Indonesia merupakan salah satu negara importir minyak yang masih melakukan subsidi BBM (Premium). Kajian ini akan membahas mengenai dampak subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Premium terhadap perekonomian Indonesia. Mekanisme penetapan harga BBM di Indonesia saat ini menggunakan ad-hoc pricing (penetapan harga sementara). Subsidi BBM dinilai tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dan cenderung memiliki biaya (ekonomi, sosial, lingkungan) yang membebani pemerintah dan masyarakat.

1. Dampak Subsidi Premium Terhadap
Perekonomian Indonesia
Rizna Triyana 2009110028
Andry Satrio Nugroho 2010110016
Stevanus Wiga 2010110071
Materi dipresentasikan dalam Student Conference EP Unpar | Selasa, 13 Mei 2014 Bandung

2. Latar Belakang Subsidi Premium di Indonesia
Mekanisme Penetapan Harga Premium
Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia
Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia
Simpulan

3. • Indonesia merupakan negara importir minyak
yang masih melakukan subsidi BBM.
• Masih dijalankan dengan alasan seperti
ketakutan akan lonjakan harga yang tinggi
hingga faktor politis (Budiyanti, 2012).
Subsidi Premium masih dijalankan

4. Pada tahun 2004 Indonesia mulai menjadi negara
net importir BBM
Indonesia menjadi net importir BBM
Konsumsi dan Produksi Minyak Tahun 2002-2013

5. Pemerintah menaikan harga premium dari Rp4500
menjadi Rp6500 pada tahun 2013
• Subsidi energi dalam APBN-P 2013 sebesar
Rp299,9 T (Rp199,9 T untuk subsidi BBM dan
Rp100 T untuk subsidi listrik).
• Realisasi subsidi BBM melewati pagu (batas
tertinggi anggaran) menjadi sebesar Rp210 T
atau sebesar 105,1% dari pagu APBN-P.
Kenaikan Harga Premium Tahun 2013

6. Latar Belakang Subsidi Premium di Indonesia
Mekanisme Penetapan Harga Premium
Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia
Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia
Simpulan

7. • Price ceilling yang ditetapkan di bawah harga
ekuilibrium akan menimbulkan shortage
• Shortage digambarkan oleh kasus terjadinya
kelangkaan Premium di beberapa tempat
pengisian bahan bakar/SPBU di Indonesia
Penetapan price ceilling pada Premium

8. Mekanisme penetapan harga Premium
Sumber: Dartanto (2013)
Perkembangan Harga BBM di Indonesia Tahun 1970-2012

9. Latar Belakang Subsidi Premium di Indonesia
Mekanisme Penetapan Harga Premium
Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia
Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia
Simpulan

10. • Menambah output, permintaan dan produktivitas
serta menjaga stabilitas
perekonomian, khususnya stabilitas harga
(Maipita, et al., 2012)
• Subsidi Premium mendorong produktivitas dan
peningkatan kesejahteraan rakyat
(Budiyanti, 2012)
Subsidi Premium meningkatkan kesejahteraan

11. Subsidi Premium sumber risiko fiskal
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
trilliunrupiah
APBN-P
realisasi
Pemerintah mendanai
subsidi premium relatif
lebih kecil dari
realisasinya
Pemerintah memotong
pos anggaran lainnya
atau memperbesar
defisit anggaran
(Aswicahyono, et
al., 2011)
Rencana & Realisasi Subsidi BBM 2007-2013

12. • Subsidi BBM menyebabkan distorsi antar sektor
ekonomi khususnya dalam aspek tenaga kerja
(Plante, 2013).
• Subsidi BBM mengakibatkan terjadinya distorsi
harga pasar untuk produk BBM bersubsidi
(premium) dengan BBM non-subsidi (pertamax
dan pertamax plus)(Aswicahyono, et al., 2011)
Subsidi menyebabkan distorsi ekonomi

