Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak 2015 hingga 2022, total dana desa yang dialokasikan mencapai Rp 468 triliun atau meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan penyaluran dan penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyar
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program padat karya tunai di desa tahun 2018 untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertahankan semangat gotong royong.
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa inisiatif seperti: (1) optimalisasi kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, (2) penyusunan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, dan (3) koordinasi lintas sektor untuk penanganan intervensi spesifik dan sensitif terkait stunting. Dokumen ini juga menyoroti permasalahan yang dihadapi dan
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program padat karya tunai di desa tahun 2018 untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertahankan semangat gotong royong.
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa inisiatif seperti: (1) optimalisasi kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, (2) penyusunan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, dan (3) koordinasi lintas sektor untuk penanganan intervensi spesifik dan sensitif terkait stunting. Dokumen ini juga menyoroti permasalahan yang dihadapi dan
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaathursaja
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa."
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Sambutan Dirjen pada Sosialisasi PTO 27 Oktober 2021.pdfFrankyBalaNaisali
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan terkait.
2. Telah disusun Buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa untuk memberikan pemahaman dan kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan.
3. Buku tersebut diperkaya dengan kolaborasi antara peraturan terkait pengelolaan keuangan desa.
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas arahan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia dengan menekankan pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kedondong Agropolitan Center (KAC), sebuah kawasan agropolitan yang berada di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Saat ini Kedondong Agropolitan Center masih dalam tahap pembangunan.
Pembangunan Kedondong Agropolitan Center sendiri dimulai pada Oktober 2011 dan direncanakan selesai pada 2015.
Berikut adalah presentasi Profil tentang Kedondong Agropolitan Center.
Dokumen tersebut membahas mengenai penggunaan dana desa tahun 2018 dengan fokus pada program padat karya tunai. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sementara di desa dan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa melalui kegiatan produktif yang melibatkan sumber daya lokal. Lokasi prioritas program ini adalah 1000 desa di 100 kabupaten yang diajukan oleh Bappenas bersama TNP2K.
Dokumen tersebut merupakan laporan kondisi umum Kota Singkawang yang mencakup luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan usulan program pembangunan dari masing-masing kecamatan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2015.
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Akademi Desa 4.0
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan PRUKADES untuk mewujudkan SDGs Desa.
2. SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa tanpa meninggalkan siapa pun.
3. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 difokuskan pada pemulihan ekon
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
More Related Content
Similar to Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaathursaja
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa."
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Sambutan Dirjen pada Sosialisasi PTO 27 Oktober 2021.pdfFrankyBalaNaisali
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan terkait.
2. Telah disusun Buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa untuk memberikan pemahaman dan kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan.
3. Buku tersebut diperkaya dengan kolaborasi antara peraturan terkait pengelolaan keuangan desa.
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas arahan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia dengan menekankan pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kedondong Agropolitan Center (KAC), sebuah kawasan agropolitan yang berada di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Saat ini Kedondong Agropolitan Center masih dalam tahap pembangunan.
Pembangunan Kedondong Agropolitan Center sendiri dimulai pada Oktober 2011 dan direncanakan selesai pada 2015.
Berikut adalah presentasi Profil tentang Kedondong Agropolitan Center.
Dokumen tersebut membahas mengenai penggunaan dana desa tahun 2018 dengan fokus pada program padat karya tunai. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sementara di desa dan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa melalui kegiatan produktif yang melibatkan sumber daya lokal. Lokasi prioritas program ini adalah 1000 desa di 100 kabupaten yang diajukan oleh Bappenas bersama TNP2K.
Dokumen tersebut merupakan laporan kondisi umum Kota Singkawang yang mencakup luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan usulan program pembangunan dari masing-masing kecamatan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2015.
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Akademi Desa 4.0
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan PRUKADES untuk mewujudkan SDGs Desa.
2. SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa tanpa meninggalkan siapa pun.
3. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 difokuskan pada pemulihan ekon
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Similar to Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf (20)
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
ATP & CP PPKn KELAS 5 (WEBSITEEDUKASI.COM) (1).docx
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
1. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk 1
Jakarta, 30 Maret 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Monitoring Nasional Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023
disampaikan dalam
Workshop Nasional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa
Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
2. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Arahan Presiden dan Perkembangan Dana Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
“Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran
sampai Rp.468 Triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu,
hati-hati dalam mengelola/memanage duit yang sangat
besar sekali ini”
Pesan Presiden RI dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tahun 2022,
Istora Senayan, Provinsi DKI Jakarta, 29 Maret 2022
20,76
46,98
60 60
70
71,19 72
68
17,17
46,67
59,76 59,86
69,81 71,10 71,85
67,91
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pagu Dana Desa Realisasi
Total Dana Desa dari tahun 2015 – 2022 sebesar Rp. 468 Triliun
Dana Desa tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 20,76 Triliun dan tahun 2022
Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 68 Triliun atau meningkat lebih dari 3,3 kali
lipat dibandingkan tahun 2015
Rata-rata Dana Desa per Desa meningkat 3,2 kali lipat dari Rp. 280,27 juta per
desa tahun 2015 menjadi Rp. 907,15 juta per desa di tahun 2022
3. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
MANDAT UU 6/2014
KOORDINASI
KONSOLIDASI
Pendapatan Desa diatur dalam UU 6/2014
tentang Desa, salah satunya dari alokasi
APBN (Dana Desa), sebagai bentuk
komitmen negara dalam mengefektifkan
program yang berbasis Desa secara merata
dan berkeadilan
Pengelolaan Dana yang cukup besar
memerlukan pengawasan kolaboratif
terhadap pengelolaan keuangan,
pembangunan, dan aset desa sehingga
pemanfaatan dapat sesuai kebutuhan
desa
Pandemi Covid menjadi momentum untuk
mengintegrasikan, mengkonsolidasikan
program penanggulangan kemiskinan
dengan program peningkatan ekonomi
desa.
