Dokumen tersebut berisi daftar tugas pokok manajemen PNS yang meliputi analisis persediaan pegawai, pengumpulan data, penyusunan informasi jabatan dan peta jabatan, analisis beban kerja, penghitungan kebutuhan jabatan, penyusunan laporan evaluasi, dan penyusunan usulan formasi baru.
Dokumen tersebut memuat uraian tugas pokok manajemen PNS yang mencakup formasi, pengadaan, dan penetapan status kepegawaian. Beberapa tugas pokok antara lain melakukan analisis kebutuhan pegawai, menyusun formasi, melaksanakan seleksi CPNS, menetapkan NIP, dan mengangkat PNS.
Dokumen tersebut berisi daftar tugas dan output yang terkait dengan manajemen pendidikan dan pelatihan PNS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian diklat. Terdapat 64 kode tugas yang mencakup penyusunan program diklat, penyelenggaraan ujian, evaluasi hasil diklat, serta pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi kedinasan.
Peraturan ini menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2015 untuk mengelompokkan setiap kegiatan ekonomi agar tercapai keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang KBLI.
Dokumen ini berisi daftar kegiatan dan kode uraian pekerjaan beserta angka kreditnya yang terkait dengan manajemen kepegawaian, mulai dari rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, hingga perumusan kebijakan gaji dan pensiun PNS.
Dokumen tersebut memuat uraian tugas pokok manajemen PNS yang mencakup formasi, pengadaan, dan penetapan status kepegawaian. Beberapa tugas pokok antara lain melakukan analisis kebutuhan pegawai, menyusun formasi, melaksanakan seleksi CPNS, menetapkan NIP, dan mengangkat PNS.
Dokumen tersebut berisi daftar tugas dan output yang terkait dengan manajemen pendidikan dan pelatihan PNS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian diklat. Terdapat 64 kode tugas yang mencakup penyusunan program diklat, penyelenggaraan ujian, evaluasi hasil diklat, serta pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi kedinasan.
Peraturan ini menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2015 untuk mengelompokkan setiap kegiatan ekonomi agar tercapai keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang KBLI.
Dokumen ini berisi daftar kegiatan dan kode uraian pekerjaan beserta angka kreditnya yang terkait dengan manajemen kepegawaian, mulai dari rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, hingga perumusan kebijakan gaji dan pensiun PNS.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengembangan sistem manajemen PNS, khususnya terkait penyusunan standar kompetensi, analisis jabatan, dan pedoman sertifikasi profesi jabatan fungsional. Dokumen tersebut menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam penyusunan standar-standar tersebut beserta kode output dan penanggung jawabnya.
Dokumen tersebut memberikan uraian tugas-tugas pokok yang terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup pengelolaan dokumen dan data kepegawaian, pengembangan database PNS, pengelolaan situs dan publikasi, pengelolaan pelayanan dan pertukaran informasi, serta penetapan kartu pegawai elektronik.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Analis Sumber Daya Aparatur untuk Ahli Pertama. SOP ini menjelaskan tentang unsur-unsur utama pendidikan dan tugas pokok manajemen PNS yang meliputi formasi, pengadaan, dan mutasi kepegawaian seperti penetapan nota kenaikan pangkat, penetapan NIP, dan pengangkatan CPNS/PNS.
Dokumen tersebut merupakan SOP Analis Sumber Daya Aparatur untuk Ahli Muda yang berisi uraian tugas pokok manajemen PNS meliputi formasi, pengadaan, mutasi kepegawaian, status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS beserta kode, uraian output, dan AK yang menangani.
Dokumen tersebut merangkum analisis beban kerja yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa dengan memberikan pengertian beban kerja, metode pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan observasi langsung, dasar hukum yang mendasari analisis beban kerja, cara perhitungan beban kerja menggunakan metode WISN, contoh kegiatan di unit rekam medis, tahapan analisis beban kerja, dan manfaat hasil analisis beban kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian dan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional kesehatan, yang mencakup unsur-unsur penilaian seperti pendidikan dan pelatihan, pelayanan, serta pengembangan profesi berdasarkan bukti-bukti fisik."
