PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...Roko Subagya
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak
Dokumen tersebut merupakan daftar barang sitaan yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Klas II Sumbawa Besar. Terdapat informasi tentang nomor register, nomor perkara, nama pemilik barang, jenis dan jumlah barang serta tanggal penempatan. Barang-barang tersebut terdiri dari sepeda motor berbagai merk yang disita karena kasus pidana.
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 Abi Aeera
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013. Standar biaya tercantum dalam lampiran dan mengacu pada analisis biaya kegiatan serta mempertimbangkan faktor pengali berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi di setiap daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pejabat kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah seperti Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dokumen ini juga menjelaskan proses penatausahaan pengeluaran anggaran di lingkungan pemerintah daerah mulai d
Dokumen tersebut membahas tentang proses penagihan pajak, imbalan bunga atas keberatan/banding/peninjauan kembali, dan pemberian imbalan bunga berdasarkan keputusan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak.
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...Roko Subagya
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak
Dokumen tersebut merupakan daftar barang sitaan yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Klas II Sumbawa Besar. Terdapat informasi tentang nomor register, nomor perkara, nama pemilik barang, jenis dan jumlah barang serta tanggal penempatan. Barang-barang tersebut terdiri dari sepeda motor berbagai merk yang disita karena kasus pidana.
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 Abi Aeera
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013. Standar biaya tercantum dalam lampiran dan mengacu pada analisis biaya kegiatan serta mempertimbangkan faktor pengali berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi di setiap daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pejabat kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah seperti Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dokumen ini juga menjelaskan proses penatausahaan pengeluaran anggaran di lingkungan pemerintah daerah mulai d
Dokumen tersebut membahas tentang proses penagihan pajak, imbalan bunga atas keberatan/banding/peninjauan kembali, dan pemberian imbalan bunga berdasarkan keputusan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan uang negara dan daerah. Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara yang mengelola uang negara, sedangkan kepala dinas keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang mengelola uang daerah. Uang negara dan daerah disimpan di kas negara/daerah dan rekening bank, serta sumber dan penggunaannya diatur berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja neg
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
Undang-undang Keuangan Negara mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD serta sanksi bagi pelanggaran. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK, sedangkan sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi pejabat yang melakukan penyimpangan anggaran. Undang-undang juga mengatur peralihan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual dalam 5 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi keuangan pemerintahan di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai konsep desentralisasi fiskal, sumber pendanaan pemerintah daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dokumen ini juga menjelaskan alur anggaran pemerintah pusat menuju daerah berdasarkan prinsip "uang mengikuti fungsi".
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
1. Dokumen tersebut membahas perlakuan perpajakan terhadap uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.
2. Terdapat dasar hukum dan peraturan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tersebut.
3. Terdapat penjelasan mengenai objek yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pemotongan pajaknya apakah
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan dan kinerja wajib disusun oleh entitas pelaporan seperti pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan dalam bat
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman dan hibah luar negeri serta penerusan pinjaman dan hibah, mencakup kewenangan pengadaan pinjaman, sumber dan jenis pinjaman serta hibah, perencanaan pengadaan, dan persyaratan pengajuan usulan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman atau hibah luar negeri.
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Formulir ini digunakan untuk membuktikan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia/polisi republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya untuk tahun 2009. Formulir ini diisi dengan informasi identitas pegawai dan instansi, rincian penghasilan kena pajak, dan perhitungan jumlah pajak yang terutang dan telah dipotong.
Dokumen tersebut membahas perkembangan regulasi terkait keuangan negara dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan pengelolaan negara, pemerintah daerah, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususPenataan Ruang
Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan dan pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tertentu yang strategis bagi perekonomian nasional. Dewan Nasional dibentuk untuk mengatur kebijakan KEK pada tingkat nasional, sementara Dewan Kawasan dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu pengaturan KEK. KEK dapat dibentuk atas usulan badan usaha, pemer
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri keuangan tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum DIPA, tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA bagian anggaran kementerian/lembaga (DIPA BA K/L), serta struktur dan isi DIPA induk dan DIPA petikan. Dokumen ini bertujuan untuk menyempurnakan pen
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai formulir dan prosedur pelaporan PPh Pasal 22 yang harus dilakukan oleh pemungut pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak, mencakup pengisian SPT Masa Pajak Pasal 22, daftar bukti pemungutan pajak, dan surat pemberitahan pemungutan pajak.
