Format administrasi dan pencatatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi 12 buku dan format untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas dan urusan BPD.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Pertemuan konsultasi masyarakat dilakukan untuk mereview dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan dari para stakeholder terkait upaya pengelolaan sumber daya air yang telah dan akan dilakukan. Dokumen tersebut membahas latar belakang, dasar hukum,
Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang meliputi strategi, kegiatan prioritas, dan mekanisme pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting secara konvergen dan terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Format administrasi dan pencatatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi 12 buku dan format untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas dan urusan BPD.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Pertemuan konsultasi masyarakat dilakukan untuk mereview dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan dari para stakeholder terkait upaya pengelolaan sumber daya air yang telah dan akan dilakukan. Dokumen tersebut membahas latar belakang, dasar hukum,
Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang meliputi strategi, kegiatan prioritas, dan mekanisme pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting secara konvergen dan terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenMusnanda Satar
KLHS merupakan analisis sistematis dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana dan kebijakan. KLHS dilakukan dalam penyusunan RTRW, RPJP, dan RPJM untuk merekomendasikan perbaikan agar memasukkan prinsip berkelanjutan. Mutu KLHS diukur dari kemampuannya menginformasikan keputusan strategis dan mendorong alternatif yang lebih baik melalui proses demok
Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam implementasi pembangunan pemuda di daerah, meliputi pembentukan tim koordinasi daerah, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RAD.
Dokumen tersebut membahas aturan baru tentang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan baru tersebut mencakup tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perubahan rencana pembangunan daerah serta evaluasi peraturan daerah terkait.
Peraturan Presiden ini menetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting untuk mencapai target SDGs pada 2030 melalui 5 pilar dan target antara penurunan stunting menjadi 14% pada 2024. Strategi ini diimplementasikan oleh berbagai instansi pemerintah melalui program dan kegiatan penguatan gizi, kesehatan, dan sanitasi untuk kelompok rentan.
Dokumen tersebut membahas tentang program Desa Siaga di Kabupaten Wonogiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah dan menangani masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Program ini diimplementasikan melalui optimalisasi peran Poliklinik Kesehatan Desa dan Forum Komunikasi Desa serta melakukan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, dan gerak
Dokumen tersebut merupakan rencana sasaran strategis dan indikator kinerja Polres Metro Jakarta Selatan untuk tahun berjalan. Terdapat delapan sasaran strategis utama yang mencakup peningkatan keamanan, pelayanan masyarakat, infrastruktur, dan kualitas personel.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut menggambarkan profil Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Profesional di Lemhannas RI. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa topik diskusi mengenai perencanaan pembangunan daerah seperti rencana strategis SKPD, langkah-langkah penyusunannya, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di sekolah, mencakup landasan hukum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan pelaksanaannya meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah yang sehat.
Dokumen ini merupakan Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) selama 90 hari untuk bayi dan balita gizi buruk dan kurang di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan PMT-P mulai dari persiapan, pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh bidan desa dan kader, pelaporan, hingga evaluasi yang dil
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, prinsip pengelolaan, tugas penanggung jawab dan bendahara BOSP, serta perubahan kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023."
Pedoman ini memberikan daftar peralatan kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk pelayanan masyarakat secara primer berdasarkan jenis layanan dan fasilitas. Tujuannya adalah menunjang perencanaan kebutuhan peralatan kesehatan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Dokumen ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenMusnanda Satar
KLHS merupakan analisis sistematis dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana dan kebijakan. KLHS dilakukan dalam penyusunan RTRW, RPJP, dan RPJM untuk merekomendasikan perbaikan agar memasukkan prinsip berkelanjutan. Mutu KLHS diukur dari kemampuannya menginformasikan keputusan strategis dan mendorong alternatif yang lebih baik melalui proses demok
Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam implementasi pembangunan pemuda di daerah, meliputi pembentukan tim koordinasi daerah, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RAD.
Dokumen tersebut membahas aturan baru tentang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan baru tersebut mencakup tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perubahan rencana pembangunan daerah serta evaluasi peraturan daerah terkait.
Peraturan Presiden ini menetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting untuk mencapai target SDGs pada 2030 melalui 5 pilar dan target antara penurunan stunting menjadi 14% pada 2024. Strategi ini diimplementasikan oleh berbagai instansi pemerintah melalui program dan kegiatan penguatan gizi, kesehatan, dan sanitasi untuk kelompok rentan.
Dokumen tersebut membahas tentang program Desa Siaga di Kabupaten Wonogiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah dan menangani masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Program ini diimplementasikan melalui optimalisasi peran Poliklinik Kesehatan Desa dan Forum Komunikasi Desa serta melakukan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, dan gerak
Dokumen tersebut merupakan rencana sasaran strategis dan indikator kinerja Polres Metro Jakarta Selatan untuk tahun berjalan. Terdapat delapan sasaran strategis utama yang mencakup peningkatan keamanan, pelayanan masyarakat, infrastruktur, dan kualitas personel.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut menggambarkan profil Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Profesional di Lemhannas RI. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa topik diskusi mengenai perencanaan pembangunan daerah seperti rencana strategis SKPD, langkah-langkah penyusunannya, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di sekolah, mencakup landasan hukum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan pelaksanaannya meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah yang sehat.
Dokumen ini merupakan Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) selama 90 hari untuk bayi dan balita gizi buruk dan kurang di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan PMT-P mulai dari persiapan, pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh bidan desa dan kader, pelaporan, hingga evaluasi yang dil
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, prinsip pengelolaan, tugas penanggung jawab dan bendahara BOSP, serta perubahan kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023."
Pedoman ini memberikan daftar peralatan kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk pelayanan masyarakat secara primer berdasarkan jenis layanan dan fasilitas. Tujuannya adalah menunjang perencanaan kebutuhan peralatan kesehatan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Dokumen ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-
Laporan ini merupakan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai relevansi dan efektivitas pembangunan daerah serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi pengamatan langsung, pengumpulan data primer melalui FGD, dan sekunder dari berbagai instansi. Laporan ini berisi analisis capaian indikator pembangunan di
Dokumen tersebut merupakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 yang mencakup latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen terkait, tujuan, sistematika penulisan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, visi misi tujuan dan sasaran, strategi kebijakan dan program, kerangka pend
Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018 - 2022Armin Kobain
Rencana Strategis RSUD Dr. Abdul Aziz Tahun 2018-2022 membahas latar belakang penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan dan pedoman dari visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta menjelaskan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD, rencana kerja tahunan, dan laporan kinerja."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Laporan akhir program KKN UNUSIDA di Desa Kalanganyar membahas profil desa, program kerja, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan bidang lingkungan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat selama pandemi Covid-19.
Profil Ditjen P2P Tahun 2022, Profil Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022, Data dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan Kedung Sepur. Terdiri dari tujuh bab yang membahas latar belakang, tinjauan kebijakan dan peraturan terkait, analisis kawasan, tujuan dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, serta kelembagaan. Dokumen ini bertujuan menyusun rencana tata ruang komprehensif unt
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Barat - UNANDEKPD
Ringkasan dokumen:
1) Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat untuk menilai keberhasilan program pembangunan.
2) Metodologi yang digunakan dalam EKPD meliputi penentuan indikator hasil, pemilihan pendekatan evaluasi dengan fokus pada relevansi dan efektivitas, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusun
Dokumen tersebut merupakan petunjuk penggunaan aplikasi SPSE versi 4.1.2 untuk penyedia. Dokumen ini menjelaskan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan penyedia mulai dari pendaftaran, mengisi data perusahaan, mengikuti lelang, mengirimkan dokumen kualifikasi dan penawaran, hingga proses sanggah. Dokumen ini juga berisi gambaran alur proses yang dapat dilalui penyedia di dalam apl
Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan 2020-2024 disusun untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang relevan dan berkualitas melalui pengembangan kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Renstra ini menjabarkan visi, misi, dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan berday
Survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna pelayanan kesehatan di RSUD Majalengka tahun 2022. Survei ini bertujuan menganalisis karakteristik responden, tingkat kepuasan, serta menghitung indeks kepuasan masyarakat secara keseluruhan dan per unit pelayanan. Hasil survei diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit.
Dokumen tersebut merupakan rancangan laporan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup lembar persetujuan, pengesahan, dan strategi pembinaan/bimbingan.