Dokumen tersebut merupakan daftar tugas-tugas yang terkait dengan penyusunan kebijakan dan standar-standar manajemen pegawai negri sipil (PNS) beserta uraian tugas, angka kredit (AK) yang diberikan, dan kode rujukan tugas tersebut sesuai dengan klasifikasi jabatan.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tugas-tugas pokok manajemen PNS yang meliputi pengadaan CPNS seperti perencanaan, pelaksanaan seleksi, ujian, penetapan NIP, pengangkatan, orientasi, serta penetapan kartu pegawai, kartu istri/suami. Terdapat lebih dari 200 kode tugas dengan uraian output dan jenjang analis yang menangani.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut meringkas pedoman penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pembentukan tim penataan pegawai, langkah-langkah penataan yang meliputi analisis jabatan, beban kerja, standar kompetensi, serta kategori penataan berdasarkan ketersediaan pegawai.
Sosialisasi p4 gn upaya mewujudkan asn bersinar_20jan22KutsiyatinMSi
Dokumen ini membahas upaya pemerintah daerah Jawa Timur dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba melalui program Bersih Narkoba. Dokumen ini menjelaskan tentang modus operasi pengedaran narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengembangan sistem manajemen PNS, khususnya terkait penyusunan standar kompetensi, analisis jabatan, dan pedoman sertifikasi profesi jabatan fungsional. Dokumen tersebut menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam penyusunan standar-standar tersebut beserta kode output dan penanggung jawabnya.
Dokumen tersebut memberikan uraian tugas-tugas pokok yang terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup pengelolaan dokumen dan data kepegawaian, pengembangan database PNS, pengelolaan situs dan publikasi, pengelolaan pelayanan dan pertukaran informasi, serta penetapan kartu pegawai elektronik.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Analis Sumber Daya Aparatur untuk Ahli Pertama. SOP ini menjelaskan tentang unsur-unsur utama pendidikan dan tugas pokok manajemen PNS yang meliputi formasi, pengadaan, dan mutasi kepegawaian seperti penetapan nota kenaikan pangkat, penetapan NIP, dan pengangkatan CPNS/PNS.
Dokumen tersebut merupakan SOP Analis Sumber Daya Aparatur untuk Ahli Muda yang berisi uraian tugas pokok manajemen PNS meliputi formasi, pengadaan, mutasi kepegawaian, status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS beserta kode, uraian output, dan AK yang menangani.
Dokumen tersebut merangkum analisis beban kerja yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa dengan memberikan pengertian beban kerja, metode pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan observasi langsung, dasar hukum yang mendasari analisis beban kerja, cara perhitungan beban kerja menggunakan metode WISN, contoh kegiatan di unit rekam medis, tahapan analisis beban kerja, dan manfaat hasil analisis beban kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian dan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional kesehatan, yang mencakup unsur-unsur penilaian seperti pendidikan dan pelatihan, pelayanan, serta pengembangan profesi berdasarkan bukti-bukti fisik."
Dokumen tersebut merupakan daftar tugas-tugas yang terkait dengan penyusunan kebijakan dan standar-standar manajemen pegawai negri sipil (PNS) beserta uraian tugas, angka kredit (AK) yang diberikan, dan kode rujukan tugas tersebut sesuai dengan klasifikasi jabatan.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tugas-tugas pokok manajemen PNS yang meliputi pengadaan CPNS seperti perencanaan, pelaksanaan seleksi, ujian, penetapan NIP, pengangkatan, orientasi, serta penetapan kartu pegawai, kartu istri/suami. Terdapat lebih dari 200 kode tugas dengan uraian output dan jenjang analis yang menangani.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut meringkas pedoman penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pembentukan tim penataan pegawai, langkah-langkah penataan yang meliputi analisis jabatan, beban kerja, standar kompetensi, serta kategori penataan berdasarkan ketersediaan pegawai.
Sosialisasi p4 gn upaya mewujudkan asn bersinar_20jan22KutsiyatinMSi
Dokumen ini membahas upaya pemerintah daerah Jawa Timur dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba melalui program Bersih Narkoba. Dokumen ini menjelaskan tentang modus operasi pengedaran narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
Pointer webinar seri 3 bnn-komnasdik 2022KutsiyatinMSi
Webinar ini membahas upaya mewujudkan ASN yang bebas dari narkoba dengan mengundang narasumber dari BNNP Jatim dan Komnasdik Jatim. Materi membahas latar belakang ancaman narkoba di Indonesia khususnya di lingkungan kerja, pendidikan, dan masyarakat serta tugas bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kenaikan pangkat PNS di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, jenis, alur dan proses kenaikan pangkat, serta ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS. Informasi disajikan melalui presentasi PowerPoint yang mencakup berbagai hal terkait kenaikan pangkat PNS.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Webinar ini membahas strategi pengembangan kompetensi diri dan berfikir kreatif bagi ASN tahun 2022, dengan menghadirkan narasumber dari John Robert Power untuk memberikan materi tentang pentingnya meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Webinar ini diikuti oleh 300 peserta ASN dari lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur.
