1. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN PELAJAR PERANTAUAN SYEKH HAMZAH FANSURI
(HPP-SHaF) KOTA SUBULUSSALAM – BANDA ACEH
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Anggota HPP-SHaF adalah:
1. Anggota Biasa yaitu anggota yang berasal dari mahasiswa/I dan pelajar yang berasal
dari Kota Subulussalam di Banda Aceh dan Aceh Besar serta telah bersedia menjadi
anggota HPP-SHaF;
2. Anggota kehormatan yaitu anggota biasa yang telah menyelesaikan kuliah dan loyal
terhadap organisasi.
Pasal 2
Anggota HPP-SHaF dapat hilang karena:
1. Meninggal Dunia;
2. Mengundurkan diri dari keanggotaan HPP-SHaF;
3. Melanggar AD/ART HPP-SHaF.
BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN SANGSI-SANGSI
Pasal 3
Hak-hak anggota HPP-SHaF adalah;
1. Setiap anggota HPP-SHaF mempunyai hak untuk membela diri.
2. Setiap anggota HPP-SHaF berhak mengeluarkan pendapat dan perlakuan yang sama.
Pasal 4
Kewajiban-kewajiban anggota HPP-SHaF yaitu:
1. Setiap anggota HPP-SHaF harus menjunjung tinggi dan mentaati segala peraturan
yang berlaku di HPP-SHaF.
2. Setiap anggota HPP-SHaF harus menjaga dan memelihara nama baik HPP-SHaF dan
daerah.
Pasal 5
Sangsi-sangsi anggota HPP-SHaF yaitu:
1. Setiap anggota HPP-SHaF dapat dikenakan sangsi apabila melanggar AD/ART HPP-
SHaF yang berlaku di HPP-SHaF.
2. Setiap anggota HPP-SHaF dapat dikenakan sangsi apabila telah menghilangkan nama
baik HPP-SHaF.
3. Sangsi-sangsi dapat dilakukan oleh pengurus HPP-SHaF dengan mempertimbangkan
atau rapat pengurus.
1

2. BAB III
MUSYAWARAH BESAR (MUBES) KEORGANISASIAN
Pasal 6
Tugas dan wewenang MUBES HPP-SHaF sekurang-kurangnya yaitu:
1. Menetapkan AD/ART HPP-SHaF;
2. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) HPP-SHaF;
3. Memberhentikan pengurus dan memilih serta menetapkan pengurus periode
selanjutnya.
Pasal 7
Hak dan kewajiban MUBES HPP-SHaF yaitu:
1. MUBES HPP-SHaF berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART, Azas dan Tujuan
HPP-SHaF;
2. MUBES HPP-SHaF berhak membuat ketetapan dan peraturan yang di perlukan untuk
dapat melaksanakan azas dan tujuan organisasi
3. MUBES HPP-SHaF berhak membuat dan membentuk AD/ART HPP-SHaF;
Pasal 8
1. MUBES HPP-SHaF dihadiri oleh anggota biasa dan anggota kehormatan;
2. Pemberhentian anggota MUBES HPP-SHaF dilakukan karena
a. Atas permintaan sendiri;
b. Dicabut keanggotaannya dalam MUBES HPP-SHaF karena melanggar peraturan
MUBES.
Pasal 9
Hak dan kewajiban anggota MUBES HPP-SHaF yaitu:
1. Setiap anggota MUBES HPP-SHaF yang berstatus anggota buasa mempunyai hak
suara dan hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
2. Setiap anggota MUBES HPP-SHaF yang berstatus anggota kehormatan hanya
mempunyai hak bicara.
Pasal 10
Tata tertip sidang akan di putuskan dalam persidangan MUBES HPP-SHaF.
Pasal 11
Sidang-sidang MUBES HPP-SHaF yaitu:
1. Persidangan HPP-SHaF terdiri dari Sidang Umum dan Sidang Istimewa.
2. Sidang Umum dan Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama.
2

3. Pasal 12
Kedudukan sidang-sidang HPP-SHaF yaitu:
1. Sidang Umum merupakan forum tertinggi dalam MUBES HPP-SHaF .
2. Sidang umum adalah persidangan diawal kepengurusan MUBES HPP-SHaF, untuk
menjalankan tugas MUBES HPP-SHaF seperti termaktub dalam pasal 6 ART.
3. Sidang Umum berbentuk sidang pleno untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan
MUBES HPP-SHaF.
4. Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota HPP-SHaF.
5. Dalam keadaan dimana ketua Umum HPP-SHaF belum dan atau tidak dapat dipilih
maka penetapan ketua Umum dapat dilakukan dalam sidang Umum MUBES HPP-
SHaF berikutnya berikutnya.
Pasal 13
Sidang istimewa dapat dilakukan untuk:
1. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum HPP-SHaF dan membebas-tugaskan jika
mengundurkan diri dan atau terbukti melanggar AD/ART dan mekanisme kerja HPP-
SHaF dan atau ketetapan lainnya.
2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum HPP-SHaF dari hasil pemilihan.
3. Mengubah dan menetapkan AD/ART, GBHO atau Referendum untuk membubarkan
HPP-SHaF.
Pasal 14
Syarat sidang dilaksanakan yaitu:
1. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh sekuran-kurangnya 2/3
anggota biasa HPP-SHaF.
2. Sidang istimewa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota
biasa HPP-SHaF.
3. Keputusan ketetapan sidang istimewa dianggap sah apabila diuslkan oleh sekurang-
kurangnya 2/3 anggota biasa HPP-SHaF yang hadir.
Pasal 15
Sidang umum paripurna adalah persidangan diakhir periode MUBES HPP-SHaF untuk
meminta pertanggungjawaban pengurus HPP-SHaF.
BAB IV
PENGURUS HPP-SHAF
Pasal 16
Hak dan kewajiban pengurus HPP-SHaF yaitu:
1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi azas dan tujuan HPP-SHaF.
3

4. 2. Pengurus HPP-SHaF harus menjunjung tinggi AD/ART HPP-SHaF.
3. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dan sah dalam melaksanakan
program kerja;
4. Menjalin koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, tokoh
masyarakat, dan organisasi lainnya dilingkungan daerah Kota Subulussalam khususnya
dan Pemerintah Aceh serta provinsi lain pada umumnya.
Pasal 17
Susunan pengurus HPP-SHaF ialah:
1. Pengurus HPP-SHaF terdiri atas ketua Umum, wakil ketua Umum, sekretaris umum,
bendahara umum, serta ketua-ketua bidang yang selanjutnya disebut pengurus harian.
2. Pembentukan dan pemilihan anggota bidang-bidang keorganisasian adalah hak
preogatif Ketua Umum HPP-SHaF;
3. Wakil ketua Umum, sekretaris umum, bendahara umum, serta ketua-ketua bidang
HPP-SHaF harus bertanggungjawab kepada Ketua Umum HPP-SHaF.
Pasal 18
1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur
dikemudian hari oleh Pengurus Harian sesuai dengan peraturan dan ketetapan HPP-
SHaF.
2. AD/ART ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan waktu yang berlaku.
Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 3 Juni 2012
Ketua Terpilih Wakil Terpilih
Hasbullah Muslim
Pimpina Presedium Sidang
Pimpinan Sidang 1 Pimpinan Sidang 2 Pimpinan Sidang 3
Marzatillah Dewi Andawiyah Safiah Kombih
Ketua Pimpinan Sidang Komisi Pemilihan Raya (KPR)
Hermansyah Rudi Darwin
4