-

1. AMDAL SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGK
• Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia
pada dasarnya terbagi dalam kategori, yaitu :
– Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan
konservasi, serta kebijakan pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan.
– Cakupan kebijakan ini terbagi dalam lingkup dalam
negeri yang mencakup tingkat nasional dan daerah,
serta lingkup luar negeri untuk memenuhi tanggung
jawab komitmen internasional.
– Dalam struktur pemerintahan, pelaksanaan kedua
kebijakan ini tidak berada di bawah satu lembaga, baik
di tingkat nasional maupun daerah.

3. PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGK
• Penetapan perangkat hukum berupa Undang-undang
terkait Lingkungan Hidup, diantaranya :
– UU No. 32 thn 2009 ttg Perlindungan & Pengelolaan
LH.
– UU No. 26 thn 2007 ttg Penataan Ruang.
– UU No. 27 thn 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil.
– UU No. 5 thn 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.
– UU No 41 thn 1999 ttg Kehutanan.
– UU No.7 thn 2004 ttg Pengelolaan Sumberdaya Air
– dan lain-lain (PP, PERMEN LH).

4. PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGK
• Sistem ecolabelling
– Penggunaan tekanan sosial
– Kekuatan konsumen utk menekan produsen
• Insentif untuk pengelolaan lingkungan
– Kalpataru= pohon kehidupan
• Kategori penghargaan kalpataru :
– Perintis Lingkungan : diberikan kpd rakyat biasa (bukan
pejabat pemerintah).
– Pengabdi Lingkungan : diberikan kpd petugas penyuluh
lapangan (PPL).
– Penyelamat Lingkungan : diberikan kpd kelompok
masyarakat.
– Pembina Lingkungan : diberikan kpd industriawan,
pengusaha, dosen, lembaga atau badan hukum.

5. PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGK
– Penghargaan Adipura = Kota Indah & Agung
• Penghargaan Adipura diberikan kepada kota yg
masyarakatnya mampu membina lingkungan kota
yg bersih, sehat dan indah.
• Penilaian dilakukan terhadap aspek:
– Manajemen
– Peran serta masyarakat
– Kesehatan
– Kondisi fisik lingkungan
• Adipura 4 kali berturut-turut diberi penghargaan
Adipura Kencana pd tahun ke-5

6. PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGK
– Penghargaan Adiwiyata
• Merupakan salah satu program Kementerian
Negara Lingkungan Hidup dlm rangka mendorong
terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga
sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
• Setiap warga sekolah ikut terlibat kegiatan sekolah
menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkan
dampak lingkungan yang negatif.
• Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengajak
warga sekolah melaksanakan proses belajar-
mengajar materi lingkungan hidup dan turut
berpartisipasi melestarikan serta menjaga
lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya.

7. PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGK
• Audit lingkungan  internal & eksternal
– Audit lingkungan  internal & eksternal
– Fungsi : - Identifikasi resiko lingkungan
- Dasar pelaksanaan kebijaksanaan
pengelolaan lingkungan.
- AMDAL
• Memperbaiki hak penguasaan atas SDA & Lingkungan
(property right)
– Common property  private property
– Barang publik  barang privat
Contoh : HPH, Pajak lingkungan

8. PERMASALAHAN
• Di negara-negera sedang berkembang umumnya
pelaku pembangunan (pemrakarsa) tidak
melakukan pengendalian dampak lingkungan
karena:
– Biaya lingkungan (environmental cost) belum dimasukkan
ke dalam perencanaan kegiatan
– Kendala teknologi & tenaga kerja
– Dampak lingkungan terjadi (timbul) setelah kegiatan
berjalan cukup lama
– Penerapan sanksi hukum (law enforcement) tidak tegas
dan tidak konsisten
– LSM kurang berperan, terutama di daerah (?)

9. PERBAND. PENGEND. LINGKUNGAN
N0 INDIKATOR NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG
1 Tingkat kesadaran
masyarakat thd kerusakan
dan pencemaran lingk.
Tinggi & responsif Rendah & kurang responsif.
Masy. masih memikirkan pangan
2 Perhatian pemerintah thd
reaksi masyarakat
Tinggi, cepat
bertindak
Rendah, lambat bertindak
3 Teknologi dlm proses
produksi
Canggih
Limbah memenuhi
baku mutu
Seadanya.
Limbah sering melampaui baku
mutu
4 Teknologi dlm
penanggulangan masalah
lingk yg timbul
Canggih
Tanggung jawab
tinggi
Kurang tersedia.
Tanggung jawab kurang
5 Penerapan sanksi hukum Ketat & konsisten Sering mengalami kendala dlm
pembuktian.
Kurang diterapkan (pertimbangan
tenaga kerja, pajak)

