Dokumen tersebut berisi daftar usulan program 6 desa di Kabupaten Kuburaya yang mencakup berbagai bidang seperti kebakaran, pertanian, kesehatan dan pendidikan. Program-program tersebut diusulkan oleh berbagai kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani.
Dokumen tersebut berisi ringkasan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2016, mencakup program, kegiatan dan anggaran masing-masing unit organisasi di bawah Dinas Kehutanan seperti unit inventarisasi dan pemetaan hutan serta unit penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya peningkatan alokasi belanja untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Saat ini, alokasi belanja yang tersedia masih sangat terbatas sehingga hanya mampu menangani kebakaran di Kota Pontianak dan sekitarnya saja, padahal wilayah tanggung jawabnya meliputi seluruh provinsi. Dokumen ini menganalisis bahwa diperlukan peningkatan alokasi belanja
Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.
The document contains information about 19 government officials in Tanjungsari Village including their names, dates of birth, religion, rank, education level, appointment dates and positions. It lists Maman Surahman as the village head, appointed on February 2, 2016 based on decision number 141.1/Kpts.359-Huk/2016. It also lists Sarip Hidayat as the village secretary and includes basic information about other officials such as section chiefs, village committee members and the village consultative body. The document appears to be the village apparatus book for Tanjungsari Village in Sadananya District for the year 2016.
Dokumen tersebut berisi ringkasan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2016, mencakup program, kegiatan dan anggaran masing-masing unit organisasi di bawah Dinas Kehutanan seperti unit inventarisasi dan pemetaan hutan serta unit penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya peningkatan alokasi belanja untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Saat ini, alokasi belanja yang tersedia masih sangat terbatas sehingga hanya mampu menangani kebakaran di Kota Pontianak dan sekitarnya saja, padahal wilayah tanggung jawabnya meliputi seluruh provinsi. Dokumen ini menganalisis bahwa diperlukan peningkatan alokasi belanja
Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.
The document contains information about 19 government officials in Tanjungsari Village including their names, dates of birth, religion, rank, education level, appointment dates and positions. It lists Maman Surahman as the village head, appointed on February 2, 2016 based on decision number 141.1/Kpts.359-Huk/2016. It also lists Sarip Hidayat as the village secretary and includes basic information about other officials such as section chiefs, village committee members and the village consultative body. The document appears to be the village apparatus book for Tanjungsari Village in Sadananya District for the year 2016.
1. Proposal ini meminta bantuan dana CSR untuk membangun Edupark Hortikultura sayur Asparagus di Desa Ngadirejo guna memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hortikultura dan meningkatkan penghasilan petani.
2. Edupark akan dilengkapi dengan tanaman Asparagus dan sayuran lain beserta fasilitas seperti gudang dan tempat penjualan hasil pertanian.
3. Keberhasilan edupark ini bergantung pada peran serta BUMDES
Dokumen tersebut merangkum arahan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Provinsi Maluku, yang mencakup komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor seperti kehutanan, energi, dan pangan, serta anggaran untuk melaksanakan program-program tersebut di beberapa kabupaten di Maluku.
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan
pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier
effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk yang berasal dari kegiatan Perhutanan Sosial.
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Dokumen tersebut membahas tentang SDGs Desa sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dan terarah untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri. SDGs Desa merupakan turunan dari tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang mencakup 18 tujuan pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. SDGs Desa diharapkan dapat mengarahkan penggunaan dana desa unt
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas kebijakan perubahan iklim sektor kelautan Indonesia. Secara garis besar mencakup empat poin utama yaitu (1) adaptasi sektor kelautan, (2) mitigasi sektor kelautan, (3) tantangan dan upaya yang telah dilakukan, serta (4) mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam isu perubahan iklim sektor kelautan.
Berdasarkan dokumen tersebut, ringkasan utamanya adalah:
1. Dokumen tersebut memberikan profil kota Malang khususnya mengenai kondisi kumuh di kota tersebut.
2. Ada beberapa program dan kegiatan yang dilakukan untuk menangani kumuh di Kota Malang seperti pelatihan, sosialisasi, dan pembangunan infrastruktur.