Similar to Dokumen KRB Prov. JAWA TENGAH_final draft.pdf (20)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Dokumen KRB Prov. JAWA TENGAH_final draft.pdf
1. Penyusunan dokumen ini difasilitasi oleh :
KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH
2022 - 2026
DOKUMEN
KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN STRATEGI
DIREKTORAT PEMETAAN DAN EVALUASI RISIKO BENCANA
2021
2. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................... I
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................................... III
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................................................................V
RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................................................................................VII
BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................................................................................... 1
1.1. LATAR BELAKANG...................................................................................................................................1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................................................................2
1.3. RUANG LINGKUP .....................................................................................................................................2
1.4. LANDASAN HUKUM .................................................................................................................................2
1.5. PENGERTIAN ...........................................................................................................................................2
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN......................................................................................................................3
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN ................................................................................ 4
2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH.................................................................................................................4
2.1.1. GEOGRAFI ..................................................................................................................................4
2.1.2. GEOLOGI 5
2.1.3. TOPOGRAFI ................................................................................................................................5
2.1.4. KLIMATOLOGI .............................................................................................................................5
2.1.5. HIDROLOGI .................................................................................................................................5
2.1.6. DEMOGRAFI................................................................................................................................5
2.1.7. PEREKONOMIAN........................................................................................................................6
2.1.8. TATA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN..............................................................................7
2.2. GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN......................................................................................................7
2.2.1. SEJARAH KEJADIAN BENCANA................................................................................................7
2.2.2. KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA ...............................................................................8
2.2.3. POTENSI BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH......................................................................9
BAB 3 PENGKAJIAN RISIKO BENCANA ................................................................................................................ 10
3.1. METODOLOGI ........................................................................................................................................10
3.1.1. PENGKAJIAN BAHAYA.............................................................................................................10
3.1.2.1. BANJIR........................................................................................................................10
3.1.2.2. BANJIR BANDANG.....................................................................................................12
3.1.2.3. CUACA EKSTRIM.......................................................................................................12
3.1.2.4. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI .....................................................................13
3.1.2.5. GEMPABUMI ..............................................................................................................14
3.1.2.6. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ...........................................................................15
3.1.2.7. KEKERINGAN.............................................................................................................16
3.1.2.8. TANAH LONGSOR .....................................................................................................17
3.1.2.9. TSUNAMI ....................................................................................................................18
3.1.2.10. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT............................................................................19
3.1.2.11. KEGAGALAN TEKNOLOGI ........................................................................................19
3.1.2.12. COVID-19....................................................................................................................19
3.1.2.13. LIKUEFAKSI................................................................................................................20
3.1.2.14. LETUSAN GUNUNGAPI.............................................................................................20
3.1.2. PENGKAJIAN KERENTANAN...................................................................................................21
3.1.2.1. KERENTANAN SOSIAL..............................................................................................22
3.1.2.2. KERENTANAN FISIK..................................................................................................23
3.1.2.3. KERENTANAN EKONOMI..........................................................................................24
3.1.2.4. KERENTANAN LINGKUNGAN...................................................................................24
3.1.2.5. KERENTANAN EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT..................................................25
3.1.2.6. KERENTANAN COVID-19..........................................................................................25
3.1.3. PENGKAJIAN KAPASITAS .......................................................................................................25
3.1.3.1. KAPASITAS DAERAH................................................................................................25
3.1.3.2. KAPASITAS EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT ......................................................25
3.1.3.3. KAPASITAS COVID-19 ..............................................................................................26
3.1.4. PENGKAJIAN RISIKO ...............................................................................................................26
3.1.5. PENARIKAN KESIMPULAN KELAS .........................................................................................26
3.2. KAJIAN BAHAYA ....................................................................................................................................27
3.2.1. BAHAYA BANJIR.......................................................................................................................27
3.2.2. BAHAYA BANJIR BANDANG....................................................................................................28
3.2.3. BAHAYA CUACA EKSTRIM......................................................................................................29
3.2.4. BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI ...................................................................30
3.2.5. BAHAYA GEMPABUMI .............................................................................................................31
3.2.6. BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ..........................................................................32
3.2.7. BAHAYA KEKERINGAN............................................................................................................33
3.2.8. BAHAYA TANAH LONGSOR ....................................................................................................34
3.2.9. BAHAYA TSUNAMI ...................................................................................................................35
3.2.10. BAHAYA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT...........................................................................36
3.2.11. BAHAYA KEGAGALAN TEKNOLOGI .......................................................................................37
3.2.12. BAHAYA COVID-19...................................................................................................................37
3.2.13. BAHAYA LIKUEFAKSI...............................................................................................................38
3.2.14. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI............................................................................................39
3.2.14.1. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI DIENG..............................................................................39
3.2.14.2. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI LAWU...............................................................................40
3.2.14.3. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI ...........................................................................40
3.2.14.4. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI MERBABU .......................................................................41
3.2.14.5. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI SLAMET...........................................................................41
3.2.14.6. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI SUMBING ........................................................................42
3.2.14.7. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI SUNDORO.......................................................................42
3.2.14.8. BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI UNGARAN.......................................................................43
3.3. KAJIAN KERENTANAN ..........................................................................................................................43
3.3.1. KERENTANAN BANJIR.............................................................................................................43
3.3.2. KERENTANAN BANJIR BANDANG..........................................................................................46
3.3.3. KERENTANAN CUACA EKSTRIM............................................................................................48
3.3.4. KERENTANAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI ..........................................................51
3.3.5. KERENTANAN GEMPABUMI ...................................................................................................53
3.3.6. KERENTANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ................................................................55
3.3.7. KERENTANAN KEKERINGAN..................................................................................................57
3.3.8. KERENTANAN TANAH LONGSOR ..........................................................................................59
3.3.9. KERENTANAN TSUNAMI .........................................................................................................62
3.3.10. KERENTANAN EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT.................................................................63
3.3.11. KERENTANAN KEGAGALAN TEKNOLOGI .............................................................................65
3.3.12. KERENTANAN COVID-19.........................................................................................................67
3.3.13. KERENTANAN LIKUEFAKSI.....................................................................................................68
3.3.14. KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI..................................................................................71
3.3.14.1 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI DIENG........................................................71
3.3.14.2 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI LAWU.........................................................72
3.3.14.3 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI .....................................................74
3.3.14.4 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI MERBABU .................................................75
3.3.14.5 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI SLAMET.....................................................77
3.3.14.6 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI SUNDORO.................................................78
3.3.14.7 KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI UNGARAN.................................................80
3.3.14.8. KERENTANAN LETUSAN GUNUNGAPI SUMBING .................................................81
3. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 ii
3.4. KAJIAN KAPASITAS ...............................................................................................................................83
3.5. KAJIAN RISIKO .......................................................................................................................................84
3.5.1. RISIKO BANJIR .........................................................................................................................84
3.5.2. RISIKO BANJIR BANDANG.......................................................................................................84
3.5.3. RISIKO CUACA EKSTRIM.........................................................................................................85
3.5.4. RISIKO GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI.......................................................................85
3.5.5. RISIKO GEMPABUMI ................................................................................................................85
3.5.6. RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.............................................................................86
3.5.7. RISIKO KEKERINGAN...............................................................................................................86
3.5.8. RISIKO TANAH LONGSOR.......................................................................................................87
3.5.9. RISIKO TSUNAMI......................................................................................................................87
3.5.10. RISIKO EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT..............................................................................88
3.5.11. RISIKO KEGAGALAN TEKNOLOGI..........................................................................................88
3.5.12. RISIKO COVID-19......................................................................................................................88
3.5.13. RISIKO LIKUEFAKSI .................................................................................................................89
3.5.14. RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI...............................................................................................89
3.5.14.1 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI DIENG ....................................................................89
3.5.14.2 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI LAWU ....................................................................90
3.5.14.3 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI ..................................................................90
3.5.14.4 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI MERBABU .............................................................90
3.5.14.5 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI SLAMET ................................................................90
3.5.14.6 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI SUMBING ..............................................................90
3.5.14.7 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI SUNDORO ............................................................91
3.5.14.8 RISIKO LETUSAN GUNUNGAPI UNGARAN.............................................................91
3.6. REKAPITULASI KAJIAN RISIKO ............................................................................................................91
3.6.1. REKAPITULASI BAHAYA..........................................................................................................91
3.6.2. REKAPITULASI KERENTANAN................................................................................................91
3.6.3. REKAPITULASI KAPASITAS ....................................................................................................92
3.6.4. REKAPITULASI RISIKO ............................................................................................................93
3.7. RISIKO MULTIBAHAYA ..........................................................................................................................93
3.7.1. MULTIBAHAYA ..........................................................................................................................93
3.7.2. KERENTANAN MULTIBAHAYA ................................................................................................94
3.7.3. RISIKO MULTIBAHAYA.............................................................................................................97
3.8. PETA RISIKO BENCANA........................................................................................................................97
3.9. MASALAH POKOK DAN AKAR MASALAH...........................................................................................121
3.9.1. BANJIR 121
3.9.2. BANJIR BANDANG..................................................................................................................122
3.9.3. CUACA EKSTRIM....................................................................................................................122