13. Tahun 2008 kalangan orang
kaya menerima subsidi
bahan bakar sekitar Rp
111.533/bulan/kapita
sedangkan untuk kalangan
orang miskin hanya sekitar
Rp 10.787/bulan/kapita
(Dartanto, 2013)
Subsidi Premium dirasakan kalangan kaya
Kelompok RT
berdasarkan
konsumsi
Share subsidi BBM (%)
Pengeluaran RT
(IDR/bulan/
kapita)
Subsidi BBM
yang diterima
oleh RT
(IDR/bulan/
kapita)
Minyak
Tanah
Bensin Solar
1 3.70 0.55 0.05 123.256 10.787
2 5.28 1.32 0.49 164.925 16.410
3 7.00 2.19 0.84 196.632 22.573
4 8.15 3.39 1.24 229.225 27.802
5 9.73 4.70 1.93 265.084 34.436
6 11.59 6.78 2.17 308.761 43.114
7 13.56 9.10 2.35 363.421 52.581
8 15.03 12.56 5.02 440.198 62.975
9 14.60 17.63 16.95 571.048 72.031
10 11.36 41.77 68.95 1.090.754 111.533
Penerimaan Subsidi Premium Berdasarkan
Pengeluaran RT tahun 2008

14. Pemilik mobil
mendapatkan subsidi
sebesar 1 juta per bulan
sedangkan yang tidak
memiliki kendaraan hanya
mendapatkan Rp10.000
per bulan
(Chaudhuri, 2012)
Subsidi Premium dinikmati pemilik kendaraan
Penerimaan Subsidi Berdasarkan Kepemilikan
Kendaraan tahun 2011

15. Penerapan subsidi BBM juga
berakibat terhambatnya
pengeluaran anggaran
pemerintah untuk program-
program sosial (Aswicahyono
et al., 2011)
Subsidi Premium memperkecil bantuan sosial
Besaran Anggaran Subsidi BBM, Belanja
Modal, dan Bantuan Sosial tahun 2005-2011

16. • Konsumsi berlebihan ini meningkatkan emisi
gas karbon yang besar (Holton, 2012)
• Kecepatan di jalan menurun dalam 7 tahun
terakhir dan kerugian dari kemacetan (biaya
waktu, bahan bakar, dan kesehatan) mencapai
12,8 trilliun. (Aswicahyono, et al., 2011).
Subsidi Premium menyebabkan degradasi lingkungan

17. Realokasi subsidi ini harus berfokus kepada
pengeluaran pemerintah bukan pembayaran
transfer (government transfer/transfer payment)
agar menjaga keefektifan dalam mengurangi
tingkat kemiskinan (Dartanto, 2013).
Realokasi Subsidi Premium ke pengeluaran pemerintah

18. Kenaikan harga BBM yang
dirasakan di kawasan Asia
Pasifik akan berdampak
secara langsung dan tidak
langsung terhadap rumah
tangga dengan proporsi
yang hampir sama
(Granado, et al., 2012)
Proporsi dampak yang sama terjadi di Kawasan Asia Pasifik
Proporsi Dampak Langsung dan Tidak Langsung
Subsidi Premium di Berbagai Kawasan

19. Kenaikan harga BBM
domestik menyebabkan
kenaikan harga barang
yang dikonsumsi oleh
sektor rumah
tangga(Granado, et
al.,2012)
Kenaikan harga Premium memicu kenaikan Inflasi
Inflasi Pada Periode Kenaikan Harga BBM

20. • Gejolak harga yang terjadi akibat reformasi
subsidi premium diredam oleh kebijakan
pemerintah melalui BLT (Bantuan Langsung
Tunai).
• BLT dinilai bukan solusi jangka panjang
mengurangi kemiskinan (Hermawan, 2013).
BLT menjaga tingkat konsumsi kelompok miskin

21. Latar Belakang Subsidi Premium di Indonesia
Mekanisme Penetapan Harga Premium
Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia
Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia
Simpulan

22. • Negara-negara G20 berkomitmen untuk
merasionalisasi dan menghapuskan subsidi bahan
bakar fosil yang tidak efisien (Koplow, 2010).
• Tujuan kebijakan menjadi tantangan komitmen
sebagai contoh subsidi bahan bakar fosil di negara
Indonesia berbeda dengan Australia.
Reformasi subsidi BBM dalam persetujuan internasional

23. • Malaysia menerapkan mekanisme penetapan harga
subsidi BBM dengan sistem automatic adjustment
(Hamid & Rashid, 2012).
• Malaysia berniat untuk melakukan reformasi subsidi
BBM dengan alasan sudah tidak tepat sasaran dan
memiliki biaya ekonomi tinggi (Bridel & Lontoh, 2013).
• Malaysia melakukan reformasi subsidi BBM dengan cara
menaikan harga BBM bersubsidi dengan
mengimbanginya menggunakan kebijakan kompensasi.
Contoh kasus subsidi BBM di Malaysia

24. Latar Belakang Subsidi Premium di Indonesia
Mekanisme Penetapan Harga Premium
Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia
Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia
Simpulan