3. Investasi untuk penanganan kumuh di Kota Malang pada tahun 2017-2018 mencapai
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptxherusujatmiko2
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang:
1. Permasalahan pengelolaan sampah di daerah tersebut seperti timbulan sampah yang terus meningkat namun tidak dimanfaatkan dan dipilah dengan baik
2. Peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah
3. Konsep pengelolaan sampah terpadu regional untuk menang
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia. Strategi ini mencakup pendekatan yang menyeluruh, menyentuh semua aspek, membumi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan membudayakan pengelolaan mangrove. Strategi khususnya meliputi pemanfaatan mangrove untuk pariwisata, perlindungan iklim, mitigasi bencana, dan peningkatan produktivitas perikanan. Dokumen juga membahas ker
Policy Brief ini di buat sebagai bahan advokasi mendorong isu perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Barat dalam Dokumen RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan peraturan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik. Masyarakat berhak berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi dan masukan dalam proses tersebut. Pemerintah daerah harus mem
More Related Content
Similar to DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYA
1. Proposal ini meminta bantuan dana CSR untuk membangun Edupark Hortikultura sayur Asparagus di Desa Ngadirejo guna memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hortikultura dan meningkatkan penghasilan petani.
2. Edupark akan dilengkapi dengan tanaman Asparagus dan sayuran lain beserta fasilitas seperti gudang dan tempat penjualan hasil pertanian.
3. Keberhasilan edupark ini bergantung pada peran serta BUMDES
Dokumen tersebut merangkum arahan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Provinsi Maluku, yang mencakup komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor seperti kehutanan, energi, dan pangan, serta anggaran untuk melaksanakan program-program tersebut di beberapa kabupaten di Maluku.
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan
pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier
effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk yang berasal dari kegiatan Perhutanan Sosial.
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Dokumen tersebut membahas tentang SDGs Desa sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dan terarah untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri. SDGs Desa merupakan turunan dari tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang mencakup 18 tujuan pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. SDGs Desa diharapkan dapat mengarahkan penggunaan dana desa unt
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas kebijakan perubahan iklim sektor kelautan Indonesia. Secara garis besar mencakup empat poin utama yaitu (1) adaptasi sektor kelautan, (2) mitigasi sektor kelautan, (3) tantangan dan upaya yang telah dilakukan, serta (4) mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam isu perubahan iklim sektor kelautan.
Berdasarkan dokumen tersebut, ringkasan utamanya adalah:
1. Dokumen tersebut memberikan profil kota Malang khususnya mengenai kondisi kumuh di kota tersebut.
2. Ada beberapa program dan kegiatan yang dilakukan untuk menangani kumuh di Kota Malang seperti pelatihan, sosialisasi, dan pembangunan infrastruktur.
3. Investasi untuk penanganan kumuh di Kota Malang pada tahun 2017-2018 mencapai
6. SOSPER_Perda Prov. Kalsel_8_2018_30 Juni 2021_di Beruntung Baru.pptxherusujatmiko2
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang:
1. Permasalahan pengelolaan sampah di daerah tersebut seperti timbulan sampah yang terus meningkat namun tidak dimanfaatkan dan dipilah dengan baik
2. Peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah
3. Konsep pengelolaan sampah terpadu regional untuk menang
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia. Strategi ini mencakup pendekatan yang menyeluruh, menyentuh semua aspek, membumi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan membudayakan pengelolaan mangrove. Strategi khususnya meliputi pemanfaatan mangrove untuk pariwisata, perlindungan iklim, mitigasi bencana, dan peningkatan produktivitas perikanan. Dokumen juga membahas ker
Similar to DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYA (20)
