Pembahasan mencakup tiga hal utama:
1. Pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Kemendagri terbagi atas tiga subsistem yaitu pengurusan surat, pemberkasan, dan penyusutan arsip
2. Pengurusan surat mencakup proses surat masuk dan keluar beserta alurnya
3. Pemberkasan meliputi penataan berkas secara sistematis menggunakan kode klasifikasi
1. PENGELOLAAN PERSURATAN DAN
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Berdasarkan
PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2012
sebagaimana telah diubah dengan
PERMENDAGRI NOMOR 135 TAHUN 2017
OLEH
BIRO UMUM SETJEN KEMENDAGRI
2. BIODATA
• Nama : Dr. Dra. Hj. ENDANG TRY SETYASIH, M.Si
• NIP : 19621208 198503 2001
• Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
• Instansi : Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri
• Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No, 7 Jakarta Pusat
• Amanah dari lembaga yg pernah diemban a.l:
– Kepala Biro Umum Setjen
– Sekretaris Ditjen Bina Adm. Kewilayahan
– Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan IPDN
3. DASAR HUKUM
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG
KEARSIPAN;
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 43 TAHUN
2OO9 TENTANG KEARSIPAN;
3. PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG
TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI NOMOR 135 TAHUN 2017;
4. PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI
4. TERBAGI 3 SUB SISTEM
1. PENGURUSAN SURAT;
DENGAN SARANA KARTU KENDALI
2. PEMBERKASAN;
DENGAN SARANA KODE KLASIFIKASI
3. PENYUSUTAN;
DENGAN SARANA JADWAL RETENSI
ARSIP
TATA KEARSIPAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA
5. 1.PENGURUSAN SURAT
SURAT MASUK
PASAL 6
PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM
NEGERI DILAKSANAKAN OLEH BIRO
UMUM SEKRETARIAT JENDERAL.
6. PASAL 11
(1) PENGURUSAN NASKAH DINAS MASUK
DILAKUKAN OLEH KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KEPALA UNIT KEARSIPAN
MELALUI KEPALA BAGIAN PERSURATAN
DAN KEARSIPAN;
(2) KEPALA BAGIAN PERSURATAN DAN
KEARSIPAN MENENTUKAN KLASIFIKASI
NASKAH DINAS PENTING DAN NASKAH
DINAS BIASA UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA BIRO UMUM.
7. (3) KEPALA BIRO UMUM MELALUI
SEKRETARIS JENDERAL MENYAMPAIKAN
KEPADA MENTERI, NASKAH DINAS YANG
DITUJUKAN KEPADA MENTERI DAN
MEMBUTUHKAN KEBIJAKAN MENTERI;
(4) MENTERI DALAM NEGERI MELALUI
SEKRETARIS JENDERAL
MENDISPOSISIKAN NASKAH DINAS;
(5) KEPALA BIRO UMUM MENYAMPAIKAN KEPADA
SEKRETARIS SATUAN KERJA DAN/ATAU
PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL SEBAGAI UNIT
PENGOLAH NASKAH DINAS YANG TIDAK
MEMBUTUHKAN KEBIJAKAN MENTERI SESUAI
DENGAN BIDANG TUGAS.
8. Kepala Biro Umum
melalui Sekretaris
Jenderal
Naskah
Dinas
Penting
Naskah
Dinas
Biasa
Menteri
Menentukan
Klasifikasi
Naskah
Dinas yang
ditujukan
kepada
Menteri
Sekretaris
Komponen
(Unit Pengolah
Naskah Dinas)
Disampaikan
Sesuai
bidang tugas
P
E
N
Y
E
L
E
N
G
G
A
R
A
A
N
K
E
A
R
S
I
P
A
N
9. SURAT KELUAR
PASAL 12
(1) PENGURUSAN NASKAH DINAS KELUAR
DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS SATUAN
KERJA DAN/ATAU PEJABAT ESELON II DI
LINGKUNGAN SEKRETARIATJENDERAL
SEBAGAI UNIT PENGOLAH NASKAH DINAS
(2) NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI
OLEH MENTERI, SEKRETARIS JENDERAL
DAN PEJABAT ESELON II ATAS NAMA
SEKRETARIS JENDERAL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA BIRO UMUM MELALUI
KEPALA BAGIAN PERSURATAN DAN
KEARSIPAN UNTUK MENDAPATKAN
PENOMORAN.
