penyusunan RKA berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kebijakan Mahkamah Agung dan kondisi pandemi.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka acuan kerja jasa konsultansi supervisi peningkatan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022. Ruang lingkup pekerjaan supervisi mencakup pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan oleh kontraktor untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis. Lokasi kegiatan terdiri atas 5 ruas jalan di beberapa kecamatan.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 berisikan mengenai isu-isu strategis; kondisi umum, pencapaian, permasalahan, dan tantangan; visi, misi, dan tujuan pengembangan infrastruktur permukiman; arahan kebijakan dan strategi; dan program dan kegiatan. Strategi ini mencakup : pengembangan perkotaan, air minum, pengelolaan persampahan, air limbah, drainase, dll.
Memorandum program dan anggaran memberikan kerangka kerja untuk perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi berkelanjutan melalui komitmen pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah selama 5 tahun ke depan.
Dokumen tersebut membahas sistem penyaluran dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022, mencakup persiapan teknis pelaksanaan DAK fisik seperti dasar hukum, jadwal pengalokasian, penyusunan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah, serta mekanisme penyaluran DAK fisik secara bertahap berdasarkan capaian target keluaran kegiatan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Pedoman ini memberikan panduan mengenai proses, tahapan, dan substansi penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga integrasi ke dalam proses penganggaran daerah. Tujuannya adalah memastikan penyusunan RKPD sesuai dengan peraturan dan
PP No. 21/2021 mengatur penyederhanaan hierarki penataan ruang dengan menghapus produk RTR KS Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengintegrasikan substansi KS ke dalam RTRW. PP ini juga mengintegrasikan muatan teknis ruang laut ke dalam satu produk rencana tata ruang dan mengatur penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang."
1. 1
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAN
PT SAJID MANAJEMEN KAPITAL
TENTANG
PENGEMBANGAN STRATEGIS INDUSTRI PERTANIAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN NAGEKEO
Nomor :
Nomor : SC-01/EXT/III/2021
Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat
di Mbay, kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama : JOHANES DON BOSCO DO
Jabatan : Bupati Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Center, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan
Lape, Kecamatan Aesesa – Kabupaten Nagekeo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Nama : MUHAMMAD REZA
Jabatan : Direktur Utama PT SAJID MANAJEMEN KAPITAL
Alamat : Bellezza BSA Lantai 1 SA 1-06, Jl. Letjen Soepeno,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SAJID MANAJEMEN KAPITAL,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya masing-masing disebut sebagai
PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini sebagai berikut:
PENDAHULUAN
Diteliti oleh :
Kabag Hukum,
Yohanes A.Malo Wea, SH
NIP.19730129 200501 1 009
Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah,,
Drs. Lukas Mere
NIP.196710181989031008
Disiapkan oleh :
Plt. Kepala Bappelitbangda,
Kasimirus Dhoy, SE
NIP.19771201 200501 1016
2. 2
A. BAHWA PIHAK PERTAMA bermaksud melaksanakan pengembangan strategis industri pertanian
dan pariwisata di Kabupaten Nagekeo (“Proyek”) dalam rangka memberikan manfaat ekonomi
kepadamasyarakatNagekeo.
B. BAHWA PIHAK KEDUA bermaksud pendampingan dan pemberian jasa konsultansi
pengembangan Proyek dengan memanfaatkan keterampilan teknis dan finansial, serta
pengalaman, sumberdayadankeahlian yangdimilikinya.
TELAH DISEPAKATI BAHWA:
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1.1. Maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan dukungan
dankomitmen awal untuk pengembangan Proyek.
1.2. PIHAK KEDUA bermaksud mendukung Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam pengembangan
Proyek dalamrangkamemberikanmanfaat ekonomikepadamasyarakatKabupatenNagekeo.
1.3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan kesediaannya dalam mendukung PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan pengembangan Proyek.
1.4. PIHAK PERTAMA akan menugaskan PIHAK KEDUA untuk melakukan konsultasi bisnis atas
pengembangan Proyek dan untuk melakukan pendampingan dan/atau penyediaan jasa
konsultasi secara keseluruhan kegiatan yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan
Proyek.