Policy Brief ini di buat sebagai bahan advokasi mendorong isu perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Barat dalam Dokumen RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan peraturan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik. Masyarakat berhak berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi dan masukan dalam proses tersebut. Pemerintah daerah harus mem
Keputusan Bupati Kubu Raya membentuk tim koordinasi, kelompok kerja, dan sekretariat percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Kubu Raya. Tim terdiri atas berbagai dinas terkait dan organisasi masyarakat sipil, dengan tugas mengkoordinasikan program dan kegiatan untuk mencapai target SDGs di bidang kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
Buku ini membahas hasil penilaian keterbukaan informasi badan publik sektor tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner self-assessment dan penilaian website resmi badan publik. Hasilnya digunakan untuk memperoleh gambaran kepatuhan dan keterbukaan informasi badan publik, serta memberikan pemeringkatan berdasarkan tingkat keterbukannya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pembangunan desa yang mencakup perencanaan pembangunan desa jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan desa, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penetap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat ketentuan tentang pembentukan Desa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui pemekaran atau penggabungan Desa. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui proses sosialisasi, musyawarah Desa, pembentukan
alah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang mandiri dan sejahtera. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Pedoman tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan APBD, dan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang kedudukan, jenis, penataan, dan ketentuan umum Desa di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum dan pengaturan terhadap Desa serta memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penegasan batas daerah di darat dan laut secara sistematis dan terkoordinasi untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi. Penegasan batas daerah di darat dilakukan melalui penyiapan dokumen, pelacakan, pengukuran, dan pembuatan peta batas. Sedangkan penegasan batas di laut dilakukan secara kartometrik dengan menentukan garis pantai, mengukur batas,
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut berisi peraturan tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa yang mencakup ketentuan umum, tata cara penyiapan musyawarah desa, dan tata tertib pelaksanaan musyawarah desa. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
1. DAFTAR USULAN PROGRAM 6 DESA KABUPATEN KUBURAYA
1. DESA SUNGAI ASAM
1.
Kelompok
Masyarakat
Peduli Api
c.
Perlengkapan
Team
Helm
Sepatu
anti api
Masker
Seragam
Desa
Sungai
Asam
10 Anggo
ta
kelom
pok
masyar
akat
peduli
api –
kesela
2017 3.000.000 APBDES
b.
Pembuatan Kolam
Air Titik Rawan
Kebakaran
Desa
Sungai
Asam
5
Kolam
Lahan
Keba
karan
Hutan
Dan
Lahan
–
Masy
arakat
Desa
Sunga
i
Asam
2017 1.000.000 APBDES
a.
Penunjang
oprasional Team
Desa
Sungai
Asam
Kelom
pok
Masya
rakat
Peduli
Api
2017 1.000.000 APBDES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelompok Jenis Kegiatan
No.
Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi
V olu
me
Sasara
n/
Manfa
at
Prakiraan
Waktu
Pelaksan
aan
Prakiraan
Biaya dan
Jumlah
(Rp.)
Sumber Pendanaan
(APBDES-APBD
– Pihak Ke Tiga)
2. matan
anggot
a
masyar
akat
peduli
api
2.
Kelompok
PKK
c.
Saving transportasi Desa
Sungai
Asam
32 Anggo
ta
kelom
2017 1.000.000 Tunjangan
transportasi
APBDES
b.
Pelatihan :
Kerajinan
anyaman
MOL
Kerupuk
nanas
Abon ikan
gabus
Desa
Sunnga
i Asam
32 Anggo
ta
kelom
pok
PKK
2017 8.000.000 APBDES
a.
Musyawah
Kelompok PKK
Desa
Sungai
Asam
32 Anggo
ta
kelom
pok
PKK
2017 6000.000 APBDES
e. Maintance Desa
Sungai
Asam
10 Anggo
ta
Kelom
pok
Masya
rakat
Peduli
Api
2018 1.000.000 APBDES
d. Pelatihan
Masyarakat Peduli
Api
Desa
Sungai
Asam
22
orang
@hari
Masya
rakat
desa
Sungai
Asam
2018 2.000.000 APBDES
3. pok
PKK
2.
Kelompok
Masyarakat
a.
Pelatihan bertani
di atas gambut
Desa
Sungai
7 Kelom
pok
2017 1.000.000 APBDES
h.
Peralatan
keagamaan
Desa
Sungai
Asam
32 Anggo
ta
kelom
pok
PKK
2017 5.000.000 APBDES
g.
Peningkatan
kegiatan
keagamaan
Desa
Sungai
Asam
32 Anggo
tan
kelom
pok
PKK
2017
12.000.000
APBDES
f.