10. (3) NASKAH DINAS KELUAR YANG
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT
ESELON I DAN SEKRETARIS SATUAN
KERJA PENOMORANNYA DILAKUKAN
OLEH BAGIAN UMUM PADA MASING-
MASING SATUAN KERJA;
(4) NASKAH DINAS KELUAR YANG
DITANDATANGANI OLEH KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN SDM REGIONAL,
KEPALA BALAI BESAR PEMERINTAHAN
DESA, KEPALA BALAI PEMERINTAHAN
DESA DAN DIREKTUR IPDN DAERAH
PENOMORANNYA DILAKUKAN OLEH SUB
BAGIAN TATA USAHA
11. PASAL 12 A
1. DINAS YANG TELAH DIBERIKAN
PENOMORAN DIBUBUHKAN STEMPEL
DINAS
2. STEMPEL DINAS
DIKOORDINASIKAN OLEH BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
12. Pengurusan
Naskah
Dinas Keluar
ALUR PENGURUSAN
NASKAH DINAS KELUAR
O
L
E
H
Kementerian
Dalam Negeri
Disampaikan Menteri/
Sekretaris
Jenderal
Ditandatangani
Kepala Biro
Umum
Penomoran
Kepala
Bagian
Umum
Penomoran
Dirjen/
Sekretaris
Komponen
Ditandatangani
13. TUJUAN :
PENYAMPAIAN SURAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT KEPADA
MEJA KERJA UNIT PENGOLAH
PENGURUSAN SURAT ADALAH :
SELURUH PROSES KEGIATAN PENGELOLAAN SURAT
MASUK DAN SURAT KELUAR SAMPAI TAHAP PENYIMPANAN
SERTA PENGIRIMANNYA.
SURAT :
PERNYATAAN TERTULIS YANG DIBUAT DENGAN TUJUAN
MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA PIHAK LAIN DAN
MERUPAKAN ALAT KOMUNIKASI TERTULIS YANG
MENYANGKUT KEPENTINGAN TUGAS
14. PENYIMPANAN DAN DOKUMENTASI
MEMBANTU DAN MENYIMPAN SERTA MENDOKUMENTASIKAN
SURAT.
TRACKING
- MEMPERCEPAT PROSES PENCARIAN SURAT
BERDASARKAN TANGGAL, TAHUN, NOMOR, TUJUAN,
PERIHAL, ASAL SURAT DAN LAIN-LAIN
- MENGETAHUI POSISI ATAU KEBERADAAN SURAT
SEHINGGA BISA DILACAK KEBERADAAN DAN
KENDALANYA APABILA ADA KETERLAMBATAN
MANFAAT
SISTEM MANAJEMEN SURAT
15. DISPOSISI DAN DISTRIBUSI
DISPOSISI DAN DISTRIBUSI SURAT BERJALAN LEBIH CEPAT,
TERARAH DAN AMAN
PENOMORAN
PENOMORAN SECARA OTOMATIS, CEPAT DAN AKURAT
DATABASE SURAT
MEMILIKI DATABASE SURAT DAN MEMPERCEPAT PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT DAN INSTITUSI DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI.
16. PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA PENGELOLA TATA USAHA
TERCIPTANYA SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA
PERSURATAN DAN MAMPU DALAM MENGELOLA ARSIP SERTA
DAPAT MELAYANI PIMPINAN DENGAN PROFESIONAL
DUKUNGAN TATA USAHA PENGIRIMAN SURAT DINAS
PROSES PENGADMINISTRASIAN PERSURATAN MERUPAKAN
SALAH SATU FAKTOR YANG SANGAT MENENTUKAN DALAM
PROSES ADMINISTRASI PERKANTORAN, KETERLAMBATAN
PENANGANAN AKAN BERAKIBAT TERSENDATNYA
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.
17. 2. PEMBERKASAN
BERKAS ADALAH:
KESATUAN HIMPUNAN BEBERAPA ARSIP YANG SALING
BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN.
SISTIM PEMBERKASAN:
PENGATURAN DAN PENYIMPANAN ARSIP SECARA
LOGIS DAN SISTEMATIS DENGAN MENGGUNAKAN
NOMOR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI IDENTITAS ARSIP
YANG AKAN DISIMPAN
18. PENATAAN BERKAS :
CARA MENATA DOKUMEN DALAM BERKAS DAN
MENGATUR BERKAS DALAM SUSUNAN YANG
SISTEMATIS DAN LOGIS DENGAN
MEMPERGUNAKAN KODE KLASIFIKASI, INDEKS
TUJUAN :
1. PENYIMPANAN ARSIP SECARA SISTEMATIS DAN
LOGIS AGAR DAPAT DIKETAHUI DENGAN CEPAT
DAN TEPAT.
2. MENUNJANG TERLAKSANANYA PENYUSUTAN
ARSIP YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL
GUNA.
