Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
Rumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Produksi Pakanheru dumadi
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi pakan di Indonesia, termasuk target produksi dan ekspor pakan tahun 2021, arah kebijakan pakan nasional, program dan kegiatan fungsi pakan, perkembangan produksi dan harga pakan, serta perkembangan pembelian jagung oleh pabrikan pakan.
1. Dokumen ini membahas strategi dan langkah operasional Kementerian Pertanian RI dalam menghadapi krisis pangan global, termasuk peningkatan produksi, substitusi impor, dan peningkatan ekspor.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia melalui berbagai program dan intervensi spesifik. Beberapa program yang disebutkan antara lain pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui, pemberian MPASI untuk balita, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di Posyandu. Dokumen ini juga membahas upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan dan sar
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
Rumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Produksi Pakanheru dumadi
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi pakan di Indonesia, termasuk target produksi dan ekspor pakan tahun 2021, arah kebijakan pakan nasional, program dan kegiatan fungsi pakan, perkembangan produksi dan harga pakan, serta perkembangan pembelian jagung oleh pabrikan pakan.
1. Dokumen ini membahas strategi dan langkah operasional Kementerian Pertanian RI dalam menghadapi krisis pangan global, termasuk peningkatan produksi, substitusi impor, dan peningkatan ekspor.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia melalui berbagai program dan intervensi spesifik. Beberapa program yang disebutkan antara lain pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui, pemberian MPASI untuk balita, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di Posyandu. Dokumen ini juga membahas upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan dan sar
juknisDinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan cakupan program setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur cq Sub Subtansi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai format dalam Lampiran. Untuk meningkatkan kemampuan pendamping dalam pendampingan
>> Materi:
Strategi komunikasi pendampingan menggunakan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) >> tenaga Promkes
Cara pengukuran antropometri dan aplikasi Buaian >> tenaga Gizi
Cara menentukan ibu hamil anemia >> Bidan
Pelaksanaan skrining TBC terhadap ibu hamil (e-Tibi) >> PJ program TBC
Pelaksanaan skrining Penyakit Tidak Menular pada ibu hamil (Hipertensi = e-Desi) 🡪PJ Program Hipertensi
>> Sasaran: 100 orang kader pendamping
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) tahun 2021, termasuk relaksasi syarat penerima dan penyaluran dana desa secara bersamaan untuk 3 bulan. Pemerintah juga menetapkan target penyaluran BLT Desa kepada 8 juta keluarga miskin dan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 di desa.
Dokumen tersebut membahas tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, khususnya untuk jemaah haji dari perspektif JKN. Dokumen menjelaskan landasan hukum kesehatan haji, penyelenggaraan kesehatan haji, serta ketersediaan fasilitas kesehatan primer dan rujukan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta."
Dokumen ini membahas arahan kebijakan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2023 yang mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui peningkatan layanan primer dan rujukan, penguatan sistem kefarmasian, gizi, dan pengendalian penyakit, serta gerakan masyarakat hidup sehat. Dokumen ini juga menjelaskan prioritas program DAK Nonfisik 2023 untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan stunting
Produksi perikanan di Provinsi Aceh meningkat 6% pada tahun 2012. Komoditas utama tangkapan laut adalah tongkol komo, cakalang, dan layang, sedangkan budidaya utama adalah bandeng, udang windu, dan ikan mas. Ekspor perikanan menurun 32% tahun 2012 dibanding 2011 dengan komoditas utama udang. PDB subsektor perikanan meningkat 6% namun NTN menurun 2,21%, menunjukkan penurunan kesejahteraan nelayan.
Dokumen tersebut berisi ringkasan statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang mencakup inflasi bulan Maret 2023, nilai tukar petani dan harga produsen gabah bulan Maret 2023, serta perkembangan transportasi dan pariwisata di Provinsi Aceh pada bulan Februari 2023."
