Indonesia dan empat negara lain mengadukan kebijakan Australia yang melarang penjualan produk tembakau yang tidak berkemasan polos ke WTO. Langkah ini diambil karena kebijakan Australia dianggap melanggar perjanjian perdagangan internasional dan berpotensi menjadi precedent buruk bagi pembatasan perdagangan produk lainnya. Indonesia khawatir kebijakan serupa dapat mengganggu ekspor produk kelapa sawitnya ke negara lain.

1. Lembaga – Lembaga Bisnis Internasional
Mata Kuliah : Bisnis Internasional
Disusun Oleh :
Riska Anggraini (43117010041)
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. H. Hapzi Ali, Ir, Pre-MSc, CMA, MM, MPM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2018/2019

2. Fungsi PBB selain untuk pemeliharaan perdamai 191 negara, PBB juga melakukan operasi-operasi
penting dunia di bidang ekonomi dan sosial. Usaha PBB berlangsung di berbagai wilayah di seluruh
dunia. Selain itu PBB telah bertanggung jawab atas ciptaan banyak entitas internasional yang
mempermudah bisnis internasional. Tugas PBB dilaksanakaan melalui 5 (lima) organ atau badan
utama, yaitu: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Sosial dan Ekonomi, Mahkamah
Internasional dan Sekretariat.
Bank Pembangunan Multilateral adalah institusi peminjaman Internasional yang dimilik oleh negara-
negara anggota. Mereka bekerjasama terutama untuk negara-negara berkembang. Sasaran mereka
adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosaial di negara-negara berkembang yang menjadi
anggota dengan menyediakan pinjaman, bantuan teknis, penanaman modal, dan membantu
rencana-rencana pembangunan ekonomi.
Bank Pembangunan Multilateral mengacu pada 5 (lima) Bank pembangunan utama di seluruh dunia,
yaitu:
· Bank Pembanguna Afrika (African Development Bank – AfDB)
· Bank Pembangunan Asia
· Bank rekonstruksi dan Pembanguna Eropa
· Kelompok Bank Pembangunan antar Amerika (Mochamad Rizki, 2019)
Bank Dunia (bahasa Inggris: World Bank) merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang
menyediakan pinjaman[3]
kepada negara berkembang untuk program pemberian modal.
Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles of Agreement Bank
Dunia (sebagaimana telah diubah, efektif sejak 16 Februari 1989) seluruh keputusannya harus
diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan
internasional, dan memfasilitasi investasi modal.[4]
Bank Dunia berbeda dengan Grup Bank Dunia (World Bank Group), di mana Bank Dunia hanya
terdiri dari dua lembaga: Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International
Bank for Reconstruction and Development) (IBRD) dan Asosiasi Pembangunan
Internasional (International Development Association) (IDA), sementara Grup Bank Dunia mencakup
dua lembaga tersebut ditambah tiga lagi:[5]
International Finance Corporation (IFC), Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID). (Anonym 1)
IMF merupakan singkatan dari International Monetary Fund kalau dalam bahasa Indonesia disebut
dengan Dana Moneter Internasional (DMI). IMF atau DMI merupakan sebuah organisasi dunia yang
bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional serta juga menyediakan pinjaman kepada
negara-negara yang membutuhkannya. Sejarah IMF dimulai pada saat pertama kali didirikan pada
tanggal 27 September pada tahun 1945 sebagai bagian dari usaha dalam memperbaiki kerusakan
perekonomian internasional akibat Perang Dunia II. Tujuan dari IMF ialah untuk meningkatkan kerja
sama moneter internasional, mengembangkan ekspansi serta juga pertumbuhan yang seimbang
dalam perdagangan internasional, dan juga meningkatkan stabilitas kurs Negara anggota. IMF
sekarang ini bertempatkan di Washington DC, Amerika Serikat.
Tujuan dari IMF awalnya untuk dapat menata alat pembayaran (uang) yang nilai standarnya rusak
akibat perang dunia ke-II. Namun, seiring perkembangannya yang semakin maju serta juga semakin
kompleks permasalahan perekonomian dunia, tujuan utama dari organisasi IMF pun juga
bertambah.Tujuan utama berdirinya IMF terdiri dari, diantaranya:
1. Membantu dalam memperlancar kerja sama dengan melalui perundingan-perundingan dalam
bidang keuangan.
2. Membantu dalam memperlancar perdagangan intemasional.
3. Membantu dalam memecahkan permasalahan perekonomian negara anggota sehingga bisa
memperluas kesempatan kerja.
4. Membantu negara anggota untuk dapat memperbaiki serta juga mengatasi kesulitan
pembayaran luar negeri dengan melalui pemberian pinjaman.

