Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan, meliputi pengumuman rencana usaha, masyarakat yang terlibat, wakil masyarakat dalam komisi penilai AMDAL, dan konsultasi publik. Peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses izin lingkungan dan mencabut Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah ini mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terbatas di Indonesia. Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan menganggarkan dan melaporkannya secara tahunan kepada pemegang saham. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan serta member
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Peraturan ini mendefinisikan berbagai istilah terkait perizinan berusaha, mengatur jenis perizinan berusaha dan pemohon perizinan, serta mengatur pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS dan lembaga pengelola OSS.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Peraturan ini mengatur jenis perizinan berusaha, pemohon, penerbit, pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi, reformasi perizinan berusaha sektor, sistem OSS, lembaga pengelola OSS, pendanaan OSS, insentif/disinsentif, penyelesaian permasalahan perizinan berus
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang bersumber dari APBN/APBD, dan penyesuaan ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
Dokumen tersebut merupakan pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional yang mencakup lingkup peraturan menteri PU No. 04/PRT/W/2011 tentang wewenang pemberian izin usaha jasa konstruksi, persyaratan dan tata cara pemberiannya, tanda daftar usaha orang perseorangan, hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan dan pengawasan terkait izin usaha jasa konstruksi.
1. Dokumen ini membahas tentang dasar hukum dan tata cara penyusunan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis produk hukum menteri dijelaskan, termasuk penyusunan, perubahan, dan pencabutan peraturan menteri. 3. Tata cara penomoran, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan menteri yang telah ditandatangani juga diuraikan
Peraturan Pemerintah ini mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terbatas di Indonesia. Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan menganggarkan dan melaporkannya secara tahunan kepada pemegang saham. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan serta member
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Peraturan ini mendefinisikan berbagai istilah terkait perizinan berusaha, mengatur jenis perizinan berusaha dan pemohon perizinan, serta mengatur pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS dan lembaga pengelola OSS.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Peraturan ini mengatur jenis perizinan berusaha, pemohon, penerbit, pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi, reformasi perizinan berusaha sektor, sistem OSS, lembaga pengelola OSS, pendanaan OSS, insentif/disinsentif, penyelesaian permasalahan perizinan berus
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang bersumber dari APBN/APBD, dan penyesuaan ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
Dokumen tersebut merupakan pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional yang mencakup lingkup peraturan menteri PU No. 04/PRT/W/2011 tentang wewenang pemberian izin usaha jasa konstruksi, persyaratan dan tata cara pemberiannya, tanda daftar usaha orang perseorangan, hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan dan pengawasan terkait izin usaha jasa konstruksi.
1. Dokumen ini membahas tentang dasar hukum dan tata cara penyusunan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis produk hukum menteri dijelaskan, termasuk penyusunan, perubahan, dan pencabutan peraturan menteri. 3. Tata cara penomoran, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan menteri yang telah ditandatangani juga diuraikan
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2012 menggantikan peraturan sebelumnya tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Peraturan ini terdiri dari 7 pasal dan 5 lampiran yang mengatur tentang penapisan, kawasan lindung, penambahan jenis kegiatan wajib AMDAL, dan pencabutan peraturan sebelumnya.
AMDAL dan UKL/UPL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL digunakan untuk kegiatan berdampak besar sedangkan UKL/UPL untuk kegiatan berdampak kecil yang dapat dikelola. Keduanya bertujuan mengidentifikasi dampak lingkungan dan memberikan masukan untuk pengambilan keputusan ijin usaha.
Dokumen ini membahas kebijakan terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk usaha dan kegiatan yang sudah berjalan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dokumen ini menjelaskan perubahan kriteria dan mekanisme pengenaan DELH/DPLH, persyaratan penyusunan DELH/DPLH, serta muatan yang har
Pengertian, proses dan manfaat andal muchsinraysa hasdi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, proses, dan manfaat kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) untuk kegiatan pembangunan. Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, mencakup proses pelingkupan, penyusunan dokumen, penilaian, dan persetujuan untuk mendapatkan izin lingkungan. AMDAL bertujuan memastikan keberlanjutan
Dokumen tersebut membahas standar pelayanan prosedur dokumen lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan. Terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL beserta proses pengajuan dan penilaian masing-masing dokumen. Juga diuraikan sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan izin lingkungan.
