Download as PDF, PPTX
Uploaded byAndry Satrio
Dampak Subsidi BBM Premium terhadap Perekonomian Indonesia
Dokumen ini membahas dampak subsidi premium terhadap perekonomian Indonesia, mencatat bahwa subsidi menyebabkan distorsi harga dan ketidakadilan distribusi, di mana kalangan kaya lebih diuntungkan. Selain itu, kenaikan harga BBM berdampak pada inflasi dan pembatasan anggaran untuk program sosial. Dokumen merekomendasikan realokasi subsidi untuk meningkatkan efektivitas dalam mengurangi kemiskinan dan mencatat bahwa contoh negara lain menunjukkan perlunya reformasi kebijakan subsidi di Indonesia.
Dampak Subsidi BBM Premium terhadap Perekonomian Indonesia
- 1. Dampak Subsidi PremiumTerhadap Perekonomian Indonesia Rizna Triyana 2009110028 Andry Satrio Nugroho 2010110016 Stevanus Wiga 2010110071 Materi dipresentasikan dalam Student Conference EP Unpar | Selasa, 13 Mei 2014 Bandung
- 2. Latar Belakang SubsidiPremium di Indonesia Mekanisme Penetapan Harga Premium Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia Simpulan
- 3. • Indonesia merupakannegara importir minyak yang masih melakukan subsidi BBM. • Masih dijalankan dengan alasan seperti ketakutan akan lonjakan harga yang tinggi hingga faktor politis (Budiyanti, 2012). Subsidi Premium masih dijalankan
- 4. Pada tahun 2004Indonesia mulai menjadi negara net importir BBM Indonesia menjadi net importir BBM Konsumsi dan Produksi Minyak Tahun 2002-2013
- 5. Pemerintah menaikan hargapremium dari Rp4500 menjadi Rp6500 pada tahun 2013 • Subsidi energi dalam APBN-P 2013 sebesar Rp299,9 T (Rp199,9 T untuk subsidi BBM dan Rp100 T untuk subsidi listrik). • Realisasi subsidi BBM melewati pagu (batas tertinggi anggaran) menjadi sebesar Rp210 T atau sebesar 105,1% dari pagu APBN-P. Kenaikan Harga Premium Tahun 2013
- 6. Latar Belakang SubsidiPremium di Indonesia Mekanisme Penetapan Harga Premium Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia Simpulan
- 7. • Price ceillingyang ditetapkan di bawah harga ekuilibrium akan menimbulkan shortage • Shortage digambarkan oleh kasus terjadinya kelangkaan Premium di beberapa tempat pengisian bahan bakar/SPBU di Indonesia Penetapan price ceilling pada Premium
- 8. Mekanisme penetapan hargaPremium Sumber: Dartanto (2013) Perkembangan Harga BBM di Indonesia Tahun 1970-2012
- 9. Latar Belakang SubsidiPremium di Indonesia Mekanisme Penetapan Harga Premium Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia Simpulan
- 10. • Menambah output,permintaan dan produktivitas serta menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas harga (Maipita, et al., 2012) • Subsidi Premium mendorong produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Budiyanti, 2012) Subsidi Premium meningkatkan kesejahteraan
- 11. Subsidi Premium sumberrisiko fiskal 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 trilliunrupiah APBN-P realisasi Pemerintah mendanai subsidi premium relatif lebih kecil dari realisasinya Pemerintah memotong pos anggaran lainnya atau memperbesar defisit anggaran (Aswicahyono, et al., 2011) Rencana & Realisasi Subsidi BBM 2007-2013
- 12. • Subsidi BBMmenyebabkan distorsi antar sektor ekonomi khususnya dalam aspek tenaga kerja (Plante, 2013). • Subsidi BBM mengakibatkan terjadinya distorsi harga pasar untuk produk BBM bersubsidi (premium) dengan BBM non-subsidi (pertamax dan pertamax plus)(Aswicahyono, et al., 2011) Subsidi menyebabkan distorsi ekonomi
