Bbm naik buah liberalisasi sektor hajat hidup orang banyakGiyan Potgieter
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan harga BBM di Indonesia yang dilakukan pemerintah. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mendukung kebijakan liberalisasi sektor migas, di mana sebagian besar tambang migas telah dikuasai perusahaan asing dan swasta. Namun, alasan subsidi BBM tidak tepat sasaran yang dikemukakan pemerintah dipertanyakan, mengingat pemerintah dengan mudah memberikan subsidi besar kepada perus
Dokumen tersebut membahas mengenai rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi yang dianggap akan mengorbankan rakyat dan menguntungkan pihak asing. Ringkasannya adalah: Kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi dianggap akan menyusahkan rakyat dengan meningkatkan inflasi dan jumlah miskin, namun akan menguntungkan pihak asing seperti perusahaan minyak internasional.
1. Presiden terpilih Joko Widodo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi defisit anggaran negara dan menyalurkan subsidi kepada program-program produktif.
2. Namun permintaan itu ditolak oleh SBY dengan alasan waktunya tidak tepat. Jokowi bersiap menaikkan harga BBM setelah dilantik untuk mengurangi beban subsidi dan men
Dokumen tersebut membahas pentingnya kontribusi warga negara melalui pembayaran pajak untuk membiayai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah dan digunakan untuk berbagai belanja negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini mendorong masyarakat khususnya siswa SMA untuk peduli dan tur
Bbm naik buah liberalisasi sektor hajat hidup orang banyakGiyan Potgieter
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan harga BBM di Indonesia yang dilakukan pemerintah. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mendukung kebijakan liberalisasi sektor migas, di mana sebagian besar tambang migas telah dikuasai perusahaan asing dan swasta. Namun, alasan subsidi BBM tidak tepat sasaran yang dikemukakan pemerintah dipertanyakan, mengingat pemerintah dengan mudah memberikan subsidi besar kepada perus
Dokumen tersebut membahas mengenai rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi yang dianggap akan mengorbankan rakyat dan menguntungkan pihak asing. Ringkasannya adalah: Kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi dianggap akan menyusahkan rakyat dengan meningkatkan inflasi dan jumlah miskin, namun akan menguntungkan pihak asing seperti perusahaan minyak internasional.
1. Presiden terpilih Joko Widodo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi defisit anggaran negara dan menyalurkan subsidi kepada program-program produktif.
2. Namun permintaan itu ditolak oleh SBY dengan alasan waktunya tidak tepat. Jokowi bersiap menaikkan harga BBM setelah dilantik untuk mengurangi beban subsidi dan men
Dokumen tersebut membahas pentingnya kontribusi warga negara melalui pembayaran pajak untuk membiayai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah dan digunakan untuk berbagai belanja negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini mendorong masyarakat khususnya siswa SMA untuk peduli dan tur
Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...Moh Fajar Arif
Buku komik ini membahas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi agar dapat mengurangi beban subsidi yang sangat besar bagi anggaran negara, serta memberikan kompensasi berupa bantuan tunai dan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat yang terdampak.
Ini slide presentasi yang pada waktu itu dipresentasikan Bapa Abu Rizal Bakrie (menkesra)...silahkan didownload...dan apresiasikan.. Boleh marah-marah,ketawa,protes,kesel,seneng,,, seru,baca aja! mengungkap sedikit yg ada di kepala mereka
Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBMBBMRakyat
Dokumen tersebut membahas pengelolaan subsidi BBM di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain: (1) anggaran subsidi BBM sangat besar dibanding belanja sosial dan modal, (2) subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kelompok mampu, (3) direkomendasikan menghapus subsidi untuk mobil pribadi dan sektor pertambangan/perkebunan. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat ang
Nuraiyan, SMAN 9 Tunas Bangsa Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara...Konsultan Pendidikan
Artikel ini membahas tentang pendapat penulis terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa banyak masyarakat, terutama masyarakat miskin dan pekerja, menolak kenaikan harga BBM karena akan membebani ekonomi mereka. Namun pemerintah tetap menerapkan kenaikan harga BBM meskipun mayoritas rakyat menolak kebijakan tersebut.
Dokumen tersebut menolak pembatasan subsidi BBM dan kenaikan harga BBM karena dianggap menuju liberalisasi sektor migas secara kaafah. Liberalisasi migas diyakini akan menguntungkan korporasi asing dan lembaga internasional serta akan membebani rakyat Indonesia. Dokumen juga menyebutkan bahwa pengelolaan migas di Indonesia saat ini tidak profesional akibat adanya unbundling Pertamina.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi BBM dan subsidi BBM, mekanisme penyediaan BBM, alasan pemerintah mengurangi subsidi BBM, dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan ekonomi, serta solusi untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM.
