SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
PENGELOLAAN PERSURATAN DAN
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Berdasarkan
PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2012
sebagaimana telah diubah dengan
PERMENDAGRI NOMOR 135 TAHUN 2017
OLEH
BIRO UMUM SETJEN KEMENDAGRI
BIODATA
• Nama : Dr. Dra. Hj. ENDANG TRY SETYASIH, M.Si
• NIP : 19621208 198503 2001
• Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
• Instansi : Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri
• Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No, 7 Jakarta Pusat
• Amanah dari lembaga yg pernah diemban a.l:
– Kepala Biro Umum Setjen
– Sekretaris Ditjen Bina Adm. Kewilayahan
– Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan IPDN
DASAR HUKUM
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG
KEARSIPAN;
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 43 TAHUN
2OO9 TENTANG KEARSIPAN;
3. PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG
TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI NOMOR 135 TAHUN 2017;
4. PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI
TERBAGI 3 SUB SISTEM
1. PENGURUSAN SURAT;
DENGAN SARANA KARTU KENDALI
2. PEMBERKASAN;
DENGAN SARANA KODE KLASIFIKASI
3. PENYUSUTAN;
DENGAN SARANA JADWAL RETENSI
ARSIP
TATA KEARSIPAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA
1.PENGURUSAN SURAT
SURAT MASUK
PASAL 6
PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM
NEGERI DILAKSANAKAN OLEH BIRO
UMUM SEKRETARIAT JENDERAL.
PASAL 11
(1) PENGURUSAN NASKAH DINAS MASUK
DILAKUKAN OLEH KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KEPALA UNIT KEARSIPAN
MELALUI KEPALA BAGIAN PERSURATAN
DAN KEARSIPAN;
(2) KEPALA BAGIAN PERSURATAN DAN
KEARSIPAN MENENTUKAN KLASIFIKASI
NASKAH DINAS PENTING DAN NASKAH
DINAS BIASA UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA BIRO UMUM.
(3) KEPALA BIRO UMUM MELALUI
SEKRETARIS JENDERAL MENYAMPAIKAN
KEPADA MENTERI, NASKAH DINAS YANG
DITUJUKAN KEPADA MENTERI DAN
MEMBUTUHKAN KEBIJAKAN MENTERI;
(4) MENTERI DALAM NEGERI MELALUI
SEKRETARIS JENDERAL
MENDISPOSISIKAN NASKAH DINAS;
(5) KEPALA BIRO UMUM MENYAMPAIKAN KEPADA
SEKRETARIS SATUAN KERJA DAN/ATAU
PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL SEBAGAI UNIT
PENGOLAH NASKAH DINAS YANG TIDAK
MEMBUTUHKAN KEBIJAKAN MENTERI SESUAI
DENGAN BIDANG TUGAS.
Kepala Biro Umum
melalui Sekretaris
Jenderal
Naskah
Dinas
Penting
Naskah
Dinas
Biasa
Menteri
Menentukan
Klasifikasi
Naskah
Dinas yang
ditujukan
kepada
Menteri
Sekretaris
Komponen
(Unit Pengolah
Naskah Dinas)
Disampaikan
Sesuai
bidang tugas
P
E
N
Y
E
L
E
N
G
G
A
R
A
A
N
K
E
A
R
S
I
P
A
N
SURAT KELUAR
PASAL 12
(1) PENGURUSAN NASKAH DINAS KELUAR
DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS SATUAN
KERJA DAN/ATAU PEJABAT ESELON II DI
LINGKUNGAN SEKRETARIATJENDERAL
SEBAGAI UNIT PENGOLAH NASKAH DINAS
(2) NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI
OLEH MENTERI, SEKRETARIS JENDERAL
DAN PEJABAT ESELON II ATAS NAMA
SEKRETARIS JENDERAL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA BIRO UMUM MELALUI
KEPALA BAGIAN PERSURATAN DAN
KEARSIPAN UNTUK MENDAPATKAN
PENOMORAN.
(3) NASKAH DINAS KELUAR YANG
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT
ESELON I DAN SEKRETARIS SATUAN
KERJA PENOMORANNYA DILAKUKAN
OLEH BAGIAN UMUM PADA MASING-
MASING SATUAN KERJA;
(4) NASKAH DINAS KELUAR YANG
DITANDATANGANI OLEH KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN SDM REGIONAL,
KEPALA BALAI BESAR PEMERINTAHAN
DESA, KEPALA BALAI PEMERINTAHAN
DESA DAN DIREKTUR IPDN DAERAH
PENOMORANNYA DILAKUKAN OLEH SUB
BAGIAN TATA USAHA
PASAL 12 A
1. DINAS YANG TELAH DIBERIKAN
PENOMORAN DIBUBUHKAN STEMPEL
DINAS
2. STEMPEL DINAS
DIKOORDINASIKAN OLEH BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
Pengurusan
Naskah
Dinas Keluar
ALUR PENGURUSAN
NASKAH DINAS KELUAR
O
L
E
H
Kementerian
Dalam Negeri
Disampaikan Menteri/
Sekretaris
Jenderal
Ditandatangani
Kepala Biro
Umum
Penomoran
Kepala
Bagian
Umum
Penomoran
Dirjen/
Sekretaris
Komponen
Ditandatangani
TUJUAN :
PENYAMPAIAN SURAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT KEPADA
MEJA KERJA UNIT PENGOLAH
PENGURUSAN SURAT ADALAH :
SELURUH PROSES KEGIATAN PENGELOLAAN SURAT
MASUK DAN SURAT KELUAR SAMPAI TAHAP PENYIMPANAN
SERTA PENGIRIMANNYA.
SURAT :
PERNYATAAN TERTULIS YANG DIBUAT DENGAN TUJUAN
MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA PIHAK LAIN DAN
MERUPAKAN ALAT KOMUNIKASI TERTULIS YANG
MENYANGKUT KEPENTINGAN TUGAS
PENYIMPANAN DAN DOKUMENTASI
MEMBANTU DAN MENYIMPAN SERTA MENDOKUMENTASIKAN
SURAT.
TRACKING
- MEMPERCEPAT PROSES PENCARIAN SURAT
BERDASARKAN TANGGAL, TAHUN, NOMOR, TUJUAN,
PERIHAL, ASAL SURAT DAN LAIN-LAIN
- MENGETAHUI POSISI ATAU KEBERADAAN SURAT