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, khususnya terkait kewajiban konsultan pajak dalam membuat laporan tahunan dan pengaturan permohonan penundaan penyampaian laporan.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan uang negara dan daerah. Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara yang mengelola uang negara, sedangkan kepala dinas keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang mengelola uang daerah. Uang negara dan daerah disimpan di kas negara/daerah dan rekening bank, serta sumber dan penggunaannya diatur berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja neg
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
Undang-undang Keuangan Negara mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD serta sanksi bagi pelanggaran. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK, sedangkan sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi pejabat yang melakukan penyimpangan anggaran. Undang-undang juga mengatur peralihan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual dalam 5 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi keuangan pemerintahan di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai konsep desentralisasi fiskal, sumber pendanaan pemerintah daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dokumen ini juga menjelaskan alur anggaran pemerintah pusat menuju daerah berdasarkan prinsip "uang mengikuti fungsi".
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
1. Dokumen tersebut membahas perlakuan perpajakan terhadap uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.
2. Terdapat dasar hukum dan peraturan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tersebut.
3. Terdapat penjelasan mengenai objek yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pemotongan pajaknya apakah
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan dan kinerja wajib disusun oleh entitas pelaporan seperti pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan dalam bat
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman dan hibah luar negeri serta penerusan pinjaman dan hibah, mencakup kewenangan pengadaan pinjaman, sumber dan jenis pinjaman serta hibah, perencanaan pengadaan, dan persyaratan pengajuan usulan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman atau hibah luar negeri.
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Formulir ini digunakan untuk membuktikan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia/polisi republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya untuk tahun 2009. Formulir ini diisi dengan informasi identitas pegawai dan instansi, rincian penghasilan kena pajak, dan perhitungan jumlah pajak yang terutang dan telah dipotong.
Dokumen tersebut membahas perkembangan regulasi terkait keuangan negara dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan pengelolaan negara, pemerintah daerah, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususPenataan Ruang
Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan dan pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tertentu yang strategis bagi perekonomian nasional. Dewan Nasional dibentuk untuk mengatur kebijakan KEK pada tingkat nasional, sementara Dewan Kawasan dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu pengaturan KEK. KEK dapat dibentuk atas usulan badan usaha, pemer
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri keuangan tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum DIPA, tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA bagian anggaran kementerian/lembaga (DIPA BA K/L), serta struktur dan isi DIPA induk dan DIPA petikan. Dokumen ini bertujuan untuk menyempurnakan pen
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai formulir dan prosedur pelaporan PPh Pasal 22 yang harus dilakukan oleh pemungut pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak, mencakup pengisian SPT Masa Pajak Pasal 22, daftar bukti pemungutan pajak, dan surat pemberitahan pemungutan pajak.
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, khususnya terkait kewajiban konsultan pajak dalam membuat laporan tahunan dan pengaturan permohonan penundaan penyampaian laporan.
Dokumen tersebut berisi kumpulan peraturan terkait administrasi keuangan di Departemen Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri, meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan dan surat edaran menteri serta keputusan dan surat edaran sekretaris jenderal Departemen Luar Negeri.
