Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia. APBD disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara yang ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Rancangan APBD kemudian disampaikan ke dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas dan disetujui.

1. Kepala SKPKPD selaku Pejabat Pengelola APBD
Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang
Presiden selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala
Pemerintahan Daerah
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. APBD merupakan wujud
pengelolaan keuangan daerah
yang ditetapkan setiap tahun
dengan Peraturan Daerah
APBD disusun dengan
mempedomani KUA PPAS yang
berdasarkan RKPD
Azas Umum APBD
Otorisasi
Perencanaan
Pengawasan
Alokasi
Distribusi
Stabilisasi
Fungsi APBD
Azas Umum dan Fungsi APBD

3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.
-PP 12 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (2)-
• SilPA
• Pencairan Dana Cadangan
• Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan
• Penerimaan pinjaman daerah
• Penerimaan kembali pemberian dana
pinjaman daerah
• Penerimaan pembiayaan lain sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
• Pembayaran cicilan pokok utang jatuh
tempo
• Penyertaan modal daerah
• Pembentukan dana cadangan
• Pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

4. Mekanisme Penyusunan APBD
PEMDA
Kebijakan Umum APBD
dan PPAS DPRD
Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Kesepakatan
Prestasi kerja yg
akan dicapai
& prakiraan
belanja
Rencana Kerja
dan Anggaran
Rancangan Peraturan Daerah
(RPD) tentang RAPBD
Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

5. KUA dan PPAS
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 tahun
(PP 12 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22)
• Kondisi ekonomi makro daerah
• Asumsi penyusunan APBD
• Kebijakan Pendapatan Daerah
• Kebijakan Belanja Daerah
• Kebijakan Pembiayaan Daerah
• Strategi Pencapaian
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
(PP 12 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23)
• Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
• Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas
dan program nasional dalam RKPP
• Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program dan kegiatan
Dibahas bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD

6. RKA SKPD
KUA dan PPAS RKA SKPD
Kepala SKPD
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
menjalankan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD
Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah Daerah
Penganggaran Terpadu
Penganggaran Berdasarkan Kinerja

7. Penyiapan Raperda APBD
7
Kepala SKPD/SKPKD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
PPKD
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
RKA-SKPD/
RKA-PPKD
Disampaikan
RKA-
SKPD/RKA-
PPKD
RKA-
SKPD/
PPKD
Dibahas
● kebijakan umum APBD
● prioritas dan plafon anggaran
sementara
● prakiraan maju yang telah
disetujui tahun anggaran
sebelumnya
● dokumen perencanaan lainnya
● capaian kinerja
● indikator kinerja
● analisis standar belanja
● standar satuan harga
● standar pelayanan minimal
penelaahan
kesesuaian
dengan
Raperda
tentang
APBD
Nota
Keuangan
Rancangan
APBD
dokumen
pendukung
RKA-SKPD/PPKD
yang telah ditelaah

8. Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD
8
Raperda
tentang APBD
Penjelasan
Dokumen
Pendukung
Kepala
Daerah DPRD
menyampaikan
kepada
minggu pertama
Oktober tahun
sebelumnya
• DPRD dapat menyampaikan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran
dalam Raperda APBD
• Paling lambat diputuskan 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan
• Apabila DPRD tidak menyetujui Raperda APBD yang disampaikan oleh Kepala Daerah untuk membiayai
keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya.