1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata khususnya mengenai pembuatan dan pengajuan gugatan. Secara singkat, dokumen menjelaskan tahapan pembuatan gugatan yang meliputi identitas para pihak, dasar hukum tuntutan (fundamentum petendi), dan permintaan penggugat (petitum). Dokumen juga menjelaskan cara pengajuan gugatan melalui pendaftaran, pembayaran biaya, dan penetapan persidangan ole
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, eksepsi, provisi, rekonvensi, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan hingga upaya hukum kasasi. Proses beracara di PHI diawali dengan pengajuan gugatan oleh penggugat kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat yang dapat berisi eksepsi, provisi atau g
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata khususnya mengenai pembuatan dan pengajuan gugatan. Secara singkat, dokumen menjelaskan tahapan pembuatan gugatan yang meliputi identitas para pihak, dasar hukum tuntutan (fundamentum petendi), dan permintaan penggugat (petitum). Dokumen juga menjelaskan cara pengajuan gugatan melalui pendaftaran, pembayaran biaya, dan penetapan persidangan ole
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, eksepsi, provisi, rekonvensi, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan hingga upaya hukum kasasi. Proses beracara di PHI diawali dengan pengajuan gugatan oleh penggugat kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat yang dapat berisi eksepsi, provisi atau g
suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga.
BIDANG MEREK
Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengertian, sifat, sumber hukum, fungsi, asas-asas, pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, dan pembuktian.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata Indonesia yang mencakup pengertian, sejarah, asas-asas, dan bab-bab pokok seperti gugatan, penyitaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan Indonesia. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi agar hakim dapat memberikan putusan yang adil. Terdapat berbagai alat bukti seperti saksi, surat, pengakuan, dan sumpah yang dapat digunakan oleh para pihak untuk membuktikan dalil mereka di
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan Indonesia. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa atau fakta yang diajukan di persidangan. Ada beberapa alat bukti yang dapat digunakan seperti saksi, surat, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim. Piha yang menuntut kewajiban untuk membuktikan, sementara tergugat dapat membukt
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptxAlfiyaWicaksono
Dokumen tersebut membahas mengenai eksepsi, gugatan rekonvensi, dan intervensi dalam perkara perdata di pengadilan, dimana:
1. Eksepsi adalah tangkisan tergugat diluar pokok perkara, terdiri dari eksepsi absolut dan relatif
2. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik tergugat, harus diajukan bersama jawaban dan ada 3 pengecualian
3. Intervensi adalah masuknya pihak ketiga ke d
Makalah ini membahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan dasar hukumnya. Ada empat syarat sah perjanjian menurut KUHPer yaitu sepakat, cakap, mengenai hal tertentu, dan sebab yang halal. Makalah ini juga menjelaskan pengertian masing-masing syarat tersebut serta jenis dan macam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang advokat dan etika advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Terdapat tiga tahapan penting dalam perkara perdata yang harus dilakukan advokat yaitu konsultasi, upaya penyelesaian sengketa, dan proses hukum. Dokumen juga menjelaskan etika advokat dalam hubungannya dengan klien, termasuk larangan membebani klien dengan biaya tidak perlu dan menjaga kerahasia
Gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah cara hukum bagi sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan hukum dan fakta untuk mengajukan gugatan melalui perwakilan tanpa harus turut serta semua anggota kelompok. Class action bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat akan keadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara yang melibatkan banyak pihak.
I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN
1. membuat surat Gugatan
Isi gugatan:
a. Identitas para pihak
b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)
Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad).
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW)
d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga.
