Dokumen tersebut merupakan tugas akhir mata kuliah Administrasi Perpajakan yang membahas tentang Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pajak. Dibahas mengenai pengertian, jenis-jenis, fungsi, dasar hukum, penerbitan, penyampaian, daluwarsa penetapan pajak, dan pengajuan keberatan pajak.

1. Tugas Individu
Administrasi Perpajakan (Pratikum) dan Praktikum Komputer
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN
Oleh:
Alfi Ranita Sinaga
(1201111941)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Bisnis
Universitas Riau
2013

2. DAFTAR ISI
Daftar Isi..................................................................................................................... 1
Bab I Pendahuluan
Latar Belakang................................................................................................ 2
Identifikasi Masalah........................................................................................ 2
Tujuan Penyusunan......................................................................................... 3
Bab II Pembahasan
Pengertian Surat Ketetapan Pajak....................................................................4
Jenis-jenis Surat Keputusan Pajak...................................................................5
Fungsi Surat Ketetapan Pajak..........................................................................6
Dasar Hukum Ketetapan Pajak........................................................................7
Penerbitan Surat Keputusan Pajak...................................................................7
Penyampaian Surat Ketetapan Pajak...............................................................8
Daluwarsa Penetapan Pajak.............................................................................8
Pengurangan/ penghapusan sanksi Administrasi.............................................9
Pengajuan Keberatan Pajak............................................................................11
Bab III
Kesimpulan....................................................................................................14

3. Daftar Pustaka................................................................................................15
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan
pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya,
hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan
makmur. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan
menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan
untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, pajak dipungut
dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan
penagihannya.
Berbicara mengenai ketetapan pajak, umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu
orang atau badan yang memenuhi syarat subjekti yaitu syarat yang melekat pada orang
atau badan sesuai ketentuan Undang-Undang.
Untuk pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat aturan
perundang-undangan yang disebut hukum pajak.
Surat ketetapan pajak dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur
berjalannya administrasi perpajakan dalam negara. Latar belakang dibentuknya Surat
ketetepan pajak adalah keinginan untuk membentuk aparatur yang bersih, profesional
dan bertanggung jawab, serta dapat menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.
1.2 Identifikasi masalah
2.
3.
4.
5.
6.
Apa yang dimaksud SKP tersebut?
Apa dasar hukum SKP itu?
Apa fungsi SKP itu?
Apa jenis- jenis SKP?
Bagaimana penerbitan SKP?

4. 1.3Tujuan Penyusunan`
Tujuan penyusunan paper ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang cukup
sehingga permasalahan dalam rumusan masalah dapat diketahui dengan jelas melalui
informasi yang diperoleh. Tujuan dari paper ini adalah:
1.memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan guna sebagai acuan dalam
penilaian.
2. mengetahui tentang Surat Ketetapan Pajak
3. mengumpulkan materi atau tulisan untruk kepentingan penilaian serta
meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang surat ketetapan pajak.

5. BAB II
Pembahasan
2.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak
Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada
suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan
tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat Ketetapan
Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang
dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil
penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.
Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak yang
mempunyai kekuatan .
Pengertian Surat Ketetapan Pajak / SKP ( Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007
- Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat
ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP.
- Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan .
2.2 Jenis-jenis Surat Keputusan Pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB )
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB )
Surat Ketetapan Pajak Nihil ( SKPN )
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
sebelumnya
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
Surat Tagihan Pajak
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
UU No.6 Tahun 2000. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal
sebagai berikut:
1. Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat
kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung;
3. Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda
dan/atau bunga;
4. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan

7. perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
5. Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak;
6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
tidak membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu
atau tidak mengisi selengkapya Faktur Pajak.
Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 11
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau
tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
2.3 Fungsi Surat Keputusan Pajak
Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :
a.Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan
hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam
memenuhi ketentuan perpajakan.
b.Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
c.Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
d.Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
e.Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

8. 2.4 Dasar-dasar Hukum Surat Ketetapan Pajak
Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994Tentang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000Tentang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau
Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang
Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5
Mei 1995.
2.5 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada
Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat
Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan
oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses
pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Surat Ketetapan
Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:
1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak;
2. Sarana untuk mengenakan sanksi;
3. Sarana untuk menagih pajak;
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.
Surat Ketetapan Pajak terdiri atas enam macam, yaitu Surat Tagihan
Pajak (STP), surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),

9. dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
2.6 Penyampaian Surat Ketetapan Pajak
SKP disampaikan kepada wajib pajak melalui:
- Kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan penyuluhan konsultasi
perpajakan
- Kantor pos
- Pemerintah daerah (Kepala desa atau lurah)
2.7 Daluwarsa Penetapan Pajak
Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak akhir Masa
Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
Pembetulan Ketetapan Pajak
Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung
persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak
secara abatan atau atas permohonan Wajib Pajak
2.8 Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan
Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada
kesalahan atau kekeliruan dari :
a.Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP,
nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;
b.Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian
dan
atau pembagian suatu bilangan;
c.Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan
PPh

10. 2.9Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan
atau
menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan
karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.
2.Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi
ketentuan:
a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan;
b.Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang
mengenakan sanksi administrasi tersebut;
c.Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau
SKPKBT,
kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya;
d.Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu
SKPKB atau suatu SKPKBT.
3.Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan
diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi
keputusan maka permohonan dianggap diterima.
2.9Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan
atau
membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

11. 2.Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus
memenuhi
ketentuan:
a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;
b.Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang.
3.Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan
diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi
keputusan maka permohonan dianggap diterima.2.10
2.10 Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan
atau
membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus
memenuhi
ketentuan:
a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;
b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

12. pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan
diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi
keputusan maka permohonan dianggap diterima
Ruang lingkup kesalahan atau kekeliruan Penetapan Pajak
a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok
Wajib
Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak dan tanggal
jatuh tempo;
b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau
pengurangan
dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan
karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan surat keputusan
lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan
Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun
berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
Pembetulan atas kekeliruan dalam pengkreditan pajak yang terkait dengan Pajak
Pertambahan Nilai, hanya dapat dilakukan apabila:
a. terdapat perbedaan Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak; dan
b. tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.

13. 2.11 Pengajuan Keberatan Pajak
-Ketentuan Pengajuan Keberatan
Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar,
dengan syarat:
a.
b.
c.
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau
dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang
jelas.
Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan
pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga
tidak diproses.
-Jangka Waktu Pengajuan Keberatan
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB,
SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak
ketiga.
a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga)
bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor
Pelayanan Pajak.
b. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos tercatat ),
jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau
sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda
bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.
-Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan
a. Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan
tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang
menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.
b.
WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat
keputusan keberatannya diterbitkan.
-Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

14. Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP
dapat mengajukan banding. kepada badan peradilan pajak, dengan syarat:
a. Tertulis dalam bahasa Indonesia.
b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
c. Alasan yang jelas.
d. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.
Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak.

15. BAB III
KESIMPULAN
-Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada
suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan
tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.
-Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang dibuat oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk mengatur sistem pajak di Indonesia agar berjalan dengan baik dan
benar, efisien, efektif, tanpa adanya penyimpangan.
Surat Ketetapan Pajak meliputi: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Tagihan
Pajak (STP)

16. DAFTAR PUSTAKA
http://www.pajak.go.id/dmdocuments/SKP.pdf
http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb
http://smsadheererd-samsulriadirosdu.blogspot.com/2012/10/makalah-penetapan-dan-ketetapanpajak.html
http://penelitihukum.org/tag/pengertian-surat-ketetapan-pajak/
.