- 13. Tahun 2008 kalanganorang kaya menerima subsidi bahan bakar sekitar Rp 111.533/bulan/kapita sedangkan untuk kalangan orang miskin hanya sekitar Rp 10.787/bulan/kapita (Dartanto, 2013) Subsidi Premium dirasakan kalangan kaya Kelompok RT berdasarkan konsumsi Share subsidi BBM (%) Pengeluaran RT (IDR/bulan/ kapita) Subsidi BBM yang diterima oleh RT (IDR/bulan/ kapita) Minyak Tanah Bensin Solar 1 3.70 0.55 0.05 123.256 10.787 2 5.28 1.32 0.49 164.925 16.410 3 7.00 2.19 0.84 196.632 22.573 4 8.15 3.39 1.24 229.225 27.802 5 9.73 4.70 1.93 265.084 34.436 6 11.59 6.78 2.17 308.761 43.114 7 13.56 9.10 2.35 363.421 52.581 8 15.03 12.56 5.02 440.198 62.975 9 14.60 17.63 16.95 571.048 72.031 10 11.36 41.77 68.95 1.090.754 111.533 Penerimaan Subsidi Premium Berdasarkan Pengeluaran RT tahun 2008
- 14. Pemilik mobil mendapatkan subsidi sebesar1 juta per bulan sedangkan yang tidak memiliki kendaraan hanya mendapatkan Rp10.000 per bulan (Chaudhuri, 2012) Subsidi Premium dinikmati pemilik kendaraan Penerimaan Subsidi Berdasarkan Kepemilikan Kendaraan tahun 2011
- 15. Penerapan subsidi BBMjuga berakibat terhambatnya pengeluaran anggaran pemerintah untuk program- program sosial (Aswicahyono et al., 2011) Subsidi Premium memperkecil bantuan sosial Besaran Anggaran Subsidi BBM, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial tahun 2005-2011
- 16. • Konsumsi berlebihanini meningkatkan emisi gas karbon yang besar (Holton, 2012) • Kecepatan di jalan menurun dalam 7 tahun terakhir dan kerugian dari kemacetan (biaya waktu, bahan bakar, dan kesehatan) mencapai 12,8 trilliun. (Aswicahyono, et al., 2011). Subsidi Premium menyebabkan degradasi lingkungan
- 17. Realokasi subsidi iniharus berfokus kepada pengeluaran pemerintah bukan pembayaran transfer (government transfer/transfer payment) agar menjaga keefektifan dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Dartanto, 2013). Realokasi Subsidi Premium ke pengeluaran pemerintah
- 18. Kenaikan harga BBMyang dirasakan di kawasan Asia Pasifik akan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap rumah tangga dengan proporsi yang hampir sama (Granado, et al., 2012) Proporsi dampak yang sama terjadi di Kawasan Asia Pasifik Proporsi Dampak Langsung dan Tidak Langsung Subsidi Premium di Berbagai Kawasan
- 19. Kenaikan harga BBM domestikmenyebabkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh sektor rumah tangga(Granado, et al.,2012) Kenaikan harga Premium memicu kenaikan Inflasi Inflasi Pada Periode Kenaikan Harga BBM
- 20. • Gejolak hargayang terjadi akibat reformasi subsidi premium diredam oleh kebijakan pemerintah melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai). • BLT dinilai bukan solusi jangka panjang mengurangi kemiskinan (Hermawan, 2013). BLT menjaga tingkat konsumsi kelompok miskin
- 21. Latar Belakang SubsidiPremium di Indonesia Mekanisme Penetapan Harga Premium Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia Simpulan
- 22. • Negara-negara G20berkomitmen untuk merasionalisasi dan menghapuskan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien (Koplow, 2010). • Tujuan kebijakan menjadi tantangan komitmen sebagai contoh subsidi bahan bakar fosil di negara Indonesia berbeda dengan Australia. Reformasi subsidi BBM dalam persetujuan internasional
- 23. • Malaysia menerapkanmekanisme penetapan harga subsidi BBM dengan sistem automatic adjustment (Hamid & Rashid, 2012). • Malaysia berniat untuk melakukan reformasi subsidi BBM dengan alasan sudah tidak tepat sasaran dan memiliki biaya ekonomi tinggi (Bridel & Lontoh, 2013). • Malaysia melakukan reformasi subsidi BBM dengan cara menaikan harga BBM bersubsidi dengan mengimbanginya menggunakan kebijakan kompensasi. Contoh kasus subsidi BBM di Malaysia
- 24. Latar Belakang SubsidiPremium di Indonesia Mekanisme Penetapan Harga Premium Dampak Subsidi Premium Terhadap Perekonomian Indonesia Contoh kasus subsidi BBM di luar Indonesia Simpulan