Dokumen tersebut memberikan informasi statistik terkait inflasi, harga komoditas pangan, nilai tukar petani, dan mobilitas penduduk selama masa pandemi. Inflasi pada Juli 2021 tercatat sebesar 0,08% dan inflasi tahunan sebesar 1,52%. Nilai tukar petani turun 0,11% pada Juli 2021 dibandingkan bulan sebelumnya. Harga gabah di tingkat petani dan penggilingan juga mengalami penurunan pada periode tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas realisasi program kegiatan tahun 2019 dan 2020 serta target produksi padi tahun 2020 per provinsi.
2) Terdapat tabel yang menunjukkan perkembangan kontrak BANPER 2020 per provinsi dan komoditas.
3) Juga terdapat data realisasi luas tanam Oktober-Februari 2019/2020 dan target Maret 2020 per provinsi untuk padi dan jagung.
Dokumen ini membahas tentang penggunaan ransum komplit sebagai alternatif pakan ternak sapi untuk mengatasi masalah kekurangan hijauan di Indonesia. Ransum komplit merupakan pakan lengkap yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak tanpa tambahan lain selain air. Penelitian menunjukkan bahwa ransum komplit berbasis limbah jerami dan bahan lokal dapat mendukung pertambahan berat badan optimal ternak. Ransum ini
Dokumen ini membahas potensi dan peluang komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Komoditas unggulan antara lain padi, jagung, ubi kayu, cabai, pisang, dan bawang merah. Lampung Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi padi Provinsi Lampung, menempati peringkat ke-4 dengan kontribusi 11,76%.
juknisDinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan cakupan program setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur cq Sub Subtansi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai format dalam Lampiran. Untuk meningkatkan kemampuan pendamping dalam pendampingan
>> Materi:
Strategi komunikasi pendampingan menggunakan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) >> tenaga Promkes
Cara pengukuran antropometri dan aplikasi Buaian >> tenaga Gizi
Cara menentukan ibu hamil anemia >> Bidan
Pelaksanaan skrining TBC terhadap ibu hamil (e-Tibi) >> PJ program TBC
Pelaksanaan skrining Penyakit Tidak Menular pada ibu hamil (Hipertensi = e-Desi) 🡪PJ Program Hipertensi
>> Sasaran: 100 orang kader pendamping
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) tahun 2021, termasuk relaksasi syarat penerima dan penyaluran dana desa secara bersamaan untuk 3 bulan. Pemerintah juga menetapkan target penyaluran BLT Desa kepada 8 juta keluarga miskin dan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 di desa.
Dokumen tersebut membahas tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, khususnya untuk jemaah haji dari perspektif JKN. Dokumen menjelaskan landasan hukum kesehatan haji, penyelenggaraan kesehatan haji, serta ketersediaan fasilitas kesehatan primer dan rujukan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta."
Dokumen ini membahas arahan kebijakan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2023 yang mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui peningkatan layanan primer dan rujukan, penguatan sistem kefarmasian, gizi, dan pengendalian penyakit, serta gerakan masyarakat hidup sehat. Dokumen ini juga menjelaskan prioritas program DAK Nonfisik 2023 untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan stunting
Produksi perikanan di Provinsi Aceh meningkat 6% pada tahun 2012. Komoditas utama tangkapan laut adalah tongkol komo, cakalang, dan layang, sedangkan budidaya utama adalah bandeng, udang windu, dan ikan mas. Ekspor perikanan menurun 32% tahun 2012 dibanding 2011 dengan komoditas utama udang. PDB subsektor perikanan meningkat 6% namun NTN menurun 2,21%, menunjukkan penurunan kesejahteraan nelayan.
Dokumen tersebut berisi ringkasan statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang mencakup inflasi bulan Maret 2023, nilai tukar petani dan harga produsen gabah bulan Maret 2023, serta perkembangan transportasi dan pariwisata di Provinsi Aceh pada bulan Februari 2023."
