Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal menetapkan peraturan tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang mencakup persyaratan pendaftaran, pengumuman prospektus, masa penawaran umum, penjatahan, dan pengembalian dana pemesanan.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penerbitan kartu izin berjualan di Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur permohonan, penerbitan, perpanjangan, hak dan kewajiban pemegang kartu izin berjualan, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.
Keputusan ini menetapkan daftar efek syariah berdasarkan penelaahan laporan keuangan perusahaan publik hingga Juni 2012. Daftar ini mencakup 90 saham pertanian, 44 saham pertambangan, 90 saham industri dasar dan kimia, serta 4 saham aneka industri. Keputusan ini menggantikan daftar sebelumnya dan berlaku hingga penetapan daftar baru.
Keputusan ini menetapkan daftar efek syariah berdasarkan penelaahan laporan keuangan perusahaan publik hingga Juni 2012. Daftar ini mencakup 90 saham pertanian, 44 saham pertambangan, 90 saham industri dasar dan kimia, serta 4 saham aneka industri. Keputusan ini menggantikan daftar sebelumnya dan berlaku hingga ditetapkan kembali.
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menetapkan peraturan baru tentang pengendalian internal perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara pedagang efek. Peraturan ini mengatur tentang fungsi-fungsi yang harus dimiliki perusahaan efek, pemisahan fungsi, dan ketentuan kontrak pembukaan rekening efek dengan nasabah.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penerbitan kartu izin berjualan di Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur permohonan, penerbitan, perpanjangan, hak dan kewajiban pemegang kartu izin berjualan, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.
Keputusan ini menetapkan daftar efek syariah berdasarkan penelaahan laporan keuangan perusahaan publik hingga Juni 2012. Daftar ini mencakup 90 saham pertanian, 44 saham pertambangan, 90 saham industri dasar dan kimia, serta 4 saham aneka industri. Keputusan ini menggantikan daftar sebelumnya dan berlaku hingga penetapan daftar baru.
Keputusan ini menetapkan daftar efek syariah berdasarkan penelaahan laporan keuangan perusahaan publik hingga Juni 2012. Daftar ini mencakup 90 saham pertanian, 44 saham pertambangan, 90 saham industri dasar dan kimia, serta 4 saham aneka industri. Keputusan ini menggantikan daftar sebelumnya dan berlaku hingga ditetapkan kembali.
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menetapkan peraturan baru tentang pengendalian internal perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara pedagang efek. Peraturan ini mengatur tentang fungsi-fungsi yang harus dimiliki perusahaan efek, pemisahan fungsi, dan ketentuan kontrak pembukaan rekening efek dengan nasabah.
Peraturan ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab serta mendorong sinergi di ekosistem digital jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup dan kriteria inovasi keuangan digital, pencatatan penyelenggara, regulatory sandbox, pendaftaran, serta pemantauan.
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaRein Mahatma
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK No 37 tentang equity crowdfunding atau urun dana di Indonesia
https://digitalis.id/blog/regulasi-ojk-tentang-crowdfunding-indonesia/
Peraturan ini mengatur tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) dengan tujuan mendukung pembiayaan bagi dunia usaha dan alternatif investasi bagi masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggara layanan, persyaratan perizinan, dan tata cara permohonan perizinan bagi penyelenggara layanan urun dana.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang bentuk dan susunan laporan dana jaminan bagi perusahaan asuransi, reasuransi, dan bank kustodian. Laporan tersebut berisi ringkasan perkembangan dan kecukupan dana jaminan serta rincian posisi akhir berupa deposito dan surat berharga negara.
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas beberapa dasar hukum dan peraturan penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) termasuk modul-modul utamanya seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, dan akuntansi pelaporan.
1. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS.
2. Sistem OSS mencakup seluruh proses perizinan mulai dari pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial, hingga pengawasan.
3. PP ini mengatur pokok-pokok seperti jenis perizinan, pemohon, penerbit, mekanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS.