Pengadaan alat :
Spiner
Siler
Dan lain-
lain
Desa
Sungai
Asam
32 Anggo
ta
kelom
pok
PKK
2017 1.700.000 APBDES
e. Pelatihan :
TOGA
Desa
Sungai
Asam
344 Masya
rakat
desa
Sungai
Asam
2017 1.000.000 APBDES
d. Pelatihan :
Kasarkum
HAM
Narkoba
Kespro
K. F
PBHS
Pola Asuh
PEKKA
Desa
Sungai
Asam
32 Anggo
ta
kelom
pok
PKK
2017 8.500.000 APBDES
4. Sadar Gambut
Asam pertani
an
masyar
akat
desa
Sungai
Asam
Karang
Taruna
b Pelatihan Membuat Desa Kelom 2017 3.500.000 APBDES
a Membangun
SistemInformasi
Desa
Desa
Sungai
Asam
Kelom
pok
Karang
Taruna
2017 1.500.000 APBDES
e.
d. Pengadaan bibit :
Bibit nanas
Bibit jahe
Desa
Sungai
Asam
2 Kelom
pok
pertani
an desa
Sungai
Asam
2017 70.000.000 APBD
c.
Pengadaan
peralatan :
Cangkul
Parang
Tajak
Tangki
semprot
Desa
Sungai
Asam
7 Kelom
pok
pertani
an
masyar
akat
desa
Sungai
Asam
2017 1.000.000 APBDES
b.
Pelatihan pupuk
organik
Desa
Sungai
Asam
7 Kelom
pok
pertani
an
masyar
akat
desa
Sungai
Asam
2017 1.000.000 APBDES
5. Website Sungai
Asam
pok
Karang
Taruna
Gabungan
Kelompok
Tani
A
B
C
D
Pelatihan
pembibitan bibit
durian, lengkeng,
mangga
Pembuatan
penangkaran
pembibitan
Pengadaan Alat
Pelatihan membuat
produk jahe
Desa
Sungai
Asam
Desa
Sungai
Asam
Desa
Sungai
Asam
Desa
Sungai
Asam
30
1
30
Gabun
gan
Kelom
pok
Tani
Gabun
gan
Kelom
pok
Tani
Gabu
ngan
Kelo
mpok
Tani
Gabu
ngan
Kelo
mpok
2017
2017
2017
2017
2.500.000
50.000.000
18.000.000
2.500.000
APBDES
APBD
APBDES
APBDES
E Pembibitan
Budidaya Durian
Unggul
Desa
Sungai
Asam
Kelom
pok
Karang
Taruna
2017 5.000.000 APBDES
D Pelatihan Photo
V oice
Desa
Sungai
Asam
Kelom
pok
Karang
Taruna
2017 2.500.000 APBDES
c Pelatihan Jurnalis
Warga
Desa
Sungai
Asam
Kelom
pok
Karang
Taruna
2017 2.500.000 APBDES
6. Tani
J UML AH TOTAL
2. DESA KALIBANDUNG
1.
Kelompok
Karang
Taruna
d. Pengadaan peralatan
penunjang kerja
kelompok karang
Desa
kaliba
ndung
1 Desa
dan
kelomp
2017 110.000.000 APBDES
c.
Pembuatan aula
desa
Desa
kaliba
ndung
1 Desa
dan
kelomp
ok
karang
taruna
2017 15.000.000 APBDES
b.
Penindakan dan
Sosialisasi PERDES
larangan
penggunaan racun
ikan
Desa
kaliba
ndung
1 Desa
dan
kelom
pok
karang
taruna
2017 1.500.000 APBDES
a.
Pelatihan
pembuatan,
penggunaan website
desa dan pelatihan
jurnalis warga
Desa
Kaliba
ndung
1 Desa
dan
kelomp
ok
karang
taruna
2017 2.500.000 APBDES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelompok Jenis Kegiatan
No.
Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi
V olu
me
Sasaran
/
Manfaa
t
Prakiraa
n Waktu
Pelaksan
aan
Prakiraan
Biaya dan
Jumlah (Rp.)
Sumber
Pendanaan
(APBDES-
APBD – Pihak
Ke Tiga)
7. taruna :
Laptop = 1
Printer = 1
Kertas = 10
Baju = 32
ok
karang
taruna
2.
Kelompok
PKK
a.