Dokumen tersebut memberikan informasi statistik terkait inflasi, harga komoditas pangan, nilai tukar petani, dan mobilitas penduduk selama masa pandemi. Inflasi pada Juli 2021 tercatat sebesar 0,08% dan inflasi tahunan sebesar 1,52%. Nilai tukar petani turun 0,11% pada Juli 2021 dibandingkan bulan sebelumnya. Harga gabah di tingkat petani dan penggilingan juga mengalami penurunan pada periode tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas realisasi program kegiatan tahun 2019 dan 2020 serta target produksi padi tahun 2020 per provinsi.
2) Terdapat tabel yang menunjukkan perkembangan kontrak BANPER 2020 per provinsi dan komoditas.
3) Juga terdapat data realisasi luas tanam Oktober-Februari 2019/2020 dan target Maret 2020 per provinsi untuk padi dan jagung.
Dokumen ini membahas tentang penggunaan ransum komplit sebagai alternatif pakan ternak sapi untuk mengatasi masalah kekurangan hijauan di Indonesia. Ransum komplit merupakan pakan lengkap yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak tanpa tambahan lain selain air. Penelitian menunjukkan bahwa ransum komplit berbasis limbah jerami dan bahan lokal dapat mendukung pertambahan berat badan optimal ternak. Ransum ini
Dokumen ini membahas potensi dan peluang komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Komoditas unggulan antara lain padi, jagung, ubi kayu, cabai, pisang, dan bawang merah. Lampung Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi padi Provinsi Lampung, menempati peringkat ke-4 dengan kontribusi 11,76%.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Bahan Bapanas.pdf
1. Badan Pangan Nasional
o
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
untuk Pengendalian Inflasi Pangan Daerah
Badan Pangan Nasional
Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos,.M.M.
Deputi Ketersedian dan Stabilisasi Pangan
Disampaikan pada:
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 23 Oktober 2023
2. Badan Pangan Nasional
Beras Menyumbang Inflasi Terbesar
Tingkat inflasi nasional bulan September 2023
sebesar 2,28% (yoy) turun dari inflasi bulan
Agustus 3,27%. Namun inflasi bergejolak
meningkat dari 2,42% menjadi 3,62% (yoy).
Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar
adalah beras, sebesar 0,55% (yoy)
Salah satu kunci terkendalinya inflasi nasional
adalah dengan menjaga stabilitas stok dan
harga pangan.
Sumber: BPS diolah Badan Pangan Nasional, Update Oktober 2023
2
Tidak cukup pemerintah hanya
melihat secara makro dan mikro,
tetapi harus detail. Satu-persatu.
“
”
Komoditas Penyumbang Utama
Andil Inflasi (y-on-y) %
Inflasi Beras, 2022- 2023
(m-to-m) %
Inflasi Beras September
2023 13,60% (y-to-d)
3. Badan Pangan Nasional
Harga Pangan Nasional
Tingkat Produsen dan Konsumen
3
Sumber : Dinas Urusan Pangan se-Indonesia diolah Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Update 21 Oktober 2023
Tingkat Produsen Tingkat Konsumen
Beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di atas HAP/HPP, di antaranya GKP (▲34%), GKG (▲22,58%), Beras Medium (▲23,21%),
Beras Premium (▲18,05%), Jagung (▲39,54%), sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP/HET di antaranya
Beras Premium (▲8,17%), Beras Medium (▲21,96%), Jagung (▲47,38%)
4. Badan Pangan Nasional
Harga Rata-rataNasional Pangan Pokok dan Strategis Tk. Konsumen
4
Komoditas dengan harga
10% di atas HET/HAP:
1. Jagung Tk. Peternak
(47,37% > HAP)
2. Beras Medium Zona 3
(27,19% > HET)
3. Beras Medium Zona 1
(18,52% > HET)
4. Beras Medium Zona 2
(18,00% > HET)
5. Beras Premium Zona 3
(15,98% > HET)
Sumber : Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional Update 21 Oktober 2023
1. HET : Harga Eceran Tertinggi sesuai Perbadan 7/2023
2. HAP : Harga Acuan Penjualan sesuai Perbadan 5/2022 dan Perbadan 17/2023
3. Satuan: dalam Rp/kg, kecuali Minyak Goreng Rp/lt
4. Bawang merah rogol kering panen
5. Daging Sapi jenis paha belakang
6. Jagung Tk Peternak Ka. 15%
Rp/Kg
% thd
HET/HAP
Rp/Kg % Rp/Kg % Rp/Kg % Rp/Kg % Rp/Kg Provinsi Rp/Kg Provinsi
Zona 1 = 13.900 14.472 4,11% 15.081 -4,04% 15.014 -3,61% 14.495 -0,16% 13.880 DIY 15.148 NTB
Zona 2 = 14.400 15.606 8,37% 15.009 3,98% 14.967 4,27% 14.248 9,53% 14.498 Aceh 16.658 Sumbar
Zona 3 = 14.800 17.165 15,98% 14.940 14,89% 14.908 15,14% 14.254 20,42% 16.255 Maluku 18.702 Papua
Zona 1 = 10.900 12.919 18,52% 13.303 -2,89% 13.253 -2,52% 12.617 2,39% 12.069 Jawa Timur 13.852 Sulut
Zona 2 = 11.500 13.570 18,00% 13.423 1,09% 13.344 1,70% 14.248 -4,76% 11.996 Kalsel 14.920 Kaltara
Zona 3 = 11.800 15.009 27,19% 13.655 9,91% 13.478 11,36% 12.785 17,39% 14.100 Maluku 16.052 Papua
Kedelai Biji Kering 12.000 13.207 10,05% 13.248 -0,32% 13.156 0,39% 13.101 0,80% 13.605 -2,93% 11.413 Jawa Barat 17.097 Papua
Jagung Tk. Peternak 5.000 7.369 47,37% 7.357 0,16% 7.283 1,17% 7.056 4,44% 5.406 36,29% 5.768 Sulsel 14.892 Papua
Bawang Merah 36.500- 41.500 24.205 -41,67% 24.129 0,32% 24.449 -1,00% 25.252 -4,15% 37.880 -36,10% 15.333 NTB 51.274 Papua
Bawang Putih - 36.845 36.760 0,23% 37.053 -0,56% 37.668 -2,19% 28.056 31,33% 31.556 Bali 52.190 Papua
Cabai Merah Keriting 37.000-55.000 43.364 -21,16% 43.376 -0,03% 42.797 1,33% 41.214 5,22% 50.253 -13,71% 30.182 Jambi 72.000 Maluku
Cabai Rawit Merah 40.000-57.000 55.558 -2,53% 54.876 1,24% 50.460 10,10% 38.576 44,02% 59.428 -6,51% 36.792 Sulsel 84.545 Maluku
Daging Sapi 140.000 135.093 -3,50% 135.582 -0,36% 135.474 -0,28% 135.767 -0,50% 132.645 1,85% 115.714 Bali 165.000 Kaltara
Daging Ayam Ras 36.750 36.072 -1,85% 36.011 0,17% 36.106 -0,10% 35.624 1,26% 36.495 -1,16% 26.300 Sulsel 51.064 Maluku
Telur Ayam Ras 27.000 28.137 4,21% 28.296 -0,56% 28.385 -0,87% 29.076 -3,23% 27.341 2,91% 24.386 Aceh 42.988 Papua
Terigu Curah - 11.002 10.993 0,08% 11.038 -0,33% 11.054 -0,47% 10.140 8,50% 9.667 Sulbar 15.333 Papua
Terigu Kemasan - 13.707 13.731 -0,17% 13.729 -0,16% 13.759 -0,38% 11.600 DIY 19.214 Papua
Gula Pasir
14.500
15.500 (Ind. Timur & 3TP)
15.661 8,01% 15.619 0,26% 15.544 0,75% 15.005 4,37% 14.403 8,73% 14.667 Bali 19.917 Papua
Migor Kemasan - 17.573 17.544 0,17% 17.588 -0,08% 17.656 -0,47% 20.645 -14,88% 14.813 Banten 20.250 Papua