20. CONTOH SURAT YANG AKAN DIMASUKKAN DALAM
FOLDER YANG TERDIRI DARI BERERAPA
MASALAH
MISALNYA : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1. UNDANGAN KODENYA 005
2. PEMBELIAN TANAH 593
3. ANGGARAN 910
4. KONTRAKTOR 602
5. PERESMIAN GEDUNG 011
ARSIP YG TERDIRI DARI BEBERAPA MASALAH INI AKAN
DIMASUKKAN KE DALAM SATU FOLDER KARENA SATU
SAMA LAIN KETERKAITAN.
22. ARSIP
REKAMAN KEGIATAN ATAU PERISTIWA DALAM
BERBAGAI BENTUK DAN MEDIA SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI YANG DIBUAT DAN DITERIMA OLEH
LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAHAN DAERAH,
LEMBAGA PENDIDIKAN, PERUSAHAAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN
PERSEORANGAN DALAM PELAKSANAAN
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA.
23. Bentuk dan Media rekam
bisa berupa kertas (arsip
konvensional), pita, disk (media baru),
maupun media elektronik.
sedangkan bentuk informasinya dapat
berupa tulisan (tekstual), suara
(audio), gambar (visual), atau suara
dan gambar (audio-visual).
24. Arti penting dan manfaat:
Kehidupan individu
(bukti lahir s.d meninggal)
Penyelenggaraan negara
(pemerintahan stakeholder)
25. PENTINGNYA ARSIP
“Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa
senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih,
tukang tanpa alat.. Arsip merupakan saksi
bisu, tak terpisahkan, handal & abadi, yang
memberikan kesaksian terhadap keberhasilan,
kegagalan, pertumbuhan & kejayaan bangsa.”
R.J. Alfaro J.,
Penjabat Presiden Panama
16 Januari 1931 – 5 Juni 1932
Dini S.
26. PENTINGNYA ARSIP
"Dari semua aset yang dimiliki negara,
arsiplah aset yang paling berharga. Arsip
merupakan warisan nasional dari generasi
ke generasi yang perlu dipelihara &
dilestarikan. Tingkat peradaban suatu
bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan &
pelestarian terhadap arsipnya."
(Sir Arthur G. Doughty,
tokoh pendorong
penciptaan arsip Kanada, 1924)
Sir Arthur G. Doughty
Dini S.
27. Pentingnya Pengelolaan Arsip
“Dokumen2 negara terserak pada berbagai tempat tanpa
adanja suatu mekanisme jang wadjar, jang dapat
menundjukkan adanja dokumen2 tersebut, apabila berbagai
dokumen negara hilang atau dimusnahkan se-mata2 karena
tidak disadari nilai dokumen2 negara tersebut oleh
sementara pedjabat, maka tentu pemerintah tentu akan
menanggung akibat dari pada hilangnja informasi, jang
dapat menjulitkan pemerintah dalam usaha2 nja memberi
pelajanan kepada rakjat sebagai pemerintah yang baik.”
[Soeharto, Presiden Republik Indonesia pada “Seminar
Tropical Archivologi” , 1969]
28. 3 ( tiga )
Dimensi Kegunaan
MASA YANG AKAN DATANG
Menyediakan informasi yang
dapat digunakan sebagai
referensi untuk perencanaan
MASA KINI
Menyediakan informasi
untuk pelaksanaan kegiatan
MASA LAMPAU
Rekaman kegiatan dari suatu aktivitas
arsip dan pentingnya
arsip
29. Akibat dari adanya aktivitas kegiatan
organisasi/ orang
Senantiasa tercipta selama adanya
aktivitas & tidak akan tercipta apabila
tidak ada aktivitas kegiatan
MENGAPA ADA ARSIP ?
30. Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Daerah
Perguruan Tinggi
Ormas dan Parpol
BUMN dan Swasta
Perseorangan
PENCIPTA ARSIP
41. FUNGSI ARSIP
1. ARSIP DINAMIS
ARSIP YANG DIPERGUNAKAN SECARA LANGSUNG
DALAM KEGIATAN PENCIPTA ARSIP DAN DISIMPAN
SELAMA JANGKA WAKTU TERTENTU.
ARSIP DINAMIS
ARSIP AKTIF
ARSIP IN-AKTIF
42. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus;
Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.
Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip,
tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau
hilang.
Arsip Dinamis
Arsip Aktif
Sering
digunakan
Berada di Unit
Pengolah
Arsip Inaktif
Jarang
digunakan
Berada di
Unit
Kearsipan
Arsip Vital
43. 2. ARSIP STATIS
ARSIP YANG DIHASILKAN OLEH PENCIPTA
ARSIP KARENA MEMILIKI NILAI GUNA
KESEJARAHAN, TELAH HABIS RETENSINYA,
DAN BERKETERANGAN DIPERMANENKAN YANG
TELAH DIVERIFIKASI BAIK SECARA LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG OLEH ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN/ATAU
LEMBAGA KEARSIPAN.