Dokumen tersebut membahas tentang potensi besar sektor perikanan Indonesia yang belum termanfaatkan dengan baik. Meskipun luas laut Indonesia mencakup 2/3 wilayahnya, kontribusi perikanan terhadap PDB masih rendah. Dokumen juga mengusulkan untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta dalam memasok BBM kepada nelayan, sehingga dapat mengurangi beban subsidi BBM bagi negara dan meningkatkan produktivitas sektor
Pemerintah menyalahkan Pertamina atas kenaikan harga elpiji 12 kg padahal kebijakan tersebut merupakan keputusan bisnis normal sebagai perusahaan. Sebenarnya, pemerintah lah yang bertanggung jawab atas kebijakan penentuan harga gas yang mengakibatkan kerugian Pertamina. Pemerintah juga membiarkan ekspor gas alam dengan harga murah ke negara lain dibandingkan harga gas untuk masyarakat domestik
Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Jakarta mengeluarkan pernyataan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, karena akan menambah beban masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan sikapnya kepada Presiden. KAMMI juga mengajak masyarakat menolak kebij
ini makalah bbm gue yang ditugasin guru b. indo ter-ewh gue..
baru kali ini gue dapet guru kek dia. OMJ! I miss my last indonesian teacher :)
gue juga ini bikinnya dari berbagai sumber kok hehe. bukan pure punya gue kk~
Bersama-sama selamatkan uang rakyat. Cegah menggelembungnya subsidi BBM yang ...Moh Fajar Arif
Buku komik ini membahas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi agar dapat mengurangi beban subsidi yang sangat besar bagi anggaran negara, serta memberikan kompensasi berupa bantuan tunai dan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat yang terdampak.
Ini slide presentasi yang pada waktu itu dipresentasikan Bapa Abu Rizal Bakrie (menkesra)...silahkan didownload...dan apresiasikan.. Boleh marah-marah,ketawa,protes,kesel,seneng,,, seru,baca aja! mengungkap sedikit yg ada di kepala mereka
Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBMBBMRakyat
Dokumen tersebut membahas pengelolaan subsidi BBM di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain: (1) anggaran subsidi BBM sangat besar dibanding belanja sosial dan modal, (2) subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kelompok mampu, (3) direkomendasikan menghapus subsidi untuk mobil pribadi dan sektor pertambangan/perkebunan. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat ang
Nuraiyan, SMAN 9 Tunas Bangsa Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara...Konsultan Pendidikan
Artikel ini membahas tentang pendapat penulis terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa banyak masyarakat, terutama masyarakat miskin dan pekerja, menolak kenaikan harga BBM karena akan membebani ekonomi mereka. Namun pemerintah tetap menerapkan kenaikan harga BBM meskipun mayoritas rakyat menolak kebijakan tersebut.
Dokumen tersebut menolak pembatasan subsidi BBM dan kenaikan harga BBM karena dianggap menuju liberalisasi sektor migas secara kaafah. Liberalisasi migas diyakini akan menguntungkan korporasi asing dan lembaga internasional serta akan membebani rakyat Indonesia. Dokumen juga menyebutkan bahwa pengelolaan migas di Indonesia saat ini tidak profesional akibat adanya unbundling Pertamina.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi BBM dan subsidi BBM, mekanisme penyediaan BBM, alasan pemerintah mengurangi subsidi BBM, dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan ekonomi, serta solusi untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM.
Dokumen tersebut membahas tentang potensi besar sektor perikanan Indonesia yang belum termanfaatkan dengan baik. Meskipun luas laut Indonesia mencakup 2/3 wilayahnya, kontribusi perikanan terhadap PDB masih rendah. Dokumen juga mengusulkan untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta dalam memasok BBM kepada nelayan, sehingga dapat mengurangi beban subsidi BBM bagi negara dan meningkatkan produktivitas sektor
Pemerintah menyalahkan Pertamina atas kenaikan harga elpiji 12 kg padahal kebijakan tersebut merupakan keputusan bisnis normal sebagai perusahaan. Sebenarnya, pemerintah lah yang bertanggung jawab atas kebijakan penentuan harga gas yang mengakibatkan kerugian Pertamina. Pemerintah juga membiarkan ekspor gas alam dengan harga murah ke negara lain dibandingkan harga gas untuk masyarakat domestik
Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Jakarta mengeluarkan pernyataan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, karena akan menambah beban masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan sikapnya kepada Presiden. KAMMI juga mengajak masyarakat menolak kebij
ini makalah bbm gue yang ditugasin guru b. indo ter-ewh gue..
baru kali ini gue dapet guru kek dia. OMJ! I miss my last indonesian teacher :)
gue juga ini bikinnya dari berbagai sumber kok hehe. bukan pure punya gue kk~
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. • Apa benar APBN akan jebol? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, apa artinya
‘jebol’? Pemerintah tidak transparan dalam menghitung neraca keuangan
BBM. Berapa pendapatan dan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak
mentah? Tidak jelas!
