Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan PT Sajid Manajemen Kapital tentang pengembangan industri pertanian dan pariwisata di Kabupaten Nagekeo. Nota kesepahaman ini membahas komitmen kedua belah pihak dalam pengembangan proyek, tugas PT Sajid Manajemen Kapital sebagai konsultan, jadwal proyek selama dua tahun, dan ketentuan lainnya.

1. 1
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DAN
PT SAJID MANAJEMEN KAPITAL
TENTANG
PENGEMBANGAN STRATEGIS INDUSTRI PERTANIAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN NAGEKEO
Nomor :
Nomor : SC-01/EXT/III/2021
Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat
di Mbay, kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama : JOHANES DON BOSCO DO
Jabatan : Bupati Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Center, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan
Lape, Kecamatan Aesesa – Kabupaten Nagekeo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Nama : MUHAMMAD REZA
Jabatan : Direktur Utama PT SAJID MANAJEMEN KAPITAL
Alamat : Bellezza BSA Lantai 1 SA 1-06, Jl. Letjen Soepeno,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SAJID MANAJEMEN KAPITAL,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya masing-masing disebut sebagai
PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini sebagai berikut:
PENDAHULUAN
Diteliti oleh :
Kabag Hukum,
Yohanes A.Malo Wea, SH
NIP.19730129 200501 1 009
Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah,,
Drs. Lukas Mere
NIP.196710181989031008
Disiapkan oleh :
Plt. Kepala Bappelitbangda,
Kasimirus Dhoy, SE
NIP.19771201 200501 1016

2. 2
A. BAHWA PIHAK PERTAMA bermaksud melaksanakan pengembangan strategis industri pertanian
dan pariwisata di Kabupaten Nagekeo (“Proyek”) dalam rangka memberikan manfaat ekonomi
kepadamasyarakatNagekeo.
B. BAHWA PIHAK KEDUA bermaksud pendampingan dan pemberian jasa konsultansi
pengembangan Proyek dengan memanfaatkan keterampilan teknis dan finansial, serta
pengalaman, sumberdayadankeahlian yangdimilikinya.
TELAH DISEPAKATI BAHWA:
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1.1. Maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan dukungan
dankomitmen awal untuk pengembangan Proyek.
1.2. PIHAK KEDUA bermaksud mendukung Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam pengembangan
Proyek dalamrangkamemberikanmanfaat ekonomikepadamasyarakatKabupatenNagekeo.
1.3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan kesediaannya dalam mendukung PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan pengembangan Proyek.
1.4. PIHAK PERTAMA akan menugaskan PIHAK KEDUA untuk melakukan konsultasi bisnis atas
pengembangan Proyek dan untuk melakukan pendampingan dan/atau penyediaan jasa
konsultasi secara keseluruhan kegiatan yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan
Proyek.
Pasal 2
KOMITMEN
2.1. PIHAK PERTAMA akan memberikan dukungan dan bantuan sebagaimana diperlukan untuk
melaksanakan percepatan pengerjaan Proyek termasuk, antara lain, (a) menyediakan data,
laporan, daninformasiyangdibutuhkan PIHAKKEDUAterkaitdenganpengembanganProyek,dan
(b) memberikanasistensidan kemudahan dalamperolehan perizinan olehPIHAK KEDUAmaupun
afiliasinya (apabila ada) untuk keperluan pengembangan Proyek, sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undanganyangberlaku.
2.2. PIHAK PERTAMA berkomitmen melaksanakan upaya maksimal untuk memastikan agar Proyek
dicantumkan dalam RPJMD, APBD-P 2021, APBD 2022, APBD 2023 dan rencana pembangunan
serta anggarandaerah lainnyayangberkaitan denganProyek.
2.3. PIHAK KEDUA berkomitmen untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam memastikan
tercantumnya Proyek dalam RPJMD, APBD-P 2021, APBD 2022, APBD 2023 dan rencana
pembangunansertaanggarandaerahlainnya yangberkaitandenganProyek.
2.4. TugasPIHAK KEDUAsehubungandenganpengembanganProyek adalah, antaralain:
(a) Melaksanakanpra-studikelayakan;

3. 3
(b) Melaksanakanstudiinovasisektor pertanian danpariwisata, termasuk menentukanskema
bisnis, memberikanmasukanteknis, danjasakonsultasilainnyayangsesuaidenganproyek;
(c) Memberikan penyuluhan kepada petani dengan bantuan PIHAK PERTAMA sehubungan
denganpengembanganbisnis, teknis, danjasa konsultasilainnyayangterkait;
(d) Membantuaksespermodalanproduktifbagipetani; dan
(e) Membantumencarikanpembelikomoditaspertanian di dalamnegeri dan/atauluar negeri.
2.5. PARA PIHAK akanberbagiinformasidanumpanbalik satusamalain melalui pertemuan rutinatau
luar biasa sehubungandenganpengembangan Proyek.
2.6. PARA PIHAK akan berkoordinasi secara intensif dalam melaksanakan hak dan kewajiban terkait
denganpengembangan Proyek.
2.7. PARA PIHAK sepakat mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan dalam
pengembanganProyek selamakerja sama merekauntuk menghindaridanmemitigasi risikoyang
berpotensiuntuk terjadi sehubungandengan pengembangan Proyek.
Pasal 3
LOKASI PROYEK
Lokasi Proyek yang akan dikembangkan akan ditentukan sesuai studi inovasi sektor pertanian dan
pariwisata untuk mendapatkan pemetaan yang optimal. Demi menghindari keraguan, lokasi Proyek
hanyapadalingkup KabupatenNagekeodantidak menggunakanwilayahadministrasikota/kabupaten
lain.
Pasal 4
JADWAL PROYEK
4.1. PARA PIHAK berkomitmen untuk melaksanakan upaya maksimal untuk menyelesaikan Proyek
dalam kurunwaktu dua(2) tahunsejak penandatanganan NotaKesepahamanini.
4.2. PIHAK PERTAMA mengupayakan semaksimal mungkin kebutuhan anggaran yang dibutuhkan
dalam APBD-P 2021 selama jadwal proyek selambat-lambatnya pada bulan Maret 2021 agar
Proyek dapat dilaksanakan. PIHAK PERTAMA juga mengupayakan semaksimal mungkin agar
kebutuhananggaranyangdibutuhkandapattercantumdiAPBD2022 danAPBD2023.
4.3. PARA PIHAK akan menentukan jadwal tahapan (milestone) pengembangan Proyek yang lebih
definitif saat melaksanakan prastudi kelayakan dan studi kelayakan serta akan melakukan
pertemuan rutin untuk memastikan tahapan pengembangan Proyek tersebut terlaksana sesuai
jadwal.
Pasal 5
HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