BIDANG MEREK
Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengertian, sifat, sumber hukum, fungsi, asas-asas, pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, dan pembuktian.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata Indonesia yang mencakup pengertian, sejarah, asas-asas, dan bab-bab pokok seperti gugatan, penyitaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan Indonesia. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi agar hakim dapat memberikan putusan yang adil. Terdapat berbagai alat bukti seperti saksi, surat, pengakuan, dan sumpah yang dapat digunakan oleh para pihak untuk membuktikan dalil mereka di
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan Indonesia. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa atau fakta yang diajukan di persidangan. Ada beberapa alat bukti yang dapat digunakan seperti saksi, surat, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim. Piha yang menuntut kewajiban untuk membuktikan, sementara tergugat dapat membukt
hukum acara perdata pertemuan ke-6 dan tugas.pptxAlfiyaWicaksono
Dokumen tersebut membahas mengenai eksepsi, gugatan rekonvensi, dan intervensi dalam perkara perdata di pengadilan, dimana:
1. Eksepsi adalah tangkisan tergugat diluar pokok perkara, terdiri dari eksepsi absolut dan relatif
2. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik tergugat, harus diajukan bersama jawaban dan ada 3 pengecualian
3. Intervensi adalah masuknya pihak ketiga ke d
Makalah ini membahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan dasar hukumnya. Ada empat syarat sah perjanjian menurut KUHPer yaitu sepakat, cakap, mengenai hal tertentu, dan sebab yang halal. Makalah ini juga menjelaskan pengertian masing-masing syarat tersebut serta jenis dan macam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang advokat dan etika advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Terdapat tiga tahapan penting dalam perkara perdata yang harus dilakukan advokat yaitu konsultasi, upaya penyelesaian sengketa, dan proses hukum. Dokumen juga menjelaskan etika advokat dalam hubungannya dengan klien, termasuk larangan membebani klien dengan biaya tidak perlu dan menjaga kerahasia
Gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah cara hukum bagi sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan hukum dan fakta untuk mengajukan gugatan melalui perwakilan tanpa harus turut serta semua anggota kelompok. Class action bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat akan keadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara yang melibatkan banyak pihak.
I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN
1. membuat surat Gugatan
Isi gugatan:
a. Identitas para pihak
b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)
Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad).
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW)
d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. 3
Sudikno Mertokusumo:
Tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa
dengan pihak lain yang bertujuan memperoleh perlindungan
yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim
sendiri (eigenrichting)
Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan tuntutan hukum
guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu, yang diajukan oleh
seseorang atau lebih/ suatu badan hukum (sebagai Penggugat)
terhadap seseorang/ suatu badan hukum atau lebih (sebagai
Tergugat)
5. “
Pasal 8 No. 3 Rv, Gugatan paling
tidak memuat:
1. Identitas Para Pihak;
2. Fundamentum Petendi (Posita);
3. Petitum (tuntutan)
5
6. ✘ Identitas Pihak:
Merupakan ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap,
tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal,
kewarganegaraan (bila perlu).
Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus
disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya
apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon
dan termohon.
TUJUAN:
Memperjelas pihak yang terlibat sehingga menghindari error in
persona
6
7. ✘ Fundamentum Petendi (Posita)
~ Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden);
~ Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden)
Sistematika:
1. Bagaimana legal standing para pihak, awal mula antara Penggugat dan Tergugat melakukan
perbuatan/ hubungan hukum (akan terlihat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam
hubungan hukum itu). Perhatikan bentuk gugatan apakah wanprestasi atau PMH
2. Bagaimana perjalanan perbuatan/ hubungan hukum itu (Apakah terlaksana atau tidak?
Apakah dari perbuatan/ hubungan itu menimbulkan kerugian atau tidak?
3. Apabila terdapat lebih dari 1 tergugat, uraikan perbuatan masing-masing tergugat tersebut;
4. Kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun immateriil. Diuraikan secara jelas dan
terperinci;
5. Apabila terdapat tuntuan provisi, uraikan alasannya;
6. Tentukan dengan jelas objek yang akan dijadikan jaminan;
7
8. ✘ Petitum:
~ Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan
tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat
sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
~ Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung
berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan
pelengkap dari tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud:
a. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
b. Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad;
c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratair)
apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang
tertentu;
d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa
(dwangsom);
e. Tuntutan “Ex Aequo Et Bono”
8
9. Perhatikan jenis putusan ditinjau dari sifatnya, yaitu:
1. Putusan Deklaratoir
penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun
status
2. Putusan Konstitutif
putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang
bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang
menimbulkan keadaan hukum baru
3. Putusan Kondemnatoir
putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak
yang berperkara
9
10. Contoh petitum yang meminta putusan deklaratoir:
• Menyatakan sah perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
• Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek
sengketa;
Contoh petitum yang meminta putusan konstitutif:
• Menyatakan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan
hukum;
• Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan
hukum Akte Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat;
Contoh petitum yang meminta putusan kondemnatoir:
• Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.