3. 5. Mengusahakan tercapainya stabilitas nilai mata uang (valuta) serta juga mewujudkan sistem
pembayaran internasional sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan antarnegara.
6. Membantu dalam mengatasi ketidakseimbangan struktur neraca pembayaran negara-negara
anggota. (Parta Ibeng, 2018)
World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur
perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian
perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi
melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang
dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.
Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "Uruguay Round" (1986 - 1994) serta
perundingan sebelumnya di bawah "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). WTO saat ini
terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau
wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di
bawah "Doha Development Agenda" (DDA) yang dimulai tahun 2001.
Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara
anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilaksanakan setiap
dua tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan
oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsider yang meliputi dewan, komite, dan
sub-komite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian
WTO oleh negara anggota.
Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah,
memberikan jaminan atas "Most-Favored-Nation principle" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi
oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya.
Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut
atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang
berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun
perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan
kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara
anggota. (Kementrian Luar Negri Republik Indonesia, 2015).
Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional, yang
beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Persatuan
ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian
Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari UE timbul sebelum tanggal tersebut melalui
organisasi sebelumnya, kembali ke tahun 1950-an.
Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan.
Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara
negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat
supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya.
Lembaga organ penting di dalam UE adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan
Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen
Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.(Anonym 2, 2019)
Kritik
Menurut saya dengan adanya lembaga- lembaga Bisni Internasional ini dapat membantu kerja sama
yang baik antar negara dalam bidang ekonomi apalagi dengan adanya lembaga tersebut bisa
membuat perekonomian dan masalah ekonomi di beberapa negara dapat membaik. Namun
walaupun pada kenyataannya lembaga tersebut masih terjadi kejanggalan yang membuat beberapa
negara merasa tertekan atas kasus yang dihadapinya.

4. Daftar Pustaka:
Mochamad Rizki, 2019, Modul
TM3: https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php/110673/mod_resource/content/1/3.%20BI%2C
%20Modul%2003.pdf. (21 Maret 2019, jam 06:20)
Anonym 1: https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia. (21 Maret 2019, jam 07:02)
Parta Ibeng , 2018: https://pendidikan.co.id/pengertian-imf-tujuan-anggota-dan-fungsinya/. (21 Maret
2019, jam 07:20)
Kementrian Luar Negri Republik Indonesia, 2015: https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-
multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx. (21 maret 2019, jam 07:35)
Anonym, 2019: https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa. (21 maret 2019, jam 07:43)
Kasus
Indonesia dan empat negara lain Honduras, Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba mengadukan
Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Australia dianggap
melanggar kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on Tariffs and
Trade/GATT), yang mewajibkan semua produk tembakau yang masuk ke negara itu berkemasan
polos.
Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi,
mengatakan pengaduan ke WTO ini merupakan langkah terakhir yang bisa diambil pemerintah.
"Upaya pendekatan bilateral yang dilakukan Indonesia ternyata tidak membawa hasil," kata dia di
Jakarta, kemarin.
Bachrul menjelaskan, Indonesia menilai kebijakan Australia yang diterapkan sejak 1 Desember 2012
itu bertentangan dengan Pasal XXIII GATT 1994. Bukan hanya itu, kebijakan Negeri Kanguru itu juga
bertentangan dengan tiga perjanjian WTO lainnya tentang prosedur penyelesaian sengketa
antarnegara, hak paten dalam perdagangan, serta hambatan teknis dalam perdagangan.
Meskipun ekspor produk tembakau ke Australia terbilang sangat kecil, Indonesia tetap
berkepentingan mengadukan masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Sebab, jika
dibiarkan, kebijakan itu akan menjadi preseden buruk dan negara lain bakal ikut-ikutan membatasi,
bahkan melarang penjualan produk tertentu.
"Bayangkan kalau tiba-tiba ada larangan penjualan produk makanan turunan kelapa atau kelapa
sawit karena alasan yang belum tentu benar secara ilmiah, ekspor kita akan langsung terganggu,"
kata Bachrul.
Menurut Bachrul, jika tidak digugat, kebijakan Australia ini akan diikuti negara lain. Selandia Baru dan
Irlandia sudah mengindikasikan rencananya untuk mengikuti langkah. Australia. Tapi negara-negara
penggugat mengimbau agar kebijakan seperti itu ditunda dulu sampai ada putusan Badan
Penyelesaian Sengketa WTO atas kasus Australia. "Kasus ini lebih dari sekadar sengketa bisnis
karena menyangkut masalah prinsip dalam tata perdagangan dunia," tutur dia.
Pemerintah lndonesiajuga pernah menggugat Amerika Serikat ke Panel Sengketa WTO karena
melarang produksi dan perdagangan rokok kretek di negaranya, tapi membebaskan rokok mentol
yang diproduksi secara domestik. Kebijakan itu dianggap tidak adil dan membuat ekspor rokok ke AS
anjlok. Pada putusan yang diterbitkan 24 Juli 2013, Indonesia dinyatakan memenangi gugatan.
Pembatasan ekspor produk rokok Indonesia ini tentu menyulitkan industri pengolahan tembakau di
dalam negeri. Sebab, pasar sigaret kretek tangan (SKT) dalam negeri sendiri sedang lesu, sehingga
membuat sejumlah pabrik mengurangi produksi dan memangkas jumlah karyawan. Kondisi ini
membuat Kementerian Perindustrian mendorong produsen rokok untuk mengekspor produksinya.
Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengakui, memasarkan rokok dengan cengkeh di
dunia internasional memang sulit. Sebab, cita rasa rokok cengkeh hanya cocok untuk pasar
domestik. "Tapi, bagaimana lagi, ini strategi jalan keluar buat industri," kata Hidayat.
Penurunan kinerja industri rokok nasional ini sudah terlihat jelas dengan langkah produsen rokok
terbesar, PT Gudang Garam, yang bulan ini merumahkan 4.288 pekerjanya. Pada Mei lalu, PT HM

5. Sampoerna Tbk sudah lebih dulu merumahkan 4.900 karyawannya. Dan pada September, PT
Bentoel International Tbk sudah menawari 8.000 karyawannya untuk pensiun. PINGIT ARIA, AMIR
TEJO
Anonym: http://www.kemenperin.go.id/artikel/10234/Indonesia-Gugat-Australia-ke-WTO. ( 21 Maret
2019, jam 09;20)