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
The document profiles Dr. Ismarli Muis, who has degrees in psychology from UI and is a certified coach, trainer, and associate professor. He is the founder of PT MARLY OPTIMA INDONESIA, which provides organizational development, assessment, training, coaching, counseling, research, and human capital consulting services. The document then discusses work-life balance, defining it as balance between time spent working and personal life. It identifies challenges to achieving balance, such as multiple roles and long work hours, and factors that affect balance like gender, children, and social support. Finally, it provides tips for improving work-life balance, like setting boundaries, prioritizing health, and finding strategies that work personally.
Se menteri panrb_no_28_tahun_2021_tentang_pengembangan_kompetensiKutsiyatinMSi
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
10. peraturan menteri panrb no. 39 tahun 2020KutsiyatinMSi
"[Ringkuman]"
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, yang memiliki tugas melakukan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia. Jabatan ini terdiri atas 4 jenjang, yakni Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
1. UNSUR UTAMA
II.TUGAS POKOK
1) MANAJEMEN PNS
KODE URAIAN OUTPUT AK PIC
Page 1 of 4
a. Formasi
II.B.1.a.1 Melakukan analisis persediaan pegawai per satuan unit kerja, dengan :
212101001 Menyusun daftar susunan jabatan Daftar 0,050 AK Pertama
212101002 Menyusun daftar susunan pegawai menurut jabatan Daftar 0,050 AK Pertama
212101003
Membuat perkiraan perubahan komposisi pegawai yang akan pensiun dan rencana promosi
serta mutasi
Daftar 0,050 AK Pertama
212101004 Membuat perkiraan pegawai untuk waktu 2 sampai dengan 5 tahun Daftar 0,050 AK Pertama
212101005
Menganalisis jabatan yang meliputi uraian jabatan, syarat jabatan, dan peta jabatan serta
kekuatan pegawai yang menghasilkan informasi jabatan
Jabatan 0,100 AK Muda
212101006
Melakukan peninjauan kembali atas informasi jabatan, apabila informasi jabatan telah
tersedia
Jabatan 0,100 AK Pertama
II.B.1.a.1 Melaksanakan pengumpulan data, dengan :
212101007
Mengumpulkan data pegawai tahun berjalan untuk mengetahui pegawai yang pensiun,
meninggal dunia, naik pangkat, pindah instansi maupun berhenti
Daftar 0,010 AK Muda
212101008
Mengumpulkan data jabatan fungsional umum per satuan unit kerja dengan metode analisis
kecenderungan berdasarkan indeks
Unit Kerja/
SKPD
0,050 AK Pertama
212101009
Mengumpulkan data jabatan fungsional umum per satuan unit kerja dengan
mempertimbangkan faktor beban kerja, standar kemampuan rata-rata, waktu kerja dan
memperhatikan profil daerah
Unit Kerja/
SKPD
0,050 AK Pertama
212101010 Mengumpulkan data tenaga guru yang ada (TK, SD, SLTP, SMU & SMK) Sekolah 0,050 AK Muda
212101011 Mengumpulkan data tenaga kesehatan yang ada (pada Rumah Sakit & Puskesmas)
Rumah Sakit
/Puskesmas
0,050 AK Muda
212101012 Mengumpulkan data pejabat fungsional yang ada
Unit Kerja/
SKPD
0,050 AK Muda
II.B.1.a.1 Melaksanakan penyusunan, dengan :
212101013
Menyusun informasi jabatan setiap pegawai yang meliputi uraian jabatan dan syarat jabatan
dari suatu unit organisasi
Jabatan 0,040 AK Pertama
2. UNSUR UTAMA
II.TUGAS POKOK
1) MANAJEMEN PNS
KODE URAIAN OUTPUT AK PIC
Page 2 of 4
212101014
Menyusun peta jabatan per satuan unit kerja yang merupakan susunan nama dan tingkat
jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat
paling rendah sampai dengan tingkat paling tinggi
Peta Jabatan 0,020 AK Muda
II.B.1.a.2
Melaksanakan analisis beban kerja dalam rangka penghitungan kebutuhan jabatan per satuan unit kerja,
dengan :
212101015
Menghitung jumlah kebutuhan jabatan fungsional umum dengan metode analisis
kecenderungan berdasarkan indeks
Daftar 0,050 AK Pertama
212101016
Menghitung jumlah kebutuhan jabatan fungsional umum dengan mempertimbangkan faktor
