Recommended
More Related Content
Similar to Bahan Paparan Sharoshi JICA-JAPAN COMPILE send Translate Indonesia (1).pptx
Similar to Bahan Paparan Sharoshi JICA-JAPAN COMPILE send Translate Indonesia (1).pptx (20)
Bahan Paparan Sharoshi JICA-JAPAN COMPILE send Translate Indonesia (1).pptx
- 1. TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia 2022 Topic 1
- 2. Latar belakang Sembilan Lompatan Program Menteri Pandemi COVID- 19 Bonus demografi Revolusi industri
- 3. 9 Lompatan Program Menteri Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) Pengembangan Bakat Muda Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan Reformasi Pengawas Ketenagakerjaan Visi baru Hubungan Industrial Link & Match Ketenagakerjaan Transformasi Perluasan Kerja Perluasan Pasar Kerja Asing Reformasi Birokrasi
- 4. 03 PENYELENGGARA • BPJS Ketenagakerjaan • Pemerintah Pusat 04 PENDANAAN • Iuran dari Pemerintah Pusat • Rekomposisi Iuran Program JKK & JKm 05 MANFAAT Uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja 02PRINSIP PENYELENGGARA Asuransi sosial 01 TUJUAN Mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan Petugas Pengantar Kerja konseling karir & Bimbingan
- 5. 5 Manfaat Uang Tunai Mediator HI Pembinaan HI Pengembangan Penyelesaian Perselisihan HI (4) Memastikan bukti PHK BPJS Ketenagakerjaan Verivali eligibilitas kepesertaan Rekomposisi Menagih iuran Membayarkan manfaat uang tunai Membayar manfaat pelatihan kerja TUGAS DAN PERAN FUNGSIONAL DALAM PELAYANAN JKP Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja • Pengantar Kerja • loker • Asesmen mandiri • konseling Manfaat Pelatihan Kerja • Petugas Pelatihan • Menyiapkan paket pelatihan • Melaksanakan pelatihan • Kerjasama dengan LPK swasta, perusahaan, BLK daerah • Pengawas Ketenagakerjaan • kepatuhan • Penegakan Hukum
- 6. DIGITALISASI PLATFORM PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA
- 7. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL Wadah atau Kelompok Tertentu Organisasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. wadah atau kelompok tertentu diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan. Wadah atau Kelompok tertentu memiliki tugas sebagai berikut: a. memproses pendaftaran kepesertaan pesertanya pada BPJS Ketenagakerjaan; b. memungut dan menyetorkan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan c. memberikan bantuan kepada BPJS Ketenagakerjaan. *) Pasal 11 ayat (3) PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 40 Permenaker 5 Tahun 2021
- 8. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- Topik 1
- Kondisi dunia sekarang dipengaruhi oleh VUCA yang didefinisikan sebagai kualitas yang membuat situasi atau kondisi sulit untuk dianalisis, ditanggapi, atau direncanakan dengan cepat. VUCA adalah singkatan dari Volatilitas, Ketidakpastian, Kompleksitas, dan Ambiguitas. Volatilitas adalah kualitas untuk mengalami perubahan yang sering, cepat dan signifikan. Pemicu kecil dapat menyebabkan perubahan besar. Ketidakpastian terjadi ketika peristiwa dan hasil tidak dapat diprediksi. Penyebab dan akibat tidak dicapai dengan baik, dan pengalaman sebelumnya mungkin tidak berlaku untuk situasi tersebut. Kompleksitas melibatkan banyak masalah dan faktor, beberapa di antaranya mungkin saling berhubungan secara rumit. Sebab dan akibat dikaburkan oleh banyak lapisan, dan tidak jelas faktor mana yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Ambiguitas dibentuk oleh kurangnya mendesain dan memahami situasinya dengan tepat. Informasi mungkin salah dibaca atau disalahartikan. Kondisi tersebut juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan yang menimbulkan tiga tantangan besar, yaitu: Bonus demografi Hal itu ditandai dengan fenomena ledakan 205,36 juta orang usia produktif yang mendominasi populasi generasi muda. dan itu seperti dua sisi pedang. Itu bisa menjadi berkat atau kesengsaraan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Revolusi industri Digitalisasi 4.0 berperan penting untuk mempermudah aktivitas rutinitas kerja. Ini mempengaruhi perpindahan pekerjaan dan hampir 23 juta pekerjaan akan hilang dan berubah karena otomatisasi dan digitalisasi. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan pengalaman sentuhan manusia dengan teknologi buatan yang menyebabkan situasi jika tidak diatur dengan baik. Pandemi Covid-19 Hal ini menjadi tantangan utama yang mempengaruhi sebagian besar sektor ketenagakerjaan. yang aman dan kritis tersebut mengakibatkan 19,10 juta pekerja terkena dampak, pemutusan hubungan, pemutusan kontrak, dan menyebabkan tingkat kondisi meningkat menjadi 6,26 persen. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Program Sembilan Lompatan Menteri sebagai upaya mensinergikan program ketenagakerjaan dengan pemangku kepentingan lainnya.