Dokumen tersebut merupakan standar pelayanan publik untuk penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Pinrang. Izin lingkungan terdiri atas 3 jenis yaitu izin penyimpanan limbah B3, rekomendasi UKL-UPL, dan persetujuan SPPL. Dokumen menjelaskan prosedur perizinan mulai dari pengajuan, evaluasi teknis, pembayaran retribusi, hingga penerbitan izin lingkungan oleh BP2TPM Kabupaten Pinrang.
UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. UKL-UPL wajib disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, yang bertujuan memberikan informasi keputusan izin usaha atau kegiatan. Proses penyusunan UKL-UPL melibatkan pemrakarsa, instansi
UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. UKL-UPL wajib disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, yang bertujuan memberikan informasi keputusan izin usaha atau kegiatan. Proses penyusunan UKL-UPL melibatkan pemrakarsa, instansi
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2012 menggantikan peraturan sebelumnya tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Peraturan ini terdiri dari 7 pasal dan 5 lampiran yang mengatur tentang penapisan, kawasan lindung, penambahan jenis kegiatan wajib AMDAL, dan pencabutan peraturan sebelumnya.
AMDAL dan UKL/UPL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL digunakan untuk kegiatan berdampak besar sedangkan UKL/UPL untuk kegiatan berdampak kecil yang dapat dikelola. Keduanya bertujuan mengidentifikasi dampak lingkungan dan memberikan masukan untuk pengambilan keputusan ijin usaha.
Dokumen ini membahas kebijakan terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk usaha dan kegiatan yang sudah berjalan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dokumen ini menjelaskan perubahan kriteria dan mekanisme pengenaan DELH/DPLH, persyaratan penyusunan DELH/DPLH, serta muatan yang har
Pengertian, proses dan manfaat andal muchsinraysa hasdi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, proses, dan manfaat kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) untuk kegiatan pembangunan. Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, mencakup proses pelingkupan, penyusunan dokumen, penilaian, dan persetujuan untuk mendapatkan izin lingkungan. AMDAL bertujuan memastikan keberlanjutan
Dokumen tersebut membahas standar pelayanan prosedur dokumen lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan. Terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL beserta proses pengajuan dan penilaian masing-masing dokumen. Juga diuraikan sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan izin lingkungan.
Dokumen tersebut merupakan standar pelayanan publik untuk penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Pinrang. Izin lingkungan terdiri atas 3 jenis yaitu izin penyimpanan limbah B3, rekomendasi UKL-UPL, dan persetujuan SPPL. Dokumen menjelaskan prosedur perizinan mulai dari pengajuan, evaluasi teknis, pembayaran retribusi, hingga penerbitan izin lingkungan oleh BP2TPM Kabupaten Pinrang.
UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. UKL-UPL wajib disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, yang bertujuan memberikan informasi keputusan izin usaha atau kegiatan. Proses penyusunan UKL-UPL melibatkan pemrakarsa, instansi
UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. UKL-UPL wajib disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, yang bertujuan memberikan informasi keputusan izin usaha atau kegiatan. Proses penyusunan UKL-UPL melibatkan pemrakarsa, instansi
1. AMDAL & LINGKUNGAN
18 November 2012
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang
Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL dan Izin Lingkungan
Satu lagi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada tahun 2012, yaitu
peraturan teknis terkait terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012
tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL dan Izin Lingkungan.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai
dari pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh)
hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, penunjukkan wakil
masyarakat yang terlibat dalam keanggotan Komisi Penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi
publik.
Selain itu peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin
lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan diatur adanya pengumumam pada saat
permohonan dan pesertujuan izin lingkungan.