• Kelompok pendukung terkesan sangat liberal, harga BBM harus merujuk
harga internasional, untuk mengurangi atau bahkan menghapus subsidi BBM.
Selain itu mereka juga beralasan subsidi BBM tidak tepat sasaran, jadi harus
dicabut. Tetapi dampaknya terhadap masyarakat miskin sepertinya kurang
dipedulikan.
3. • harusnya cukup sederhana. BBM adalah barang yang menguasai hajat hidup
orang banyak. Maka itu harga BBM wajib terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat. Terjangkau, artinya relatif dibandingkan dengan penghasilan
masyarakat.
• Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2021 hanya 4.292 dolar AS, sedangkan
Singapore sudah mencapai 72.794 dolar AS, atau 17 kali lipat dari Indonesia.
• kelompok masyarakat bawah menanggung beban kenaikan harga BBM jauh lebih
berat dari kelompok atas. Menurut salah satu studi di Amerika Serikat, rasio
pengeluaran BBM terhadap penghasilan masyarakat berpendapatan rendah bisa
capai 11 sampai 38 persen dari penghasilan bersihnya. Sedangkan kelompok
menengah atas hanya 2,8 hingga 4,9 persen saja.
4.
5. • BBM subsidi merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah
menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
• BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan
harganya oleh pemerintah, dan diperuntukkan untuk konsumen
tertentu.
6. Yang boleh pakai BBM bersubdisi
• Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak diantaranya adalah:
• 1. Transportasi darat
• Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor
kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih
• Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor
kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan
hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah.
• Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum, antara lain mobil ambulans, mobil jenazah, mobil
pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
• Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota
yang ditetapkan oleh Badan Pengatur
7. • Transportasi air
• Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan
umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah, Kepala Desa, atau
Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi transportasi
• Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri
berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan
Pengatur
• Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan
sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan
Pengatur.
• Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat atau perintis
berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
8. • Pelayanan Umum
• Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau
penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD
kabupaten/kota yang membidanginya.
• Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat
rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
• Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan
verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang
membidanginya
9. • Hal yang tidak lazim, mengingat Pertamax merupakan bahan
bakar umum, yang tak disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah
hanya memberikan subsidi dan kompensasi yang merupakan
istilah baru terhadap Solar yang merupakan Jenis BBM Tertentu
(JBT), dan Pertalite yang merupakan Jenis BBM Khusus
Penugasan (JBKP).
21. Solusi
• Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga
BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar
Rp10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp8.620 per liter.
• Indonesia menaikkan harga pertalite, solar dan pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan
PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp1.055 menjadi Rp1.380/liter. Di tengah
kesulitan masyarakat, pemerintah seharusnya membantu publik dengan menghapus
pajak BBM.
• Konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp7.650 per liter, pemerintah daerah
dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp24,27 triliun. Di tengah
kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan
pajak BBM tersebut.
• Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga
BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar
Rp10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp8.620 per liter.
• Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk
sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau
keuntungan pertalite Rp1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp7.650 Lagi.
Semoga masih ada rasa Empati!
22. • harga BBM tidak terus-menerus menjadi masalah, perlu ada apa
yang ia sebut sebagai Penyesuaian Harga BBM Protektif. Misalnya,
asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2023
senilai 90 dolar AS per barel. Jika harga Indonesian Crude Price
(ICP) bergerak melebihi 90 dolar AS per barel, maka pemerintah
mensubsidi harga BBM untuk memproteksi daya beli masyarakat.
Namun jika harga ICP turun di bawah 90 dolar AS per barel, maka
pemerintah menurunkan harga BBM tetapi dengan menambah 0,5
persen tarif PPN untuk BBM demi memproteksi keuangan negara.
Baca selengkapnya di artikel "PRAKARSA: BLT Tak Sebanding
dengan Beban Kenaikan Harga BBM Subsidi", https://tirto.id/gvYx
23. • Penyesuaian Harga BBM Protektif menurut Irvan perlu
dipertimbangkan sebagai opsi kebijakan, karena dapat
menjaga stabilitas harga BBM, melindungi daya beli
masyarakat, sekaligus melindungi keuangan negara dari
pembengkakan subsidi BBM. “Coba dijalankan jalan tengah
ini (Penyesuaian Harga BBM Protektif), tapi harus
dievaluasi secara berkala,” pungkasnya
Baca selengkapnya di artikel "PRAKARSA: BLT Tak
Sebanding dengan Beban Kenaikan Harga BBM
Subsidi", https://tirto.id/gvYx