beban kerja, standar kemampuan rata-rata, waktu kerja dan memperhatikan profil daerah
Jabatan 0,020 AK Pertama
212101017 Menghitung jumlah kebutuhan tenaga guru pada setiap TK, SD, SLTP, SMU dan SMK Daftar 0,050 AK Muda
212101018 Menghitung jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada setiap Rumah Sakit dan Puskesmas Daftar 0,050 AK Muda
212101019
Menghitung jumlah kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan pedoman penyusunan
formasi jabatan fungsional yang ditetapkan instansi pembina
Daftar 0,100 AK Muda
212101020 Merekapitulasi hasil penghitungan kebutuhan pegawai pada setiap jabatan Daftar 0,010 AK Muda
212101021 Merekapitulasi hasil penghitungan kebutuhan pegawai pada setiap instansi Daftar 0,050 AK Madya
212101022 Mengolah data kebutuhan pegawai Laporan 0,100 AK Muda
212101023 Menganalisis kesenjangan antara profil PNS dengan syarat jabatan Jabatan 0,020 AK Muda
212101024
Mengevaluasi kebutuhan pegawai dengan cara membandingkan antara jumlah persediaan
dengan kebutuhan pegawai untuk jabatan sehingga diperoleh jumlah kelebihan dan
kekurangan pegawai
Laporan 0,150 AK Madya
212101025
Membuat konsep surat pertimbangan/rekomendasi distribusi pegawai dari unit organisasi
yang kelebihan kepada unit organisasi yang kekurangan
Surat 0,010 AK Pertama
212101026
Membuat konsep surat keputusan penarikan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
instansi lain
Surat 0,010 AK Pertama
212101027
Membuat laporan penilaian kinerja, penegakan disiplin PNS, dan penilaian kompetensi untuk
mengetahui PNS yang memiliki kompetensi dan kapabilitas
Laporan 0,150 AK Madya
212101028 Membuat laporan pemetaan potensi dalam rangka mengetahui minat dan bakat pegawai Laporan 0,075 AK Muda
3. UNSUR UTAMA
II.TUGAS POKOK
1) MANAJEMEN PNS
KODE URAIAN OUTPUT AK PIC
Page 3 of 4
212101029
Melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan serta
memperkaya tugas pegawai
Paket 0,050 AK Muda
212101030
Membuat daftar peringkat bagi PNS yang belum memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai
dengan syarat jabatan
Daftar 0,050 AK Muda
212101031
Merencanakan pengangkatan PNS yang menduduki jabatan fungsional umum ke dalam
jabatan fungsional
Jabatan 0,010 AK Muda
212101032 Menyusun rencana pengembangan pegawai pada Instansi Laporan 0,150 AK Madya
212101033 Menyusun telaahan terhadap PNS yang tidak memiliki kompetensi Naskah 0,010 AK Pertama
212101034
Menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan positive
growth
Laporan 0,200 AK Madya
212101035
Mengevaluasi dan menganalisis organisasi yang menyangkut tugas, fungsi, dan struktur
organisasi
Laporan 0,300 AK Madya
212101036 Membuat laporan hasil penataan PNS Laporan 0,100 AK Madya
212101037 Membuat daftar jumlah kebutuhan pegawai Daftar 0,050 AK Muda
212101038 Menyusun rencana tambahan formasi pegawai baru Laporan 0,150 AK Madya
212101039 Membuat konsep surat pengantar usul kebutuhan tambahan pegawai Surat 0,003 AK Pertama
212101040 Memverifikasi data usul kebutuhan pegawai Data 0,100 AK Muda
212101041 Mengevaluasi kebutuhan pegawai Data 0,100 AK Muda
212101042
Menganalisis hasil penghitungan kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah pegawai
yang ada
Jabatan 0,050 AK Muda
212101043 Membuat konsep surat permintaan kebutuhan tambahan pegawai Surat 0,003 AK Pertama
212101044 Memeriksa konsep surat jawaban permasalahan usul formasi Konsep Surat 0,006 AK Madya
212101045 Menyusun kekuatan pegawai/bezetting Daftar 0,010 AK Muda
212101046 Menyusun kebutuhan pegawai Daftar 0,166 AK Madya
4. UNSUR UTAMA
II.TUGAS POKOK
1) MANAJEMEN PNS
KODE URAIAN OUTPUT AK PIC
Page 4 of 4
212101047 Menyusun usul formasi Usul 0,168 AK Madya
212101048 Membuat konsep surat pertimbangan teknis/penetapan usul formasi Surat 0,040 AK Muda
212101049 Fasilitasi penyusunan tambahan formasi Kegiatan 0,100 AK Muda