Dengan terbitnya PermenLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam
Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, maka Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000
tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL dinayatakan
dicabut dan tidak berlaku.
Untuk lebih lengkapnya silahkan download di bawah ini:
1. PermenLH No. 17 Tahun 2012
2. Lampiran PermenLH No. 17 Tahun 2012
0 komentar
Label: Peraturan
06 November 2012
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
2. Dengan terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ada perubahan mendasar
terhadap tata cara penyusunan dokumen Amdal. Sebelumnya dalam PP Nomor 27 Tahun 1999
tentang AMDAL, disebutkan bahwa dokumen AMDAL adalah dokumen yang terdiri dari 5
dokumen yaitu Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif. Tetapi
dalam PP Nomor 27 Tahun 2012, dokumen Amdal hanya terdiri dari 3 dokumen saja, yaitu
Dokumen KA-ANDAL, ANDAL dan RKL-RPL.
Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan PermenLH
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan. Peraturan ini
mengatur tentang pedoman penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Ada beberapa
perubahan tata cara penyusunan Amdal dalam peraturan ini. Ada penguatan kajian dan
penyederhanaan penyusunan Amdal dan UKL-UPL. Selanjutnya dengan terbitnya PermenLH
Nomor 16 Tahun 2012, maka sekaligus mencabut:
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen AMDAL
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL
dan SPPL.
Untuk lengkapnya silahkan download di bawah ini:
1. PermenLH No. 16 Tahun 2012
2. Lampiran I
3. Lampiran II
4. Lampiran III
5. Lampiran IV
6. Lampiran V
2 komentar
Label: Peraturan
03 November 2012
Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2012
Sejak terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Kementerian Lingkungan
Hidup telah menerbitkan peraturan-peraturan teknisnya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri sebelumnya
yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur
tentang hal yang sama.
Peraturan Menteri ini terdiri dari:
1. Batang Tubuh yang terdiri dari 7 Pasal
* Pasal 1 : Ketentuan Umum
* Pasal 2 : Penapisan
* Pasal 3 : Kawasan Lindung
* Pasal 4 : Penambahan Wajib Amdal
* Pasal 5 : "Delisting wajib Amdal"
3. * Pasal 6 : Pencabutan PermenLH No. 11 Tahun 2006
* Pasal 7 : Masa Berlaku Permen ini
2. Lampiran I : Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Amdal
3. Lampiran II : Bagan Alir Tata Cara Penapisan untuk Menentukan Wajib Tidaknya
Suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dilengkapi dengan Amdal
4. Lampiran III : Daftar Kawasan Lindung
5. Lampiran IV : Kriteria Penapisan
6. Lampiran V : Ringkasan informasi awal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan
dilakukan Penapisan.
Untuk lengkapnya silahkan download di sini
0 komentar
Label: Peraturan
01 November 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012)
adalah Peraturan Pemerintah yang menggantikan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal.
Peraturan ini adalah peraturan turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur tentang Amdal, UKL-UPL dan Izin
Lingkungan. Untuk mendapatkan filenya silahkan download di sini
0 komentar
Label: Peraturan
25 Juli 2011
RUMUSAN RAPAT KERJA NASIONAL AMDAL TAHUN 2011
Rumusan Rapat Kerja Nasional Amdal 2011
Bali Nusa Dua Convention Center, 13-14 Juli 2011
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) AMDAL 2011 yang berlangsung selama dua hari (13-14
Juli 2011) bertemakan “25 Tahun Amdal, Awal Pencapaian Mutu Amdal”.
RAKERNAS AMDAL 2011 dibuka oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan dilanjutkan
dengan pemaparan mengenai RPP Amdal, RPP Perizinan Lingkungan, dan rancangan Peraturan
MENLH tentang Tata Cara Audit Lingkungan serta pandangan daerah terhadap implementasi
kebijakan lisensi komisi penilai AMDAL, sertifikasi dan registrasi penyusun amdal. RAKENAS
AMDAL 2011 juga membicarakan pengalaman dan mimpi amdal, serta memaparkan grand
4. strategi amdal dan pengalaman praktek penilaian AMDAL di Belanda.