4. 4
5.1. NotaKesepahamanini diaturoleh dan ditafsirkanmenuruthukumRepublik Indonesia.
5.2. Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini atau
pelaksanaannya, termasuk keberadaandankeabsahanNotaKesepahamantak terkecuali bagian
ini, lingkup, pengertian, perumusan, penafsiran dan penerapannya akan diselesaikan sejauh
mungkinmelalui negosiasidan perundinganantarakeduabelah pihak.
Pasal 6
MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
6.1. PARA PIHAK sepakatbahwa NotaKesepahamanini mulai berlakupada saat ditandatanganioleh
PARA PIHAK dan akanberlaku hingga, mana yangterjadi lebih dahulu:
(a) PARA PIHAK menandatangani perjanjian yang lebih definitif sehubungan dengan jasa
konsultasiyangdiberikanoleh PIHAK KEDUAkepadaPIHAK PERTAMA;atau
(b) dua (2) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, kecuali jika diperpanjang
sebagaimanadisetujui bersamasecara tertulis oleh PARA PIHAK.
6.2. Dalam halPARA PIHAK menyepakatiuntuk mengakhiriNotaKesepahamaninilebihawal dari masa
berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 di atas karena sebab apapun, maka PARA PIHAK
sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang
putusanpengadilandiperlukanuntuk mengakhiriNotaKesepahamanini.
Pasal 7
KEBERLAKUAN KETENTUAN
Jika sewaktu-waktu, salahsatuketentuandalamNotaKesepahamanterbuktiataumenjadiilegal, tidak
sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka legalitas, validitas dan keberlakuan ketentuan lainnya tidak
akan terpengaruh atau terganggu karenanya, dan para pihak akan segera masukkannya ke dalam
amandemen yang, bersama dengan ketentuan yang tersisa di sini akan menghasilkan kewajiban dan
hak-hak atasparapihak yangsedekatmungkindenganyangdimaksuddalamketentuanilegal, tidak sah
atau tidak dapatdilaksanakantersebut.
Pasal 8
BIAYA
Segala biayayangtimbulsebagaiakibat dari penandatanganandanpelaksanaanNotaKesepahamanini
dan/atausetiap perjanjian yangakandibuatdan ditandatangani sebagaitindak lanjutdari pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini, yakni, antara lain, pajak, biaya, termasuk biaya notaris, biaya profesional
(akuntan, auditor, pengacara, dan lain-lain.) akan menjadi tanggung jawab penuh dari masing-masing
PIHAK.
Pasal 9
AMANDEMEN

5. 5
Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen, diperbaiki, dikesampingkan, dilepaskanatau diganti atas
dasarkesepakatanantarapara Pihak.
Pasal 10
PENUTUPAN
10.1 Nota Kesepahaman ini tidak merupakan dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan kewajiban
hukumataumengikatkeduabelah PIHAK, kecuali untuk Pasal5, 6, 7, 8 dan10.
10.2 Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam dua (2) rangkap masing-masing di atas meterai,
dan kedua rangkap tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan Nota Kesepahaman yang
sama.
10.3 Nota Kesepahaman ini hanya mewakili niat PARA PIHAK untuk bekerja sama, di mana
pelaksanaan tujuan-tujuan sebagaimana diuraikan tunduk pada negosiasi antara dan
penandatanganan oleh PARA PIHAK atas perjanjian definitif terkait jasa konsultasi yang
diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pengembangan
Proyek.
10.4 Masing masing PIHAK secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali sepakat bahwa,
sepanjangdiperbolehkanoleh hukum, mengesampingkanhak kekebalantersebut(kedaulatan
atau lainnya) yangsaat ini dimiliki oleh Pihak tersebut atau atas asetnyayangsaat ini ada atau
yang mungkin dimiliki dikemudian hari. PARA PIHAK setuju bahwa penandatanganan,
penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak tersebut merupakan suatu tindakan
individudankomersial danbukanmerupakantindakanumumataupemerintahan.
DEMIKIANLAH, PARA PIHAK telah membuat Nota Kesepahaman ini melalui wakil PARA PIHAK yang
berwenang.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
PT SAJID MANAJEMEN KAPITAL
Nama: Kasimirus Dhoy, S.E. Nama: MuhammadReza
Jabatan:Plt. Kepala Bappelitbangda Jabatan:Direktur