3.9.4. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI ..................................................................................123
3.9.5. GEMPABUMI ...........................................................................................................................123
3.9.6. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ........................................................................................123
3.9.7. KEKERINGAN..........................................................................................................................124
3.9.8. TANAH LONGSOR ..................................................................................................................124
3.9.9. TSUNAMI 125
3.9.10. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT.........................................................................................125
3.9.11. KEGAGALAN TEKNOLOGI .....................................................................................................126
3.9.12. COVID-19 127
3.9.13. LIKUEFAKSI.............................................................................................................................127
3.9.14. LETUSAN GUNUNGAPI..........................................................................................................128
3.10.POTENSI BENCANA PRIORITAS ........................................................................................................128
BAB 4 REKOMENDASI............................................................................................................................................ 130
4.1. REKOMENDASI GENERIK...................................................................................................................130
4.2. REKOMENDASI SPESIFIK...................................................................................................................132
4.2.1. BANJIR ................................................................................................................................132
4.2.2. BANJIR BANDANG .................................................................................................................133
4.2.3. CUACA EKSTRIM ...................................................................................................................133
4.2.4. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI..................................................................................133
4.2.5. GEMPABUMI ...........................................................................................................................133
4.2.6. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN........................................................................................134
4.2.7. KEKERINGAN..........................................................................................................................134
4.2.8. TANAH LONGSOR..................................................................................................................134
4.2.9. TSUNAMI ................................................................................................................................135
4.2.10. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT ........................................................................................135
4.2.11. KEGAGALAN TEKNOLOGI.....................................................................................................136
4.2.12. COVID-19 ................................................................................................................................137
4.2.13. LIKUEFAKSI ............................................................................................................................138
4.2.14. LETUSAN GUNUNGAPI..........................................................................................................138
BAB 5 PENUTUP ..................................................................................................................................................... 140
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................................. 141
4. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....................................................4
Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020.........................................................................................................................................6
Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan PDRB Tahun 2019
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah..........................................................................6
Tabel 2.4. Luas Penggunaan Lahan dan Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota................................7
Tabel 2.5. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 – 2019 ........................................7
Tabel 3.1. Jenis, Bentuk, Tahun dan Sumber Data yang digunakan dalam Penyusunan Peta
Bahaya Banjir....................................................................................................................................11
Tabel 3.2. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Banjir Bandang ......................12
Tabel 3.3. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Cuaca Ekstrim .......................13
Tabel 3.4. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Gelombang Ekstrim
dan Abrasi.........................................................................................................................................13
Tabel 3.5. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Gempabumi ...........................14
Tabel 3.6. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan 16
Tabel 3.7. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kekeringan ............................16
Tabel 3.8. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Tanah Longsor ......................17
Tabel 3.9. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Tsunami.................................18
Tabel 3.10. Parameter Bahaya Epidemi Dan Wabah Penyakit...........................................................................19
Tabel 3.11. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Epidemi dan
Wabah Penyakit................................................................................................................................19
Tabel 3.12. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Kegagalan Teknologi.............19
Tabel 3.13. Jenis, Bentuk, dan Sumber Data Penyusunan Peta Bahaya Covid-19............................................19
Tabel 3.14. Parameter Bahaya Covid-19 ...........................................................................................................20
Tabel 3.15. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Bahaya Letusan Gunungapi ...............21
Tabel 3.16. Nilai Bobot Elemen Bahaya Letusan Gunungapi .............................................................................21
Tabel 3.17. Bobot Komponen Kerentanan Masing-masing Jenis Bahaya...........................................................22
Tabel 3.18. Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Kerentanan .........................................22
Tabel 3.19. Sumber Data Parameter Kerentanan Sosial ....................................................................................22
Tabel 3.20. Bobot Parameter Kerentanan Sosial ................................................................................................22
Tabel 3.21. Bobot Parameter Penyusun Kerentanan Fisik .................................................................................23
Tabel 3.22. Sumber Data Parameter Kerentanan Ekonomi ................................................................................24
Tabel 3.23. Bobot Parameter Kerentanan Ekonomi............................................................................................24
Tabel 3.24. Sumber Data Parameter Kerentanan Lingkungan ...........................................................................24
Tabel 3.25. Bobot Parameter Kerentanan Lingkungan .......................................................................................24
Tabel 3.26. Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jawa Tengah..............................................................................27
Tabel 3.27. Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah...............................................................28
Tabel 3.28. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah................................................................29
Tabel 3.29. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Tengah .....................................30
Tabel 3.30. Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Jawa Tengah....................................................................31
Tabel 3.31. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah.........................................32
Tabel 3.32. Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah .....................................................................33
Tabel 3.33. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah...............................................................34
Tabel 3.34. Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi Jawa Tengah .........................................................................35
Tabel 3.35. Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Jawa Tengah........................................36
Tabel 3.36. Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Jawa Tengah.....................................................37
Tabel 3.37. Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah .......................................................................38
Tabel 3.38. Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah.......................................................................38
Tabel 3.39. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah.............................................39
Tabel 3.40. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah .............................................40
Tabel 3.41. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah ...........................................40
Tabel 3.42. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah ........................................41
Tabel 3.43. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah ...........................................41
Tabel 3.44. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah ........................................42
Tabel 3.45. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Sundoro di Provinsi Jawa Tengah.........................................42
Tabel 3.46. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah ........................................43
Tabel 3.47. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah...........................................43
Tabel 3.48. Potensi Kerugian Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah ............................................................44
Tabel 3.49. Kelas Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah...........................................................46
Tabel 3.50. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah ...........................46
Tabel 3.51. Potensi Kerugian Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah.............................................47
Tabel 3.52. Kelas Kerentanan Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah ...........................................48
Tabel 3.53. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah ............................49
Tabel 3.54. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah..............................................49
Tabel 3.55. Kelas Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah.............................................50
Tabel 3.56. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di
Provinsi Jawa Tengah ......................................................................................................................51
Tabel 3.57. Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Tengah ...................52
Tabel 3.58. Kelas Kerentanan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Tengah ..................53
Tabel 3.59. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi Jawa Tengah ................................53
Tabel 3.60. Potensi Kerugian Bencana Gempabumi di Provinsi Jawa Tengah..................................................54
Tabel 3.61. Kelas Kerentanan Bencana Gempabumi di Provinsi Jawa Tengah ................................................55
Tabel 3.62. Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan...............................................................55
Tabel 3.63. Kelas Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah......................56
Tabel 3.64. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah..................................57
Tabel 3.65. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ...................................................58
Tabel 3.66. Kelas Kerentanan Bencana Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah..................................................59
Tabel 3.67. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah............................60
Tabel 3.68. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah .............................................60
Tabel 3.69. Kelas Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah............................................62
Tabel 3.70. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah......................................62
Tabel 3.71. Potensi Kerugian Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah........................................................63
Tabel 3.72. Kelas Kerentanan Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah ......................................................63
Tabel 3.73. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Jawa Tengah ...64
Tabel 3.74. Kelas Kerentanan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Jawa Tengah.....................64
Tabel 3.75. Potensi Penduduk Terpapar Kegagalan Teknologi di Provinsi Jawa Tengah .................................65
Tabel 3.77. Kelas Kerentanan Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi Jawa Tengah ..................................67
Tabel 3.78. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah .....................................67
Tabel 3.79. Kelas Kerentanan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.....................................................68
Tabel 3.80. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah....................................68
Tabel 3.81. Potensi kerugian bencana likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah........................................................69
Tabel 3.82. Kelas Kerentanan Bencana Likeufaksi di Provinsi Jawa Tengah ....................................................70
Tabel 3.83. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah..........71
5. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 iv
Tabel 3.84. Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah............................71
Tabel 3.85. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah ..........................72
Tabel 3.86. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah...........72
Tabel 3.87. Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah............................73
Tabel 3.88. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah ...........................74
Tabel 3.89. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah.........74
Tabel 3.90. Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah .........................74
Tabel 3.91. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah.........................75
Tabel 3.92. Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah...................................75
Tabel 3.93. Potensi Kerugian Bencana Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah.....................................76
Tabel 3.94. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah......................77
Tabel 3.95. Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah......................................77
Tabel 3.96. Potensi Kerugian Bencana Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah........................................77
Tabel 3.97. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah........................78
Tabel 3.98. Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Sundoro di Provinsi Jawa Tengah ...................................78
Tabel 3.99. Potensi Kerugian Bencana Gunungapi Sundoro di Provinsi Jawa Tengah .....................................79
Tabel 3.100. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gunungapi Sundoro di Provinsi Jawa Tengah....................80
Tabel 3.101. Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah .................................80
Tabel 3.102. Potensi Kerugian Bencana Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah....................................80
Tabel 3.103. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah ....................81
Tabel 3.104. Potensi Penduduk Terpapar Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah ...................81
Tabel 3.105. Potensi Kerugian Bencana Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah ...................................82
Tabel 3.106. Kelas Kerentanan Bencana Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah....................83
Tabel 3.107. Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Tengah......................................................83
Tabel 3.108. Hasil Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah...................83
Tabel 3.109. Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah................................................................84
Tabel 3.110. Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah ...............................................84
Tabel 3.111. Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah .................................................85
Tabel 3.112. Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Tengah.......................85
Tabel 3.113. Tingkat Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi Jawa Tengah .....................................................86
Tabel 3.114. Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah...........................86
Tabel 3.115. Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah.......................................................86
Tabel 3.116. Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah.................................................87
Tabel 3.117. Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah ...........................................................87
Tabel 3.118. Tingkat Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Jawa Tengah .......................88