Pasal 2
KOMITMEN
2.1. PIHAK PERTAMA akan memberikan dukungan dan bantuan sebagaimana diperlukan untuk
melaksanakan percepatan pengerjaan Proyek termasuk, antara lain, (a) menyediakan data,
laporan, daninformasiyangdibutuhkan PIHAKKEDUAterkaitdenganpengembanganProyek,dan
(b) memberikanasistensidan kemudahan dalamperolehan perizinan olehPIHAK KEDUAmaupun
afiliasinya (apabila ada) untuk keperluan pengembangan Proyek, sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undanganyangberlaku.
2.2. PIHAK PERTAMA berkomitmen melaksanakan upaya maksimal untuk memastikan agar Proyek
dicantumkan dalam RPJMD, APBD-P 2021, APBD 2022, APBD 2023 dan rencana pembangunan
serta anggarandaerah lainnyayangberkaitan denganProyek.
2.3. PIHAK KEDUA berkomitmen untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam memastikan
tercantumnya Proyek dalam RPJMD, APBD-P 2021, APBD 2022, APBD 2023 dan rencana
pembangunansertaanggarandaerahlainnya yangberkaitandenganProyek.
2.4. TugasPIHAK KEDUAsehubungandenganpengembanganProyek adalah, antaralain:
(a) Melaksanakanpra-studikelayakan;
3. 3
(b) Melaksanakanstudiinovasisektor pertanian danpariwisata, termasuk menentukanskema
bisnis, memberikanmasukanteknis, danjasakonsultasilainnyayangsesuaidenganproyek;
(c) Memberikan penyuluhan kepada petani dengan bantuan PIHAK PERTAMA sehubungan
denganpengembanganbisnis, teknis, danjasa konsultasilainnyayangterkait;
(d) Membantuaksespermodalanproduktifbagipetani; dan
(e) Membantumencarikanpembelikomoditaspertanian di dalamnegeri dan/atauluar negeri.
2.5. PARA PIHAK akanberbagiinformasidanumpanbalik satusamalain melalui pertemuan rutinatau
luar biasa sehubungandenganpengembangan Proyek.
2.6. PARA PIHAK akan berkoordinasi secara intensif dalam melaksanakan hak dan kewajiban terkait
denganpengembangan Proyek.
2.7. PARA PIHAK sepakat mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan dalam
pengembanganProyek selamakerja sama merekauntuk menghindaridanmemitigasi risikoyang
berpotensiuntuk terjadi sehubungandengan pengembangan Proyek.
Pasal 3
LOKASI PROYEK
Lokasi Proyek yang akan dikembangkan akan ditentukan sesuai studi inovasi sektor pertanian dan
pariwisata untuk mendapatkan pemetaan yang optimal. Demi menghindari keraguan, lokasi Proyek
hanyapadalingkup KabupatenNagekeodantidak menggunakanwilayahadministrasikota/kabupaten
lain.
Pasal 4
JADWAL PROYEK
4.1. PARA PIHAK berkomitmen untuk melaksanakan upaya maksimal untuk menyelesaikan Proyek
dalam kurunwaktu dua(2) tahunsejak penandatanganan NotaKesepahamanini.
4.2. PIHAK PERTAMA mengupayakan semaksimal mungkin kebutuhan anggaran yang dibutuhkan
dalam APBD-P 2021 selama jadwal proyek selambat-lambatnya pada bulan Maret 2021 agar
Proyek dapat dilaksanakan. PIHAK PERTAMA juga mengupayakan semaksimal mungkin agar
kebutuhananggaranyangdibutuhkandapattercantumdiAPBD2022 danAPBD2023.
4.3. PARA PIHAK akan menentukan jadwal tahapan (milestone) pengembangan Proyek yang lebih
definitif saat melaksanakan prastudi kelayakan dan studi kelayakan serta akan melakukan
pertemuan rutin untuk memastikan tahapan pengembangan Proyek tersebut terlaksana sesuai
jadwal.
