profesi

1. PERAN DJSN & Momentum
Menampung Aspirasi
Harga Profesi Dokter dari
Organisasi Profesi
Jakarta, 8 Okt 2021

2. LATAR BELAKANG
2
Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan
hilang/berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan,
dan memasuki usia lanjut atau pensiun
Diwujudkan melalui
UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
3 Asas, 9 Prinsip, 5 Program
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Amanat Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD 1945:
Program Negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. “SJSN pada dasarnya merupakan
program Negara yang bertujuan
memberi kepastian perlindungan
dan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Melalui
program ini, setiap penduduk
diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak
apabila terjadi hal-hal yang dapat
mengakibatkan hilang atau
berkurangnya pendapatan, karena
menderita sakit, mengalami
kecelakaan, kehilangan pekerjaan,
memasuki usia lanjut, atau pensiun.”
PARAGRAF 3 PENJELASAN UMUM UU
SJSN
3 ASAS
1. Kegotong-royongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan Bersifat Wajib
8. Dana Amanat
9. Hasil Pengelolaan Dana Digunakan
Seluruhnya untuk Pengembangan
Program dan Sebesar-besarnya
untuk Kepentingan Peserta
KEMANUSIAAN MANFAAT
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
9 PRINSIP

4. ARAH KEBIJAKAN UMUM PERBAIKAN EKOSISTEM JKN
 Program Berkesinambungan, Berkualitas dan Berkeadilan
PENGUATAN
IMPLEMENTASI PRINSIP
ASURANSI SOSIAL
• Kepesertaan Wajib
(Semesta)
• Penegakan Kepatuhan
Peserta (kolektabilitas yang
tinggi)
• PBI Didanai Dari APBN
• Peran Pemda dalam
pendanaan PBPU Kelas III
MENDORONG MANFAAT
YANG RASIONAL
• Kebutuhan Dasar Kesehatan
(Kemenkes)
• Kelas Rawat Inap Standar
(DJSN)
• Penguatan Koordinasi Antar
Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan
EVALUASI TARIF KAPITASI,
INA CBGS, DAN IURAN JKN
• Metode Aktuaria yang Konsisten dan
Akuntabel
• Mempertimbangkan Penyesuaian
manfaat (KDK dan KRIS), Kemampuan
Membayar iuran dan kapasitas fiskal
Pemerintah, Inflasi Kesehatan, dan
Perbaikan Tata Kelola JKN
• Perhitungan tarif INA CBGS (fairness)
• Penyesuaian Kapitasi
• Keseimbangan antara biaya dan iuran
per orang per bulan (CPMPM =
PPMPM)
- 4 -

5. Implementasi
Program JKN
Saat ini
UU 40/2004
Perpres 64/2020
UUD 45
Tujuan
1. Artikulasi prinsip ekuitas
dalam pengaturan manfaat
medis maupun non medis
2. Pengaturan paket manfaat
medis dengan
memperhatikan pemenuhan
hak dasar atas kesehatan
Kebijakan
Manfaat,
Iuran, Tata
kelola belanja
dan tarif
yankes,
infrastruktur &
SDM Kes
Penyelenggaraan
program JKN
yang adil dan
berkelanjutan
Perpres 82/2018
Prinsip ekuitas
Pengaturan
Paket Manfaat
JKN
Kesenjangan
implementasi
prinsip
ekuitas
dalam
pengaturan
paket
manfaat
JKN
- 5 -
KERANGKA KONSEP
PENYUSUNAN PETA JALAN

6. Memahami TARIF JKN Prospektif
- 6 -
Rupiah
Volume of Services
Profit
Loss
Tariff – Cost = Profit
Rupiah
Volume of services
Cost + Profit = Tariff
Fixed tariff
FEE FOR SERVICE INA CBGs & KAPITASI

7. DISKUSI:Membangun Kesepahaman dan Kesepakatan
BPJSK- Asosiasi Faskes – Organisasi Profesi
- 7 -
Rupiah
Volume of Services
Profit
Loss
Tariff – Cost = Profit
Fixed tariff
INA CBGs & KAPITASI
Negosiasi Tarif
Kemkes/BPJSK/Asosiasi Faskes

8. 0822-21-500500
contact@djsn.go.id | sekretariatdjsn@gmail.com
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat - 10110
P.O BOX DJSN500500 Jakarta 10000
Dewan Jaminan Sosial Nasional
Republik Indonesia
TERIMA KASIH