Tabel 3.119. Tingkat Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi Jawa Tengah .......................................88
Tabel 3.120. Tingkat Risiko Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah .........................................................89
Tabel 3.121. Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah......................................................89
Tabel 3.122. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah...............................89
Tabel 3.123. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah................................90
Tabel 3.124. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah .............................90
Tabel 3.125. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah ..........................90
Tabel 3.126. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah .............................90
Tabel 3.127. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah ..........................90
Tabel 3.128. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Sudoro di Provinsi Jawa Tengah.............................91
Tabel 3.129. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah ..........................91
Tabel 3.130. Rekapitulasi Bahaya di Provinsi Jawa Tengah ...............................................................................91
Tabel 3.131. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Provinsi Jawa Tengah .........91
Tabel 3.132 . Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan Di
Provinsi Jawa Tengah ......................................................................................................................92
Tabel 3.133. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Jawa Tengah....................................................................92
Tabel 3.134. Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Jawa Tengah ......................................................................93
Tabel 3.135. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Jawa Tengah..........................................................................93
Tabel 3.136. Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah......................................................................93
Tabel 3.137. Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah ..............................................94
Tabel 3.138. Potensi Kerugian Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah................................................................95
Tabel 3.139. Kelas Kerentanan Bencana Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah ...............................................97
Tabel 3.140. Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi Jawa Tengah ........................................................................97
Tabel 3.141. Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Tengah ...129
6. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah..........................................................................4
Gambar 2.2. Grafik Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999-2019 .............................8
Gambar 2.3. Tren Akumulasi Data Kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah ..................................................8
Gambar 2.4. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2019.............9
Gambar 3.1. Metode Penyusunan Kajian Risiko Bencana................................................................................10
Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Banjir............................................................................11
Gambar 3.3. Potongan Melintang Deskripsi Metodologi GFI. Samela et al., 2015 ...........................................11
Gambar 3.4. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Banjir Bandang ...............................................................12
Gambar 3.5. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Cuaca Ekstrim.................................................................13
Gambar 3.6. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi..................................14
Gambar 3.7. Diagram Alur Proses Penyusunan Peta Bahaya Gempabumi .....................................................15
Gambar 3.8. Diagram Alur Proses Penyusunan Indeks Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan ...............15
Gambar 3.9. Diagram Alir Penentuan Bahaya Kekeringan ...............................................................................17
Gambar 3.10. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Tanah Longsor ................................................................17
Gambar 3.11. Diagram Alir Proses Penyusunan Peta Bahaya Tsunami.............................................................18
Gambar 3.12. Proses Penyusunan Indeks Bahaya Likuefaksi ............................................................................20
Gambar 3.13. Alur Proses Pembuatan Indeks Bahaya Letusan Gunungapi.......................................................21
Gambar 3.14. Alur Proses Penyusunan Peta Indeks Risiko................................................................................26
Gambar 3.15. Pengambilan Kesimpulan Kelas Bahaya, Kerentanan, dan Risiko ..............................................26
Gambar 3.16. Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jawa Tengah................................................................28
Gambar 3.17. Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah ................................................29
Gambar 3.18. Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah .................................................30
Gambar 3.19. Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Tengah.......................31
Gambar 3.20. Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Jawa Tengah .....................................................32
Gambar 3.21. Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah...........................33
Gambar 3.22. Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah.......................................................34
Gambar 3.23. Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah.................................................35
Gambar 3.24. Grafik Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi Jawa Tengah ...........................................................35
Gambar 3.25. Grafik Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Jawa Tengah .........................36
Gambar 3.26. Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Jawa Tengah.......................................37
Gambar 3.27. Grafik Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah .........................................................38
Gambar 3.28. Grafik Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah.........................................................39
Gambar 3.29. Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah...............................40
Gambar 3.30. Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah................................40
Gambar 3.31 Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah ..............................41
Gambar 3.32 Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah ...........................41
Gambar 3.33. Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah .............................42
Gambar 3.34. Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah ..........................42
Gambar 3.35. Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Sundoro di Provinsi Jawa Tengah...........................43
Gambar 3.36. Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah ..........................43
Gambar 3.37. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah.............................44
Gambar 3.38. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah................45
Gambar 3.39. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah........................45
Gambar 3.40. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah .............47
Gambar 3.41. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah...............48
Gambar 3.42. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah........48
Gambar 3.43. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah ..............49
Gambar 3.44. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah 50
Gambar 3.45. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi di Provinsi Jawa
Gambar 3.46. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi...............52
Gambar 3.47. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi.......................52
Gambar 3.48. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi Jawa Tengah..................54
Gambar 3.49. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gempabumi .............................................55
Gambar 3.50. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan..................56
Gambar 3.51. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa
Gambar 3.52. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah...................................58
Gambar 3.53. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah .....59
Gambar 3.54. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ..............59
Gambar 3.55 Grafik Potensi Penduduk Terpapar Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah.............................60
Gambar 3.56. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah61
Gambar 3.57 Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah ........61
Gambar 3.58. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Tsunami di Provinsi Jawa Tengah .......................................62
Gambar 3.59. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah..........63
Gambar 3.60. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah..................63
Gambar 3.61. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Jawa Tengah .....64
Gambar 3.62. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi Jawa Tengah...66
Gambar 3.63. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi Jawa
Gambar 3.64. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah ......................68
Gambar 3.65. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah......................69
Gambar 3.66. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah ........70
Gambar 3.67. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah ................70
Gambar 3.68. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah7
1
Gambar 3.69 Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa
Gambar 3.70. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa
Gambar 3.71. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah7
3
Gambar 3.72. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gunungapi Lawu......................................73
Gambar 3.73. Grafik Potensi kerusakan lingkungan Bencana Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa
Gambar 3.74. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa
Gambar 3.75. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi
Gambar 3.76. Grafik Potensi kerusakan lingkungan Bencana Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa
Gambar 3.77. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah....................76
Gambar 3.78. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gunungapi Merbabu ................................76
Gambar 3.79. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Gunungapi Merbabu ........................................76
Gambar 3.80. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah.......................77
Gambar 3.81. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa
Gambar 3.82. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah...78
Gambar 3.83. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Sundoro di Provinsi Jawa Tengah ....................79
Gambar 3.84. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gunungapi Sundoro.................................79
Gambar 3.85. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah ....................80
Gambar 3.86. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa
Gambar 3.87. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah 81
Gambar 3.88. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah ....................82
7. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 vi
Gambar 3.89. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gunungapi Sumbing di
Provinsi Jawa Tengah...................................................................................................................82
Gambar 3.90. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah 82
Gambar 3.91. Grafik Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah..........................................................94
Gambar 3.92. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah..................................95
Gambar 3.93. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah.....................96
Gambar 3.94. Grafik Potensi Kerusakan Lingkungan Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah.............................96
Gambar 3.95. Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah ..................................................................99
Gambar 3.96. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Tengah.................................................100
Gambar 3.97. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Jawa Tengah..................................................101
Gambar 3.98. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Tengah .......................102
Gambar 3.99. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi Jawa Tengah......................................................103
Gambar 3.100. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah .........................104
Gambar 3.101. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah .....................................................105
Gambar 3.102. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah ...............................................106
Gambar 3.103 Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah ..........................................................107
Gambar 3.104 Peta Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Jawa Tengah.........................108
Gambar 3.105. Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi Jawa Tengah .....................................109
Gambar 3.106. Peta Risiko Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.........................................................110
Gambar 3.107.. Peta Risiko Multibahaya di Provinsi Jawa Tengah ..................................................................111
Gambar 3.108. Peta Risiko Likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah.......................................................................112
Gambar 3.109. Peta Risiko Letusan Gunung Dieng di Provinsi Jawa Tengah .................................................113
Gambar 3.110. Peta Risiko Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah .............................................114
Gambar 3.111. Peta Risiko Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah..........................................115
Gambar 3.112. Peta Risiko Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah........................................116
Gambar 3.113. Peta Risiko Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah...........................................117
Gambar 3.114. Peta Risiko Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah........................................118
Gambar 3.115. Peta Risiko Letusan Gunungapi Sundoro di Provinsi Jawa Tengah ........................................119
Gambar 3.116. Peta Risiko Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah ........................................120
8. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 vii
RINGKASAN
EKSEKUTIF
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakandaerahrawanbencana.Setidaknyaada14ancamanbencana
yang dikelompokkan dalam bencana geologi (gempabumi, likuefaksi,tsunami,gunungapi,gerakantanah/tanahlongsor),
bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutandan
lahan), dan bencana antropogenik (epidemi/wabah penyakit, Covid-19 , dan kegagalan teknologi/kecelakaan industri).
Terkait dengan kebencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran
pengarusutamaan kerentanan bencana untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanansuatudaerahuntuk
menghadapikejadianbencana.SejalandenganiniBadanNasionalPenanggulanganBencanaterusmelakukanpenguatan
kelembagaandantatakelolapenguranganrisikobencanamelaluipengintegrasianperencanaanpenanggulanganbencana
ke dalam perencanaan pembangunan daerah, salah satunya melalui penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana.
Kompleksitas penyelenggaraanpenanggulanganbencanadidaerahmemerlukansuatupenataandanperencanaanyang
matang, terarah, dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-
langkah yang sistematis dan terencana, sehingga masih dijumpaitumpangtindihprogramdalamupayapenanggulangan
bencanadiProvinsiJawaTengah.Pemaduandanpenyelarasanarahpenyelenggaraanpenanggulanganbencanadidaerah
membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Salah satu dasar tersebut adalah tersedianya Dokumen Kajian
Risiko Bencana. Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat
ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan besaran kerugian, maka fokus perencanaan, dan keterpaduan
penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Kajian risiko bencana ini merupakan dasar untuk
membangun keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dalam DokumenKajianRisikoBencanainidisajikandatadaninformasitentangkondisirisikobencanayangadadiProvinsi
Jawa Tengah. Kondisi risiko bencana yang ada di Provinsi Jawa Tengah dielaborasikan dari parameter ancaman,
kerentanan,dankapasitas mengacupadametodeumumpengkajianrisikobencanadalamPerkaBNPBNo.2Tahun2012
tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko BencanadanbeberapapetunjukteknisyangdikeluarkanolehBNPBsebagai
update dan pendetilan terhadap Perka tersebut. Dokumen KRB Provinsi Jawa Tengah terdiri dari dua bagian yang tidak
terpisahkan yaitu: dokumen kajian risiko dan album peta risiko bencana. Rekomendasibencanaprioritasjugadituangkan
di dalam dokumen ini sebagaidasarkebijakanpenguranganrisikobencanayangakandilakukanolehPemerintahDaerah.
BerdasarkanhasilkajiandananalisisyangtelahdilakukanselamaprosespenyusunanDokumenKajianRisikoBencanaini,
makadisepakatiada14(empatbelas)bencanayangdituangkandidalamdokumeniniyaitu:Banjir,BanjirBandang,Cuaca
Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Likuefaksi, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Kekeringan, Letusan
Gunungapi, Tanah Longsor, Tsunami, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, dan Covid–19.
.
Pengkajian kapasitas Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada 7 (tujuh) prioritas program pengurangan risiko bencana.