Dokumen tersebut membahas prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pembentukan panitia, penetapan sistem pengadaan, penyusunan jadwal dan anggaran, penyusunan dokumen, pelaksanaan pengadaan, penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Metode pengadaan yang dibahas adalah pelelangan umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pelelangan terbatas
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfCIkumparan
Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan pabean di bidang impor, mencakup penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang impor. Penelitian dokumen dilakukan oleh sistem komputer pelayanan dan pejabat pemeriksa dokumen, sedangkan pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, atau tempat penimbunan berikat.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan angka pengenal importir yang mencakup 13 lampiran dan menjelaskan formulir pengajuan untuk memperoleh angka pengenal importir umum dan produsen beserta persyaratannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 23, termasuk objek yang dikenakan pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan pemotong pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu seperti bunga deposito dan sewa tanah, sedangkan PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan oleh pemotong pajak seperti badan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kawasan industri hasil tembakau, yang merupakan kawasan yang dilengkapi prasarana untuk memusatkan industri hasil tembakau. Dokumen ini menjelaskan persyaratan dan kewajiban penyelenggara kawasan industri tersebut serta pengusaha pabrik di dalamnya.
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari negara-negara ASEAN sesuai dengan perjanjian ATIGA. Tarif bea masuk tersebut ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Peraturan ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab serta mendorong sinergi di ekosistem digital jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup dan kriteria inovasi keuangan digital, pencatatan penyelenggara, regulatory sandbox, pendaftaran, serta pemantauan.
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaRein Mahatma
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK No 37 tentang equity crowdfunding atau urun dana di Indonesia
https://digitalis.id/blog/regulasi-ojk-tentang-crowdfunding-indonesia/
Peraturan ini mengatur tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) dengan tujuan mendukung pembiayaan bagi dunia usaha dan alternatif investasi bagi masyarakat. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggara layanan, persyaratan perizinan, dan tata cara permohonan perizinan bagi penyelenggara layanan urun dana.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang bentuk dan susunan laporan dana jaminan bagi perusahaan asuransi, reasuransi, dan bank kustodian. Laporan tersebut berisi ringkasan perkembangan dan kecukupan dana jaminan serta rincian posisi akhir berupa deposito dan surat berharga negara.
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas beberapa dasar hukum dan peraturan penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) termasuk modul-modul utamanya seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, dan akuntansi pelaporan.
1. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS.
2. Sistem OSS mencakup seluruh proses perizinan mulai dari pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial, hingga pengawasan.
3. PP ini mengatur pokok-pokok seperti jenis perizinan, pemohon, penerbit, mekanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS.
Dokumen tersebut membahas prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pembentukan panitia, penetapan sistem pengadaan, penyusunan jadwal dan anggaran, penyusunan dokumen, pelaksanaan pengadaan, penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Metode pengadaan yang dibahas adalah pelelangan umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pelelangan terbatas
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfCIkumparan
Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan pabean di bidang impor, mencakup penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang impor. Penelitian dokumen dilakukan oleh sistem komputer pelayanan dan pejabat pemeriksa dokumen, sedangkan pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, atau tempat penimbunan berikat.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan angka pengenal importir yang mencakup 13 lampiran dan menjelaskan formulir pengajuan untuk memperoleh angka pengenal importir umum dan produsen beserta persyaratannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 23, termasuk objek yang dikenakan pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan pemotong pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu seperti bunga deposito dan sewa tanah, sedangkan PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan oleh pemotong pajak seperti badan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kawasan industri hasil tembakau, yang merupakan kawasan yang dilengkapi prasarana untuk memusatkan industri hasil tembakau. Dokumen ini menjelaskan persyaratan dan kewajiban penyelenggara kawasan industri tersebut serta pengusaha pabrik di dalamnya.
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari negara-negara ASEAN sesuai dengan perjanjian ATIGA. Tarif bea masuk tersebut ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Bapepam ix.a.2
1. Peraturan Nomor IX.A.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-25/PM/2003
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penawaran
Umum dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal,
dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang
Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor Kep-44/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Ta h u n 1 9 9 5 N o m o r 6 4 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 3 6 0 8 ) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3618);
4. K e p u t u s a n P r e s i d e n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 7 / M Ta h u n 2 0 0 0 ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor
IX.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-44/PM/2000 tanggal 27
Oktober 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
2. Peraturan Nomor IX.A.2
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juli 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP. 060065750
IV-2
3. Peraturan Nomor IX.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-25/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
PERATURAN NOMOR IX.A.2 : TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
1. Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut :
a. Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada
Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum
sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan
Pendaftaran; dan
b. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi
efektif.
2. Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam membuat
tanda terima sebagai bukti penyerahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.A.3.
3. Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam
Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya pendapat atau
keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib
bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat atau keterangan
yang diberikannya.
4. Ketentuan angka 3 peraturan ini, tidak menghalangi Emiten atau Pihak yang mewakilinya untuk
melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika
dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan,
atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah
pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
5. Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. mengumumkan Propektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1 dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya
2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Propektus Ringkas tersebut
dalam media massa yang lain.
Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan
Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan
b. menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman Propektus Ringkas sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 huruf a peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman
Propektus Ringkas dimaksud.
6. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan
Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah diumumkannya Prospektus Ringkas.
IV-3
4. Peraturan Nomor IX.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-25/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
Dalam hal Perusahaan Menengah dan Kecil akan melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan
menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada
Bapepam.
7. Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan
atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi
kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Efek yang bersangkutan
dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten.
8. Dalam hal Bapepam meminta Emiten membuat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan
Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan
kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam.
9. Dalam hal Bapepam tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam
jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah
disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.
10. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. atas dasar lewatnya waktu, yakni :
1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap,
yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau
2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang
diminta Bapepam dipenuhi; atau
b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan
informasi lebih lanjut yang diperlukan.
11. Pernyataan efektif dari Bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi
yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam.
12. Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-1 lampiran peraturan ini.
13. Pernyataan yang dimaksud dalam angka 10 huruf b, angka 11 dan angka 12 peraturan ini tidak berarti bahwa
Bapepam telah menyetujui Efek yang bersangkutan atau menyatakan bahwa data yang diungkapkan adalah
cukup atau benar. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas adalah perbuatan
melanggar hukum.
IV-4
5. Peraturan Nomor IX.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-25/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
14. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana
dimuat dalam Prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam)
bulan.
15. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum,
Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran
bagi masyarakat atau calon pembeli;
b. mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana
dimaksud dalam angka 5 huruf a dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua)
hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan
dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas
Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain;
Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan
Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas;
dan
c. menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman perbaikan dan atau tambahan atas
Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b peraturan ini selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
16. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan
bantuan para Agen Penjualan Efek.
17. Masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
18. Dalam hal jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang
ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7 dan
Formulir Nomor : IX.A.7-1.
19. Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan selambat-lambatnya
2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
20. Dalam hal dalam Prospektus dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, maka
jika Penawaran Umum tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan Efek pada Bursa Efek
di mana Efek tersebut akan dicatatkan, penawaran tersebut harus dibatalkan dan uang
pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan.
21. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi
pembatalan Penawaran Umum, uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan
atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
22. Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan jika terjadi keterlambatan
dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana
dimaksud dalam angka 21 peraturan ini, harus diungkapkan dalam Prospektus, Prospektus
Ringkas dan Prospektus Awal (jika ada).
IV-5
6. Peraturan Nomor IX.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-25/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
23. Bukti kepemilikan Efek harus tersedia kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Untuk Efek yang tidak
dicatatkan di Bursa Efek, bukti kepemilikan Efek dimaksud harus tersedia selambat-lambatnya
2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
24. Apabila Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa
Efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah tanggal penjatahan.
25. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib
menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir
Nomor : IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor : IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor : IX.A.2-
4 lampiran 4, Formulir Nomor : IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor : IX. A.2-6 lampiran 6,
Formulir Nomor : IX.A.2-7 lampiran 7, Formulir Nomor : IX.A.2-8 lampiran 8, Formulir Nomor:
IX.A.2-9 lampiran 9 peraturan ini. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
26. Jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan disampaikannya
laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kerja.
27. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau
Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juli 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-6
7. Peraturan Nomor IX.A.2
LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : IX.A.2
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-1
Nomor : Jakarta,………………….20…
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Efektifnya
Pernyataan Pendaftaran.
Kepada
Yth………………………………
di-
…………………….
Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan dengan Surat
nomor………tanggal ………perihal ……ser ta revisi kelengkapan dokumen dengan Surat
nomor………..tanggal…………perihal………… setelah di lakukan penelaahan lebih lanjut, kami
tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan
Pendaftaran tersebut menjadi efektif.
Penyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas kecukupan atau kebenaran
keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau
menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang
disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.
Dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan
Pasar Modal yang berlaku.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
……………………………..
NIP………………
Tembusan kepada Yth :
1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Sdr. Sekretaris Bapepam;
4. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
5. Sdr. Direksi PT……………(Penjamin Pelaksana Emisi Efek ); jika ada.
6. Pusat reverensi Pasar Modal.
IV-7
8. IV-8
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-2 LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : IX.A.2
Peraturan Nomor IX.A.2
KEGIATAN PENJAMIN EMISI EFEK
PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *)
P.T……………………………………..
Tanggal ……………………… s/d ……………………….
Jumlah untuk setiap
Penjamin Emisi Efek Jumlah Pemesanan Saham/Obligasi *)
Jumlah Golongan Pemesan
oleh golongan pemodal
Jumlah % Pemesanan
Penjamin Jumlah Nilai Pemesanan terhadap jatah Lembaga/ Lembaga/
No.
Emisi
Efek Saham/ (Rp 000,00) Saham/ E x 100% Perorangan Badan Usaha Total Perorangan Badan Total
Obligasi *) Obligasi *) C Usaha
A B C D E F G H I J K L
Sub
Total
Dikurangi jumlah pemesan yang sama yang mengajukan sahamnya kepada lebih dari satu Penjamin Emisi Efek
Total
CATATAN :*) Coret yang tidak perlu.
Mengetahui : Jakarta, …………………………….. 20………
EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI
Direktur Direktur
9. FORMULIR NOMOR: IX.A.2-3 LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : IX.A.2
KEGIATAN PENJAMIN EMISI EFEK
PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *)
PT……………………………………………………
Tanggal ……………………. s/d ……………………..
% Jatah
Jatah untuk setiap terhadap
Agen Penjualan Efek % Pemesanan Pemesanan Jumlah Pemesanan
Agen
Jumlah terhadap Jatah
Penjualan
No Pemesan
Jumlah Nilai Lembaga/
an
Saham/ Badan
Efek Saham/ (Rp 000,00) Obligasi E x 100% C x 100% Perorangan Total
Usaha
*)
Obligasi *) C E
A B C D E F G H I J
Jumlah
CATATAN : *) Coret yang tidak perlu
Mengetahui :
EMITEN Jakarta,……………………. 20 ….
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Direktur Direktur
IV-9
Peraturan Nomor IX.A.2
10. IV-10
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-4 LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : IX.A.2
PEMESANAN DAN PENJATAHAN
PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *)
Peraturan Nomor IX.A.2
PT. ………………………………………
Tanggal ………………………. s/d …………...
Kelompok/Golongan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah %
Pemesanan Penjatahan Penjatahan
Terhadap
No Pemesan (Investor) Formulir Pemesanan Saham/Obligasi Saham/Obligasi Pemesanan
*) *)
Pemesanan
A B C D E F G
I Perorangan :
a. Indonesia
b. Asing
c. Karyawan Perseroan
Sub Total
II Lembaga/Badan
Usaha :
a. Indonesia
b. Asing
Sub Total
Total
CATATAN : *) Coret yang tidak perlu
Mengetahui : Jakarta,……………………. 20 ….
EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Direktur Direktur
11. FORMULIR NOMOR: IX.A.2-5 LAMPIRAN : 5
Peraturan Nomor : IX.A.2
PENYEBARAN SAHAM/OBLIGASI *)
PADA DASAR PERDANA
PT. ………………………………….
Tanggal …………….. s/d ………………….