Dokumen tersebut merupakan formulir laporan harta kekayaan aparatur sipil negara tahun 2015 yang diisi oleh Abdullah S, seorang guru muda di MTsN Tenggarong. Laporan tersebut mencakup informasi mengenai identitas diri, harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, rekening bank, hutang, penghasilan dari berbagai sumber, serta data keluarga.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. DINAS/INSTANSI
…………...…………………
SIFAT RAHASIA
CONTOH PENGISIAN LP2P
TAHUN 2013
1. Nama lengkap/NIP : BAMBANG / 19650203 199701 1 012 NPWP : 98.765.432.1.987.654
2. Pangkat : Penata Muda ; III/a Mulai tanggal : 1 April 2010
3. Jabatan : Staf Mulai tanggal : 1 Oktober 2011
4. Unit Kerja : BKD Kab. Kendal
5. Alamat : :
- Kantor : Jl. Soekarno Hatta 193 Kendal Kode Pos 5 1 3 1 3
- Rumah : Jl. Soekarno Hatta 198 Kendal Kode Pos 5 1 3 1 3
6. Status : Kawin/Tidak kawin *)
7. Nama isteri/suami*) : Melati Pekerjaan : Wiraswasta
I. Pajak Penghasilan
No URAIAN
Pajak Yang
Terutang
(Rp)
(2)
(4)
Pajak yang
dibayar sendiri
(Rp)
Pajak yang di-potong/
dipungut
pihak ketiga
(Rp)
(5)
LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)
(1) (3)
1. Penghasilan Neto Th. 2012 Rp 55.683.339
2. Penghasilan Kena Pajak Th 2012 Rp 35.883.339
3. Pajak Penghasilan 4 tahun sebelumnya:
a. Tahun Pajak 2011 >
b. Tahun Pajak 2010 >
c. Tahun Pajak 2009 >
d. Tahun Pajak 2008 >
II. Pajak Bumi dan Bangunan: **)
(1)
1.
2.
3.
Rp. 1.685.272 Rp. 1.685.272
(masing-masing
kolom di isi dgn PPH
21 terutang sesuai
dgn thn yg ada
dalam kolom)
………………….. sendiri
…………… ………………….. nama ortu ………………….
…………… ………………….. …………….. ………………….
SPPT
SKP Nomor Objek Pajak
34.01.000.001.001.0123.0
……………………………
34.01.002.002.002.0567.0
……………………………..
…………………………….
……………………………….
III. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air: **)
(1)
1.
Jenis Atas Nama
Kendaraan
(5) (6) (7) (8)
Roda dua H 2345 DD 2011 2011 Bambang Rp. 150.000
…………….. ………………… ……………… ……………..
……………………… …………………….
(2) (3) (4)
Pajak yang telah
dibayar (Rp)
Keterangan
atas nama
sendiri
No Tahun
Pembuatan
Tahun
Perolehan
Nomor
Polisi
…………… ………………….. …………….. ………………….
……………
…………………
………………………
………………………
……
2011 Bambang Atas nama Rp. 10.000
……………
Masih atas Rp. 15.000
………..
………
…………….
(7) (8)
SPPT
SPPT
Rp. 10.000
…………………
Rp.… 15….000
………………….
2005 Saputro
(masing-masing kolom
di isi dgn PPH 21 yg
dipotong sesuai dgn
thn yg ada dalam
kolom)
No
(2) (3)
(6)
(dari jumlah total
pajak PBB & pajak
kendaraan bermotor
yang dibayar setiap
tahunnya)
Pajak yang telah
dibayar (Rp)
Pajak yang
Tahun Atas Nama Keterangan terutang (Rp)
(4) (5)
Rp. 1.175.000
2.
3.
2004 2010
…………….. ………………… ……………… …………….. ……………………… …………………….
…………….. ………………… ……………… ……………..
Catatan: *) Coret yang tidak perlu
**) Dalam hal ruangan ini tidak mencukupi, dapat
dibuat lampiran tersendiri sesuai bentuk ini.
Muhammad Rp. 1.000.000
……………………… …………………….
…………….. ………………… ……………… …………….. ……………………… …………………….
…………………
…………………
Roda empat H 1234 AD
yang melaporkan
belum balik
nama
NIP. 19650203 199701 1 012
Dan mohon melampirkan foto copy bukti pembayaran
SPPT PBB dan Kendaraan bermotor.
Kendal, ………Januari 2014
BAMBANG
Dari Form
1721-A2, No.
Urut 15
Lampiran I-B
SPT
Dari Form
1721-A2, No.
Urut 17
Lampiran I-B
SPT
Dari Form
1721-A2, No.
Urut 18
Lampiran I-B
SPT
Dari Form
1721-A2, No.
Urut 19
Lampiran I-B
SPT