Setiap prioritas memiliki indikator-indikator pencapaian. Total keseluruhan indikator tersebut adalah 71 dari 7 (tujuh)
prioritas, ketujuh prioritas tersebut yaitu: 1). Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, 2). Pengkajian Risiko dan
PerencanaanTerpadu,3). PengembanganSistemInformasi,DiklatdanLogistik,4).PenangananTematikKawasanRawan
Bencana, 5). Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana,6).PerkuatanKesiapsiagaandanPenanganan
Darurat Bencana, 7). Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
BerdasarkanpenilaianketahanansecarakeseluruhanketahanandaerahProvinsiJawaTengahdalammenghadapipotensi
bencanamemilikiIndeksKetahananDaerah0,76 dannilaiinimenunjukkanTingkatKapasitasDaerahSedang.Atasdasar
Indeks Ketahanan Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap perlu meningkatkan komitmen, kebijakan
pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulanganbencanauntuk mengurangidampak
negatif dari bencana.
Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang telah dilakukan, makasecara
umum tingkat risiko untuk masing-masing bencana di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
1. Tingkat risiko bencana banjir di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Sedang di20kabupatendan6kota.
Sedangkan tingkat Tinggi di 9 kabupaten.
2. Tingkat risiko bencana banjir bandang di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 14 kabupaten.
Sedangkan tingkat risiko Sedang di 9 kabupaten dan 2 kota. Tingkat Rendah di 1 kota.
3. Tingkat risiko bencana cuaca ekstrim diProvinsiJawaTengahmenunjukkantingkatTinggidi29kabupatendan5
kota. Sedangkan tingkat Sedang meliputi 1 kota.
4. Tingkat risikobencanagelombangekstrimdanabrasidiProvinsiJawaTengahmenunjukkantingkatSedangdi13
kabupaten dan 3 kota, tingkat Rendah di 1 kabupaten.
5. Tingkat risiko bencana gempabumi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Rendahdi9kabupatendan3
kota. Tingkat risiko Sedang di 19 kabupaten dan 3 kota. Tingkat Tinggi di 1 kabupaten
6. Tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 6
kabupaten. Sedangkan tingkat Sedang di 18 kabupaten. Tingkat Rendah 5 kabupaten 3 kota.
7. Tingkat risiko bencana kekeringan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 10 kabupaten.
Sedangkan tingkat Sedang di 19 kabupaten dan 6 kota.
8. TingkatrisikobencanatanahlongsordiProvinsiJawaTengahmenunjukkantingkatTinggidi23kabupaten,tingkat
Sedang meliputi 6 kabupaten dan 3 kota.
9. Tingkat risiko bencana tsunami di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 2 kabupaten. Tingkat
Sedang di 2 kabupaten.
10. Tingkat risiko bencanaepidemidanwabahpenyakitdiProvinsiJawaTengahRendahdi24kabupatendan2kota.
11. TingkatrisikobencanakegagalanteknologidiProvinsiJawaTengahmenunjukkantingkatSedangdi2kabupaten,
sedangkan tingkat Rendah di 25 kabupaten 5 kota.
12. Tingkat risiko bencana Covid-19 diProvinsiJawaTengahmenunjukkantingkatRendahterdapatdi29kabupaten
dan 6 kota.
13. Tingkat risiko bencana likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 1 kabupaten, tingkat
Sedang di 23 kabupaten dan 4 kota serta tingkat Rendah di 2 kabupaten.
14. Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 2
kabupaten dan tingkat Sedang di 1 kabupaten.
15. Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Sedang di 1
kabupaten dan tingkat Rendah di 1 kabupaten.
16. Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 3
kabupaten.
17. Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 3
kabupaten dan tingkat Rendah di 1 kota.
18. Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 4
kabupaten. Sedangkan tingkat Rendah di 1 kabupaten.
19. Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah menunjukkantingkatSedangdi 3
kabupaten dan tingkat Rendah di 1 kabupaten dan 1 kota.
20. Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Sundoro di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 2
kabupaten.
9. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 viii
21. Tingkat risiko bencana Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat Tinggi di 2
kabupaten.
Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah disusunlah rekomendasi yang terbagikedalam2
(dua) bagian. Pertama, rekomendasi generik yang merupakan rekomendasiumum yangberhubungandengankebijakan
administratif dan kebijakan teknis. Rekomendasi ini bersumber dari hasil kajian ketahanan daerah. Kedua, rekomendasi
spesifik yang merupakan serangkaian aksi mitigasi bencana yang dapat dilakukan terhadap faktor penyebab terjadinya
bencana. Rekomendasi ini bersumberdarihasilpengkajianbahayadankerentanansertamelihattingkatrisikoyangadadi
setiap bencana.
Rekomendasi terhadap hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dan ketahanan daerah harus diselaraskan dengan Rencana
Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Hal ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan
konektivitasnya sampai di level kabupaten/kota. Dalam skemaperimbangankeuanganpusatdandaerahhalinijugaakan
memudahkan daerah dalam hal pelaksanaan pengurangan risiko bencana di daerah.
Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Dokumen KRB ini dilakukan minimal setiap 2 (dua)tahunatausewaktu-waktu
jika terjadi kondisi yang ekstrim yang mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap parameter-parameter risiko
bencana di Provinsi Jawa Tengah. Masa berlakunya Dokumen KRB ini selama 5 tahun sesuai dengan tujuannya yaitu
sebagaidasarpenyusunan dokumenrencanapenanggulanganbencanayangperiodenyajuga5tahunan.Reviewterhadap
Dokumen KRB perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program-program peningkatan kapasitas, dan perubahan
terhadap kondisi ancaman, serta dinamika kerentanandapatdipertimbangkansecarabaikdalammereposisitingkatrisiko
bencana di Provinsi Jawa Tengah, hal ini sejalan dengan tujuan dan strategi mengintegrasikan kajian risiko bencana ke
dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk penyusunan
rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan PB secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
10. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 HAL 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geografis. Secara geologis,
Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik yang
menjadikan Indonesia rawan bencana gempabumi, tsunami, dan letusan gunungapi. Secara klimatologis Indonesia
merupakan dapur dari berbagai proses cuaca dan iklim, baik pada skala regional maupun global. Hal ini karena posisi
Indonesia yang berada di sekitar ekuator menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara
Walker, yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim.
Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan 2 (dua) samudera dan 2 (dua) benua
membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan
abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
Kebakarangedung/pemukiman,kecelakaantransportasi,kecelakaanindustriataukegagalanteknologi,kejadianluarbiasa
dan wabah penyakit, kegagalan panen dan serangan hama/penyakit pertanian, konflik atau kerusuhan sosial, aksi teror,
sabotase adalah sumber bencana dan kejadianlainyangdapatmenjadiperistiwabencanatergantungpadadinamikadari
kondisi demografis terkaitsosial,budaya,ekonomi,politik,pertahanan,dankeamananwilayah.Keberagaman agamaatau
keyakinan yang dipeluk serta etnis dan suku selain merupakan keunggulan disisi lain merupakan potensi sumber konflik
ataukerusuhansosial,bahkanaksiterordansabotase. KondisitransisiIndonesiamenujunegaramajumelalui modernisasi
industri akan menghadapi risiko bencana seperti kecelakaan transportasi, kecelakaan industri atau kegagalanteknologi.
Keniscayaan pemusatan penduduk dan layanan jasa di wilayah-wilayah perkotaan yang tidak terencana baik
mengakibatkan tingginya potensi kebakaran gedung/pemukiman.
Sejakoutbreak SevereAcuteRespiratorySyndrome(SARS)yangdisebabkanolehCoronaVirusdikawasanAsiapadatahun
2003, ancaman keamanan kesehatan global terus menunjukkan kecenderungan peningkatan, antara lain terjadinya
outbreak flu burung/avian influenza (H5N1) tahun 2004, Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 2009 (dideklarasikan World
Health Organization (WHO)) sebagai pandemi pertama kalinya di abad ke-21). Penyakit Infeksi New Emerging and Re-
Emerging (PINERE) lainnya yang berpotensi menyebabkankedaruratankesehatan diantaranyaMiddleEastRespiratory
Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) tahun 2012-2013, Ebola tahun 2014, dan Zika tahun 2015.
Wabah Virus SARS-CoV-2(Covid-19)menyebarsecarakeseluruhpenjuruduniatakterkecualiIndonesia.Covid-19 telah
berdampak hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Coronavirus disease (Covid-19 ) merupakan penyakit menular yang
disebabkan oleh jenis virus corona yangbaruditemukanyaituSevereAcuteRespiratorySyndromeCoronavirus2(SARS-
CoV-2). Kasus Covid-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.
Sejak saat itu, penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan Covid-19
sebagai pandemi.
Cuaca yang semakin panas diprediksi akan terus melanda Indonesia beberapa tahun ke depan. Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam berbagai publikasinya mengingatkan akan adanya perubahan iklim di
Indonesia termasuksuhuyangakanlebihpanas padatahun2030.BigdataanalyticsBMKGmenunjukkantrenpeningkatan
suhu udara sebesar 0,5 derajat celcius dari kondisi saat ini di Indonesia pada tahun 2030 nanti. Menghangatnya iklim di
Indonesia juga akan disertai dengan kekeringan yang makin tinggi hingga 20%daripadakondisikekeringansaatiniyang
berada di Sumatera Selatan, sebagianbesarPulauJawa,Madura,Bali,NusaTenggaraBarat,danNusaTenggaraTimur.
Sebaliknyapadamusimhujanjumlahhujanlebathinggaekstrimjugacenderungmeningkathingga40%dibandingkansaat
ini. Berbagai tantangan ini membutuhkan langkah antisipasi lebih dini secara konkretagarIndonesiamampuberadaptasi
dan melakukan mitigasi secara tepat.
Memperhatikan kondisi geologis, klimatologis, dan geografis Indonesia dan situasi global tersebut perlu dilakukanupaya
strategis pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi hingga sekecil mungkin kerugian akibat bencana. Upaya
pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencanayangadayangdiperolehmelaluisuatukajian
risiko bencana.