SEHINGGA BISA DILACAK KEBERADAAN DAN
KENDALANYA APABILA ADA KETERLAMBATAN
MANFAAT
SISTEM MANAJEMEN SURAT
DISPOSISI DAN DISTRIBUSI
DISPOSISI DAN DISTRIBUSI SURAT BERJALAN LEBIH CEPAT,
TERARAH DAN AMAN
PENOMORAN
PENOMORAN SECARA OTOMATIS, CEPAT DAN AKURAT
DATABASE SURAT
MEMILIKI DATABASE SURAT DAN MEMPERCEPAT PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT DAN INSTITUSI DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI.
PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA PENGELOLA TATA USAHA
TERCIPTANYA SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA
PERSURATAN DAN MAMPU DALAM MENGELOLA ARSIP SERTA
DAPAT MELAYANI PIMPINAN DENGAN PROFESIONAL
DUKUNGAN TATA USAHA PENGIRIMAN SURAT DINAS
PROSES PENGADMINISTRASIAN PERSURATAN MERUPAKAN
SALAH SATU FAKTOR YANG SANGAT MENENTUKAN DALAM
PROSES ADMINISTRASI PERKANTORAN, KETERLAMBATAN
PENANGANAN AKAN BERAKIBAT TERSENDATNYA
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.
2. PEMBERKASAN
BERKAS ADALAH:
KESATUAN HIMPUNAN BEBERAPA ARSIP YANG SALING
BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN.
SISTIM PEMBERKASAN:
PENGATURAN DAN PENYIMPANAN ARSIP SECARA
LOGIS DAN SISTEMATIS DENGAN MENGGUNAKAN
NOMOR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI IDENTITAS ARSIP
YANG AKAN DISIMPAN
PENATAAN BERKAS :
CARA MENATA DOKUMEN DALAM BERKAS DAN
MENGATUR BERKAS DALAM SUSUNAN YANG
SISTEMATIS DAN LOGIS DENGAN
MEMPERGUNAKAN KODE KLASIFIKASI, INDEKS
TUJUAN :
1. PENYIMPANAN ARSIP SECARA SISTEMATIS DAN
LOGIS AGAR DAPAT DIKETAHUI DENGAN CEPAT
DAN TEPAT.
2. MENUNJANG TERLAKSANANYA PENYUSUTAN
ARSIP YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL
GUNA.
Pemberkasan
L
D
Disposisi Simpan/
file Digabungkan dengan surat lain yang
terkait (jika ada)
OT.00.01
STRUKTUR
masuk
folder
File kabinet
CONTOH SURAT YANG AKAN DIMASUKKAN DALAM
FOLDER YANG TERDIRI DARI BERERAPA
MASALAH
MISALNYA : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1. UNDANGAN KODENYA 005
2. PEMBELIAN TANAH 593
3. ANGGARAN 910
4. KONTRAKTOR 602
5. PERESMIAN GEDUNG 011
ARSIP YG TERDIRI DARI BEBERAPA MASALAH INI AKAN
DIMASUKKAN KE DALAM SATU FOLDER KARENA SATU
SAMA LAIN KETERKAITAN.
PEMBERKASAN DALAM FOLDER
011
GEDUNG
005
UNDANGAN
010
URUSAN DALAM
000
UMUM
ARSIP
REKAMAN KEGIATAN ATAU PERISTIWA DALAM
BERBAGAI BENTUK DAN MEDIA SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI YANG DIBUAT DAN DITERIMA OLEH
LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAHAN DAERAH,
LEMBAGA PENDIDIKAN, PERUSAHAAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN
PERSEORANGAN DALAM PELAKSANAAN
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA.
Bentuk dan Media rekam
bisa berupa kertas (arsip
konvensional), pita, disk (media baru),
maupun media elektronik.
sedangkan bentuk informasinya dapat
berupa tulisan (tekstual), suara
(audio), gambar (visual), atau suara
dan gambar (audio-visual).
Arti penting dan manfaat:
Kehidupan individu
(bukti lahir s.d meninggal)
Penyelenggaraan negara
(pemerintahan stakeholder)
PENTINGNYA ARSIP
“Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa
senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih,
tukang tanpa alat.. Arsip merupakan saksi
bisu, tak terpisahkan, handal & abadi, yang
memberikan kesaksian terhadap keberhasilan,
kegagalan, pertumbuhan & kejayaan bangsa.”
R.J. Alfaro J.,
Penjabat Presiden Panama
16 Januari 1931 – 5 Juni 1932
Dini S.
PENTINGNYA ARSIP
"Dari semua aset yang dimiliki negara,
arsiplah aset yang paling berharga. Arsip
merupakan warisan nasional dari generasi
ke generasi yang perlu dipelihara &
dilestarikan. Tingkat peradaban suatu
bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan &
pelestarian terhadap arsipnya."
(Sir Arthur G. Doughty,
tokoh pendorong
penciptaan arsip Kanada, 1924)
Sir Arthur G. Doughty
Dini S.
Pentingnya Pengelolaan Arsip
“Dokumen2 negara terserak pada berbagai tempat tanpa
adanja suatu mekanisme jang wadjar, jang dapat
menundjukkan adanja dokumen2 tersebut, apabila berbagai
dokumen negara hilang atau dimusnahkan se-mata2 karena
tidak disadari nilai dokumen2 negara tersebut oleh
sementara pedjabat, maka tentu pemerintah tentu akan
menanggung akibat dari pada hilangnja informasi, jang
dapat menjulitkan pemerintah dalam usaha2 nja memberi
pelajanan kepada rakjat sebagai pemerintah yang baik.”
[Soeharto, Presiden Republik Indonesia pada “Seminar
Tropical Archivologi” , 1969]
3 ( tiga )
Dimensi Kegunaan
MASA YANG AKAN DATANG
Menyediakan informasi yang
dapat digunakan sebagai
referensi untuk perencanaan
MASA KINI
Menyediakan informasi
untuk pelaksanaan kegiatan
MASA LAMPAU
Rekaman kegiatan dari suatu aktivitas
arsip dan pentingnya
arsip
Akibat dari adanya aktivitas kegiatan
organisasi/ orang