- 25. • Mekanisme penetapanyang saat ini digunakan (ad-hoc pricing) dinilai membebani pemerintah dan masyarakat. • BLT/BLSM tidak dapat menjadi kebijakan peredam gejolak akibat terjadi penyalahgunaan • Dorongan internasional serta contoh kasus negara Malaysia, turut memperkuat bahwa subsidi Premium di Indonesia perlu diakhiri. . Lesson learned subsidi BBM di Indonesia
- 26. • Perlunya menemukankebijakan alternatif pengganti BLT/BLSM. • Penelitian perubahan mekanisme penetapan harga perlu dilakukan untuk dapat melihat seberapa besar dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian di Indonesia. Penelitian lebih lanjut
- 27. Aswicahyono, H., FriawanD., Kartika, P., & Mugijayani, W. (2011). Penyesuaian subsidi bbm: Pilihan rasional penyelamatan ekonomi. Jakarta, Indonesia: Centre for Strategic and International Studies. Besanko, David., & Braeutigam, R. R. (2013). Microeconomics (5th ed.). USA: Wiley. Braithwaite, D., Chandra, A., Diah, P., Indriyanto, A., Lang, K., Lontoh, L., . . . Wooders, P. (2012). Indonesia’s fuel subsidies: Action plan for reform. Geneva, Switzerland: GSI. Brixi, H. P. & Gooptu, S. (2002). Dealing with contingent liabilities in Indonesia and Thailand. In Brixi, H. P. & Schick, A, Government at risk. (251). Washington, DC: The World Bank. Bridel, A & Lontoh, L. (2013). Lesson learned: Malaysia’s 2013 fuel subsidiy reform. Geneva, Switzerland: GSI. Budiyanti, E . (2012). Analisis rendahnya penyerapan subsidi pajak. Buku Tim Bidang Pengkajian Sekjen DPR-RI. Indonesia: Sekretaris Jenderal DPR-RI. Cebotari, A., Davis, J., Lusinyan, L., Mati, A., Mauro, P., Petrie, M., & Velloso, R. (2009). Fiscal risks: sources, disclosure, and management. Washington, DC: International Monetary Fund. Chaudhuri, S (2012). Proceedings from Investing in Indonesia : Indonesia’s choice - What to do about fuel subsidies. World Bank, Jakarta: Indonesia. Dartanto, T. (2013). Reducing fuel subsidies and the implication on fiscal balance and poverty in Indonesia: A simulation analysis. Energy Policy, 58, 117-134. Dillon, H. S., Laan, T., & Dillon, H. S. (2008). Biofuels: At What Cost?. Government Support for Ethanol and Biodiesel in Indonesia. Geneva: Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development. Granado, F.J., Coady, D., & Gillingham, R. (2012). The Unequal Benefits of Fuel Subsidies: A review of evidence for developing countries. World Development, 40 (11), 2234-2248. Hamid, K. A. & Rashid, Z. A. (2012). Economic impacts of subsidy rationalization Malaysia. In Wu, Y., Shi, X., & Kimura, F., Energy market integration in East Asia: Theories, electricity sector and subsidies. (207). Jakarta: ERIA. Hermawan, I. (2013). Bantuan langsung sementara masyarakat. Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5 (13), 13-16. Holton, C.J. (2012). What are the effects of fossil-fuel subsidies on growth, the enviromental, and inequality. (Doctoral dissertation). Retrieved from The University of Nottingham. Kemenkeu (2013). Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia. Indonesia: Dirjen Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN, Kemenkeu. Kemenkeu (2014). Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara: Tahun anggaran 2014. Indonesia: Dirjen Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN, Kemenkeu. Koplow, D. (2010). G20 fossil-fuel subsidy phase out: A review of current gaps and needed change to achieve success. Washington, DC: Oil Change International. Maipita, I., Hermawan W., Fitrawaty. (2012). Reducing poverty through subsidies: Simulation of fuel subsidy diversion to non-food crops. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 369-387. Partowidagdo, W. (2010). Mengenal pembangunan dan analisis kebijakan Indonesia. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB. Plante, M. (2013). The long-run macroeconomics impacts of fuel subsidies. Journal of Development Economics, 107 (2014), 129-143. Daftar Pustaka
- 28.