Jumlah Pemesanan Saham/Obligasi *) yang dipesan Penjatahan Saham/Obligasi *)
No DAERAH Per- Lembaga/ Jumlah Perorangan Lembaga/ Jumlah Perorangan Lembaga/ Jumlah Persen-tase
orangan Badan Usaha Badan Usaha Badan Usaha (%)
A B C D E F G H I J K L
1 Sumatera Utara/DI. Aceh
2 Sumatera Barat/Riau
3 Sumatera Selatan
4 Jambi/Bengkulu/Lampung
5 Jakarta
6 Jawa Barat
7 Jawa Tengah/DI.
Yogyakarta
8 Jawa Timur
9 Kalimantan Barat
10 Kalimantan Selatan
11 Kalimantan Timur
12 Kalimantan Tengah
13 Sulawesi Utara
14 Sulawesi Tengah
15 Sulawesi Tenggara
16 Sulawesi Selatan
17 Bali/Nusa Tenggara Barat
18 Nusatenggara Timur/Timor
Timur
19 Kalimantan Timur
20 Maluku Utara
21 Irian Jaya
JUMLAH
CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.
Mengetahui : Jakarta, ………………………… 20……
EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Direktur Direktur
IV-11
Peraturan Nomor IX.A.2
12. IV-12
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-6 LAMPIRAN : 6
Peraturan Nomor : IX.A.2
Peraturan Nomor IX.A.2
PENYEBARAN PEMILIKAN OLEH PERORANGAN BERDASARKAN JUMLAH PEMILIKAN
SAHAM/OBLIGASI *) PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM/OBLIGASI *)
PT. ………………………………….
Tanggal ……………….. s/d ………………….
No Jenis Jumlah Jumlah Jumlah Persentase Pemilikan
Lembaga/Bada Saham/Obligasi*) Pemilikan
n Usaha
yang dipesan Pemesan Saham/Obligasi (% dari Penawaran
*) Umum)
Jumlah
CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.
Mengetahui : Jakarta, ………………… 20 …….
EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Direktur Direktur
13. FORMULIR NOMOR: IX.A.2-7 LAMPIRAN : 7
Peraturan Nomor : IX.A.2
PENYEBARAN PEMILIKAN OLEH LEMBAGA/BADAN USAHA
BERDASARKAN JENIS KELEMBAGAAN
PT. ………………………………….
Tanggal …………. s/d ……………
No Jenis Jumlah Jumlah Jumlah Pemilikan Persentase
Lembaga/Badan Pemilikan
Usaha Saham/Obligasi Pemesan Saham/Obligasi *) (% dari
*) Penawaran
Umum)
yang dipesan
Jumlah
CATATAN : *) Coret yang tidak perlu
Mengetahui : Jakarta, ……………….. 20 …..
EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Direktur Direktur
IV-13
Peraturan Nomor IX.A.2
14. IV-14
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-8 LAMPIRAN : 8
Peraturan Nomor : IX.A.2
SISTEM PENJATAHAN *)
PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM/ OBLIGASI
PT. …………………………..
Peraturan Nomor IX.A.2
Tanggal ……………………………. s/d ……………………….
Penjatahan
NO Pemesanan Saham/Obligasi **) Saham/Obligasi **)
Sampai dengan
.................................................................................................................. Dipenuhi
Saham/Obligasi **) %
s/d Dipenuhi
%
s/d Dipenuhi
%
s/d Dipenuhi
%
s/d Dipenuhi
%
s/d Dipenuhi
%
s/d Dipenuhi
%
CATATAN : *) Atau metode lain ( bila ada )
**) Coret yang tidak perlu.
Mengetahui : Jakarta, ………………..20 …………..
EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Direktur Direktur
15. FORMULIR NOMOR: IX.A.2-9 LAMPIRAN : 9
Peraturan Nomor : IX.A.2
PENERBITAN SURAT-SURAT SAHAM/OBLIGASI *)
BERDASARKAN DENOMINASI SAHAM/OBLIGASI *)
PADA DASAR PENAWARAN UMUM SAHAM/OBLIGASI *)
PT. …………………………..
Tanggal ……………………………. s/d ……………………….
Jumlah Lembar Surat Kolektif Jumlah Nominal Surat Kolektif
No. Denominasi Saham/Obligasi *) Saham/Obligasi *) Saham/Obligasi *) (Rp.)
Nominal
A B C D = (B X C) X ----------------
Per Saham
1
2
3
4
5
6
7
8
JUMLAH
CATATAN : Penerbitan Surat Saham Mengetahui : Jakarta, ………………… 20 …….
tersebut diatas hanya terbatas EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
pada Surat Saham yang akan di
catatkan pada Bursa Efek. Direktur Direktur
IV-15
Peraturan Nomor IX.A.2