Bisnis kini menjadi sebuah hal yang umum di dunia saat ini. Bahkan kini bisnis sudah menjamur dan banyak orang yang hendak membangun bisnis mereka sendiri guna kelangsungan hidup yang lebih baik. Dalam berbisnis tindakan elegan dan kejujuran perlu digunakan, para ahli menyebutnya dengan istilah etika dalam berbisnis. Hal ini hampir sama dengan etika profesi lainnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang membedakannya adalah dunia bisnis didominasi oleh para pengusaha yang notabene membuat sendiri aturan dan etika dalam berbisnis tersebut. Pelanggaran etika bisnis saat ini makin banyak terlihat. Terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam praktek penerapan etika bisnis sehingga bisa meminimalisir pelanggaran etika bisnis yang kini jamak dilakukan oleh para pebisnis dan pihak yang terkait di dalamnya.

1. Business Ethics
&
Good
Governance
B y H e r u E k o S e p t i a n

2. Studi Kasus Pelanggaran Etika
Bisnis pada PT Tirta Fresindo
Rumusan Masalah:
● Apakah PT Tirta Fresindo Jaya menerapkan
etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya?
● Jika PT Tirta Fresindo Jaya tidak menerapkan
etika bisnis, apakah bentuk pelanggarannya
dan bagaimana cara mengatasinya?

3. Landasan Teori.
Definisi Etika:
Etika adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan
hidup yang baik, baik pada diri seseorang
maupun pada suatu masyarakat atau kelompok
masyarakat.

4. Landasan Teori.
Definisi Bisnis:
Bisnis adalah segala aktifitas yang menyediakan barang
atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh
konsumen.

5. Landasan Teori.
Definisi Etika Bisnis:
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai
moral yang benar dan salah. Studi ini
berkonsentrasi pada standar moral
sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan
perilaku bisnis.

6. Pada hakikatnya penerapan etika bisnis
yang baik dan benar dalam suatu
perusahaan dapat membentuk nilai,
norma dan perilaku karyawan serta
pimpinan dalam membangun hubungan
yang adil dan sehat dengan
pelanggan/mitra kerja, pemegang
saham, masyarakat.

7. Prinsip Etika Bisnis
➔ Prinsip Otonomi
kemampuan manusia untuk
mengambil keputusan dan bertindak
Prinsip Kejujuran
Kepercayaan adalah aset yang sangat
berharga bagi kegiatan bisnis.
➔ Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menuntut agar setiap
orang diperlakukan secara sama sesuai
dengan aturan yang adil
➔ Prinsip Saling Menguntungkan
bisnis dijalankan sedemikian rupa
sehingga menguntungkan semua
pihak.

8. Metode yang digunakan dalam
penulisan makalah ini adalah
metode penelitian
deskriptif, yaitu metode yang
membicarakan beberapa
kemungkinan untuk memecahkan
masalah aktual dengan jalan
mengumpulkan data, menyusun atau
mengklasifikasinya, menganalisis, dan
menginterpretasikannya.
Metode Penelitian

9. Metode Pengumpulan Data
Adapun data-data yang penulis dapatkan
untuk menyusun makalah ini bersumber
dari buku-buku yang relevan,
jurnal maupun artikel-artikel
dari internet dan sebagainya.

10. Sejarah Singkat
PT Mayora Group.
PT. Mayora Indah Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di
Tangerang. Kemudian menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Sesuai dengan Anggaran
Dasarnya, kegiatan usaha PT. Mayora Indah Tbk. diantaranya adalah dalam bidang industri. Saat
ini, PT. Mayora Indah Tbk. memproduksi dan memiliki 6 (enam) divisi yang masing masing
menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi dan salah satu divisinya adalah PT Tirta
Fresindo Jaya dengan lokasinya di Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur dan beberapa lokasi
pabrik yang tersebar di Pulau Jawa.