Senantiasa tercipta selama adanya
aktivitas & tidak akan tercipta apabila
tidak ada aktivitas kegiatan
MENGAPA ADA ARSIP ?
 Kementerian dan Lembaga
 Pemerintah Daerah
 Perguruan Tinggi
 Ormas dan Parpol
 BUMN dan Swasta
 Perseorangan
PENCIPTA ARSIP
KEGUNAAN
ARSIP
bukti akuntabilitas
kinerja organisasi
tulung punggung
organisasi
bukti akuntabilitas
kinerja aparatur
aset organisasi
identitas
organisasi
bukti sejarah
tulang punggung
manajemen
memori
organisasi
bukti sah
di pengadilan
ARSIP
TERTATA
RAPI
Pertanggung -
jawaban
Perencanaan
Pengambilan
Keputusan
Pelindungan
Hak
Pelindungan
Aset (BUMN/D)
Pelindungan
Batas Wilayah
Pelayanan
(Publik)
Pengaturan
Kerahasiaan
Informasi
Pelindungan
Kekayaan Intelektual
SIFAT ARSIP
AUTENTIK/ ASLI
 UNIK
NETRAL
 ADIL
Karakteristik Arsip
• Informasi terekam/direkam
• Informasinya melekat secara
permanen pada wujud aslinya
Karakteristik Arsip
Informasinya, meliputi:
• Isi (content)
• Struktur (structure)
• Konteks (context)
• Unik (unique)
• Otentik (authentic)
• Realibel/kredibel (reliable/credible)
• Sah (legal)
• Akurat (accurate)
Identitas
/ rekam
jejak
Akuntab
ilitas
Alat
bukti
Dimensi Arsip
ARSIP
Karakteristik arsip:
PENGERTIAN:PENTING
Bahan
akuntabilitas
dan alat
bukti yang
sah
autentik
utuh
terpercaya
Untuk apa arsip
dikelola ?
Memori Organisasi
Memori Kolektif
Sumber Informasi
Bukti
Bagaimana arsip yang
baik?
Asli / autentik
Dapat dipercaya
Dapat digunakan
Utuh / lengkap LENGKAP
“Apanya” arsip yang harus dipelihara?
Konteks
Isi
Struktur
FUNGSI ARSIP
1. ARSIP DINAMIS
ARSIP YANG DIPERGUNAKAN SECARA LANGSUNG
DALAM KEGIATAN PENCIPTA ARSIP DAN DISIMPAN
SELAMA JANGKA WAKTU TERTENTU.
ARSIP DINAMIS
ARSIP AKTIF
ARSIP IN-AKTIF
Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus;
Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.
Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip,
tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau
hilang.
Arsip Dinamis
Arsip Aktif
Sering
digunakan
Berada di Unit
Pengolah
Arsip Inaktif
Jarang
digunakan
Berada di
Unit
Kearsipan
Arsip Vital
2. ARSIP STATIS
ARSIP YANG DIHASILKAN OLEH PENCIPTA
ARSIP KARENA MEMILIKI NILAI GUNA
KESEJARAHAN, TELAH HABIS RETENSINYA,
DAN BERKETERANGAN DIPERMANENKAN YANG
TELAH DIVERIFIKASI BAIK SECARA LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG OLEH ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN/ATAU
LEMBAGA KEARSIPAN.
# PRINSIP PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
• PENYIMPANAN ARSIP DIMULAI SEJAK BERKAS KERJA
DINYATAKAN SELESAI ATAU SUATU TRANSAKSI
DINYATAKAN SELESAI
• PENGELOLAAN ARSIP HARUS MAMPU MENJAMIN
DIPENUHINYA ASPEK KETERPERCAYAAN,
KEOTENTIKAN, KETERGUNAAN DAN KEUTUHAN ARSIP
• SISTEM PENYIMPANAN ARSIP DILAKSANAKAN UNTUK
MENJAMIN KECEPATAN PENEMUAN KEMBALI DAN
MENDUKUNG KEGIATAN PENYUSUTAN
• UNTUK MENDUKUNG KECEPATAN PENEMUAN
KEMBALI ARSIP, DITATA BERSADARKAN KLASIFIKASI
YANG DAPAT DITENTUKAN OLEH MASING-MASING
PENCIPTA ARSIP
. PENGELOLAN ARSIP DILAKSANAKAN UNTUK
MELINDUNGI ARSIP DARI AKSES YANG TIDAK SAH,
HILANG/RUSAK DARI PENCURIAN DAN BENCANA.
• PENGGUNAAN SARANA DAN PRASANA DAN
PENYIMPANAN ARSIP HARUS MEMPERTIMBANGKAN
FAKTOR KECEPATAN, KEMUDAHAN PENEMUAN
KEMBALI, KEAMANAN BAIK FISIK MAUPUN INFORMASI
• ARSIP HANYA DAPAT DILAYANGKAN DAN DIGUNAKAN
OLEH PIHAK –PIHAK YANG BERWENANG.
PENGGUNAAN ARSIP AKTIF
- PENGGUNAAN ARSIP AKTIF DILAKSANAKAN
BERDASARKAN SISTIM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP
- PENGGUNAAN ARSIP DIPERUNTUKKAN BAGI
KEPENTINGAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT
- KETERSEDIAAN DAN AUTENTITAS ARSIP DINAMIS
MENJADI TANGGUNGJAWAB PENCIPTA ARSIP
- PIMPINAN UNIT PENGOLAH TERHADAP KETERSEDIAAN,
PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN ARSIP AKTIF
#. PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF
 PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF HARUS
MEMPERLIHATKAN PRINSIP KECEPATAN DAN
KETEPATAN, EFISIENSI DAN KEAMANAN
 PENENTUAN LOKASI DAN RUANG SIMPAN ARSIP
INAKTIF MEMPERHATIKAN FAKTOR KEAMANAN,
KEMUDAHAN AKSES, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF
 PENATAAN ARSIP INAKTIF HARUS MEMPERHATIKAN
PRINSIP ORIGINAL DAN PROVENANCE
 SISTEM PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF DAPAT
DILAKUKAN SECARA MANUAL MAUPUN ELEKTRONIK.
MAKSUD PEMELIHARAAN ARSIP ADALAH:
. MENGUSAHAKAN AGAR BAHAN ARSIP TIDAK
CEPAT MENGALAMI KERUSAKAN
. BAHAN-BAHAN ARSIP DIUSAHAKAN AGAR
AWET
. BISA DIPAKAI LAMA KALAU MUNGKIN UNTUK
SELAMANYA, INFORMASI ARSIP DAPAT
DIMANFAATKAN SAMPAI GENERASI YANG
AKAN DATANG.
TUJUAN PEMELIHARAAN ARSIP ADALAH:
. MENYELAMATKAN NILAI INFORMASI ARSIP
. MENYELAMATKAN FISIK ARSIP
. MENGATASI KENDALA KEKURANGAN
RUANGAN
. MEMPERCEPAT PEROLEHAN INFORMASI