Migor Curah 14.000 14.621 4,43% 14.618 0,02% 14.626 -0,04% 14.688 -0,46% 15.424 -5,21% 13.188 Banten 25.274 Malut
Ikan Kembung - 39.146 39.306 -0,41% 39.678 -1,34% 40.297 -2,86% 24.933 Gorontalo 51.769 Sumbar
Ikan Tongkol - 35.427 35.443 -0,04% 35.856 -1,20% 36.396 -2,66% 24.994 Gorontalo 56.515 Papua
Ikan Bandeng - 35.514 35.659 -0,41% 35.627 -0,32% 35.600 -0,24% 28.000 Gorontalo 65.500 Papua
Garam konsumsi - 12.018 12.024 -0,05% 11.984 0,29% 12.067 -0,41% 9.333 Sulsel 17.833 Papua
Beras Medium 10.968
20,05%
21,20%
Terhadap Rerata
Bulan Lalu
Terhadap Rerata
Tahun Lalu
Harga Terendah Hari ini Harga Tertinggi Hari ini
Beras Premium 12.526
Komoditas HAP/HET (Rp/Kg)
Terhadap Rerata
Hari Sebelumnya
Terhadap Rerata
Minggu Lalu
Rerata Hari Ini
5. Badan Pangan Nasional
Realisasi Penyaluran
Progress Penyaluran Bantuan Pangan Beras
Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan komoditas Beras diberikan kepada 21,353 juta KPM selama 3 bulan. Bantuan Pangan beras diberikan 10
kg/KPM melalui Perum BULOG. Sampai dengan 21 Oktober 2023 sudah tersalurkan bantuan beras sebanyak 200.502 ton (99,84%) untuk bulan
September, 191.428 ton (95,32%) untuk bulan Oktober, dan 7.604 ton (3,79%) untuk bulan November di 38 provinsi.
Jumlah Penerima
21.353.000 KPM
Jumlah
10kg/KPM/bulan
Durasi
Sep-Nov 2023
Sumber: Laporan Perum BULOG Update 21 Oktober 2023
5
September
200.502
99,84%
Oktober November
191.428
95,32%
7.604
3,79%
6. Badan Pangan Nasional
Progress Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk
Pemberian Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam
Jumlah Penerima
1.446.089 KRS
Jumlah
• Telur 1 pack (10’s)
• Daging Ayam ±1 kg
Durasi
September-November
2023
Sumber: Laporan IDFOOD Update 21 Oktober 2023
6
Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan komoditas Daging Ayam dan Telur diberikan kepada 1,446 juta KRS selama 3 (tiga) bulan di
7 Provinsi prioritas stunting. Bantuan diberikan Daging Ayam ±1 kg dan Telur Ayam 1 pck (10 butir) melalui ID FOOD. Sampai dengan
21 Oktober 2023 sudah tersalurkan sebanyak 641.514 paket (44,4%) untuk alokasi bulan September.
7. Badan Pangan Nasional
Penyaluran CPP Beras SPHP
dalam Rangka Stabilisasi Harga Beras Nasional
Badan Pangan Nasional mengantisipasi terus berlanjutnya kenaikan harga beras di konsumen melalui penderasan SPHP.
Realisasi penyaluran beras SPHP s.d. 21 Oktober 2023 sebesar 853 ribu ton, penyaluran terbesar di Wilayah DKI Jakarta & Banten,
Jawa Timur dan Jawa Barat.
Sumber: Laporan Manajemen Bulog Update 21 Oktober 2023
7
8. Badan Pangan Nasional
Stabilisasi Harga Beras di PIBC Jakarta
8
Sumber : Badan Pangan Nasional dan PIBC, Update 20 Oktober 2023
Sesuai arahan Bapak Presiden, Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog terus melakukan langkah intervensi
dengan membanjiri PIBC dengan stok beras Bulog. Pasca OP Beras di PIBC trend harga beras medium (IR 64 III) mulai turun
secara gradual. Per tanggal 20 Oktober 2023, harga beras medium (IR 64 III) adalah Rp10.996/kg.