44. # PRINSIP PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
• PENYIMPANAN ARSIP DIMULAI SEJAK BERKAS KERJA
DINYATAKAN SELESAI ATAU SUATU TRANSAKSI
DINYATAKAN SELESAI
• PENGELOLAAN ARSIP HARUS MAMPU MENJAMIN
DIPENUHINYA ASPEK KETERPERCAYAAN,
KEOTENTIKAN, KETERGUNAAN DAN KEUTUHAN ARSIP
• SISTEM PENYIMPANAN ARSIP DILAKSANAKAN UNTUK
MENJAMIN KECEPATAN PENEMUAN KEMBALI DAN
MENDUKUNG KEGIATAN PENYUSUTAN
• UNTUK MENDUKUNG KECEPATAN PENEMUAN
KEMBALI ARSIP, DITATA BERSADARKAN KLASIFIKASI
YANG DAPAT DITENTUKAN OLEH MASING-MASING
PENCIPTA ARSIP
45. . PENGELOLAN ARSIP DILAKSANAKAN UNTUK
MELINDUNGI ARSIP DARI AKSES YANG TIDAK SAH,
HILANG/RUSAK DARI PENCURIAN DAN BENCANA.
• PENGGUNAAN SARANA DAN PRASANA DAN
PENYIMPANAN ARSIP HARUS MEMPERTIMBANGKAN
FAKTOR KECEPATAN, KEMUDAHAN PENEMUAN
KEMBALI, KEAMANAN BAIK FISIK MAUPUN INFORMASI
• ARSIP HANYA DAPAT DILAYANGKAN DAN DIGUNAKAN
OLEH PIHAK –PIHAK YANG BERWENANG.
46. PENGGUNAAN ARSIP AKTIF
- PENGGUNAAN ARSIP AKTIF DILAKSANAKAN
BERDASARKAN SISTIM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP
- PENGGUNAAN ARSIP DIPERUNTUKKAN BAGI
KEPENTINGAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT
- KETERSEDIAAN DAN AUTENTITAS ARSIP DINAMIS
MENJADI TANGGUNGJAWAB PENCIPTA ARSIP
- PIMPINAN UNIT PENGOLAH TERHADAP KETERSEDIAAN,
PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN ARSIP AKTIF
47. #. PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF
PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF HARUS
MEMPERLIHATKAN PRINSIP KECEPATAN DAN
KETEPATAN, EFISIENSI DAN KEAMANAN
PENENTUAN LOKASI DAN RUANG SIMPAN ARSIP
INAKTIF MEMPERHATIKAN FAKTOR KEAMANAN,
KEMUDAHAN AKSES, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF
PENATAAN ARSIP INAKTIF HARUS MEMPERHATIKAN
PRINSIP ORIGINAL DAN PROVENANCE
SISTEM PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF DAPAT
DILAKUKAN SECARA MANUAL MAUPUN ELEKTRONIK.
48. MAKSUD PEMELIHARAAN ARSIP ADALAH:
. MENGUSAHAKAN AGAR BAHAN ARSIP TIDAK
CEPAT MENGALAMI KERUSAKAN
. BAHAN-BAHAN ARSIP DIUSAHAKAN AGAR
AWET
. BISA DIPAKAI LAMA KALAU MUNGKIN UNTUK
SELAMANYA, INFORMASI ARSIP DAPAT
DIMANFAATKAN SAMPAI GENERASI YANG
AKAN DATANG.
49. TUJUAN PEMELIHARAAN ARSIP ADALAH:
. MENYELAMATKAN NILAI INFORMASI ARSIP
. MENYELAMATKAN FISIK ARSIP
. MENGATASI KENDALA KEKURANGAN
RUANGAN
. MEMPERCEPAT PEROLEHAN INFORMASI
50. 3 .PENYUSUTAN ARSIP ADALAH:
KEGIATAN PENGURANGAN JUMLAH ARSIP
DENGAN CARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF
DARI UNIT PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN,
PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK MEMILIKI
NILAI GUNA, DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
KE LEMBAGA KEARSIPAN.
51. PENYUSUTAN ARSIP
• Permasalahan yang sering muncul dalam
pengelolaan arsip in aktif adalah bagaimana
cara menemukan arsip dengan cepat, tepat,
dan benar.
• Cepat berkaitan dengan waktu penemuan
kembali.