3 .PENYUSUTAN ARSIP ADALAH:
KEGIATAN PENGURANGAN JUMLAH ARSIP
DENGAN CARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF
DARI UNIT PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN,
PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK MEMILIKI
NILAI GUNA, DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
KE LEMBAGA KEARSIPAN.
PENYUSUTAN ARSIP
• Permasalahan yang sering muncul dalam
pengelolaan arsip in aktif adalah bagaimana
cara menemukan arsip dengan cepat, tepat,
dan benar.
• Cepat berkaitan dengan waktu penemuan
kembali.
• Tepat yaitu arsip yang diminta sesuai dengan
arsip yang tersedia
• Benar adalah arsip harus diberikan kepada
orang yang berhak, hal ini upaya untuk
menjaga keamanan informasi arsip
LATAR BELAKANG PENYUSUTAN
a. AMANAH DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
NASIONAL
b. ARSIP TERUS BERTAMBAH, KARENA
BERTAMBAHNYA PENDUDUK DAN BERTAMBAHNYA
KEGIATAN
c. JIKA TIDAK DISUSUTKAN MEMBEBANI, BAIK DARI
SEGI BIAYA, PERALATAN, TEMPAT DAN SDM
Kondisi Kearsipan
TUJUAN PENYUSUTAN
a. MENGENDALIKAN ARSIP YANG TERCIPTA
b. PENDAYAGUNAAN ARSIP DINAMIS
c. MEMANTAPKAN PENYELAMATAN ARSIP YANG
BERNILAI PERMANEN
6 BENTUK KEJAHATAN TERHADAP ARSIP/DOKUMEN
1. PEMALSUAN
2. PEMBOCORAN INFORMASI
3. MENYIMPAN,MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN YANG
BUKAN HAKNYA
4. MERAHASIAKAN ARSIP/DOKUMEN YANG SEHARUSNYA
DIKETAHUI OLEH YANG BERHAK
5. PEMUSNAHAN ARSIP/DOKUMEN TANPA PROSEDUR
YANG BENAR
6. PENGHILANGAN ARSIP/DOKUMEN SEBAGAI BARANG
BUKTI
SEHUBUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, MAKA
PENGELOLAAN ARSIP/DOKUMEN HARUS
DILAKSANAKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN DAN STANDAR KEARSIPAN SEJAK
PENCIPTAAN HINGGA PENYUSUTAN.
UNDANG-UNDANG 43 TAHUN 2009 PASAL 48, PP 28
TAHUN 2012 MENGAMANATKAN:
SETIAP LEMBAGA NEGARA, PEMDA, PERGURUAN
TINGGI, BUMN/BUMD WAJIB MEMILIKI JADWAL
RETENSI ARSIP.
KEWAJIBAN KEARSIPAN
• Unit Pengolah
• Membuat catatan
• Mengatur
• Menyimpan
• Memelihara
• Memindahkan
• Unit Kearsipan
• Menyelamatkan
• Menilai
• Mengakuisisi
• Melestarikan
• Merawat
• Menyimpan
• Melayankan
RUANG LINGKUP PENYUSUTAN
a. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF DARI UNIT
PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN
b. PEMUSNAHAN ARSIP YANG TELAH HABIS
RETENSI DAN YANG TIDAK MEMILIKI NILAI
GUNA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
c. PENYERAHAN ARSIP STATIS OLEH PENCIPTA
ARSIP KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN
PEMINDAHAN ARSIP INAKATIF
A. MEMINDAHKAN ARSIP INAKTIF DIATUR OLEH
PIMPINAN PENCIPTA ARSIP
B. MEMBUAT BERITA ACARA PEMINDAHAN
C. DILAMPIRKAN DAFTAR ARSIP YANG DIPINDAHKAN
PEMUSNAHAN ARSIP
- PEMUSNAHAN
- TAK BERNILAIGUNA
- HABIS RETENSI
- TAK ADA PERATURAN YANG MELARANG
- TAK TERKAIT PERKARA, KASUS
- PEMUSNAHAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PENCIPTA
ARSIP
- PIMPINAN LEMBAGA DAPAT MENETAPKAN KEPUTUSAN PEMUSNAHAN
SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN KEPALA ARSIP NASIONAL
- PEMUSNAHAN ARSIP DILAKSANAKAN SECARA TOTAL
- DISAKSIKAN 2 (DUA) PEJABAT DARI BIDANG HUKUM/PERUNDANG-
UNDANGAN DAN ATAU BIDANG PENGAWASAN
- DIBUAT DAFTAR ARSIP DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
• KONSULTASI
ANRI
• PENGESAHAN
– DAFTAR ARSIP
– BERITA ACARA
– SAKSI:
– PEJABAT BIDANG HUKUM
– PEJABAT BIDANG PENGAWASAN
• PELAKSANAAN TOTAL: CACAH, KIMIAWI
PEMUSNAHAN ARSIP
PENYERAHAN ARSIP
- PENYERAHAN ARSIP STATIS (BERNILAIGUNA
KESEJARAH, HABIS RETENSI DAN DINYATAKAN
PERMANEN)
- PENYERAHAN ARSIP STATIS (TIDAK DIKENALI
PENCIPTANYA, TIDAK ADA JRA, DAN SEBAGAI DPA)
- PENCIPTA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP OTENTITAS,
REHABILITAS DAN KEUTUHAN ARSIP STATIS
- PENYERAHAN ARSIP STATIS LEMBAGA NEGARA KE ARSIP
NASIONAL
Pengamanan
Arsip
Pemeliharaa
n Arsip
Peminjaman
Arsip
UNIT
KEARSIPAN
PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN
PEMINJAMAN ARSIP
Lingkungan
Lingkungan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Tata Kearsipan
Menteri Dalam
Negeri
Kementerian
Dalam Negeri
Pemerintah
Daerah
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
A MANKAN
R APIHKAN
S IMPAN
I NFORMASI
P ENTING
MENATA ARSIP
SAMA DENGAN
MENATA
PERADABAN
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Paparan ibu yola sosialisasi permen pencatatan sdmpk
Paparan ibu yola   sosialisasi permen pencatatan sdmpkPaparan ibu yola   sosialisasi permen pencatatan sdmpk
Paparan ibu yola sosialisasi permen pencatatan sdmpkgatot sudjito
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negaraheru sutono, iai
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Penataan Ruang
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraSujatmiko Wibowo
 