Pasal 5
HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA
4. 4
5.1. NotaKesepahamanini diaturoleh dan ditafsirkanmenuruthukumRepublik Indonesia.
5.2. Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini atau
pelaksanaannya, termasuk keberadaandankeabsahanNotaKesepahamantak terkecuali bagian
ini, lingkup, pengertian, perumusan, penafsiran dan penerapannya akan diselesaikan sejauh
mungkinmelalui negosiasidan perundinganantarakeduabelah pihak.
Pasal 6
MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
6.1. PARA PIHAK sepakatbahwa NotaKesepahamanini mulai berlakupada saat ditandatanganioleh
PARA PIHAK dan akanberlaku hingga, mana yangterjadi lebih dahulu:
(a) PARA PIHAK menandatangani perjanjian yang lebih definitif sehubungan dengan jasa
konsultasiyangdiberikanoleh PIHAK KEDUAkepadaPIHAK PERTAMA;atau
(b) dua (2) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, kecuali jika diperpanjang
sebagaimanadisetujui bersamasecara tertulis oleh PARA PIHAK.
6.2. Dalam halPARA PIHAK menyepakatiuntuk mengakhiriNotaKesepahamaninilebihawal dari masa
berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 di atas karena sebab apapun, maka PARA PIHAK
sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang
putusanpengadilandiperlukanuntuk mengakhiriNotaKesepahamanini.
Pasal 7
KEBERLAKUAN KETENTUAN
Jika sewaktu-waktu, salahsatuketentuandalamNotaKesepahamanterbuktiataumenjadiilegal, tidak
sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka legalitas, validitas dan keberlakuan ketentuan lainnya tidak
akan terpengaruh atau terganggu karenanya, dan para pihak akan segera masukkannya ke dalam
amandemen yang, bersama dengan ketentuan yang tersisa di sini akan menghasilkan kewajiban dan
hak-hak atasparapihak yangsedekatmungkindenganyangdimaksuddalamketentuanilegal, tidak sah
atau tidak dapatdilaksanakantersebut.
Pasal 8
BIAYA
Segala biayayangtimbulsebagaiakibat dari penandatanganandanpelaksanaanNotaKesepahamanini
dan/atausetiap perjanjian yangakandibuatdan ditandatangani sebagaitindak lanjutdari pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini, yakni, antara lain, pajak, biaya, termasuk biaya notaris, biaya profesional
(akuntan, auditor, pengacara, dan lain-lain.) akan menjadi tanggung jawab penuh dari masing-masing
PIHAK.
Pasal 9
AMANDEMEN
5. 5
Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen, diperbaiki, dikesampingkan, dilepaskanatau diganti atas
dasarkesepakatanantarapara Pihak.
Pasal 10
PENUTUPAN
10.1 Nota Kesepahaman ini tidak merupakan dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan kewajiban
hukumataumengikatkeduabelah PIHAK, kecuali untuk Pasal5, 6, 7, 8 dan10.
10.2 Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam dua (2) rangkap masing-masing di atas meterai,
dan kedua rangkap tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan Nota Kesepahaman yang
sama.
10.3 Nota Kesepahaman ini hanya mewakili niat PARA PIHAK untuk bekerja sama, di mana
pelaksanaan tujuan-tujuan sebagaimana diuraikan tunduk pada negosiasi antara dan
penandatanganan oleh PARA PIHAK atas perjanjian definitif terkait jasa konsultasi yang
diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pengembangan
Proyek.
10.4 Masing masing PIHAK secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali sepakat bahwa,
sepanjangdiperbolehkanoleh hukum, mengesampingkanhak kekebalantersebut(kedaulatan
atau lainnya) yangsaat ini dimiliki oleh Pihak tersebut atau atas asetnyayangsaat ini ada atau
yang mungkin dimiliki dikemudian hari. PARA PIHAK setuju bahwa penandatanganan,
penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak tersebut merupakan suatu tindakan
individudankomersial danbukanmerupakantindakanumumataupemerintahan.
DEMIKIANLAH, PARA PIHAK telah membuat Nota Kesepahaman ini melalui wakil PARA PIHAK yang
berwenang.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
PT SAJID MANAJEMEN KAPITAL
Nama: Kasimirus Dhoy, S.E. Nama: MuhammadReza
Jabatan:Plt. Kepala Bappelitbangda Jabatan:Direktur