11. Divisi bisnis PT. Mayora.
Divisi Kembang
gula
Merek dagangnya antara
lain Kopiko, Kopiko Milko,
Kopiko Cappuccino, Kis,
Tamarin, Juizy Milk.
Divisi Biscuit
Merek dagangnya antara
lain Roma, Danisa, Royal
Choice, Better, Muuch
Better, Slai O’Lai, Sari
Gandum, Sari Gandum
Sandwich, Coffeejoy,
Chees’kress.
Divisi Wafer
Merek dagangnya antara
lain Beng Beng, Beng Beng
Maxx, Astor, Astor Skinny
Roll, Roma Wafer Coklat,
Roma Zuperrr Keju.

12. Divisi bisnis PT. Mayora.
Divisi Beverage
Merek dagangnya antara
lain Teh Pucuk Harum,
Kopiko 78, Q Guava,
Kopikap dan Le Minerale.
Divisi Kopi
Merek dagangnya antara
lain Torabika Duo, Torabika
Duo Susu, Torabika Jahe
Susu, Torabika Moka,
Torabika 3 in One.
Divisi Makanan
kesehatan
Merek dagangnya antara
lain Energen Cereal,
Energen Oatmilk, Energen
Go Fruit.

13. Permasalahan antara warga dengan PT
Tirta Fresindo pada tahun 2012. Waktu itu
pihak PT Tirta Fresindo Jaya datang
ke dua wilayah yakni di Kecamatan Baros,
Serang dan Kecamatan Cadas Sari,
Pandeglang dan berencana akan
membangun gudang diwilayah tersebut,
sehingga warga kehilangan 17 hektare
areal persawahan dari rencana 32 hektar
yang akan dibangun perusahaan
diperuntukkan sebagai gudang.
Latar Belakang
Permasalahan.

14. Namun dengan seketika, izin areal
tersebut berubah menjadi pabrik
pengelolaan air minum kemasan setelah
mendapat izin dari Dinas Tata Ruang dan
Tata Wilayah melalui SK No.
600/548.b/SK-DTKP/XII/2013 yang
imbasnya adalah sumber mata air yang
biasa digunakan warga untuk kegiatan
sehari-hari menjadi turun drastis. Hal ini
jelas melanggar Perda Kabupaten
Pandeglang No.3/2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pandeglang yang menyatakan bahwa
kawasan Cadasari merupakan kawasan
lindung geologi, yang memiliki beberapa
titik mata air.
Latar Belakang
Permasalahan.

15. Sejak saat itu, gelombang penolakan
terus berdatangan baik dari masyarakat
Cadas Sari dan Baros maupun dari
elemen organisasi masyarakat lainya.
Akhirnya Bupati Pandeglang yang waktu
itu masih dijabat oleh Erwan Kurtubi
mengeluarkan pembatalan ijin
Perusahaan melalui SK 0454/1669-
BPPT/2014. Pembatalan ini diperkuat
dengan himbauan oleh Ketua DPRD
Pandeglang agar pembangunan pabrik
tersebut dihentikan..
Latar Belakang
Permasalahan.

16. Pembahasan
Masalah.
Karena tidak ada tindakan tegas dari
pemerintahan Provinsi Banten dan Kabupaten
Pandeglang. PT Tirta Fresindo Jaya pun terus
melakukan aktivitasnya dengan melakukan
eksploitasi air di wilayah Cadas Sari dan Baros
dan tidak mengindahkan SK pencabutan izin
yang dikeluarkan Bupati serta himbauan dari
DPRD Pandeglang tersebut.
Dalam SK tersebut
bupati secara sepihak
mencabut larangan ijin
operasional PT Tirta
Fresindo jaya.
SK 0454/1669-
BPPT/2014.