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Joko Riswanto
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGinideedee
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Penataan Ruang
 
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPermen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011Rizki Malinda
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
 
Manajemen Kekayaan Negara
Manajemen Kekayaan NegaraManajemen Kekayaan Negara
Manajemen Kekayaan NegaraSiti Sahati
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
 
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaMateri Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaNur Hilaliyah
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangOswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Pedoman umum rtbl
Pedoman umum rtblPedoman umum rtbl
Pedoman umum rtbl
 
Permendagri No. 46 Tahun 2008
Permendagri No. 46 Tahun 2008Permendagri No. 46 Tahun 2008
Permendagri No. 46 Tahun 2008
 
Paparan ibu yola sosialisasi permen pencatatan sdmpk
Paparan ibu yola   sosialisasi permen pencatatan sdmpkPaparan ibu yola   sosialisasi permen pencatatan sdmpk
Paparan ibu yola sosialisasi permen pencatatan sdmpk
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
 
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan MinimalPermen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PU No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
Salinan pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis 29-2011
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Uu252004
Uu252004Uu252004
Uu252004
 
Manajemen Kekayaan Negara
Manajemen Kekayaan NegaraManajemen Kekayaan Negara
Manajemen Kekayaan Negara
 
Manajemen aset-daerah
Manajemen aset-daerahManajemen aset-daerah
Manajemen aset-daerah
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaMateri Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 

Similar to Bahan ajar adpim 11122018

Pengelolaan persuratan dan kearsipan biro adpim 111218
Pengelolaan persuratan dan kearsipan biro adpim 111218Pengelolaan persuratan dan kearsipan biro adpim 111218
Pengelolaan persuratan dan kearsipan biro adpim 111218PipitSuwandari
 
Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014cahpelok
 
Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraPengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraSabar Artiyono
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalRadenMas Ahmad Spaer
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxHerani3
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxHerani3
 
Perka 2 2014-tata-kearsipan
Perka 2 2014-tata-kearsipanPerka 2 2014-tata-kearsipan
Perka 2 2014-tata-kearsipanPra Bowo
 
Perka anri no 02 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas
Perka anri no 02 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinasPerka anri no 02 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas
Perka anri no 02 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinasTadha Doank
 
Bahan Paparan Rancangan Aktualisasi Fix an Dwiki.pptx
Bahan Paparan Rancangan Aktualisasi Fix an Dwiki.pptxBahan Paparan Rancangan Aktualisasi Fix an Dwiki.pptx
Bahan Paparan Rancangan Aktualisasi Fix an Dwiki.pptxNur Harini Purba
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxharissetiaji2
 
Strategi Pengelolaan Arsip.pptx
Strategi Pengelolaan Arsip.pptxStrategi Pengelolaan Arsip.pptx
Strategi Pengelolaan Arsip.pptxYusmaidy1
 
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdfbagkermadianakpol
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagriAdvisory Specialist for P2KP
 
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siberPermenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siberMelwin Syafrizal
 
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011Rizki Malinda
 

Similar to Bahan ajar adpim 11122018 (20)

Pengelolaan persuratan dan kearsipan biro adpim 111218
Pengelolaan persuratan dan kearsipan biro adpim 111218Pengelolaan persuratan dan kearsipan biro adpim 111218
Pengelolaan persuratan dan kearsipan biro adpim 111218
 
Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014
 
Saber pungli
Saber pungliSaber pungli
Saber pungli
 
Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraPengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
 
Perka 2 2014-tata-kearsipan
Perka 2 2014-tata-kearsipanPerka 2 2014-tata-kearsipan
Perka 2 2014-tata-kearsipan
 
Perka anri no 02 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas
Perka anri no 02 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinasPerka anri no 02 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas
Perka anri no 02 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas
 
Na ruu rahasia_negara
Na ruu rahasia_negaraNa ruu rahasia_negara
Na ruu rahasia_negara
 
DR. Andi Kasman - Dokumen Elektronik Untuk Pelayanan Publik
DR. Andi Kasman - Dokumen Elektronik Untuk Pelayanan PublikDR. Andi Kasman - Dokumen Elektronik Untuk Pelayanan Publik
DR. Andi Kasman - Dokumen Elektronik Untuk Pelayanan Publik
 
Bahan Paparan Rancangan Aktualisasi Fix an Dwiki.pptx
Bahan Paparan Rancangan Aktualisasi Fix an Dwiki.pptxBahan Paparan Rancangan Aktualisasi Fix an Dwiki.pptx
Bahan Paparan Rancangan Aktualisasi Fix an Dwiki.pptx
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
 
Strategi Pengelolaan Arsip.pptx
Strategi Pengelolaan Arsip.pptxStrategi Pengelolaan Arsip.pptx
Strategi Pengelolaan Arsip.pptx
 
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
 
PAPARAN TIM
PAPARAN TIMPAPARAN TIM
PAPARAN TIM
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
 
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siberPermenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
 
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
Salinan pedoman umum audit komunikasi 27-2011
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (7)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