10. KAITAN AMDAL dgn TATA RUANG (1)
• Muatan tata ruang berupa rencana struktur ruang
dan pola ruang memberikan arahan pemanfataan
ruang.
• Bagi kegiatan yang diwajibkan membuat AMDAL
harus melihat apakah kegiatan yang akan dilakukan
sudah sesuai dengan tata ruang, jika tidak sesuai
kegiatan tersebut harus ditolak untuk proses
AMDALnya.
• Hasil AMDAL dapat menjadi bahan kajian dalam
penyusunan tata ruang wilayah.

11. KAITAN AMDAL dgn TATA RUANG (2)
• Kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang
mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan.
• Walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan
atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak
melakukan pengelolaan & pemantauan lingk. dengan baik.
– Misalnya : Kegiatan industri telah berlokasi sesuai tata ruang,
akan tetapi karena pengelolaan dan pemantauan lingkungan
kurang baik cerobong asapnya (polusi udara) mencemari
permukiman yg berjarak > 5 Km.
• Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic
Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu
pilihan alat bantu melalui perbaikankerangka pikir
[framework of thinking] perencanaan tata ruang wilayah
untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

12. KAITAN AMDAL dgn TATA RUANG (3)
• Definisi KLHS dirumuskan sebagai proses sistematis
untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup
dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-
prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan
keputusan yang bersifat strategis.

13. MODEL PENDEKATAN KLHS utk TATA
RUANG
• KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe)
– KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan
telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW
terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada
ruang lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap
hirarhi kebijakan, rencana dan program RTRW.
• KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan
Hidup (Environmental Appraisal)
– KLHS ditempatkan sebagai environmental appraisal untuk
memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi
lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah
telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek
lingkungan hidup.

14. MODEL PENDEKATAN KLHS utk TATA
RUANG
• KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan
(Integrated Assessment Sustainability Appraisal)
– KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin
keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya
merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih
ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang
menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan
lingkungan hidup secara terpadu.
• KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan
Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource
Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya
(Sustainable Resource Management)
– KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak
terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan
sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik

15. PENGARUH KLHS
pada RTRW

16. KERANGKA KERJA KLHS

17. • AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.
Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-
kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan
kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi
kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

18. • AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting
untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

19. • Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas
menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat
perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib
mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum
memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan
untuk mengambil keputusan tentang
penyelenggaraan /pemberian ijin usaha dan/atau
kegiatan.

20. Dokumen AMDAL terdiri dari :
• Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
• Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL)
• Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RKL)
• Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
(RPL)

21. Kegunaan AMDAL
• Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
• Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan
lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
• Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari
rencana usaha dan/atau kegiatan
• Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup
• Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang
ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

22. AMDAL PROCEDURE
• Proses penapisan (screening) wajib
AMDAL
• Proses pengumuman dan konsultasi
masyarakat
• Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
(scoping)
• Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL,
dan RPL Proses penapisan atau kerap
juga disebut proses seleksi kegiatan
wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah
suatu rencana kegiatan wajib menyusun
AMDAL atau tidak.

23. PENYUSUNAN AMDAL
• Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan.
Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat
meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen
AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah
memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di
bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi
penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala
Bapedal Nomor 09/2000.

25. UKL dan UPL
• Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya
yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau
kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL
(Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup).

26. Proses dan prosedur UKL-UPL
• Identitas pemrakarsa
• Rencana Usaha dan/atau kegiatan
• Dampak Lingkungan yang akan terjadi
• Program pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup
• Tanda tangan dan cap

27. JENIS-JENIS AMDAL
• AMDAL Proyek Tunggal: Studi mengenai dampak penting
dari suatu kegiatan yang direncanakan terhadap
lingkungan hidup dari suatu kegiatan tunggal
• AMDAL Terpadu: Studi yang sama, namum menyangkut
lebih dari satu kegiatan yang terletak dalam satu kesatuan
hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih
dari satu instansi yang bertanggung jawab.
• AMDAL Kawasan: Studi yang sama, namun hanya
menyangkut satu instansi yang bertanggung jawab
• AMDAL Regional: Studi yang sama, menyangkut berbagai
kegiatan, terletak dalam satu kesatuan hamparan
ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai
dengan RUTR daerah dan melibatkan kewenangan lebih
dari satu instansi.