100.000.000,- kepada Penggugat secara tanggung renteng;
• Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini
10
11. Syarat Formil Gugatan:
Terpenuhinya syarat formil suatu gugatan merupakan suatu keharusan
yang tidak boleh terabaikan. Pelanggaran terhadap hal ini
mengakibatkan gugatan mengandung cacat dan gugatan menjadi tidak
sah. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk)
11
12. ✘ Menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas;
✘ Setiap gugatan harus memperhatikan kompetensi baik
kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;
✘ Error in Persona:
1. Diskualifikasi person (Penggugat bukan persona standi in
judicio), bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan,
2. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (Plurium litisa
consortium).
3. Orang yang digugat sebagai pihak tidak lengkap.
12
13. ✘ Obscur libel:
a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang
mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak
menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.
b. Tidak jelas objek sengketanya
tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan
luas, tidak ditemukan objek sengketa;
c. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum;
d. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau ex
aequo et bono;
13
14. ✘ Nebis in idem,
Apa yang digugat/perkaranya sudah pernah diperkarakan dan telah ada
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif,
yaitu menolak gugatan atau mengabulkan.
Objek sama; Subjek sama; Materi pokok perkara yang sama
Kalau putusannya negatif (tidak dapat diterima) tidak mengakibatkan
nebis in idem
✘ Gugatan Prematur.
Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang
menangguhkan. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat
yang ditentukan UU belum terjadi. Apa yang hendak digugat tertunda oleh
faktor syarat yang dijanjikan. Misalnya hutang yang belum jatuh tempo.
14
15. ✘ Rei Judicata Deductae
Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam
proses peradilan. Perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan
belum putus atau prosesnya masih berlangsung pada tingkat yang
lebih tinggi (banding, kasasi atau ada perlawanan). Dengan
demikian apa yang digugat sekarang masih tergantung
(aanhanging geding)
✘ Apa yang dibuat telah dikesampingkan.
~ apa yang digugat telah dipenuhi;
~ sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat;
~ sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris);
~ sudah lewat waktu (daluwarsa).
15
16. e. Nebis in idem,
Apa yang digugat/perkaranya sudah pernah diperkarakan dan telah
ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan
bersifat positif, yaitu menolak gugatan atau mengabulkan.
Objek sama; Subjek sama; Materi pokok perkara yang sama
Kalau putusannya negatif (tidak dapat diterima) tidak
mengakibatkan nebis in idem
f. Gugatan Prematur.
Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang
menangguhkan. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena
syarat yang ditentukan UU belum terjadi. Apa yang hendak digugat
tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan. Misalnya hutang yang
belum jatuh tempo.
16
18. ~ Merupakan hak (para) Tergugat untuk menanggapi/ menjawab gugatan
Penggugat;
~ Disampaikan ke muka persidangan setelah gugatan dibacakan;
~ Materi jawaban ada 3, yaitu: Eksepsi; Jawaban Pokok Perkara; dan Gugatan
Rekonpensi
~ Dalam eksepsi terbagi 2, yaitu Pertama, Eksepsi tentang kompetensi
pengadilan yg mengadili (Absolut dan relative) dan Kedua, Eksepsi Prosesual
(tentang keabsahan formalitas gugatan).
18
19. Komponen Jawaban:
~ Adresat, yaitu kepada majelis hakim pemeriksa perkara sebagaimana
nomor register perkara;
~ Identitas Tergugat baik secara mandiri maupun telah dikuasakan kepada
Kuasa Hukumnya;
~ Uraian tentang Eksepsi tentang kompetensi (relative maupun absolut);
~ Uraian tentang Eksepsi Prosesual (tentang keabsahan formalitas
gugatan);
~ Uraian tentang Jawaban dalam Pokok Perkara;
~ Terdapat gugatan rekonpensi (bila Tergugat ingin menggugat balik);
~ Petitum Jawaban;
19
21. ~ Replik merupakan tanggapan (para) penggugat atas jawaban (para)
tergugat;
~ Biasanya dibarengkan dgn jawaban terhadap gugatan rekonpensi;
~ Materinya biasanya tentang penegasan kembali materi gugatan yg telah
disampaikan sebelumnya;
~ Sama halnya dgn duplik, biasanya penegasan kembali tentang jawaban yg
telah disampaikan sebelumnya. Bila ada gugatan rekonpensi, duplik
berisikan pula tentang tanggapan penggugat rekonpensi terhadap
jawaban tergugat rekonpensi.
21