Pelatihan :
Kerajinan Tangan
Anyaman :
Bakul
Tas
Desa
kaliba
ndung
1 Kelomp
ok
anggota
PKK
2017 1000.000 APBDES
h. Pembuatan Tata
Ruang
Desa
Kaliba
ndung
1 Desa 2017 550.000.000 APBDES
g. Pelatihan
pembibitan ikan
Desa
Kaliba
ndung
1 Desa
dan
Kelomp
ok
Karang
Taruna
2017 11.500.000 APBDES
f. Pelatihan
pembuatan pupuk
dan racun organi
Desa
Kaliba
ndung
1 Desa
dan
Kelomp
ok
Karang
Taaruna
2017 55.000.000 APBDES
e. Pelatihan perawatan
tanaman jahe
Desa
kaliba
ndung
1 Desa
dan
kelomp
ok
karang
taruna
2017 55.000.000 APBDES
8. Dompet
Tikar
3.
Gabungan
Kelompok
Tani
b.
Pengadaan saprodi
:
Urea 10 ton
NPK 10 ton
Herbisida
1000 L
Insektisida :
1. Racun
walang
sangit 20 L
2. Racun
tikus 200
Desa
kaliba
ndung
Gapokt
an
2017 185.000.000 APBDES
a.
Pengadaan peralatan
kelompok tani :
Power traser
Hand traktor
Pump air
Desa
kaliba
ndung
Desa
dan
gapokta
n
2017 370.000.000 APBDES
e. Pengadaan kostum
seni tari dayak
Desa
kaliba
ndung
Anggo
ta
kelom
pok
PKK
2017 2.300.000 APBDES
d. Pengadaan tong
sampah
Desa
kaliba
ndung
Desa
dan
anggota
kelomp
ok PKK
2017 1.500.000 APBDES
c.
Transport pelatihan
kerajinan tangan
anyaman
Desa
kaliba
ndung
Kelomp
ok
anggota
PKK
2017 1000.000 APBDES
b.
Toga dan tanaman
bunga
Desa
kaliba
ndung
1 Kelomp
ok
anggota
PKK
2017 10.000.000 APBDES
9. kotak
Kelompok
Masyarakat
Peduli Api
D Pengadaan seragam
anti kebakaran
Desa
kaliba
ndung
25 Kelomp
ok
Masyar
akat
Peduli
2017 10.000.000 APBDES
c Pembuatan sumur Desa
kaliba
ndung
3 Desa
dan
Kelomp
ok
Masyar
akat
Peduli
Api
2017 6.000.000 APBDES
b Pelatihan MPA Desa
kaliba
ndung
Kelomp
ok
Masyar
akat
Peduli
Api
2017 2.500.000 APBDES
4. a Pengadaan peralatan
kebakaran :
Mesin air = 2
unit
Pompa = 200 m
Desa
kaliba
ndung
Desa
dan
Kelomp
ok
Masyar
akat
Peduli
Api
2017 39.000.000 APBDES
d. Pembuatan pintu
air
Desa
kaliba
ndung
4 Desa
dan
gapokta
n
2017 450.000.000 APBD
c.
Pengerasan jalan
usaha tani (JUT)
Desa
kaliba
ndung
1 Km Desa
dan
gapokt
an
2017 479.200.000 APBDES
10. Api
J UML AH TOTAL
E Permohonan SK Desa
kaliba
ndung
Kelomp
ok
Masyar
akat
Peduli
Api
2017 - SK Kepala Desa
3. DESA TELUK EMPENING
d. Membuat
warung koperasi
Desa
Teluk
1 Desa
dan
2018 33.000.000 APBDES
c. Penambahan
mesin jahit
Desa
Teluk
Empeni
ng
3 Anggota
Kelomp
ok PKK
2019 6.000.000 APBDES
b. Pelatihan jahit Desa
Teluk
Empeni
ng
1 Anggota
Kelomp
ok PKK
2018 26.000.000 APBDES
1 Kelompok
PKK
a Sosialisasi dan
pelatihan
mengolah :
Ikan gabus
Buah
pisang
Desa
Teluk
Empeni
ng
1 Anggota
Kelomp
ok PKK
2017 18.000.000 APBDES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelompok Jenis Kegiatan
No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi V olu
me
Sasaran/
Manfaat
Prakiraan
Waktu
Pelaksana
a
Prakiraan
dan Jumlah
(Rp.)