Sebagaimana halnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang rawan
terhadap bencana. DIBI BNPB menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah diketahui memiliki sejarah kejadian
bencana seperti banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim (angin puting beliung), kekeringan,
dan kebakaran hutan dan lahan.
Adanya potensi bencana tersebut di atas, memerlukan upaya preventif untuk mengurangi risiko dan potensi dampak
kerugianyangditimbulkan.DalamUndang-UndangNomor24Tahun2007tentang PenanggulanganBencana,paradigma
penanggulangan bencana telah bergeserorientasinyakearahpenguranganrisiko.Olehkarenaitu,ProvinsiJawaTengah
perlu melakukan upaya terpadu melalui pengkajian risiko bencana yang terukur.
Kajian risiko bencana merupakan fase awal dari strukturisasi perencanaan penanggulangan bencana. Hasil pengkajian
risiko bencana ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menentukanarahkebijakandanstrategipadasetiaptahapan
penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.
Saatini,IndonesiatelahmenyepakatiSendaiFrameworkforDisasterRiskReduction(SFDRR)2015-2030,yaitukesepakatan
global terkait dengan pengurangan risiko bencana, yang mana salah satu prioritas aksinya adalah memahami risiko
bencana.Kebijakandanoperasionalpenanggulanganbencanaharusdidasarkanpadapemahamantentangrisikobencana
pada semua dimensi, yakni ancaman,kerentanan,dankapasitas.Pengetahuantersebutdapatdimanfaatkanuntuktujuan
penilaian risiko sebelum bencana, pencegahan,danmitigasi,sertapengembangandanpelaksanaankesiapsiagaanyang
memadai dan respons yang efektif terhadap bencana.
KajianRisikoBencanaSkalaProvinsi(1:250.000)terakhirdisusunpadatahun2015danberakhirpadatahun2020,sehingga
perlu dilakukan pemutakhiran. Untuk itu, pada tahun 2020 dilakukan pemutakhiran peta bahaya dan peta kerentanan
skala nasional dan dilanjutkan dengan pemutakhiran peta kapasitas dan risiko pada tahun 2021. Rangkaian kegiatan ini
diharapkandapatmelakukanpemutakhirandokumenpetarisikobencanaditingkatnasionalyangdigunakansebagaidasar
dalam perencanaan kebijakan manajemen bencana.
Pengkajian risiko bencana disusundenganmetodologiyangdapatdipertanggungjawabkansecarailmiahdandisesuaikan
dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.
Komitmen kepala daerah diperlukan dalam upaya menurunkan indeks risiko bencana, karena penurunan indeks risiko
bencana menjadi bagian dari standar pelayanan minimum. Komitmen kepala daerah ini diperlukan karena upaya
penguranganrisikobencanamemerlukansinergilintas sektoral.Rekomendasikebijakanyangdihasilkandalamkajianrisiko
bencana ini bertujuan antara lain untuk menurunkan indeks risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah.
11. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 HAL 2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan kajian risiko bencana adalah menghasilkan gambaran risiko bencana berupaDokumenKajian
RisikoBencanaProvinsiJawaTengahsebagaidasarperencanaandibidangkebencanaandanperencanaanpembangunan
wilayah terkait lainnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional untuk Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2026;
2. Menyusun Peta Risiko Bencana yang didasarkan pada Peta Ancaman, Peta Kerentanan, dan Peta Kapasitas;
3. Menyusun baseline data risiko bencana (potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian rupiah, luas kerusakan
lingkungan) sebagai acuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.
1.3. RUANG LINGKUP
DokumenKRBProvinsiJawaTengahdisusunberdasarkanpedomanumumpengkajianrisikobencanadanpetunjukteknis
pengkajian risiko yang diperbarui oleh BNPB, dengan batasan kajian sebagai berikut:
1. Pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
2. Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
4. Pengkajian tingkat risiko bencana;
5. Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan peta risiko
bencana.
1.4. LANDASAN HUKUM
PenyusunanDokumenKRBProvinsiJawaTengahberdasarkanpadalandasanhukumyangberlakuditingkatnasionaldan
provinsi. Adapun landasan operasional hukum yang terkait adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Pengkajian Risiko Bencana;
7. PeraturanKepalaBadanNasionalPenanggulanganBencanaNomor4Tahun2008tentangPedomanPenyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Permenhut Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3Tahun2010TentangRencanaNasional
Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012tentangPanduanPenilaian
Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Prosedur Tetap (Protap) Analisis Risiko Bencana Gunungapi Nomor 400.K.40/BGV/2014 Tahun 2014, Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101Tahun2018tentangStandarTeknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
1.5. PENGERTIAN
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis.
2. Sistem Informasi Geografis, selanjutnya disebut SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan,
pemrosesanataumanipulasi,analisis,danpenayangandatayangmanadatatersebutsecaraspasial(keruangan)
terkait dengan muka bumi.
3. Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
4. IndeksPendudukTerpaparadalahjumlahpenduduk yangberadadalamwilayah diperkirakanterkenadampak
bencana.
5. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikangambaranmenyeluruhterhadaprisiko
bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
6. KapasitasDaerahadalahkemampuandaerahdanmasyarakatuntukmelakukantindakanpengurangantingkat
bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
7. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan
ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
8. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun
1945.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencanaadalahserangkaianupayayangmeliputipenetapankebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi.
11. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-areayangdidefinisikanolehlokasinyadengansistem
koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
12. Peta Bahaya adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi bahaya/ancamansuatudaerahsecaravisual
berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
13. Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan
sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan
Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
14. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual
berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,geografis,sosial,
budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.
16. RencanaPenanggulanganBencanaadalahrencanapenyelenggaraanpenanggulanganbencanasuatudaerah
dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
17. Risiko Bencanaadalahpotensikerugianyangditimbulkanakibatbencanapadasuatuwilayahdankurunwaktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta denganjaraksesungguhnyadengansatuanatautekniktertentu.
19. Tingkat Kerugian Daerah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis,
fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
12. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 HAL 3
20. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk
memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Jawa Tengah adalah:
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ringkasan eksekutif memperlihatkan rangkuman kondisi umum wilayah dan kebencanaan, maksud dan tujuan
penyusunan kajian risiko bencana, hasil pengkajian risiko bencana dan memberikan gambaranumumtentang kapasitas
daerah, serta akar masalah dan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa
Tengah.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, landasan hukum, pengertian, dan sistematika
penulisan dari penyusunan Dokumen KRB Provinsi Jawa Tengah. Bab ini menekankan arti strategis dan pentingnya
pengkajianrisikobencanadaerah,sebagaidasaruntuk penataandanperencanaanpenanggulanganbencanayangterarah,
terkoordinasi, dan menyeluruh dalam penyelenggaraannya.
BAB 2 KONDISI KEBENCANAAN
Bab ini setidaknya berisi gambaranumumwilayah,sejarahkejadianbencana,danpotensibencanaditingkatprovinsi.Bab
ini memaparkan kondisi wilayah serta data kejadianbencanayangpernahterjadidanberpotensiterjadi.Dampakkejadian
bencana menunjukkan kerugian bencana di daerah (meliputi penduduk terpapar,kerugianfisik,kerugianrupiah,danluas
kerusakan lingkungan) berdasarkan DIBI.
BAB 3 PENGKAJIAN RISIKO BENCANA
Pengkajian risiko bencana memaparkan hasil pengkajian risiko bencana berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan
referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga di tingkat nasional. Pengkajian risiko bencana terdiri dari
identifikasi risiko, penilaian risiko, dan kajian risiko bencana Provinsi Jawa Tengah.
BAB 4 REKOMENDASI
Babinimenguraikanrekomendasigenerikdanspesifik,sesuaihasilkajiankapasitaspenanggulanganbencanadaerahdan
pembahasan akar permasalahan (masalah pokok) risiko bencana prioritas yang dikelola Provinsi Jawa Tengah serta
rekomendasi-rekomendasi untuk pengembangan kawasan yang berlandaskan kajian risiko bencana.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan kesimpulan akhir terkait tingkat risiko bencana, kebijakan yang direkomendasikan, serta tindak lanjut
dari penyusunan dan keberadaan Dokumen KRB Provinsi.
LAMPIRAN
i. Matriks hasil kajian risiko bencana (Bahaya, Kerentanan, Kapasitas, Risiko)
ii. Peta-peta hasil penilaian Ancaman, Kerentanan, Kapasitas, dan Risiko
Daftar Pustaka
13. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 HAL 4
BAB 2
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN
2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH
Gambaran umum wilayah memaparkan kondisi daerah berdasarkan aspek geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi,
penggunaanlahan,dandemografi.Sejarahkejadianbencanamerupakanbencana-bencanayangpernahterjadidiProvinsi
Jawa Tengah, sedangkan potensi bencana merupakan prediksi bencana-bencanayangkemungkinanterjadi. Dariketiga
aspek tersebut akan dibahas lebih mendalam pada pembahasan berikut.
Kondisiwilayahdapatmemberikansedikitgambaranmengenaipotensibencanadanbesardampakyangakanditimbulkan
di wilayah tersebut. Sebagai contoh, dari kondisi geografi bisa diketahui luas wilayah terdampak bahaya, dari kondisi
demografi bisa diketahui potensi penduduk yang terpapar bahaya, dan dari kondisi topografi, iklim, geologi, hidrologidan
penggunaan lahan dapat diperkirakan potensi tinggi rendahnya kelas bahaya yang ada.