• Tepat yaitu arsip yang diminta sesuai dengan
arsip yang tersedia
• Benar adalah arsip harus diberikan kepada
orang yang berhak, hal ini upaya untuk
menjaga keamanan informasi arsip
52. LATAR BELAKANG PENYUSUTAN
a. AMANAH DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
NASIONAL
b. ARSIP TERUS BERTAMBAH, KARENA
BERTAMBAHNYA PENDUDUK DAN BERTAMBAHNYA
KEGIATAN
c. JIKA TIDAK DISUSUTKAN MEMBEBANI, BAIK DARI
SEGI BIAYA, PERALATAN, TEMPAT DAN SDM
55. TUJUAN PENYUSUTAN
a. MENGENDALIKAN ARSIP YANG TERCIPTA
b. PENDAYAGUNAAN ARSIP DINAMIS
c. MEMANTAPKAN PENYELAMATAN ARSIP YANG
BERNILAI PERMANEN
56. 6 BENTUK KEJAHATAN TERHADAP ARSIP/DOKUMEN
1. PEMALSUAN
2. PEMBOCORAN INFORMASI
3. MENYIMPAN,MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN YANG
BUKAN HAKNYA
4. MERAHASIAKAN ARSIP/DOKUMEN YANG SEHARUSNYA
DIKETAHUI OLEH YANG BERHAK
5. PEMUSNAHAN ARSIP/DOKUMEN TANPA PROSEDUR
YANG BENAR
6. PENGHILANGAN ARSIP/DOKUMEN SEBAGAI BARANG
BUKTI
57. SEHUBUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, MAKA
PENGELOLAAN ARSIP/DOKUMEN HARUS
DILAKSANAKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN DAN STANDAR KEARSIPAN SEJAK
PENCIPTAAN HINGGA PENYUSUTAN.
UNDANG-UNDANG 43 TAHUN 2009 PASAL 48, PP 28
TAHUN 2012 MENGAMANATKAN:
SETIAP LEMBAGA NEGARA, PEMDA, PERGURUAN
TINGGI, BUMN/BUMD WAJIB MEMILIKI JADWAL
RETENSI ARSIP.
59. RUANG LINGKUP PENYUSUTAN
a. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF DARI UNIT
PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN
b. PEMUSNAHAN ARSIP YANG TELAH HABIS
RETENSI DAN YANG TIDAK MEMILIKI NILAI
GUNA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
c. PENYERAHAN ARSIP STATIS OLEH PENCIPTA
ARSIP KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN
60. PEMINDAHAN ARSIP INAKATIF
A. MEMINDAHKAN ARSIP INAKTIF DIATUR OLEH
PIMPINAN PENCIPTA ARSIP
B. MEMBUAT BERITA ACARA PEMINDAHAN
C. DILAMPIRKAN DAFTAR ARSIP YANG DIPINDAHKAN
61. PEMUSNAHAN ARSIP
- PEMUSNAHAN
- TAK BERNILAIGUNA
- HABIS RETENSI
- TAK ADA PERATURAN YANG MELARANG
- TAK TERKAIT PERKARA, KASUS
- PEMUSNAHAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PENCIPTA
ARSIP
62. - PIMPINAN LEMBAGA DAPAT MENETAPKAN KEPUTUSAN PEMUSNAHAN
SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN KEPALA ARSIP NASIONAL
- PEMUSNAHAN ARSIP DILAKSANAKAN SECARA TOTAL
- DISAKSIKAN 2 (DUA) PEJABAT DARI BIDANG HUKUM/PERUNDANG-
UNDANGAN DAN ATAU BIDANG PENGAWASAN
- DIBUAT DAFTAR ARSIP DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
63. • KONSULTASI
ANRI
• PENGESAHAN
– DAFTAR ARSIP
– BERITA ACARA
– SAKSI:
– PEJABAT BIDANG HUKUM
– PEJABAT BIDANG PENGAWASAN
• PELAKSANAAN TOTAL: CACAH, KIMIAWI
PEMUSNAHAN ARSIP
64. PENYERAHAN ARSIP
- PENYERAHAN ARSIP STATIS (BERNILAIGUNA
KESEJARAH, HABIS RETENSI DAN DINYATAKAN
PERMANEN)
- PENYERAHAN ARSIP STATIS (TIDAK DIKENALI
PENCIPTANYA, TIDAK ADA JRA, DAN SEBAGAI DPA)
- PENCIPTA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP OTENTITAS,
REHABILITAS DAN KEUTUHAN ARSIP STATIS
- PENYERAHAN ARSIP STATIS LEMBAGA NEGARA KE ARSIP
NASIONAL