Sumber
Pendaan
(APBDES
-APBD-
Pihak
Ketiga
11. PKK Empeni
ng
Kelomp
ok PKK
b. Pemantauan
lokasi rawan
kebakaran dan
perawatan
Desa
Teluk
Empeni
ng
Anggota
MPA
2017-2020 8.000.000 APBDES
3 Kelompok
Masyarakat
Peduli Api
(MPA)
a. Sosialisasi
tentang dampak
dan bahaya yang
di timbulkan oleh
pembakaran
Desa
Teluk
Empeni
ng
1 Anggota
MPA
2017 2.000.000 APBDES
d. Penanaman dan
perawatan jahe
dan buah naga
Desa
Teluk
Empeni
ng
Anggota
Karang
Taruna
2017 1.500.000 APBDES
c. Diskusi rutin /
bulan
Desa
Teluk
Empeni
ng
Anggota
Karang
taruna
2017 1.000.000 APBDES
b. Pengadaan :
Pupuk
Bibit jahe
Bibit buah
naga
Desa
Teluk
Empeni
ng
Anggota
Karang
Taruna
2017 10.000.000 APBDES
2 Kelompok
Karang
Taruna
a. Sosialisasi dan
Pelatihan teknik
penanaman buah
naga dan jahe
Desa
Teluk
empeni
ng
1 Anggota
kelompo
k
Karang
Taruna
2017 1.500.000 APBDES
f. Penanaman
tanaman obat
keluarga
(TOGA)
Desa
Teluk
Empeni
ng
1 Desa
dan
kelompo
k PKK
2017 2000.000 APBDES
e. Pengajuan :
Bibit Jahe
Bibit
Tomat
Polibeg
Desa
Teluk
Empeni
ng
Desa
dan
kelompo
k PKK
2017 25.000.000 APBDES
12. J UML AH TOTAL
g. Pengadaan mesin
pompa air, mesin
kompos dan
mesin tanam.
Desa
Teluk
Empeni
ng
Desa
dan
Anggota
MPA
2017 100.000.000 APBD
f. Pembuatan sekat
bakar dan jalan
control
Desa
Teluk
Empeni
ng
Desa
dan
Anggota
MPA
2017 50.000.000 APBD
e. pembuatan kanal
diwilayah rawan
kebakaran dan
pembuatan
embung sebagai
cadangan air
Desa
Teluk
Empeni
ng
Desa
dan
anggota
MPA
2017 100.000.000 APBD
e. Penanaman
pemulihan fungsi
hutan dan lahan
agar mampu
produktif
Desa
Teluk
Empeni
ng
Desa
dan
Anggota
MPA
2017-2020 20.000.000 APBDES
d. Pengajuan bibit
kayu
Desa
Teluk
Empeni
ng
Desa
dan
Anggota
MPA
2017
c. Pelatihan
masyarakat
dalammembuka
lahan tanpa bakar
Desa
Teluk
Empeni
ng
1 Anggota
MPA
2017 APBDES
4. DESA SERUAT 2
Pembangunan Irigasi dan jalan tanggul
Desa
Seruat II
8.000
meter
Menunjang
Pertanian
-
Total 30
Milyar
APBD dan Desa
Membangun Keramba Ikan dengan
Kolam
Kelomp
ok Tani
Makmur
1
Pengasilan
Ibu–ibu
2017 35 juta Desa
Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi
V olu
me
Sasaran/
Manfaat
Prakiraa
n Waktu
Pelaksan
aan
Prakiraan
Biaya dan
Jumlah
(Rp.)