Dengan memperhatikan pemaparan para narasumber serta diskusi yang berkembang, maka
RAKERNAS AMDAL menyimpulkan dan merumuskan hal-hal sebagai berikut:
1. AMDAL merupakan instrumen lingkungan hidup yang sangat dinamis dan adaptif di
Indonesia. Dalam kurun waktu 25 tahun, sistem AMDAL dengan berbagai infrastruktur
pendukungnya telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Selama 25 tahun pelaksanaan
AMDAL di Indonesia, banyak kemajuan dan prestasi yang sudah berhasil diraih dan tidak sedikit
permasalahan-permasalahan yang masih mengemuka dan menjadi sorotan. Pengalaman berharga
selama 25 tahun merupakan modal dan momentum yang sangat penting untuk memperbaiki dan
mengembangan sistem AMDAL yang efektif, efisien dan berwibawa, sehingga Indonesia di
masa depan menjadi lebih baik.
2. MENLH memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para perintis sistem
AMDAL Indonesia dan kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran, energi, tenaga dan
pendanaan untuk mengembangan sistem AMDAL Indonesia dengan berbagai infrastruktur
pendukungnya mulai dari aspek kebijakan, teknis-saintifik, sampai dengan kapasitas SDM dan
kelembagaan serta etika selama 25 tahun ini sehingga menjadi sistem yang mapan seperti saat
ini.
3. Kebijakan dan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi kompetensi penyusun AMDAL
menimbulkan ekses akibat ketidakseimbangan supply and demand. Perlu ada kebijakan dan
program jangka pendek dan menengah untuk melakukan percepatan atau akselerasi sistem
sertifikasi dan registrasi kompetensi agar keseimbangan dapat diciptakan dan ekses dapat
diminimalisasi disamping itu evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi sistem AMDAL yang
antara lain mencakup lisensi, sertifikasi dan registrasi yang telah berjalan selama ini perlu
dilakukan secara periodik/berkala, sehingga sistem standarisasi tersebut dapat terus diperbaiki
dan disempurnakan.
4. DELH dan DPLH merupakan kebijakan “pemutihan terakhir” seperti ditegaskan dalam pasal
121 UU 32 Tahun 2009 dan diatur dalam Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010. Masa
„pemutihan‟ ini akan berakhir pengesahannya (DPLH dan DELH) pada tanggal 3 Oktober 2011
dan tidak dapat diperpanjang lagi. Karena kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang
memenuhi syarat dapat segera memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Mengingat
waktu yang tersisa sangat terbatas maka diperlukan pembinaan yang intensif kepada usaha
dan/atau kegiatan yang wajib DELH atau DPLH untuk dapat memenuhi tengat waktu ini. Di
samping itu perlu dukungan dari instansi lingkungan pusat, provinsi, atau kabupaten/kota untuk
mendukung penuh dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses
penilaian, pemeriksaan dan persetujuan rekomendasi DELH atau DPLH. Kementerian
Lingkungan Hidup diminta untuk mengambil kebijakan agar pelaksanaan penetapan DELH
(persyaratan penyusun DELH) dapat mendukung percepatan penyusunan DELH. PSL/PPLH
dapat dilibatkan dalam melakukan pembinaan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib
menyusun DELH atau DPLH.
5. Penyusun AMDAL sesuai dengan ketentuan pasal 27 UU 32 Tahun 2009 pada dasarnya dapat
dilakukan oleh pemrakarsa dengan meminta bantuan pihak lain, yaitu penyusun AMDAL
5. perorangan yang tersertifikasi yang menjadi bagian dari pemrakarsa itu sendiri dan penyusun
AMDAL yang tergabung dalam LPJP yang teregistrasi.