Bahan ajar adpim 11122018

  • 1. PENGELOLAAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Berdasarkan PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI NOMOR 135 TAHUN 2017 OLEH BIRO UMUM SETJEN KEMENDAGRI
  • 2. BIODATA • Nama : Dr. Dra. Hj. ENDANG TRY SETYASIH, M.Si • NIP : 19621208 198503 2001 • Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c) • Instansi : Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri • Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No, 7 Jakarta Pusat • Amanah dari lembaga yg pernah diemban a.l: – Kepala Biro Umum Setjen – Sekretaris Ditjen Bina Adm. Kewilayahan – Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan IPDN
  • 3. DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN; 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 43 TAHUN 2OO9 TENTANG KEARSIPAN; 3. PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI NOMOR 135 TAHUN 2017; 4. PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI
  • 4. TERBAGI 3 SUB SISTEM 1. PENGURUSAN SURAT; DENGAN SARANA KARTU KENDALI 2. PEMBERKASAN; DENGAN SARANA KODE KLASIFIKASI 3. PENYUSUTAN; DENGAN SARANA JADWAL RETENSI ARSIP TATA KEARSIPAN KEMENDAGRI DAN PEMDA
  • 5. 1.PENGURUSAN SURAT SURAT MASUK PASAL 6 PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DILAKSANAKAN OLEH BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL.
  • 6. PASAL 11 (1) PENGURUSAN NASKAH DINAS MASUK DILAKUKAN OLEH KEPALA BIRO UMUM SELAKU KEPALA UNIT KEARSIPAN MELALUI KEPALA BAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN; (2) KEPALA BAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN MENENTUKAN KLASIFIKASI NASKAH DINAS PENTING DAN NASKAH DINAS BIASA UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA BIRO UMUM.
  • 7. (3) KEPALA BIRO UMUM MELALUI SEKRETARIS JENDERAL MENYAMPAIKAN KEPADA MENTERI, NASKAH DINAS YANG DITUJUKAN KEPADA MENTERI DAN MEMBUTUHKAN KEBIJAKAN MENTERI; (4) MENTERI DALAM NEGERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL MENDISPOSISIKAN NASKAH DINAS; (5) KEPALA BIRO UMUM MENYAMPAIKAN KEPADA SEKRETARIS SATUAN KERJA DAN/ATAU PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL SEBAGAI UNIT PENGOLAH NASKAH DINAS YANG TIDAK MEMBUTUHKAN KEBIJAKAN MENTERI SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS.
  • 8. Kepala Biro Umum melalui Sekretaris Jenderal Naskah Dinas Penting Naskah Dinas Biasa Menteri Menentukan Klasifikasi Naskah Dinas yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Komponen (Unit Pengolah Naskah Dinas) Disampaikan Sesuai bidang tugas P E N Y E L E N G G A R A A N K E A R S I P A N
  • 9. SURAT KELUAR PASAL 12 (1) PENGURUSAN NASKAH DINAS KELUAR DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS SATUAN KERJA DAN/ATAU PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIATJENDERAL SEBAGAI UNIT PENGOLAH NASKAH DINAS (2) NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI, SEKRETARIS JENDERAL DAN PEJABAT ESELON II ATAS NAMA SEKRETARIS JENDERAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA BIRO UMUM MELALUI KEPALA BAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN UNTUK MENDAPATKAN PENOMORAN.
  • 10. (3) NASKAH DINAS KELUAR YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I DAN SEKRETARIS SATUAN KERJA PENOMORANNYA DILAKUKAN OLEH BAGIAN UMUM PADA MASING- MASING SATUAN KERJA; (4) NASKAH DINAS KELUAR YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM REGIONAL, KEPALA BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA, KEPALA BALAI PEMERINTAHAN DESA DAN DIREKTUR IPDN DAERAH PENOMORANNYA DILAKUKAN OLEH SUB BAGIAN TATA USAHA
  • 11. PASAL 12 A 1. DINAS YANG TELAH DIBERIKAN PENOMORAN DIBUBUHKAN STEMPEL DINAS 2. STEMPEL DINAS DIKOORDINASIKAN OLEH BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • 12. Pengurusan Naskah Dinas Keluar ALUR PENGURUSAN NASKAH DINAS KELUAR O L E H Kementerian Dalam Negeri Disampaikan Menteri/ Sekretaris Jenderal Ditandatangani Kepala Biro Umum Penomoran Kepala Bagian Umum Penomoran Dirjen/ Sekretaris Komponen Ditandatangani
  • 13. TUJUAN : PENYAMPAIAN SURAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT KEPADA MEJA KERJA UNIT PENGOLAH PENGURUSAN SURAT ADALAH : SELURUH PROSES KEGIATAN PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR SAMPAI TAHAP PENYIMPANAN SERTA PENGIRIMANNYA. SURAT : PERNYATAAN TERTULIS YANG DIBUAT DENGAN TUJUAN MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA PIHAK LAIN DAN MERUPAKAN ALAT KOMUNIKASI TERTULIS YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN TUGAS
  • 14. PENYIMPANAN DAN DOKUMENTASI MEMBANTU DAN MENYIMPAN SERTA MENDOKUMENTASIKAN SURAT. TRACKING - MEMPERCEPAT PROSES PENCARIAN SURAT BERDASARKAN TANGGAL, TAHUN, NOMOR, TUJUAN, PERIHAL, ASAL SURAT DAN LAIN-LAIN - MENGETAHUI POSISI ATAU KEBERADAAN SURAT SEHINGGA BISA DILACAK KEBERADAAN DAN KENDALANYA APABILA ADA KETERLAMBATAN MANFAAT SISTEM MANAJEMEN SURAT
  • 15. DISPOSISI DAN DISTRIBUSI DISPOSISI DAN DISTRIBUSI SURAT BERJALAN LEBIH CEPAT, TERARAH DAN AMAN PENOMORAN PENOMORAN SECARA OTOMATIS, CEPAT DAN AKURAT DATABASE SURAT MEMILIKI DATABASE SURAT DAN MEMPERCEPAT PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN INSTITUSI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI.
  • 16. PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA PENGELOLA TATA USAHA TERCIPTANYA SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA PERSURATAN DAN MAMPU DALAM MENGELOLA ARSIP SERTA DAPAT MELAYANI PIMPINAN DENGAN PROFESIONAL DUKUNGAN TATA USAHA PENGIRIMAN SURAT DINAS PROSES PENGADMINISTRASIAN PERSURATAN MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR YANG SANGAT MENENTUKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI PERKANTORAN, KETERLAMBATAN PENANGANAN AKAN BERAKIBAT TERSENDATNYA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.
  • 17. 2. PEMBERKASAN BERKAS ADALAH: KESATUAN HIMPUNAN BEBERAPA ARSIP YANG SALING BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN. SISTIM PEMBERKASAN: PENGATURAN DAN PENYIMPANAN ARSIP SECARA LOGIS DAN SISTEMATIS DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI IDENTITAS ARSIP YANG AKAN DISIMPAN