17. Pokok-pokok Pikiran DPRD Banten
1. PT Tirta Fresindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang atas nama
Erwan Kurtubi No. 0454/1669-BPPT/ 2014 tertanggal 21 November 2014 perihal
penghentian kegiatan investasi PT. Tirta Fresindo Jaya.
2. PT. Tirta Fresindo Jaya agar segera menghentikan aktivitas kegiatannya.
3. Kepada Bupati Pandeglang yang saat ini dijabat oleh Irna Narulita dan Jajaran
SKPD terkait Pemda Pandeglang untuk segera dapat mengambil langkah-langkah
guna menghentikan kegiatan PT. Tirta Fresindo Jaya.
4. Kepada aparat kepolisian agar dapat membantu untuk menghentikan kegiatan PT.
Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) dilokasi sebagai mana maksud.

18. Pelanggaran Etika Bisnis
PT. Tirta Fresindo Jaya
Mengacu konstitusi agraria di Indonesia, bahwa bumi, termasuk tanah, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kekayaan
agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya
untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 oleh karena itu seharusnya
PT. Tirta Fresindo Jaya tidak melakukan eksploitasi dan privatisasi sumber
mata air yang merupakan sumber kekayaan yang menyangkut hajat hidup
orang banyak.

19. Pelanggaran Etika Bisnis
PT. Tirta Fresindo Jaya
Warga Cadas Sari dan Baros yang sebagian besar merupakan petani telah
dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak
atas tanah dan lahan pertaniannya namun hak telah di rampas oleh PT. Tirta
Fresindo Jaya

20. Pelanggaran Etika Bisnis
PT. Tirta Fresindo Jaya
Hak agraria petani Cadas Sari – Baros yang dilindungi UU No.41/2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah direnggut oleh PT.
Tirta Fresindo Jaya dimana seharusnya aktivitas pembangunan lainnya harus
menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.

21. Solusi
1. Jajaran kepolisian yakni Polda Banten dan Polres Pandeglang agar segera Membebaskan tiga
orang warga Cadas Sari – Baros yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum
yang jelas.
2. Pihak Kepolisian Polda Banten dan Polda Pandeglang untuk segera menghentikan tindakan
penyisiran yang dilakukan ke rumah-rumah warga sehingga meninggalkan teror dan ketakutan di
kalangan warga.
3. Pihak Kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera memproses tindakan
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) yang telah
merampas hak-hak agraria warga Cadas Sari – Baros.
4. PT Tirta Fresindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang ( Erwan Kurtubi) No.
0454/1669-BPPT/ 2014 tertanggal 21 November 2014 perihal penghentian kegiatan investasi PT.
Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).

22. Kesimpulan.
Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya hendaknya
perusahaan menerapkan dengan benar prinsip-prinsip
etika bisnis tujuannya agar meminimalisir
pelanggaran-pelanggaran yang tentu saja akan
merugikan masyarakat. Secara umum etika dalam
berbisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh
oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang
sudah ditentukan. Untuk itu etika bisnis memiliki
prinsip-prinsip umum yang dijadikan fondasi untuk
melaksanakan kegiatan agar tujuan bisnis dapat
tercapai.
Tips
Secara umum etika
dalam berbisnis
merupakan acuan cara
yang harus ditempuh
oleh sebuah perusahaan
untuk mencapai tujuan
yang sudah ditentukan.

23. Saran.
• Pemda Pandeglang dan Serang beserta jajaran yang terkait harus segera mengambil
langkah -langkah tegas guna menghentikan kegiatan privastisasi sumber mata air yang
dilakukan oleh PT. Tirta Fresindo Jaya.
• Kementrian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) agar Menghentikan praktek
penyusunan Kebijakan yang tertutup dan mengabaikan masukan masyarakat serta perintah
Konstitusi yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghindari terjadinya
kembali praktek “Swastanisasi Terselubung” yang dilegalisir lewat produk perundangan
melalui RUU Sumber Daya Air.
• Presiden, Gubernur dan Bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan
hak-hak dasar warga Cadas Sari – Baros atas kekayaan agraria (bumi; tanah, air, udara dan
seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), sebagai sumber keberlangsungan
dan keberlanjutan hidupnya, baik sebagai petani di sekitar wilayah kawasan Cadasari
sebagaimana telah diatur oleh konstitusi.

24. Thanks for
your
Attention.