Target Penggunaan Dana Desa 2023 Sebesar 70 T disinkronisasikan dengan Prioritas Nasional,
utamanya untuk:
Program perlinsos dan kemiskinan
ekstrem BLT Desa maksimal 25%
Dukungan program sektor
prioritas di desa (Stunting, BUM Desa, dlsb)
Mendukung ketahanan
pangan dan hewani 20%
Dana Operasional Pemerintah
Desa maksimal 3%
Meningkatkan
kualitas hidup
manusia
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat Desa
Mengurangi
kemiskinan di
Desa
4. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7 Sumber Keuangan Desa
adalah Dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota. pemberdayaan masyarakat
Dana Desa
PERENCANAAN PENGANGGARAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
PELAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
Siklus Pengelolaan
Keuangan Desa
PENGAWASAN
Peningkatan Kualitas
Belanja Desa
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan, kemampuan
lembaga kemasyarakatan di desa
dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan
sesuai dengan kebutuhan dan
potensinya
5. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Sinergitas Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko PMK
Malaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
Kemendagri
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa berdasar Permendagri 20/2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Kemenkeu
Pembinaan Pengelolaan DD dan Penetapan
Rincian DD yang berasal dari APBN
Kemendesa PDTT
Fokus Kebijakan Prioritas Penggunaan DD melalui
Permendesa PDTT setiap tahun
BPKP
Mengawal Pemerintah Desa untuk
melaksanakan Siklus Pengelolaan Keuangan
Desa secara Akuntabel
Data dan informasi yang tepat, cepat dan akurat sangat diperlukan
dalam proses koordinasi, pengambilan keputusan atau penyusunan
rekomendasi kebijakan.
Kebijakan Pemerintah harus selalu didasari oleh data yang valid
dan presisi serta berbasis fakta. Perbedaan data lintas
kementerian/lembaga bisa menghasilkan kebijakan yang tidak tepat.
Diperlukan kesamaan pemahaman hingga tingkat Desa "pentingnya
membangun desa berbasis data“ dan penguatan kapasitas SDM
pengelola dan pengguna data.
Diperlukan sistem/mekanisme berjenjang pelaporan penggunaan
APBDes termasuk dana desa agar koordinasi program kegiatan dan
pembinaan dapat lebih efektif
Perlunya Satu Data Desa, untuk:
1. Mengetahui capaian target RPJMN 2020-2024.
2. Mengetahui profil dan potensi Desa dan program sampai ke Desa.
3. Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
4. Inventarisasi aset desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,
5. Integrasi spasial pembangunan wilayah
Sinergitas Data Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa
6. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Dasbor Desa Media Monitoring Penyaluran Dan
Penggunaan Dana Desa Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Dasbor Desa sebagai media/platform bersama untuk
menyediakan dukungan data dan informasi tentang penyaluran
dan penggunaan dana Desa yang sangat dibutuhkan oleh
berbagai K/L terkait dengan pembangunan desa untuk dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sumber data:
• OM-SPAN Kementerian Keuangan,
• SISKEUDES Kementerian DalamNegeri, BPKP
• MonevDD,KemendesaPDTT.
MoU dan PKS ditandatangani oleh Kemenko PMK, BPKP,TNP2K,
KemenKeu, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT.
7. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Evaluasi dan Langkah Strategis Pelaksanaan
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Keterlambatan penyusunan APBDes dikarenakan informasi Pagu
Dana Desa yang di dapatkan baru pada akhir tahun
Permasalahan internal Penyelenggaraan pemerintahan Desa (Efek
Politik di tingkat Desa);
Penyaluran Dana Desa Reguler dan BLT Desa tidak bisa simultan
(menunggu salah satu dicairkan)
Kehati-hatian pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi Desa yang
sedang terjadi permasalahan hukum.
Pengajuan BLT DD di beberapa Desa masih menunggu proses
penyesuaian Peraturan Kepala Desa terkait perubahan data Keluarga
Penerima Manfaat (terjadi tumpang tindih dengan penerima
Bantuan Sosial dari Kemensos).
Beberapa desa sudah mengajukan dokumen pengajuan Salur DD
(Proses Verifikasi di tingkat Kabupaten) akan tetapi terkendala
keterbatasan SDM pengampu.
Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan K/L di pusat
setiap bulan
Pemantauan pelaksanaan kebijakan dana desa di lapangan Bersama
dengan Pemprov, Kab, dan Desa dalam inventarisasi masalah di
lapangan dan mendorong penyerapan DD
Mendorong Pemda Prov, Kab/Kota membentuk Tim BinWas
(Pembinaan dan Pengawasan) penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Koordinasi Lintas OPD untuk
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan
dana desa dalam percepatan target RPJMN 2020-2024.
Mendorong Kepatuhan Pemda melaksanakan Permendagri no. 20
tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Laporan
Konsolidasi Pelaksanaan APBDes paling lambat minggu ke-2 Agustus
Evaluasi Langkah Strategis