  • 18. PENATAAN BERKAS : CARA MENATA DOKUMEN DALAM BERKAS DAN MENGATUR BERKAS DALAM SUSUNAN YANG SISTEMATIS DAN LOGIS DENGAN MEMPERGUNAKAN KODE KLASIFIKASI, INDEKS TUJUAN : 1. PENYIMPANAN ARSIP SECARA SISTEMATIS DAN LOGIS AGAR DAPAT DIKETAHUI DENGAN CEPAT DAN TEPAT. 2. MENUNJANG TERLAKSANANYA PENYUSUTAN ARSIP YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA.
  • 19. Pemberkasan L D Disposisi Simpan/ file Digabungkan dengan surat lain yang terkait (jika ada) OT.00.01 STRUKTUR masuk folder File kabinet
  • 20. CONTOH SURAT YANG AKAN DIMASUKKAN DALAM FOLDER YANG TERDIRI DARI BERERAPA MASALAH MISALNYA : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1. UNDANGAN KODENYA 005 2. PEMBELIAN TANAH 593 3. ANGGARAN 910 4. KONTRAKTOR 602 5. PERESMIAN GEDUNG 011 ARSIP YG TERDIRI DARI BEBERAPA MASALAH INI AKAN DIMASUKKAN KE DALAM SATU FOLDER KARENA SATU SAMA LAIN KETERKAITAN.
  • 22. ARSIP REKAMAN KEGIATAN ATAU PERISTIWA DALAM BERBAGAI BENTUK DAN MEDIA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG DIBUAT DAN DITERIMA OLEH LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAHAN DAERAH, LEMBAGA PENDIDIKAN, PERUSAHAAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN DALAM PELAKSANAAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
  • 23. Bentuk dan Media rekam bisa berupa kertas (arsip konvensional), pita, disk (media baru), maupun media elektronik. sedangkan bentuk informasinya dapat berupa tulisan (tekstual), suara (audio), gambar (visual), atau suara dan gambar (audio-visual).
  • 24. Arti penting dan manfaat: Kehidupan individu (bukti lahir s.d meninggal) Penyelenggaraan negara (pemerintahan stakeholder)
  • 25. PENTINGNYA ARSIP “Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat.. Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal & abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan & kejayaan bangsa.” R.J. Alfaro J., Penjabat Presiden Panama 16 Januari 1931 – 5 Juni 1932 Dini S.
  • 26. PENTINGNYA ARSIP "Dari semua aset yang dimiliki negara, arsiplah aset yang paling berharga. Arsip merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara & dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan & pelestarian terhadap arsipnya." (Sir Arthur G. Doughty, tokoh pendorong penciptaan arsip Kanada, 1924) Sir Arthur G. Doughty Dini S.
  • 27. Pentingnya Pengelolaan Arsip “Dokumen2 negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanja suatu mekanisme jang wadjar, jang dapat menundjukkan adanja dokumen2 tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan se-mata2 karena tidak disadari nilai dokumen2 negara tersebut oleh sementara pedjabat, maka tentu pemerintah tentu akan menanggung akibat dari pada hilangnja informasi, jang dapat menjulitkan pemerintah dalam usaha2 nja memberi pelajanan kepada rakjat sebagai pemerintah yang baik.” [Soeharto, Presiden Republik Indonesia pada “Seminar Tropical Archivologi” , 1969]
  • 28. 3 ( tiga ) Dimensi Kegunaan MASA YANG AKAN DATANG Menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk perencanaan MASA KINI Menyediakan informasi untuk pelaksanaan kegiatan MASA LAMPAU Rekaman kegiatan dari suatu aktivitas arsip dan pentingnya arsip
  • 29. Akibat dari adanya aktivitas kegiatan organisasi/ orang Senantiasa tercipta selama adanya aktivitas & tidak akan tercipta apabila tidak ada aktivitas kegiatan MENGAPA ADA ARSIP ?
  • 30.  Kementerian dan Lembaga  Pemerintah Daerah  Perguruan Tinggi  Ormas dan Parpol  BUMN dan Swasta  Perseorangan PENCIPTA ARSIP
  • 31. KEGUNAAN ARSIP bukti akuntabilitas kinerja organisasi tulung punggung organisasi bukti akuntabilitas kinerja aparatur aset organisasi identitas organisasi bukti sejarah tulang punggung manajemen memori organisasi bukti sah di pengadilan
  • 32. ARSIP TERTATA RAPI Pertanggung - jawaban Perencanaan Pengambilan Keputusan Pelindungan Hak Pelindungan Aset (BUMN/D) Pelindungan Batas Wilayah Pelayanan (Publik) Pengaturan Kerahasiaan Informasi Pelindungan Kekayaan Intelektual
  • 33. SIFAT ARSIP AUTENTIK/ ASLI  UNIK NETRAL  ADIL
  • 34. Karakteristik Arsip • Informasi terekam/direkam • Informasinya melekat secara permanen pada wujud aslinya
  • 35. Karakteristik Arsip Informasinya, meliputi: • Isi (content) • Struktur (structure) • Konteks (context) • Unik (unique) • Otentik (authentic) • Realibel/kredibel (reliable/credible) • Sah (legal) • Akurat (accurate)
  • 38. Untuk apa arsip dikelola ? Memori Organisasi Memori Kolektif Sumber Informasi Bukti
  • 39. Bagaimana arsip yang baik? Asli / autentik Dapat dipercaya Dapat digunakan Utuh / lengkap LENGKAP
  • 40. “Apanya” arsip yang harus dipelihara? Konteks Isi Struktur
  • 41. FUNGSI ARSIP 1. ARSIP DINAMIS ARSIP YANG DIPERGUNAKAN SECARA LANGSUNG DALAM KEGIATAN PENCIPTA ARSIP DAN DISIMPAN SELAMA JANGKA WAKTU TERTENTU. ARSIP DINAMIS ARSIP AKTIF ARSIP IN-AKTIF
  • 42. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus; Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip Dinamis Arsip Aktif Sering digunakan Berada di Unit Pengolah Arsip Inaktif Jarang digunakan Berada di Unit Kearsipan Arsip Vital
  • 43. 2. ARSIP STATIS ARSIP YANG DIHASILKAN OLEH PENCIPTA ARSIP KARENA MEMILIKI NILAI GUNA KESEJARAHAN, TELAH HABIS RETENSINYA, DAN BERKETERANGAN DIPERMANENKAN YANG TELAH DIVERIFIKASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG OLEH ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN/ATAU LEMBAGA KEARSIPAN.
  • 44. # PRINSIP PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN • PENYIMPANAN ARSIP DIMULAI SEJAK BERKAS KERJA DINYATAKAN SELESAI ATAU SUATU TRANSAKSI DINYATAKAN SELESAI • PENGELOLAAN ARSIP HARUS MAMPU MENJAMIN DIPENUHINYA ASPEK KETERPERCAYAAN, KEOTENTIKAN, KETERGUNAAN DAN KEUTUHAN ARSIP • SISTEM PENYIMPANAN ARSIP DILAKSANAKAN UNTUK MENJAMIN KECEPATAN PENEMUAN KEMBALI DAN MENDUKUNG KEGIATAN PENYUSUTAN • UNTUK MENDUKUNG KECEPATAN PENEMUAN KEMBALI ARSIP, DITATA BERSADARKAN KLASIFIKASI YANG DAPAT DITENTUKAN OLEH MASING-MASING PENCIPTA ARSIP