Kondisi geografi, topografi, geologi, klimatologi dan kondisi fisik wilayah lainnya serta jenis industri yang ada di suatu
wilayah dan kepadatan penderita penyakit menular akan menjadi parameter utama dalam penyusunan kajian risiko
bencana wilayah Provinsi Jawa Tengah ini. Selain itu, kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas
kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana.
2.1.1. GEOGRAFI
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengahPulauJawa.Secarageografis,
ProvinsiJawaTengahterletakantara5040'-8030'LintangSelatandanantara108030'-111030'BujurTimur.ProvinsiJawa
Tengah yang beribukota di Semarang ini memiliki luas wilayah 32.800,69 km2.
Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Samudera Indonesia.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.
Wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan dan 8.526 desa/kelurahan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublikIndonesiaNomor72Tahun2019tanggal8Oktober2019,ibukota
dan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Hasil Pengolahan, 2021
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
No Kabupaten/Kota Ibukota
Luas
(Km2
)
Persentase Terhadap
Luas Provinsi
(%)
Kabupaten
1 Banjarnegara Banjarnegara 1.023,73 3,12
2 Banyumas Purwokerto 1.335,30 4,07
3 Batang Batang 788,65 2,40
4 Blora Blora 1.804,59 5,50
5 Boyolali Boyolali 1.008,45 3,07
6 Brebes Brebes 1.902,37 5,80
7 Cilacap Cilacap 2.124,47 6,48
8 Demak Demak 900,12 2,74
9 Grobogan Purwodadi 2.013,86 6,14
10 Jepara Jepara 1.059,25 3,23
11 Karanganyar Karanganyar 775,44 2,36
12 Kebumen Kebumen 1.211,74 3,69
13 Kendal Kendal 1.118,13 3,41
14 Klaten Klaten 658,22 2,01
15 Kudus Kudus 425,15 1,30
16 Magelang Mungkid 1.102,93 3,36
17 Pati Pati 1.489,19 4,54
18 Pekalongan Kajen 837,00 2,55
14. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 HAL 5
No Kabupaten/Kota Ibukota
Luas
(Km2
)
Persentase Terhadap
Luas Provinsi
(%)
19 Pemalang Pemalang 1.118,03 3,41
20 Purbalingga Purbalingga 677,55 2,07
21 Purworejo Purworejo 1.091,49 3,33
22 Rembang Rembang 887,13 2,70
23 Semarang Ungaran 950,21 2,90
24 Sragen Sragen 941,54 2,87
25 Sukoharjo Sukoharjo 489,12 1,49
26 Tegal Slawi 876,10 2,67
27 Temanggung Temanggung 837,71 2,55
28 Wonogiri Wonogiri 1.793,67 5,47
29 Wonosobo Wonosobo 981,41 2,99
Kota
1 Kota Magelang Magelang 16,06 0,05
2 Kota Pekalongan Pekalongan 45,25 0,14
3 Kota Salatiga Sidomukti 57,36 0,17
4 Kota Semarang Semarang 373,78 1,14
5 Kota Surakarta Surakarta 46,01 0,14
6 Kota Tegal Tegal 39,68 0,12
Provinsi Jawa Tengah 32.800,69 100,00
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2020
2.1.2. GEOLOGI
Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung,
PegununganKendeng,PegununganSelatanJawaTengahbagianTimur,PegununganSerayuUtara,PegununganSerayu
Selatan, dan Pegunungan Progo Barat.Jenis tanahyangadadiwilayahProvinsiJawaTengahmeliputiorganosol,alluvial,
planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasijenistanahlatosol,aluvial,serta
gromosol, yang tersebar di seluruhwilayah.Jenistanahinimerupakanjenistanahyangtingkatkesuburannyacukuptinggi.
Jumlah gunung di Provinsi Jawa Tengah relatif banyak, beberapadiantaranyamasihaktifsehinggasewaktu-waktumasih
mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di
KabupatenMagelang,Boyolali,danKlaten),GunungSlamet(diKabupatenPemalang,Banyumas,Purbalingga,Tegal,dan
Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung,
Wonosobo), Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Gunung
Merbabu (di Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang). Gunung berapi disepanjangwilayahJawaTengahrata-rata
mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus
menerus (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).
2.1.3. TOPOGRAFI
Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi topografi yang bervariasi. Daerah pegunungan dan dataran tinggi
membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah hampir tersebar di seluruh wilayah; dan
daerah pantai yaitu Pantai Utara dan Selatan.
Kelaskemiringanlahannyadikelompokkanmenjadilahandengankemiringan0-2%sebesar38%;lahandengankemiringan
2-15%sebesar31%;lahan dengankemiringan15-40%sebesar19%;danlahandengankemiringanlebihdari40%sebesar
12%. Kemiringan lahandapatmenjadidasarpertimbanganuntukkesesuaianpemanfaatandanfungsipenggunaanlahan.
Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beragam pula, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang
membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah
pantai. Sekitar 53% wilayah berada pada ketinggian 0-99 mdpl (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).
2.1.4. KLIMATOLOGI
Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan
kemarau.BerdasarkanpengamatandataunsuriklimdiStasiunKlimatologiKelasI Semarang,suhuudararata-ratadiJawa
Tengah tahun 2019 berkisar antara 18,1°C hingga 28,7°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai
mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi.
Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 74% sampai dengan 89%. Curah hujan tertinggitercatatdiStasiunGeofisika
Banjarnegara yaitu sebesar 3.412 mm dan hari hujan terbanyak tercatatdiStasiun GeofisikaBanjarnegarasebanyak166
hari (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020).
2.1.5. HIDROLOGI
Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, 18 (delapan belas) DAS di antaranya menjadi DAS
PrioritasyaituDASGarang(Babon),DASSerang,DASBodri,DASCacaban,DASJuwana,DASTuntang,DASPemali,DAS
Comal,DASBabakan,DASGangsa,DASKupang,DASSerayu,DASLukUlo,DASCitanduy(SegaraAnakan;Jabar,Jateng),
DASBengawanSolo(Jateng,Jatim,DIY),DASBogowonto(Jateng,DIY),DASProgo(Jateng,DIY),danDASWawarMedono.
JumlahsungaidiwilayahJawaTengahcukupbanyakdantersebarhampirdiseluruhwilayahJawaTengah.Sungai-sungai
tersebutantaralainSungaiSerayu,BengawanSolo,Juwana,Progo,Pemali,Tuntang,Klawing,Lusi,Bogowonto,Kaligung,
Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di
PegununganSewu(KabupatenWonogiri),mengalirkeutaramelintasiKotaSurakarta,danakhirnyamenujuke JawaTimur
danbermuaradidaerahGresik(dekatSurabaya).SungailainnyayangcukupbesaradalahSungaiSerayu,yangmelintasi5
(lima) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap.SungaiiniberhuludiKabupaten
Wonosobo, dan bermuara di Kabupaten Cilacap, denganpanjangsekitar181km,lebarsekitar12mdibagianhuludan80
m di bagian hilir (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).
2.1.6. DEMOGRAFI
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah 34.718.204jiwa.Kabupaten/Kotadenganjumlahpenduduk
terbesar adalah Kota Semarang dengan jumlah penduduk 1.814.110 jiwa atau 5,23% dari seluruh jumlah penduduk di
Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecilterdapatdi KotaMagelang,yaitu122.111jiwaatau
0,35% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.
Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah 1.058,46 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 35
kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Surakarta dengan kepadatan
11.292,91 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Blora, yaitu 479,34 jiwa/km2.
15. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 HAL 6
Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
No Kabupaten/Kota
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Persentase
(%)
Kepadatan Penduduk
(Jiwa per Km2
)
Kabupaten
1 Banjarnegara 923.192 2,66 901,79
2 Banyumas 1.693.006 4,88 1.267,88
3 Batang 768.583 2,21 974,56
4 Blora 865.013 2,49 479,34
5 Boyolali 984.807 2,84 976,56
6 Brebes 1.809.096 5,21 950,97
7 Cilacap 1.727.098 4,97 812,95
8 Demak 1.162.805 3,35 1.291,83
9 Grobogan 1.377.788 3,97 684,15
10 Jepara 1.257.912 3,62 1.187,55
11 Karanganyar 886.519 2,55 1.143,25
12 Kebumen 1.197.982 3,45 988,65
13 Kendal 971.086 2,80 868,49
14 Klaten 1.174.986 3,38 1.785,10
15 Kudus 871.311 2,51 2.049,42
16 Magelang 1.290.591 3,72 1.170,15
17 Pati 1.259.590 3,63 845,82
18 Pekalongan 897.711 2,59 1.072,53
19 Pemalang 1.302.813 3,75 1.165,28
20 Purbalingga 933.989 2,69 1.378,48
21 Purworejo 718.316 2,07 658,11
22 Rembang 638.188 1,84 719,38
23 Semarang 1.053.786 3,04 1.109,00
24 Sragen 890.518 2,56 945,81
25 Sukoharjo 891.912 2,57 1.823,50
26 Tegal 1.440.698 4,15 1.644,44
27 Temanggung 772.018 2,22 921,58
28 Wonogiri 959.492 2,76 534,93
29 Wonosobo 790.504 2,28 805,48
Kota
1 Kota Magelang 122.111 0,35 7.603,42
2 Kota Pekalongan 307.097 0,88 6.786,67
3 Kota Salatiga 194.084 0,56 3.383,61
4 Kota Semarang 1.814.110 5,23 4.853,42
5 Kota Surakarta 519.587 1,50 11.292,91
6 Kota Tegal 249.905 0,72 6.298,01
Provinsi Jawa Tengah 34.718.204 100,00 1.058,46
Sumber: Ditjen Dukcapil, 2020
2.1.7. PEREKONOMIAN
Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengahtahun2019berdasarkanperhitunganProdukDomestikRegionalBruto
(PDRB)atas dasarhargakonstantahun2010(dataBPSProvinsiJawaTengahtahun2020)adalahsebesarRp.992.105,80
milyar atau 5,41%. Seluruh sektor ekonomi PDRBpadatahun2019mencatatpertumbuhanpositif.Lapanganusahayang
mencatat lajupertumbuhan tertinggiadalahlapanganusahaInformasidanKomunikasi,yaitusebesar11,62%.Sedangkan
laju pertumbuhan terendah dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar1,36%.