- Dari sembilan lompatan program Menteri tersebut, yang saling terkait sebagai bagian dari kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial adalah link and match ketenagakerjaan, visi baru Hubungan Industri dan Reformasi Pengawas Ketenagakerjaan serta Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan yang berfokus bagaimana penempatan kesempatan kerja bagi, meningkatkan jaminan sosial dan meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan untuk menciptakan ekosistem yang baik. Program JKP merupakan salah satu bentuk sinergitas dari 4 lompatan Menteri ini yang harus dijalankan dengan kolaboratif dan optimal dengan pemangku kepentingan lainnya.
- Terkait dengan reformasi regulasi, saat ini Indonesia memiliki program jaminan sosial sebagai bagian dari UU Cipta Kerja berupa perlindungan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jaminan jangka pendek seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan untuk perlindungan jangka panjang yaitu Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Pengaturan terkait program jaminan sosial saat ini mengikuti Konvensi ILO No. 102 meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Kedepannya, Indonesia akan terus melakukan pembenahan dan inovasi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu inovasi perlindungan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menambahkan program baru yaitu Program Unemployment Benefit. Program ini diperuntukan bagi Pekerja yang telah di-PHK oleh Pemberi Kerja dan dikenal dengan nama Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP merupakan bentuk kerja sama yang luas antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai kebijakan baru untuk mengakomodasi pasar kerja yang tinggi memungkinkan pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat memasuki pasar kerja lagi. JKP bertujuan untuk menghilangkan pekerja saat kehilangan pekerjaan. Karena selain manfaat tunai, JKP juga mempermudah akses informasi pasar kerja dan pelatihan untuk segera mendapatkan pekerjaan kembali, segera aktif di dunia kerja kembali.
- Pelaksanaan program jaminan sosial yang ada di Indonesia saat ini telah menyediakan platform atau aplikasi untuk mempermudah proses pendaftaran, pembayaran iuran, pengecekan status kepesertaan hingga pencarian klaim manfaat. Hal ini bentuk pengembangan aplikasi layanan pekerjaan digital sebagai bagian dari ekosistem digital, Misalnya: 1.SIAPKERJA atau Sistem Informasi dan Aplikasi Layanan Ketenagakerjaan adalah portal layanan ketenagakerjaan sebagai alat utama ekosistem digital untuk layanan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi yang terdiri dari empat aplikasi utama karirhub, bizhub, skill hub dan sertihub serta layanan pemberi kerja umum seperti izin, pengesahan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (PP/PP PKB), pengesahan RPTKA dll. 2. Jamsostek Mobile (JMO) adalah aplikasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan kepada peserta. 3. LAPAK ASIK adalah portal yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi pelayanan klaim. 4.JKN Mobile adalah aplikasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta.
- Sebagai bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kerjasama dengan pemangku kepentingan, wadah atau kelompok tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terdapat pula Perkumpulan atau Kelompok Tertentu yang berfungsi untuk mengelola pendaftaran kepesertaan anggotanya BPJS Ketenagakerjaan, menghimpun dan menyetor iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan bantuan kepada peserta dalam pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dikenal dengan Kader JKN dan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI). Kader JKN dan PERISAI merupakan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ketentuan terkait Kader JKN dan PERISAI melalui Peraturan Direksi. Dari sisi peran Sharousi di Indonesia, kami menilai bahwa tugas dan fungsi Sharoushi telah dijalankan atau diadopsi oleh PERISAI. Yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan dan fungsi PERISAI. Kemenaker juga memperkuat dan berkolaborasi secara intensif antara SDM teknis internal seperti Petugas Pengantar Kerja, Mediator Hubungan Industiral, instruktur pelatihan dan pengawas ketenagakerjaan untuk mengembangkan program jaminan sosial yang juga mendukung peran Sharoushi.