Sumber
Pendanaan
(APBDES-APBD
– Pihak Ke Tiga)
13. Rambat Beton
3000
meter Masyarakat
J UML AH TOTAL
Kegiatan Ternak Sapi
Kelomp
ok Tani
RT 8
50
Ekor
Sumber
Pendapatan
Masyarakat
2017 - Pihak Ke Tiga
Cetak Sawah
Dusun
Karya
Makmur
200
Ha
Meningkatk
an
Peningkatan
ekonomi
dan
Swasembad
a pangan
2017 2 Milyar APBD - APBN
Peningkatan Kapasitas Perempuan untuk
pemberdayaan Masyarakat untuk
mengelola hasil hutan dan lahan
Desa
Seruat 2
Kelo
mpok
Pere
mpua
n
Peningkatan
kapasitas
dan sumber
penghasilan
kelompok
Perempuan
- - Desa
Budidaya Madu Lebah
Lokasi
Rencana
Hutan
Desa
-
Membudida
ya hasil
hutan dan
meningkatk
an
perekonomi
an
masyarakat
- -
Desa - APBD
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan
budidaya Madu Lebah
Desa
Seruat II
1 Masyarakat 2017 - Desa
Keramba Ikan
Kelomp
ok
keluarga
bersama
5
Menambah
Penghasilas
an
Masyarakat
2017 - Desa
Jembatan 20
5. DESA SUNGAI NIBUNG
14. 6 Ekowisata PerlindunganHutandanLahandariAbrasi Pembibitan cemara
(pokok Ruu)
Penambahan trek
mangrove panjang 700
Meter
Penambahan jalan
lingkungan wisata rumah
warga panjang 800 meter
5 Tabungan
Mekar Jaya
Fasilitasi Modal Usaha Kelompok Penyediaan Modal sebesarRp.
100.000.000 (seratusjuta
rupiah)
untukfasilitasiusahakelompok
masyarakat
4 AlamHijau Budidaya Perkebunan Pembangunan Budidaya
Tambak Serfopersari
dilahan Mantan Pertanian
seluas kurang lebih 4 Ha,
Penanaman Cabe
Sebanyak 3000 Batang
ditanggul Mantan
Pertanian
Penanaman Pinang di
Tanggul Pertanian
3 PSDA
(PengelolaSum
berDayaAlam)
PenghijauandanBudidaya Reboisasi dan pengayaan
Budidaya perikanan
Budidaya penanaman
vegetasi hutan dan kebun
Pembangunan ekowisata
( Mangrove)
Budidaya madu lebah
2 PKK PeningkatanKapasitasMasyarakatDalamPengelol
aandanPemanfaatanHasilHutanBukanKayu
PengelolaanKulitKerangM
enjadiTempatTisu
PengelolaanLahanuntukT
anamanBuah - buahan
1 PutriDuyung PeningkatanKapasitasMasyarakatDalamPengelol
aandanPemanfaatanHasilHutanBukanKayu
PelatihanPengelolaanMan
ggroveBakauMenjadiSirup
PengelolaanKepahMenjad
iSarden
N
o
NamaKelompo
k
Kegiatan yang diusulkan BentukKegiatan
15. lebar 3 meter
Pembibitan mangrove
dilokasi wisata 100.000
batang
8 Pantai Lestari
(Tangkap)
PengadaanFasilitas Penambahan alat tangkap
7 Pemasaran PengadaanFasilitas Penambahan alat pliser 1
buah
Penambahan pukat lapis
180 pis
Penambahan pulbox
sebanyak 10 buah
Penambahan pukat
plastic 100 pis
6. DESA BATU AMPAR
4 MajelisTaqlimM
uqadimmah
- PengerasSuara di
MesjidNurulMukminin
- PenanamanPisang
Penambahanalat
Penanamanpisang di lahankosong
yang ada di BatuAmpar
3 LembagaPenjag
aHutanDesa
(LPHD)
- Pemanfaatanhasilhutanbuk
ankayu (TikungLebah)
Pembinaandanpenambahanalatuntu
kpraktek
2 PenjagaSumber
DayaAlam
(PSDA) Batam
Lestari
- Menanambibit mangrove Penanamanulang mangrove
denganpenanamanbibit
(jumlah10.000)
padaempatdusun(TelukMastuna,
Teluk Air, Sungai
LimaudanCabanRuan)
1 PosyanduTerat
ai,
RaflesiadanBo
ugenvil
- Pelatihanpembuatankeraji
nandariSabutKelapa.
- KebunGizi
- Pembuatankerajinantanga
npadanipah
PeningkatanKapasitaskepadasetiapka
derposyanduTeratai.
Penanamankebungiziuntukkaderposy
anduRaflesia
PelatihankerajinantangandariNipahu
ntukkaderposyanduBougenvil
N
o
NamaKelompok Kegiatan yang diusulkan BentukKegiatan