6. Pelaksanaan AMDAL ke depan diarahkan lebih sederhana (streamline), bermutu dan efektif.
Pengembangan berbagai kebijakan dan infrastruktur sistem AMDAL kedepan harus dapat
menciptakan proses AMDAL yang lebih sederhana, transparan, cepat, dan rasional, serta
menghilangkan kendala-kendala birokrasi dan formalitas yang tidak perlu, tanpa mengurangi
makna AMDAL sebagai kajian ilmiah. Karena itu proses penilaian amdal harus dapat memenuhi
kaidah-kaidah pelayanan publik yang prima yaitu: pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.
7. PP AMDAL yang baru menuntut profesionalisme dan akuntabilitas serta integritas semua
pihak terkait dengan pelaksanaan sistem AMDAL: pemrakarsa, penyusun AMDAL, penilai
AMDAL dan pengambil keputusan serta masyarakat.
8. Peningkatan kapasitas, pengawasan dan penegakan hukum sebagai tindak lanjut standarisasi
melalui lisensi, sertifikasi dan registrasi harus ditingkatkan untuk mencegah deviasi,
penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem AMDAL. Upaya tersebut
memerlukan dukungan semua pihak, termasuk Kepala Daerah dan DPRD. Dukungan semua
pihak tersebut merupakan kunci sukses bagi sistem AMDAL yang efektif, efisien dan berwibawa
dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
9. Perumusan hubungan AMDAL dan instrumen lingkungan hidup lainnya juga sangat penting.
Efektifitas AMDAL sebagai perangkat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu
didukung oleh pengembangan berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya.
10. Sehubungan dengan akan segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah
tentang Izin Lingkungan, maka diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dapat segera
menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar Peraturan Pemerintah yang baru tersebut
dapat efektif dilaksanakan.
Peraturan-peraturan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang baru antara lain:
- Pedoman penyusunan dan penilaian AMDAL;
- Pengaturan tentang sertifikasi dan registrasi penyusunan AMDAL;
- Pengaturan tentang lembaga pelatihan kompetensi beserta kurikulum diklat penilaian dan
penyusunan AMDAL.
11. Kementerian Lingkungan Hidup akan meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas daerah
dalam penilaian AMDAL untuk memenuhi persyaratan lisensi, khususnya melalui kegiatan
diklat AMDAL.
0 komentar
Label: Artikel
Panduan Memprakirakan Dampak Lingkungan: Kualitas Air Permukaan
6. Penyelenggaraan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia masih
membutuhkan berbagai penyempurnaan. Baik itu penyempurnaan pada aspek peraturan, aspek
kelembagaan, maupun aspek sumber daya manusia pelaksana AMDAL. Selain aspek-aspek
tersebut, KLH juga masih menjumpai berbagai kekurangan pada aspek teknik pengerjaan
AMDAL.
Sorotan khusus diberikan banyak pihak terhadap lemahnya proses prakiraan dampak lingkungan
dalam kajian ANDAL. Banyak konsultan penyusun AMDAL mengerjakannya dengan
menggunakan metodologi prakiraan dampak yang kurang tepat.
Buku Memprakirakan Dampak Lingkungan: Kualitas Air Permukaan ini diterbitkan sebagai
salah satu wujud upaya KLH untuk meningkatkan kualitas proses prakiraan dampak.
Sebagaimana tercermin dari judulnya, buku ini memang khusus membahas prakiraan dampak
terhadap kualitas air permukaan. Penekanan khusus diberikan pada urutan langkah kerja dan
output yang sebaiknya dihasilkan dari proses prakiraan dampak kualitas air permukaan.
Untuk selengkapnya silahkan download link di bawah ini:
Panduan Memprakirakan Dampak Lingkungan: Kualitas Air Permukaan
2 komentar
Label: Buku Panduan
17 Juli 2011
SIARAN PERS RAKERNAS AMDAL TAHUN 2011
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
SIARAN PERS
25 Tahun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Denpasar, Bali, 13 Juli 2011 – Menyambut peringatan 25 tahun AMDAL, Menteri Negara
Lingkungan Hidup hari ini membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMDAL 2011 dengan
tema “25 Tahun AMDAL, Awal Pencapaian Mutu AMDAL” sebagai momentum dan langkah
awal bagi semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan mutu pelaksanaan sistem AMDAL di
Indonesi. Dalam forum ini Kementerian Lingkungan Hidup melibatkan 1000 peserta terdiri dari
instansi lingkungan hidup di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, instansi sektor
terkait, pemrakarsa kegiatan, konsultan penyusun AMDAL, LSM, tokoh masyarakat, dan
perguruan tinggi.