9. Badan Pangan Nasional
106.907
1.144.690
81.500
47.000 44.300
100.000
15.500
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Beras Jagung Minyak
Goreng
Gula Telur Ayam
Ras
Bawang
Merah
Tepung Terigu
Kilogram
Badan Pangan Nasional
Realisasi Mobilisasi Komoditas Pangan Melalui
Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)
9
Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan hingga tanggal 20 Oktober
2023 sudah terealisasi sebanyak 1,53 juta kg. Komoditas dengan jumlah paling
banyak dimobilisasi yaitu jagung dengan 1,14 juta kg.
Lokasi Asal Lokasi Tujuan Volume (kg)
Padang
Gapoktan
Bengkulu
Gowa
Sidrap
Mentawai
Kios Pangan Jabar
Enggano
Tual
Tual
12.000
14.500
5.000
25.007
50.400
NTB
NTB
NTB dan Sulsel
NTB
Jateng
Blitar
Kendal
Soloraya
Lampung
Kalteng
400.000
350.000
250.000
107.190
37.500
Padang
Medan
Medan
Medan
Bengkulu
Mentawai
Lhokseumawe
Bener Meriah
Aceh Utara
Enggono
2.500
26.500
24.000
26.500
2.000
Padang
Medan
Medan
Bengkulu
Mentawai
Lhokseumawe
Bener Meriah
Enggono
500
14.500
30.000
2.000
Medan
Medan
Medan
Blitar
Lhokseumawe
Bener Meriah
Aceh Utara
Surabaya
6.700
6.000
24.700
6.900
Medan
Medan
Bima, NTB
Bima, NTB
Nganjuk, Jatim
Nganjuk, Jatim
Lhokseumawe
Aceh Utara
Banjarmasin
Timika
Jambi
Palembang
10.000
10.000
20.000
30.000
15.000
15.000
Medan
Bengkulu
Lhokseumawe
Enggono
14.500
1.000
Sumber: Badan Pangan Nasional, Update 20 Oktober 2023
Total: 1.539.897 Kg
10. Badan Pangan Nasional
Rekapitulasi Pelaksanaan GPM Se-Indonesia
10
Sumber: Badan Pangan Nasional, Update 20 Oktober 2023
Surat Kepada Kepala Daerah
Pelaksanaan SPHP Beras
Surat Kepada Pimwil BULOG
se-Indonesia
Pelaksanaan SPHP Beras
Badan Pangan Nasional menghimbau dan memohon bantuan kepada Kepala Daerah untuk memanfaatkan dana
dekonsentrasi untuk pelaksanaan GPM setiap minggu di wilayahnya masing-masing
11. Badan Pangan Nasional
11
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia
Dalam Rangka Hari Pangan Se-Dunia
430 titik di 38 Provinsi dan
267 Kabupaten/Kota
Gerakan Pangan Murah
430 Titik di 38 Provinsi
267 Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia
12. Badan Pangan Nasional
Gerakan Pangan Murah 1 Minggu Terakhir
12
Sumber: Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Selindo Update 08 Oktober 2023
Kota Semarang
Kab Pangkep Kab Tegal
Kota Cimahi
Kab Boven Digoel
Kota Watampone Provinsi Banten
Kab Bantaeng
Provinsi Gorontalo
Kab Lebak
Provinsi Lampung
Kab Kolaka Timur
Minahasa Tenggara
Kab Parigi Moutong Kab Bone
Kab Ngawi Kota Serang
Kab Cilacap Provinsi Sulawesi Tengah
Kab Sumba
Timur
13. Badan Pangan Nasional
Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional
untuk Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah
13
Badan Pangan Nasional Menghimbau kepada Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempercepat
realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan
daerah. Provinsi dengan realisasi yang rendah akan direalokasi ke Provinsi lain dan TA 2024 akan dikurangi alokasi anggarannya.