  • 45. . PENGELOLAN ARSIP DILAKSANAKAN UNTUK MELINDUNGI ARSIP DARI AKSES YANG TIDAK SAH, HILANG/RUSAK DARI PENCURIAN DAN BENCANA. • PENGGUNAAN SARANA DAN PRASANA DAN PENYIMPANAN ARSIP HARUS MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR KECEPATAN, KEMUDAHAN PENEMUAN KEMBALI, KEAMANAN BAIK FISIK MAUPUN INFORMASI • ARSIP HANYA DAPAT DILAYANGKAN DAN DIGUNAKAN OLEH PIHAK –PIHAK YANG BERWENANG.
  • 46. PENGGUNAAN ARSIP AKTIF - PENGGUNAAN ARSIP AKTIF DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTIM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP - PENGGUNAAN ARSIP DIPERUNTUKKAN BAGI KEPENTINGAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT - KETERSEDIAAN DAN AUTENTITAS ARSIP DINAMIS MENJADI TANGGUNGJAWAB PENCIPTA ARSIP - PIMPINAN UNIT PENGOLAH TERHADAP KETERSEDIAAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN ARSIP AKTIF
  • 47. #. PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF  PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF HARUS MEMPERLIHATKAN PRINSIP KECEPATAN DAN KETEPATAN, EFISIENSI DAN KEAMANAN  PENENTUAN LOKASI DAN RUANG SIMPAN ARSIP INAKTIF MEMPERHATIKAN FAKTOR KEAMANAN, KEMUDAHAN AKSES, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF  PENATAAN ARSIP INAKTIF HARUS MEMPERHATIKAN PRINSIP ORIGINAL DAN PROVENANCE  SISTEM PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF DAPAT DILAKUKAN SECARA MANUAL MAUPUN ELEKTRONIK.
  • 48. MAKSUD PEMELIHARAAN ARSIP ADALAH: . MENGUSAHAKAN AGAR BAHAN ARSIP TIDAK CEPAT MENGALAMI KERUSAKAN . BAHAN-BAHAN ARSIP DIUSAHAKAN AGAR AWET . BISA DIPAKAI LAMA KALAU MUNGKIN UNTUK SELAMANYA, INFORMASI ARSIP DAPAT DIMANFAATKAN SAMPAI GENERASI YANG AKAN DATANG.
  • 49. TUJUAN PEMELIHARAAN ARSIP ADALAH: . MENYELAMATKAN NILAI INFORMASI ARSIP . MENYELAMATKAN FISIK ARSIP . MENGATASI KENDALA KEKURANGAN RUANGAN . MEMPERCEPAT PEROLEHAN INFORMASI
  • 50. 3 .PENYUSUTAN ARSIP ADALAH: KEGIATAN PENGURANGAN JUMLAH ARSIP DENGAN CARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF DARI UNIT PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN, PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK MEMILIKI NILAI GUNA, DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS KE LEMBAGA KEARSIPAN.
  • 51. PENYUSUTAN ARSIP • Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan arsip in aktif adalah bagaimana cara menemukan arsip dengan cepat, tepat, dan benar. • Cepat berkaitan dengan waktu penemuan kembali. • Tepat yaitu arsip yang diminta sesuai dengan arsip yang tersedia • Benar adalah arsip harus diberikan kepada orang yang berhak, hal ini upaya untuk menjaga keamanan informasi arsip
  • 52. LATAR BELAKANG PENYUSUTAN a. AMANAH DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL b. ARSIP TERUS BERTAMBAH, KARENA BERTAMBAHNYA PENDUDUK DAN BERTAMBAHNYA KEGIATAN c. JIKA TIDAK DISUSUTKAN MEMBEBANI, BAIK DARI SEGI BIAYA, PERALATAN, TEMPAT DAN SDM
  • 54.
  • 55. TUJUAN PENYUSUTAN a. MENGENDALIKAN ARSIP YANG TERCIPTA b. PENDAYAGUNAAN ARSIP DINAMIS c. MEMANTAPKAN PENYELAMATAN ARSIP YANG BERNILAI PERMANEN
  • 56. 6 BENTUK KEJAHATAN TERHADAP ARSIP/DOKUMEN 1. PEMALSUAN 2. PEMBOCORAN INFORMASI 3. MENYIMPAN,MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN YANG BUKAN HAKNYA 4. MERAHASIAKAN ARSIP/DOKUMEN YANG SEHARUSNYA DIKETAHUI OLEH YANG BERHAK 5. PEMUSNAHAN ARSIP/DOKUMEN TANPA PROSEDUR YANG BENAR 6. PENGHILANGAN ARSIP/DOKUMEN SEBAGAI BARANG BUKTI
  • 57. SEHUBUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, MAKA PENGELOLAAN ARSIP/DOKUMEN HARUS DILAKSANAKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN STANDAR KEARSIPAN SEJAK PENCIPTAAN HINGGA PENYUSUTAN. UNDANG-UNDANG 43 TAHUN 2009 PASAL 48, PP 28 TAHUN 2012 MENGAMANATKAN: SETIAP LEMBAGA NEGARA, PEMDA, PERGURUAN TINGGI, BUMN/BUMD WAJIB MEMILIKI JADWAL RETENSI ARSIP.
  • 58. KEWAJIBAN KEARSIPAN • Unit Pengolah • Membuat catatan • Mengatur • Menyimpan • Memelihara • Memindahkan • Unit Kearsipan • Menyelamatkan • Menilai • Mengakuisisi • Melestarikan • Merawat • Menyimpan • Melayankan
  • 59. RUANG LINGKUP PENYUSUTAN a. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF DARI UNIT PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN b. PEMUSNAHAN ARSIP YANG TELAH HABIS RETENSI DAN YANG TIDAK MEMILIKI NILAI GUNA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN c. PENYERAHAN ARSIP STATIS OLEH PENCIPTA ARSIP KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN
  • 60. PEMINDAHAN ARSIP INAKATIF A. MEMINDAHKAN ARSIP INAKTIF DIATUR OLEH PIMPINAN PENCIPTA ARSIP B. MEMBUAT BERITA ACARA PEMINDAHAN C. DILAMPIRKAN DAFTAR ARSIP YANG DIPINDAHKAN
  • 61. PEMUSNAHAN ARSIP - PEMUSNAHAN - TAK BERNILAIGUNA - HABIS RETENSI - TAK ADA PERATURAN YANG MELARANG - TAK TERKAIT PERKARA, KASUS - PEMUSNAHAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PENCIPTA ARSIP
  • 62. - PIMPINAN LEMBAGA DAPAT MENETAPKAN KEPUTUSAN PEMUSNAHAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN KEPALA ARSIP NASIONAL - PEMUSNAHAN ARSIP DILAKSANAKAN SECARA TOTAL - DISAKSIKAN 2 (DUA) PEJABAT DARI BIDANG HUKUM/PERUNDANG- UNDANGAN DAN ATAU BIDANG PENGAWASAN - DIBUAT DAFTAR ARSIP DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
  • 63. • KONSULTASI ANRI • PENGESAHAN – DAFTAR ARSIP – BERITA ACARA – SAKSI: – PEJABAT BIDANG HUKUM – PEJABAT BIDANG PENGAWASAN • PELAKSANAAN TOTAL: CACAH, KIMIAWI PEMUSNAHAN ARSIP
  • 64. PENYERAHAN ARSIP - PENYERAHAN ARSIP STATIS (BERNILAIGUNA KESEJARAH, HABIS RETENSI DAN DINYATAKAN PERMANEN) - PENYERAHAN ARSIP STATIS (TIDAK DIKENALI PENCIPTANYA, TIDAK ADA JRA, DAN SEBAGAI DPA) - PENCIPTA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP OTENTITAS, REHABILITAS DAN KEUTUHAN ARSIP STATIS - PENYERAHAN ARSIP STATIS LEMBAGA NEGARA KE ARSIP NASIONAL
  • 66. Lingkungan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tata Kearsipan Menteri Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
  • 67. A MANKAN R APIHKAN S IMPAN I NFORMASI P ENTING