Padatahun2019,sektorIndustriPengolahanmemberikankontribusiterbesarterhadappembentukanPDRBProvinsiJawa
Tengah, yaitu sebesar 34,16%, kemudian diikutiolehsektorPerdaganganBesardanEceran;ReparasiMobildanSepeda
Motor sebesar 14,59%. Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan dengan andil sebesar 12,42%.SektordenganpenyumbangterkeciladalahsektorPengadaanAir,Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu hanya sebesar 0,07%.
Lima sektor lapangan usaha daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Tengah adalah:
- Industri Pengolahan : 34,16%
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor : 14,59%
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan : 12,42%
- Konstruksi : 10,41%
- Informasi dan Komunikasi : 5,12%
Sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam pemilihan lokasi aksi pengurangan risiko
bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting.
Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga KonstanTahun2010danPDRBTahun2019MenurutLapangan
Usaha di Provinsi Jawa Tengah
No Lapangan Usaha
Laju Pertumbuhan PDRB (%)
PDRB 2019
(MilyarRupiah)
Distribusi
PDRB
Tahun 2019
(%)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,60 2,20 1,82 2,62 1,36 123.214,20 12,42
2 Pertambangan dan Penggalian 4,57 18,98 5,11 2,45 3,36 21.557,12 2,17
3 Industri Pengolahan 4,71 4,10 4,33 4,35 5,19 338.937,67 34,16
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2,43 4,57 5,22 5,36 5,48 1.085,27 0,11
5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
1,63 2,17 6,51 4,88 4,42 687,98 0,07
6 Konstruksi 6,00 6,52 7,13 6,07 4,95 103.262,32 10,41
7
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4,09 5,67 5,87 5,77 5,98 144.758,38 14,59
8 Transportasi dan Pergudangan 7,69 4,91 6,30 7,55 8,49 34.848,12 3,51
9
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
6,79 6,26 6,45 8,17 9,14 33.469,95 3,37
10 Informasi dan Komunikasi 9,53 8,31 13,27 12,39 11,62 50.789,28 5,12
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 7,61 8,77 5,17 3,58 3,51 26.535,01 2,67
12 Real Estate 7,59 6,81 6,48 5,58 5,53 18.782,40 1,89
13 Jasa Perusahaan 8,49 10,62 8,72 9,48 10,54 3.989,82 0,40
14
Administrasi Pemerintahan,Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
5,31 2,37 2,57 3,58 3,71 25.033,50 2,52
15 Jasa Pendidikan 7,55 7,35 6,97 7,76 7,59 39.040,75 3,94
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,61 9,86 8,60 8,80 6,72 8.738,37 0,88
17 Jasa Lainnya 3,21 8,64 8,98 9,45 9,02 17.375,66 1,75
Produk Domestik
Regional Bruto
5,47 5,25 5,26 5,31 5,41 992.105,80 100,00
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020
16. DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2026 HAL 7
2.1.8. TATA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN
Jika dilihat dari segi tata ruang dan wilayah maka menurut data BPS ProvinsiJawaTengahtahun2020terdapatinformasi
mengenai luasan lahan dan kawasan hutan menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sepertipadatabelberikut.
Tabel 2.4. Luas Penggunaan Lahan dan Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten/Kota Luas Lahan
Luas Kawasan Hutan
Jumlah Luas Hutan
Hutan Negara Hutan Rakyat
Kabupaten
01 Cilacap 213.851,00 50.545,57 57.470,00 108.015,57
02 Banyumas 132.759,00 28.673,87 25.266,00 53.939,87
03 Purbalingga 77.765,00 14.755,97 30.535,58 45.291,55
04 Banjarnegara 106.974,00 17.528,12 32.440,11 49.968,23
05 Kebumen 128.274,00 18.959,73 18.249,63 37.209,36
06 Purworejo 103.482,00 8.832,67 40.415,00 49.247,67
07 Wonosobo 98.468,00 18.262,60 20.614,16 38.876,76
08 Magelang 108.573,00 10.010,01 25.234,70 35.244,71
09 Boyolali 101.507,00 17.680,81 20.107,97 37.788,78
10 Klaten 65.556,00 1.526,95 12.497,00 14.023,95
11 Sukoharjo 46.666,00 374,45 7.984,00 8.358,45
12 Wonogiri 182.237,00 20.045,72 40.428,00 60.473,72
13 Karanganyar 77.220,00 7.634,60 16.687,21 24.321,81
14 Sragen 94.649,00 5.243,17 21.974,99 27.218,16
15 Grobogan 197.585,00 69.713,55 19.795,14 89.508,69
16 Blora 179.440,00 81.938,21 18.302,31 100.240,52
17 Rembang 101.410,00 24.086,00 14.225,65 38.311,65
18 Pati 149.120,00 22.625,32 34.683,00 57.308,32
19 Kudus 42.517,00 3.635,16 5.469,63 9.104,79
20 Jepara 100.416,00 16.881,64 17.945,53 34.827,17
21 Demak 89.743,00 3.459,02 5.394,00 8.853,02
22 Semarang 94.686,00 12.274,03 15.613,10 27.887,13
23 Temanggung 87.023,00 13.952,15 19.885,00 33.837,15
24 Kendal 100.227,00 18.458,16 28.784,14 47.242,30
25 Batang 78.895,00 17.998,76 14.752,34 32.751,10
26 Pekalongan 83.613,00 28.443,69 18.385,37 46.829,06
27 Pemalang 101.190,00 32.751,78 18.473,21 51.224,99
28 Tegal 87.970,00 23.817,55 8.192,76 32.010,31
29 Brebes 165.773,00 50.155,97 20.820,00 70.975,97
Kota
71 Magelang 1.812,00 0,00 50,00 50,00
72 Surakarta 4.403,00 0,00 49,94 49,94
73 Salatiga 5.296,00 2.096,67 928,28 3.024,95
74 Semarang 37.367,00 0,00 8.631,90 8.631,90
75 Pekalongan 4.496,00 0,00 91,97 91,97
76 Tegal 3.449,00 642.361,90 16,28 642.378,18
Jawa Tengah 3 254 412,00 1.284.723,81 640.393,90 1.925.117,71
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020
BerdasarkantabeldiatasterlihatbahwasanyaluaslahanyangterdatadiProvinsiJawaTengahadalahseluas3.254.412Ha
dan kawasan hutan seluas 1.925.117 Ha.Datadatainitentunyaakansangatdibutuhkandalampengkajianrisikobencana
dalam menilai luasan wilayah terdampak dan perhitungan lainnya yang akan dijelaskandalampembahasanselanjutnya.
2.2. GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN
2.2.1. SEJARAH KEJADIAN BENCANA
Secara generik prosesperumusanprioritasrisikobencanaberdasarkantingkatrisikobersumberdarikajianrisikobencana,
dan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah
dan/atau menggunakan data-data kejadian dalam DIBI BNPB dan BPBD.
Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantungkepadakondisiiklimdandaya
dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian
bencana. Analisis kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh)
tahunterakhir.Datakejadianditampilkandalambentuk grafik.Sebisamungkin,datakejadianjugadilengkapidengannama
bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat
diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.
Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisis kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu
minimal 100 (seratus) tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi,
diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yangberwenangatau datapemerintahdaerah.Datakejadian
tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokalterkait kejadian bencana juga dapat menjadi
sumber.
Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di
wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai
pemahaman terhadap risiko bencanaterkaitdengankerentanan,kapasitas,paparan,karakteristikbahayadanlingkungan
sehingga dapat diketahui upaya yang dapatdilakukan untuk penguranganterhadaprisikobencanatersebut.Berdasarkan
data kejadian bencana dari DIBI terdapat 9 (sembilan) jenis bencanaalampernahterjadidiwilayahProvinsiJawaTengah
dalam kurun waktu tahun 1999-2019, sepertibanjir,cuacaekstrim,gelombangekstrim,gempabumi,kebakaranhutandan
lahan, tsunami, kekeringan, letusan gunungapi, dan tanah longsor. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut
menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan
dampak psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadidi Provinsi Jawa Tengah menurut
catatan DIBI yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.5. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 – 2019
No Kejadian
Jumlah
Kejadian
Meninggal Luka-luka Hilang Mengungsi
RumahRusak
Berat
RumahRusak
Ringan
Kerusakan
Lahan (Ha)
1 Banjir 1.451 399 7.117 42 451.527 23.582 2.237 199.029
2 Cuaca Ekstrim 2.195 85 1.088 2 2.964 10.593 5.744 1.324
3
Gelombang Ekstrim dan
Abrasi
26 6 - 33 231 275 8 500
4 Gempabumi 34 1.066 18.581 - 771.846 35.912 412 -
5 Kebakaran Hutan dan Lahan 164 9 2 - - - - -
6 Kekeringan 461 - - - - - - 262.295
7 Letusan Gunungapi 24 109 263 - 320.909 119 158 -
8 Tanah Longsor 2.229 599 705 85 30.453 6.844 1.512 5.346
9 Tsunami 4 169 33 18 887 51 - 239
Total 6.588 2.442 27.789 180 1.578.817 77.376 10.071 468.735
Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020