33,925 M
23,74%
Realisasi Serapan Anggaran
Rp 33,92 M dari
Rp 142 M (23,74%)
1,84%
4,16%
4,89%
5,31%
5,85%
6,53%
7,53%
11,54%
13,09%
13,66%
14,49%
15,51%
16,9%
17,88%
20,15%
21,12%
21,43%
22,03%
22,59%
25,31%
28,73%
28,8%
29,42%
29,52%
29,61%
30,14%
31,97%
35,95%
36,09%
36,4%
49,4%
51,37%
53,92%
54,14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
DKI Jakarta
Sumatera Utara
Kalimantan Timur
Sumatera Barat
Riau
Kalimantan Tengah
Sulawesi Tenggara
Lampung
Sulawesi Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Banten
Gorontalo
NTT
Jambi
Kepulauan Riau
Maluku
DI Yogyakarta
Sulawesi Tengah
Jawa Timur
Aceh
Jawa Barat
Bengkulu
NTB
Kalimantan Utara
Jawa Tengah
Sulawesi Selatan
Bali
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Papua Barat
Maluku Utara
Sulawesi Utara
Papua
Terdapat 1 Provinsi yang
belum ada penyerapan
anggaran dekonsentrasi.
Setiap kendala harap segera
dikoordinasikan dengan
PIC Badan Pangan Nasional
Kepala Biro Keuangan,
Pengadaan dan Umum
Ibu Enny Indarti
0812-8778-7387
Sumber: Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Selindo, Update 20 Oktober 2023
15. Badan Pangan Nasional
Badan Pangan Nasional Menghimbau Masyarakat untuk
Stop Boros Pangan dan Belanja Bijak
15
16. Badan Pangan Nasional
TERIMA KASIH
#PetaniPeternakSejahtera #PedagangUntung #MasyarakatTersenyum
#PanganKuatIndonesiaBerdaulat
16
17. Badan Pangan Nasional
Peta Sebaran Stok Perum BULOG
Stok Beras Perum BULOG
Pengadaan Penyaluran
Realisasi DN
878.980 Ton
Realisasi SPHP
833.552 Ton
Tanggap Darurat
2.302 Ton
Golongan Anggaran
63.279 Ton
Bantuan Pangan Tahap I
640.590 Ton
Realisasi LN*
2.300.000 Ton
Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Beras Nasional
Total Penyaluran
1.904.747 Ton
Total Pengadaan
3.178.980 Ton
17
*termasuk impor carry over 2022 dan
kontrak dari penugasan 2 juta ton
Stok Beras BULOG : 1.507.918 Ton
Sumber : Laporan Manajerial Perum BULOG, Update 22 Oktober 2023
Realisasi Penugasan Impor Beras
2 Juta Ton Tahun 2023 (ton)
Bantuan Pangan Tahap II
365.024 Ton
861.739
1.145.146
Sisa Kontrak/ Perjalanan
Selesai Bongkar
18. Badan Pangan Nasional
Aksi Badan Pangan Nasional Kendalikan Inflasi Beras
Dalam pengendalian inflasi pangan khususnya komoditas beras, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan beberapa langkah aksi
dan strategi untuk pengendalian kenaikan harga beras diantaranya Penetapan HPP Gabah Beras dan HET Beras | Penyaluran beras SPHP
di PIBC | Gerakan Pangan Murah | Penyaluran Bantuan Pangan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat | Percepatan
Realisasi Importasi Beras
18
19. Badan Pangan Nasional
Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan
Beras Pemerintah dan Bantuan Penanganan Stunting
Penyaluran bantuan pangan beras untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan penanganan stunting (telur
dan daging ayam) untuk 1,446 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) untuk periode Bulan September, Oktober, November mulai
disalurkan per 11 September 2023. Presiden RI Bpk Ir. H. Joko Widodo melaunching bantuan pangan secara simbolis kepada KPM
di Gudang BULOG Dramaga, Kelapa Gading, dan Purwasari II
Bantuan Pangan Beras
Bantuan Pangan Telur dan
Daging Ayam
19