Kebijakan AMDAL di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1986 dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1986 tentang AMDAL. Sejak tahun 1986 hingga saat ini telah
terjadi 2 kali revisi terhadap peraturan AMDAL, melalui PP 51 Tahun 1993 dan PP 27 Tahun
1999, namun kualitas dokumen AMDAL tidak mengalami perbaikan yang signifikan selama
perubahan kebijakan tersebut. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Ir. Gusti
Muhammad Hatta, MS, mengatakan “ke depan AMDAL harus menjadi instrumen yang efektif,
efisien dan berwibawa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia”.
7. Beberapa langkah ke depan yang harus dikaji, dirumuskan dan dilakukan bersama antara lain
adalah (1) Merumuskan dan menerapkan hubungan antara AMDAL dengan instrumen
lingkungan lainnya yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009. Efektivitas AMDAL sebagai
perangkat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi tata ruang, KLHS,
pengawasan, penegakan hukum; (2) Mengembangan sistem AMDAL yang dapat mendorong
efisiensi usaha/kegiatan, AMDAL juga dapat menjadi perangkat untuk meningkatkan
keunggulan kompetetif dan mendorong berkembangnya Investasi hijau yang menguntungkan;
(3) Merumuskan dan menyusun daftar kegiatan wajib AMDAL yang proporsional dan selektif;
(4) Merumuskan Kebijakan-kebijakan AMDAL yang jelas dan tegas sehingga tidak
menimbulkan interpretasi yang beragam serta dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi
pengembangan berbagai metodologi AMDAL; (5) Mengembangan sistem informasi AMDAL
yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga dapat membantu
penyelenggaraan proses data dan informasi AMDAL secara lebih efektif, efisien serta mudah
diakses; (6) Melakukan stream-lining proses penilaian AMDAL sehingga dapat memenuhi
kaidah-kaidah pelayanan publik yang prima yaitu: pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur; (7) Peningkatan kapasitas pelaksanaan sistem AMDAL. Perlu
dikembangkan kerjasama antara KLH, Provinsi dan PSL/PPLH serta lembaga donor, komisi
penilai AMDAL, para pengambil keputusan, para penyusun AMDAL, pemraksarsa kegiatan,
pakar/tenaga ahli serta masyarakat luas di daerah; (8) Mengembangkan komisi amdal
independen dan profesional yang dapat menilai dokumen AMDAL secara ilmiah dari segi
substansinya serta dapat menghasilkan rekomendasi yang obyektif.
Melalui forum ini para pihak terkait AMDAL dapat mengevaluasi dan mengambil pembelajaran
dari perjalanan AMDAL selama 25 tahun serta kemudian merumuskan langkah-langkah yang
kongkrit, jelas dan terukur untuk dapat menjadikan AMDAL sebagai perangkat yang mendukung
green economy dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
0 komentar
Posting Lama Beranda
Categories
Artikel (10)
Buku Panduan (2)
Peraturan (21)
Link
http://geospatial.menlh.go.id
http://amdal.intakindo.info
http://www.menlh.go.id
Arsip
► 2009 (16)
8. ► 2010 (14)
► 2011 (6)
▼ 2012 (4)
o ▼ November (4)
► Nov 01 (1)
► Nov 03 (1)
► Nov 06 (1)
▼ Nov 18 (1)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 T...
AMDAL dan LINGKUNGAN
FEEDJIT Live Traffic Feed
Pengunjung
Followers
Translate
Select Language ▼
Cari Blog Ini