25. • Mekanisme penetapan yang saat ini digunakan
(ad-hoc pricing) dinilai membebani pemerintah
dan masyarakat.
• BLT/BLSM tidak dapat menjadi kebijakan
peredam gejolak akibat terjadi penyalahgunaan
• Dorongan internasional serta contoh kasus
negara Malaysia, turut memperkuat bahwa
subsidi Premium di Indonesia perlu diakhiri.
.
Lesson learned subsidi BBM di Indonesia

26. • Perlunya menemukan kebijakan alternatif
pengganti BLT/BLSM.
• Penelitian perubahan mekanisme penetapan
harga perlu dilakukan untuk dapat melihat
seberapa besar dampak yang dihasilkan
terhadap perekonomian di Indonesia.
Penelitian lebih lanjut

27. Aswicahyono, H., Friawan D., Kartika, P., & Mugijayani, W. (2011). Penyesuaian subsidi bbm: Pilihan rasional penyelamatan ekonomi.
Jakarta, Indonesia: Centre for Strategic and International Studies.
Besanko, David., & Braeutigam, R. R. (2013). Microeconomics (5th ed.). USA: Wiley.
Braithwaite, D., Chandra, A., Diah, P., Indriyanto, A., Lang, K., Lontoh, L., . . . Wooders, P. (2012). Indonesia’s fuel subsidies: Action plan for reform.
Geneva, Switzerland: GSI.
Brixi, H. P. & Gooptu, S. (2002). Dealing with contingent liabilities in Indonesia and Thailand. In Brixi, H. P. & Schick, A, Government at risk. (251).
Washington, DC: The World Bank.
Bridel, A & Lontoh, L. (2013). Lesson learned: Malaysia’s 2013 fuel subsidiy reform. Geneva, Switzerland: GSI.
Budiyanti, E . (2012). Analisis rendahnya penyerapan subsidi pajak. Buku Tim Bidang Pengkajian Sekjen DPR-RI. Indonesia: Sekretaris Jenderal
DPR-RI.
Cebotari, A., Davis, J., Lusinyan, L., Mati, A., Mauro, P., Petrie, M., & Velloso, R. (2009). Fiscal risks: sources, disclosure, and management.
Washington, DC: International Monetary Fund.
Chaudhuri, S (2012). Proceedings from Investing in Indonesia : Indonesia’s choice - What to do about fuel subsidies. World Bank, Jakarta: Indonesia.
Dartanto, T. (2013). Reducing fuel subsidies and the implication on fiscal balance and poverty in Indonesia: A simulation analysis. Energy
Policy, 58, 117-134.
Dillon, H. S., Laan, T., & Dillon, H. S. (2008). Biofuels: At What Cost?. Government Support for Ethanol and Biodiesel in Indonesia. Geneva: Global
Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development.
Granado, F.J., Coady, D., & Gillingham, R. (2012). The Unequal Benefits of Fuel Subsidies: A review of evidence for developing countries. World
Development, 40 (11), 2234-2248.
Hamid, K. A. & Rashid, Z. A. (2012). Economic impacts of subsidy rationalization Malaysia. In Wu, Y., Shi, X., & Kimura, F., Energy market integration
in East Asia: Theories, electricity sector and subsidies. (207). Jakarta: ERIA.
Hermawan, I. (2013). Bantuan langsung sementara masyarakat. Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5 (13), 13-16.
Holton, C.J. (2012). What are the effects of fossil-fuel subsidies on growth, the enviromental, and inequality. (Doctoral dissertation). Retrieved from The
University of Nottingham.
Kemenkeu (2013). Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia. Indonesia: Dirjen Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN, Kemenkeu.
Kemenkeu (2014). Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara: Tahun anggaran 2014. Indonesia: Dirjen
Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN, Kemenkeu.
Koplow, D. (2010). G20 fossil-fuel subsidy phase out: A review of current gaps and needed change to achieve success. Washington, DC: Oil Change
International.
Maipita, I., Hermawan W., Fitrawaty. (2012). Reducing poverty through subsidies: Simulation of fuel subsidy diversion to non-food crops. Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan, 369-387.
Partowidagdo, W. (2010). Mengenal pembangunan dan analisis kebijakan Indonesia. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB.
Plante, M. (2013). The long-run macroeconomics impacts of fuel subsidies. Journal of Development Economics, 107 (2014), 129-143.
Daftar Pustaka

28. Terima Kasih